Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 10-19

E-ISSN: 3025-9843

Meza Aulia Zahrah et.al (Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk….)

Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk Membentuk

Sikap dan Prilaku Demokratis

Meza Aulia Zahrah

a,1

, Emilia Susanti

b,2

, Reva Nur Amalya

c,3

, Yuli Kartika Putri

d,4

, Endha Istiqomah

e,5

Andini Putri

f,6

a, c, d, e, f

Mahasiswi Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,

Pekanbaru, Riau

Dosen, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Riau

mezaauliazahrah@gmail.com,

emilia.susanti067@gmail.com,

amalyareva@gmail.com,

yulikartikaputri803@gmail.com,

endhaistiqomah845@gmail.com,

andiniputrii865@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 4 Maret 2024

Direvisi: 17 April 2024

Disetujui: 20 Mei 2024

Tersedia Daring: 1 Juni 2024

Demokrasi sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan

bernegara. Demokrasi mengajarkan kita bahwa rakyat adalah sumber

kekuasaan dan bahwa mereka menciptakan peraturan yang baik dan

melindungi hak-hak mereka. Namun, saat ini terjadi banyak

pelanggaran demokrasi. Banyak masyarakat yang belum memahami

sikap dan perilaku demokratis sehingga menyebabkan kesenjangan.

Masyarakat belum cukup matang untuk mengikuti dan menyikapi

proses demokrasi karena kurangnya sosialisasi dan pendidikan

tentang demokrasi. Tujuan dari penulisan jurnal kali ini adalah untuk

memberikan pemahaman tentang Pentingnya Pendidikan Demokrasi

untuk Membentuk Sikap dan Perilaku yang Demokratis. Metode

penelitian kali ini menggunakan metode kepustakaan atau studi

literatur. Hasil yang didapatkan bahwa Pendidikan demokrasi

memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dan

membantu menyelesaikan masalah bangsa dan negara. Pendidikan

demokrasi menanamkan prinsip-prinsip demokrasi sehingga dapat

membentuk masyarakat yang perilakunya mencerminkan kehidupan

demokratis.

Kata Kunci:

Pendidikan

Demokrasi

Prilaku Demokratis

ABSTRACT

Keywords:

Education

Democracy

Democratic Behavior

Democracy is very important for the life of the nation and state.

Democracy teaches us that the people are the source of power and that

they create good rules and protect their rights. However, currently there

are many violations of democracy. Many people do not understand

democratic attitudes and behavior, which causes inequality. Society is not

yet mature enough to follow and respond to the democratic process due

to a lack of socialization and education about democracy. The purpose of

writing this journal is to provide an understanding of the Importance of

Democratic Education to Form Democratic Attitudes and Behavior. This

research method uses the library method or literature study. The results

obtained show that democratic education has the ability to provide

education and help solve the problems of the nation and state.

Democratic education instills democratic principles so that it can form a

society whose behavior reflects democratic life.

Endha Istiqomah, Andini Putri

This is an open access article under CC BY-SA license

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 10-19

E-ISSN: 3025-9843

Meza Aulia Zahrah et.al (Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk….)

1. Pendahuluan

Demokrasi sangat penting untuk kehidupan bangsa dan negara. Demokrasi didasarkan pada

suara rakyat, Dunia saat ini melihat pertumbuhan demokrasi yang sangat pesat. Para

konstitusionalis dan politisi berpendapat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang

dapat menjamin kesejahteraan rakyat karena memberikan kesempatan kepada rakyat sebesar

mungkin untuk berpartisipasi atau berpartisipasi aktif dalam pemerintahan. Demokrasi

memungkinkan pemerintahan negara untuk berubah sesuai dengan situasi dan aspirasi

masyarakat.

Dalam beberapa negara, krisis demokrasi telah menjadi masalah besar. Ini dapat terjadi

karena kurangnya partisipasi politik, kurangnya kepercayaan terhadap lembaga demokrasi, dan

peningkatan otoritarianisme. Banyak masyarakat, terutama generasi muda tidak sadar politik.

Mereka mungkin tidak menyadari betapa pentingnya berpartisipasi dalam politik untuk

menentukan masa depan mereka dan negara mereka.

