Implementasi Regulasi BUM Desa: Studi Perbandingan antara UU Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri

Authors

  • Sri Wahyuni Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Author
  • Firda Diartika Politeknik Negeri Jember Author
  • Amalia Febryane Adhani Mazaya PSDKU Universitas Brawijaya Author

DOI:

https://doi.org/10.61476/23bvc168

Keywords:

Village-Owned Enterprises, Bumdesa, Cipta Kerja Regulation

Abstract

Village-Owned Enterprises (BUM Desa) play a strategic role in improving the welfare of village communities through independent and sustainable management of local potential. The urgency of this research lies in the importance of understanding the implications of regulatory changes on the existence and management of BUM Desa, considering that BUM Desa is defined in Law Number 6 of 2014 as a business entity whose capital is wholly or mostly owned by the village through direct participation originating from village assets separated to manage village assets and potential. This study aims to compare the Job Creation Law with Government Regulations and Regional Regulations on BUM Desa. This study uses a qualitative descriptive approach with a literature study method. The analysis results show that there are twelve main discussion scopes that are compared, including provisions in the Job Creation Law, Government Regulation Number 11 of 2021 concerning BUM Desa, and Wonogiri Regency Regional Regulation Number 6 of 2016. This comparison shows differences and adjustments to legal norms that impact the legal status, institutions, and governance of BUM Desa at the regional level, so that adjustments to regulations at the regional level regarding BUM Desa provisions are needed in accordance with national regulatory developments.

References

Aini, F. H., & Adianto, A. (2025). Tata Kelola BUMDesa Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1). https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.5600

Hani Sri Mulyani, H. S., Sudirno, D., & Juliana, M. I. D. R. (2021, Februari 1). Penguatan pengelolaan keuangan desa dan optimalisasi peran BUMDes terhadap kemandirian desa. J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi, 2(1), 87–98.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Wonogiri: Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.

Pemerintah Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20.

Wati, S. K., Atqia, F., Revanza, M. P., Sarima, S., Rahma, U., Razak, A., & Rahmat, A. R. (2024). Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam peningkatan pendapatan asli desa. Al-Ijtima‘i: International Journal of Government and Social Science, 9(2), 23–30. https://doi.org/10.22373/jai.v9i2.3866

Yarni, M., Prasna, A. D., Irwandi, I., Bustanuddin, & Erwin, E. (2025). Penguatan Tata Kelola BUMDesa: Implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Delima, Kec. Tebing Tinggi, Tanjung Jabung Barat. Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa, 2(8). https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i8.1526

Published

2025-08-01

How to Cite

Wahyuni, S., Diartika, F., & Mazaya, A. F. A. (2025). Implementasi Regulasi BUM Desa: Studi Perbandingan antara UU Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri. Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2), 56-69. https://doi.org/10.61476/23bvc168