Di era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, arus informasi yang cepat dapat menjadi

baik dan buruk. Informasi semakin mudah diakses, tetapi hal ini juga menimbulkan masalah

baru, seperti penyebaran berita palsu dan polarisasi opini. Ini dapat meningkatkan

ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi politik serta mengancam stabilitas

demokrasi.

Selain itu, akses yang tidak merata terhadap pendidikan demokratis merupakan kendala

yang signifikan dalam proses membangun masyarakat demokratis. Akses ke pendidikan

demokratis seringkali terbatas di banyak tempat, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Ini

disebabkan oleh infrastruktur yang tidak memadai, tenaga kerja yang tidak memadai, dan sistem

pendidikan yang tidak dapat memasukkan materi tentang pendidikan demokratis ke dalam

kurikulum sekolah.

Di era polarisasi politik dan kesenjangan yang semakin meningkat, pentingnya pendidikan

demokratis menjadi semakin jelas. Pendidikan demokratis mencakup pemahaman tentang

struktur politik dan keterampilan emosional dan sosial yang diperlukan untuk berkomunikasi,

bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Hal ini membantu menumbuhkan rasa toleransi,

inklusi, dan penghormatan perbedaan, yang merupakan sifat penting untuk masyarakat yang

efektif.

Dari perspektif ini, penelitian lebih lanjut tentang peran pendidikan demokrasi dalam

pembentukan sikap dan perilaku demokratis sangatlah relevan dan mendesak. Dengan

memahami lebih lanjut tentang kesulitan yang dihadapi dalam membangun masyarakat

demokratis, kita dapat menemukan cara terbaik untuk meningkatkan pendidikan demokrasi dan

mendorong sikap dan perilaku kekuatan demokrasi yang kuat.

2. Metode

Penelitian ini telah direncanakan dengan cermat dengan menggunakan metode penelitian

kepustakaan, yang merupakan serangkaian tindakan yang terkait dengan penelitian kepustakaan,

termasuk membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian (Zed, 2008: 3). Untuk

mendapatkan data penelitian, penelitian ini mengacu pada literatur yang berbeda dan

menggunakan pendekatan kualitatif.

Penulis mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini yang berfokus pada

penjelasan dan interpretasi fenomena atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam konteks tertentu.

Tujuan ulasan kali ini adalah untuk menggali lebih dalam tentang peran pendidikan demokrasi

dalam menumbuhkan sikap dan tindakan demokratis. Berikut langkah-langkah metode

penelitian yang dilakukan dalam penulisan jurnal ini anatara lain:

a. Memilih sumber pustaka, Sumber literatur untuk penelitian dipilih dengan memastikan

bahwa sumber tersebut sesuai atau relevan dengan subjek, tema, atau ide penelitian.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 10-19

E-ISSN: 3025-9843

Meza Aulia Zahrah et.al (Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk….)

b. Menelusuri sumber pustaka, Sangat penting untuk menampilkan kutipan dan memastikan

apakah sumber pustaka benar.

c. Membaca Sumber Pustaka, Pembacaan langsung sumber pustaka akan membantu

mendapatkan pemahaman baru dan membangun atau membentuk kerangka teori yang

akan membantu proses penulisan.

d. Melakukan pencatatan, Saat meninjau sumber perpustakaan catat hal-hal penting untuk

lebih efektif dan menghemat waktu saat melakukan pengecekan silang.

e. Penyajian kajian pustaka, Setelah semua data dikumpulkan, ulasan terakhir adalah

deskripsi kajian pustaka yang sudah diolah dengan menggunakan bahasa pribadi.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologis (bahasa), demokrasi berasal dari kata Yunani, demos yang berarti

“rakyat” dan cratos/cratein yang berarti “pemerintahan” atau “kekuasaan”. Secara bahasa,

demokrasi adalah “pemerintahan rakyat” atau “kekuasaan rakyat” (Juliardi, 2017).

Sedangkan, dari segi terminologi, demokrasi pada dasarnya adalah sebuah rencana

kelembagaan untuk mengambil keputusan politik di mana individu diberi wewenang

untukmemutuskan bagaimana bersaing berdasarkan suara terbanyak (Schumpeter, 1950).

Demokrasi berasal dari Yunani kuno dan berkembang dalam kehidupan nasional pada

abad ke-4 SM. Pada abad ke-6 SM, ia digunakan dalam politik nasional, dan terus

dipraktikkan sampai abad ke-6 SM. Pada saat itu, demokrasinya adalah demokrasi langsung,

di mana seluruh warga negara memiliki suara langsung dalam pengambilan keputusan politik.

Pada saat itu, Yunani adalah negara kota (polis) dengan populasi kurang lebih 300.000 orang

yang terbatas pada satu kota dan sekitarnya. Ada batasan meskipun semua warga negara

terlibat. Misalnya, perempuan, anak-anak, dan budak dilarang terlibat dalam aktivitas

pemerintahan (Susanti, 2019: 50).

Samuel Huntington menjelaskan bahwa sistem politik bersifat demokratis karena

masyarakat dapat memilih dengan bebas dan hampir semua warga negara dewasa mempunyai

hak untuk memilih, Pengambil keputusan kolektif yang paling berkuasa dalam sistem ini

dipilih melalui pemilu yang adil, jujur, dan teratur (Susanti, 2019: 51).

Pengetahuan normatif dan empiris dapat berkontribusi pada kemajuan demokrasi

Indonesia. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 memberikan dasar untuknya. Alinea

keempat Pembukaan UUD 1945 adalah bukti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi.

Dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa "Maka berdirilah kemerdekaan nasional

Indonesia. dalam Konstitusi yang dirumuskan." Negara Indonesia dibentuk dalam susunan

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan pada rakyat. Tanda ini juga

mengandung bukti normatif. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah

negara demokrasi dengan menyatakan bahwa "Kedaulatan ada di tangan rakyat dan harus

dihormati." Selain itu, Pasal 28 menegaskan bahwa "Kebebasan berserikat dan berkumpul

serta menyatakan pendapat dan berpikir secara lisan" dan bahwa "Kedaulatan juga harus

dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi."

Dalam demokrasi terdapat model model didalamnya, berikut terdapat dua model

demokrasi yang dalam prakteknya akan membawa makna bagi semua warga negara:

1. Presidensial dan Parlementer

Dalam demokrasi presidensial, presiden memiliki otoritas politik yang kuat dan otoritas

pengambilan keputusan. Sistem pemerintahan yang dikenal sebagai sistem presidensial

bergantung pada peran presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.

Pemerintahan presidensial memiliki banyak fitur. Dalam sistem ini, kekuasaan

eksekutif lebih kuat daripada legislatif.

2. Demokrasi Perwakilam dan Demokrasi Langsung

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 10-19

E-ISSN: 3025-9843

Meza Aulia Zahrah et.al (Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk….)

Demokrasi langsung, juga dikenal sebagai demokrasi murni, adalah jenis demokrasi di

mana orang-orang menjalankan kekuasaannya secara langsung tanpa menggunakan

parlemen, perwakilan, atau perantara. Demokrasi ini memerlukan partisipasi politik

yang luas.

Ketika suatu pemerintah perlu mengeluarkan undang-undang atau kebijakan tertentu,

peraturannya ditentukan oleh rakyat. Mereka memberikan suara pada isu-isu dan

membantu menentukan nasib negara.

Dilihat dari paham yang dianut demokrasi dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:

1. Demokrasi Liberal

Negara-negara Barat menggunakan sistem pemerintahan ini, yang sangat menjunjung

tinggi kebebasan individu untuk bergerak, berpikir, dan berbicara. Meskipun kesetaraan

diprioritaskan dalam politik, persaingan bebas masih lazim dalam ekonomi. Ini

menciptakan perbedaan antara buruh (kelompok ekonomi lemah) dan kapitalis

(kelompok ekonomi kuat).

2. Demokrasi Sosialis

Negara-negara yang menganut demokrasi sosialis menekankan konsep kesetaraan dan

menghilangkan perbedaan kelas sosial. Akibatnya, hak individu tidak ada di negara-

negara sosialis yang ada adalah hak kolektif atau umum.

3. Demokasi Pancasila

Demokrasi Pancasila berpusat pada kekeluargaan dan gotong royong untuk

meningkatkan kemakmuran rakyat. Mengandung elemen kesadaran beragama

berdasarkan kebenaran, kasih sayang, dan keluhuran budi pekerti, serta individualitas

dan keberlanjutan budaya Indonesia.

Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk mengatur diri mereka sendiri, yang

merupakan ciri dari negara demokrasi. Salah satunya adalah otonomi wilayah, Otonomi ini

memberikan pemerintah daerah kebebasan untuk mengendalikan dirinya sendiri dari

pemerintah pusat. Menurut Bingham Power Jr. (Susanti 2019), ciri-ciri negara demokrasi

termasuk legitimasi pemerintahan, peraturan di negara dengan minimal dua partai politik, hak

pilih setiap warga, dan perlindungan rahasia setiap warga. warga negara merasa aman dalam

hal kebebasan, demokrasi, dan ekonomi setelah pemilu.

B. Pengertian Pendidikan Demokrasi

Masyarakat belajar (learning society) memiliki karakteristik khusus. Memberikan

kebebasan kepada anggotanya untuk berkembang dan belajar sesuai dengan minat dan

kebutuhannya, sepanjang tidak melanggar landasan negara dan masyarakat. Kebebasan

masyarakat untuk memilih dan memenuhi kebutuhan belajarnya sejalan dengan semangat

demokrasi pendidikan di Indonesia.

Pendidikan demokrasi pada dasarnya bertujuan untuk mendidik siswa menjadi warga

negara demokratis melalui sosialisasi dan transformasi nilai-nilai demokrasi serta

pengembangan perilaku yang dapat mencerminkan kehidupan negara dan masyarakat

demokratis. Tujuan utama pendidikan demokrasi adalah untuk mendidik siswa menjadi warga

negara yang mampu berpikir kritis dan bertindak demokratis melalui kegiatan pembelajaran

yang meningkatkan kesadaran mereka. ada dua hal yang berkaitan dengan pendidikan

demokrasi, yaitu:

1. Demokrasi merupakan proses pembelajaran sosial yang terjadi secara bertahap dan

tidak serta merta dapat ditiru oleh kelompok sosial lainnya.

2. Keberlangsungan kehidupan demokrasi bergantung pada kemampuan dan

keberhasilan masyarakat itu sendiri dalam mentransformasikan nilai-nilai demokrasi

(kebebasan, kesetaraan, keadilan) dan kesetiaan anggotanya terhadap lembaga politik

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 10-19

E-ISSN: 3025-9843

Meza Aulia Zahrah et.al (Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk….)

demokrasi (Shihono, 2011). Salah satu ciri pendidikan demokratis adalah fokusnya

pada pengajaran keterampilan dan nilai-nilai kewarganegaraan.

Tujuan pendidikan demokrasi adalah mempersiapkan warga negara untuk bertindak dan

bersikap secara demokratis melalui kegiatan yang menanamkan pengetahuan, kesadaran dan

nilai-nilai demokrasi pada generasi muda:

1. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional

Tujuan dari pendidikan nasional, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah untuk mengembangkan keterampilan dan

menghasilkan warga negara yang berharga yang mampu mengembangkan

pendidikannya dengan sadar untuk mewujudkan potensi dirinya dengan membentuk

karakter dan peradaban masyarakat untuk berkembang. Jadikan pengikutmu orang

yang beriman dan bertakwa. Ya Tuhan, akhlakmu luar biasa. Menjadi individu yang

sehat, berpengetahuan, berbakat, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

2. PKn sebagai Pendidikan Demokratis

Untuk memenuhi misi pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan harus

menjadi mata pelajaran sekolah dan mata pelajaran universitas di masa depan. Karena

pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari pemerintahan demokratis,

persyaratan seperti itu secara teoritis tidak salah. Pendidikan demokratis dapat

dimasukkan ke dalam bidang studi yang berbeda, seperti sejarah, kewarganegaraan,

atau kelompok ilmu sosial lainnya. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dapat

dianggap sebagai mata pelajaran independen. Dengan demikian, pendidikan

demokrasi dapat dikategorikan sebagai bidang akademik tersendiri. Sekolah pernah

mengajar mata pelajaran sosial. Tetapi saat ini, kewarganegaraan harus didefinisikan

dan dibatasi pada pendidikan demokratis di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan

juga dapat berfungsi sebagai pendidikan demokrasi (Winarno 2014).

Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilaksanakan baik secara informal, formal,

maupun nonformal. Secara informal, pendidikan demokrasi dapat berlangsung di lingkungan

rumah yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Sekolah menyelenggarakan pendidikan

formal dan demokratis baik dalam format sekolah maupun luar sekolah. Pendidikan

demokrasi informal saat ini berlangsung di kelompok masyarakat, lembaga swadaya

masyarakat, partai politik, dan media.

Program pendidikan demokrasi berkaitan dengan dua hal yaitu, desain sekolah dan materi

pelajaran. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi pendidikan. Perjanjian ini menyangkut

penggabungan pendidikan demokratis ke dalam kegiatan kurikulum negara, baik secara

eksplisit dimasukkan dalam mata pelajaran atau kursus atau dimasukkan ke dalam mata

pelajaran umum. Prinsip pemerintahan femokratis berbasis aturan di rendah maka dari itu

Pendidikan kewarganegaraan kemudian berperan penting dalam membangun budaya

pemerintah.

C. Pentingnya Pendidikan Demokrasi untuk Muwujudkan Sikap dan Prilaku

Demokratis

Pendidikan dan demokrasi adalah dua komponen penting dalam membentuk masyarakat

yang berbudaya demokrasi, keduanya saling memperkuat dan bergantung satu sama lain.

Mereka berfungsi sebagai landasan yang kokoh untuk kemajuan sosial dan politik bangsa. Di

bawah ini adalah beberapa contoh bagaimana pendidikan dan demokrasi berhubungan erat:

1. Penggunaan pendidikan untuk mengubah kebudayaan masyarakat

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 10-19

E-ISSN: 3025-9843

Meza Aulia Zahrah et.al (Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk….)

Pendidikan tidak dapat terpisah dari masyarakat secara politik dan budaya. Oleh karena

itu, tidak mungkin bagi masyarakat untuk mengubah budaya dan negaranya menjadi

lebih baik tanpa pendidikan.

2. Penguasaan negara melalui pendidikan

Sistem pendidikan memiliki kemampuan untuk mengubah masyarakat karena memiliki

kemampuan untuk mendorong orang untuk berpikir lebih terbuka. Semua orang berhak

untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi institusi pendidikan. Oleh karena itu, pembangunan masyarakat hanya dapat

terjadi jika masyarakat tersebut memiliki sikap demokratis, rasa persatuan, dan rasa

nasionalisme atau persatuan bangsa. Publik mengkritik kebijakan pemerintah.

3. Tujuan pendidikan independen yang berkaitan dengan negara demokratis

Kebebasan adalah dasar pendidikan demokrasi. Sebaliknya, pendidikan demokratis

bertujuan untuk melindungi anak-anak dari kemiskinan, kebodohan, dan bentuk

perbudakan lainnya. Hal ini sesuai dengan tujuan otonomi pendidikan, yang adalah

memberikan kebebasan individu dalam masyarakat melalui otonomi lembaga

pendidikan pemerintah dan swasta.

Demokrasi tidak hanya memerlukan masyarakat yang memiliki sifat dan perilaku

demokratis, tetapi juga memerlukan kondisi kehidupan di mana warga negara memiliki dan

dapat mempertahankan nilai-nilai demokratis. Perilaku atau sikap demokratis didefinisikan

sebagai perilaku, tindakan, perasaan, dan pendapat seseorang yang mempertahankan

kesetaraan dan menghargai pendapat, pertimbangan, kebebasan, dan tanggung jawab orang

lain. Banyak sekali sikap dan prilaku demokratis yang harus di tumbuhkan dalam diri

masyarakat, yaitu :

1. Menghormati Hak Asasi Manusia

2. Toleransi terhadap perbedaan

3. Partisipasi politik yang aktif

4. Menerima keputusan mayoritas

5. Menghargai kebebasan pers dan informasi

6. Membangun dialog dan kompromi

7. Menghormati pemisahan kekuasaan

8. Menghormati hukum

Ketika masyarakat mengadopsi sikap dan tindakan demokratis, mereka akan menciptakan

suatu lingkungan di mana setiap orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam

proses politik dan sosial serta mendapatkan perlindungan yang sama. Tentu saja, mencapai

dan mengembangkan sikap dan perilaku demokratis di masyarakat memerlukan proses yang

sulit dan waktu yang tidak singkat. sehingga pendidikan demokrasi jangka panjang adalah

upaya untuk mencapai dan mengembangkan sikap dan perilaku demokratis di masyarakat.

Dalam pelaksanaan pemberian pendidikan demokrasi kepada masyarakat tentu saja tidak

bisa berjalan mulus, terdapat tantangan-tantangan yang mungkin terjadi dan menghambat

pelaksanaan pendidikan demokrasi. Tantangan-tangan tersebut antara lain:

1. Ketidakseimbangan Akses, banyak daerah yang masih menghadapi keterbatasan akses

terhadap pendidikan formal maupun non-formal.

2. Kurikulum yang terbatas, kurikulum pendidikan formal sering kali tidak memberikan

penekanan yang memadai pada pendidikan demokrasi. Hal ini adapat mengurangi

kesempatan siswa untuk memahami prinsip-prinsip demokrasi dan keterlibatan politik

yang aktif.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 10-19

E-ISSN: 3025-9843

Meza Aulia Zahrah et.al (Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk….)

3. Polarisasi dan Konflik Sosial, Polarisasi politik dan konflik sosial dapat menghambat

upaya pendidikan demokrasi dengan menghalangi dialog yang konstruktif dan merusak

kepercayaan pada proses politik.

4. Kurangnya Pelatihan Guru, Banyak guru tidak memiliki pelatihan yang memadai

dalam mengajar pendidikan demokrasi, sehingga sulit bagi mereka untuk

menyampaikan materi tersebut secara efektif.

5. Tantangan Teknologi dan Media Sosial, Penyebaran misinformasi dan polarisasi opini

melalui media sosial dapat membingungkan siswa dan masyarakat umum tentang

prinsip-prinsip demokrasi dan proses politik.

Ada beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, pemerintah harus

mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan,

terutama di daerah terpencil, untuk memastikan semua orang memiliki akses yang sama ke

pendidikan demokratis.Selain itu, kurikulum sekolah formal harus diubah untuk memberikan

penekanan yang lebih besar pada pendidikan demokrasi, termasuk memasukkan materi

tentang demokrasi ke dalam mata pelajaran yang ada.

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan keterlibatan politik,

program pendidikan informal seperti kelompok diskusi masyarakat, seminar, dan lokakarya

dapat digunakan. Pelatihan guru yang lebih baik juga diperlukan untuk mengajar pendidikan

demokrasi. Ini mencakup pengetahuan tentang cara mengatur diskusi inklusif dan teknik

pengajaran interaktif. Untuk membantu siswa dan masyarakat memahami dan mengevaluasi

informasi yang mereka terima dari media sosial, kurikulum sekolah harus mencakup literasi

digital dan literasi media.

Hasilnya adalah ketika setiap warga negara mendapat pendidikan yang memadai tentang

demokrasi, mereka akan lebih terlibat dalam proses politik, lebih mampu memilih informasi

yang benar, lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, dan

lebih mampu bertindak dalam kehidupan sehari-hari. . untuk demokrasi. Fondasi seluruh

demokrasi diperkuat.

4. Kesimpulan

Pendidikan demokrasi sangat penting untuk membentuk sikap dan perilaku demokratis

dalam masyarakat. Ini membantu masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip demokrasi,

belajar berpikir kritis, dan belajar menghormati kebebasan pers dan hak asasi manusia.

Pendidikan demokrasi akan membantu membangun masyarakat yang inklusif, berpartisipasi,

dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.

Pendidikan demokratis juga meningkatkan pemahaman warga negara tentang proses politik,

hak dan tanggung jawab mereka, serta pentingnya toleransi dan menghargai perbedaan

pendapat. Pendidikan demokratis mengajarkan orang untuk berpartisipasi aktif dalam proses

demokrasi, termasuk debat publik, pemilihan umum, dan mendukung perubahan sosial. Ini pasti

akan memperkuat fondasi demokrasi yang kokoh dan memberikan landasan untuk

pembangunan masyarakat yang demokratis, egaliter, dan adil.

Pendidikan akan mempromosikan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip seperti kesetaraan,

keadilan, dan transparansi. Jika orang tahu apa itu demokrasi, mereka akan tahu betapa

pentingnya melindungi kelompok minoritas, menghormati hak asasi manusia, dan bekerja untuk

membuat pemerintah bertanggung jawab. Ini semua membentuk landasan yang kokoh untuk

kelangsungan sistem demokrasi yang kuat dan berkembang. Oleh karena itu, pendidikan

demokrasi mencakup pemahaman yang bukan hanya tentang struktur politik, tetapi juga nilai-

nilai dan prinsip-prinsip yang menghancurkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 10-19

E-ISSN: 3025-9843

Meza Aulia Zahrah et.al (Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk….)

Pendidikan demokratis tidak hanya berdampak pada kehidupan seseorang, tetapi juga

membentuk jalan dan kualitas negara. Dengan masyarakat yang terdidik secara demokratis, kita

dapat mengharapkan kurangnya konflik dan kesenjangan, partisipasi yang lebih aktif dalam

proses politik, dan pengambilan keputusan yang lebih bijaksana dan responsif. Ini adalah

langkah besar menuju masyarakat yang adil dan berkelanjutan, setiap orang memiliki

kesempatan dan suara yang sama untuk membentuk masa depan kita bersama.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu

menyelesaikan jurnal ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga

mengucapkan terima kasih kepada tim redaksi yang telah bekerja keras untuk mereview,

mengedit, dan menerbitkannya. Kemudian Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada

lembaga pendidikan, universitas, dan lembaga penelitian lainnya yang telah memberikan

bantuan dan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tinjauan ini.

6. Daftar Pustaka

Al Hakim, Suparlan Dkk. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia. Jakarta.

Bumi Aksara.

Alfionita, Ninda. (2015). Pentingnya Pendidikan Demokrasi Bagi Terlaksananya Nilai-Nilai

Demokrasi Indonesia. https://nindaalfionita10.wordpress.com/2015/05/21/pentingnya-

pendidikan-demorasi-bagi-terlaksananya-nilai-nilai-demokrasi-di-

indonesia/?e_pi=7%PAGE_1D10%2C928225402.

Alfitri, Rogaiyah. (2009). Jurnal PPKn & Hukum: Demokrasi Indonesia. Vol 4.

Damanik etal Memahami Jati Diri Bangsa, T., Damanik, T., Fransiska Hutagalung, C.,

Wibowo, D., Friska Tinambunan, I., Enjelina Sigalingging, D., & Nababan, R. (2023).

Memahami Jati Diri Bangsa: Peran Identitas Nasional dalam Membentuk Karakter Siswa

di Sekolah. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP), 1(2), 111–123.

Fierna, M., Lusie Putri, J., Fernanda, P., Studi, P., Pancasila, P., Kewarganegaraan, D., &

Pamulang, U. (2023). Implementasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam

Membentuk Jiwa Berbhineka Global Peserta Didik. JPKP: Jurnal Pendidikan

Kewarganegaraan Dan Politik, 1(2), 90-95.

Haryanto, R., & Kurnia, H. (2023). Pengaruh Implementasi Media Pembelajaran Terhadap

Hasil Belajar PKn Siswa SMP Bina Jaya Banguntapan Yogyakarta. JPKP: Jurnal

Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik, 1(2), 50-62.

Hasbullah. Dasar-Dasat Ilmu Pendidikan. (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1999).

Herdiawanto Heri, Jumanta Hamdayama. (2010). Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarga Negara.

PT. Gelora Aksara.

Imas, Mursalim. (1996). Tanya Jawab Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Surabaya: Penerbit Indah.

Kaelan.2010. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma.

Kusrahmadi, Sigit Dwi. (2007). Pentingnya Pendidikan Demokrasi dalam Mewujudkan

Masyarakat Sipil (Civil Society).

https://www.scribd.com/mobile/doc/149888072/Pentingnya-Pendidikan-Demokrasi-

Artikel-080207-Ab.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 10-19

E-ISSN: 3025-9843

Meza Aulia Zahrah et.al (Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk….)

Najib, Muhamad. Dkk. (1996). Demorasi dalam Perspektif Budaya Nusantara. Yogyakarta:

LKPSM

Nasiwan. (2004). “Pendidikan Politik Bagi Para Pemilih Menyongsong Pemilu 2004”.

Informasi, Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, No. I Tahun XXX, 2004.

Nurhayati, D., Winarno, & Nuryadi, H. M. (2023). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik

DiKabupaten Sukoharjo. JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik, 1(2),

80–89.

Nurhuda, Aji. (2014). Pentingnya Pendidikan Demokrasi pada Generasi Muda.

https://www.academia.edu/9708488/MAKALAH_PENTINGNYA_PENDIDIKAN_DEMO

KRASI_PADA_GENERASI_MUDA_Disusun_untuk_memenuhi_salah_satu_tugas_Mata

_Kuliah_Pendidikan_Kewarganegaraan_.

Oktaviani, D., Wasesa, A., Gusti Victoria, T., Sholihin, A., & Cokroaminoto Yogyakarta SMA

Negeri, U. (2023). Membentuk Kedisiplinan Peserta Didik Melalui Mata Pelajaran Ppkn

SMA Negeri 7 Yogyakarta. 1(2), 73–79.

Prasetyo, Antonius Galih. (2012). Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Menuju Demokrasi

Rasional. ISSN 1410-4946, vol 16.

Rachmawaty Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan, S., & Rachmawaty, S. (2023).

Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Generasi Penerus

Bangsa. In JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (Vol. 1, Issue 1).

https://kurniajurnal.com/index.php/jpkp/article/view/4

Rosit, S. M., Fierna, D. M., & Putri, J. L. (2023). Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Student

Teams Achievement Division (STAD) Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik. Jurnal

Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik (JPKP), 1(1), 1–10.

Saputra, Bayu Chendi. (2013). Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi.

http://b4iu.blogspot.co.id/2013/04/demokrasi-dan-pendidikan-demokrasi-di.html.

Setiawan, Deny. (2015). Kapita Selekta Kewarganegaraan. Medan. Larispa Indonesia.

Sion, P., & Rustandi, R. (2023). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik Di SMK Letris Indonesian 1

Tanggerang Selatan. JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Politik, 1(1), 18–

33.

Sonia, Putri. Rustandi, Roni. (2023). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Dalam Meningkatkan Disiplin Belajar Peserta Didik Di SMK Letris Indonesia 1

Tanggerang Selatan. JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik, 18-33.

DOI: 10.61476/xmxt8m27

SusantI, E. (2022). “Pendidikan Kewarganegaraan”, (Cahaya Firdaus)

Syarbaini Syahrial. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Bogor:

Ghalia Indonesia.

Ubaidillah, Ahmad. Abdul Rozak Dkk. (2000). Pendidikan Kewargaan Demokrasi, Ham dan

Masyarakat Madani. IAIN Jakarta Press: Jakarta.

Wens, Tanlain. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. (PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1992).

Winarno. (2014). Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 1, Juni 2024, page: 10-19

E-ISSN: 3025-9843

Meza Aulia Zahrah et.al (Pentingnya Pendidikan Demokrasi Untuk….)

Yumitro, Gonda. (2013). Jurnal ilmu sosial dan politik: Partai Islam dalam Dinamika

Demokrasi di Indonesia. ISSN 1410-4946. vol 17.

SusantI, E. (2022). “Pendidikan Kewarganegaraan”, (Cahaya Firdaus).