TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 52-59

E-ISSN: 3048-3093

Tamboto et al., (Implementasi Program Pemberdayaan...)

Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Minahasa

Angela Tamboto

a,1*

, Recky H. E. Sendouw

b,2

, Jeane Mantiri

c,3

abc

Universitas Negeri Manado, Tondano, 95618, Indonesia

angelatamboto19@gmail.com ;

reckysendouw@unima.ac.id ;

jeanelitha@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 September 2023

Direvisi: 20 November 2023

Disetujui: 29 Desember 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program

pemberdayaan UMKM pada Dinas Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Minahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data

berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian berfokus

pada tujuan program dan efektivitas penyelenggaraan program

pemberdayaan UMKM. Penelitian dilakukan pada Dinas Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Minahasa. Temuan penelitian mengenai

Implementasi Program Pemberdayaan UMKM pada Dinas Usaha Kecil

dan Menengah Kabupaten Minahasa menunjukkan bahwa : 1) Sasaran

penyelenggaraan program belum mencapai sasaran dan tujuan yang

telah ditetapkan. 2) Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pada

Dinas Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa terkendala

keterbatasan anggaran. 3) Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia

di kantor masih kurang memadai. 4) Sasaran penyelenggaraan program

belum mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. 5) Perlunya

sosialisasi yang lebih luas dan tidak terbatas kepada pelaku usaha.

Kata Kunci:

Implementasi,

Pemberdayaan UMKM.

ABSTRACT

Keywords:

Implementation, UMKM

Empowerment.

This study aims to investigate the implementation of UMKM

empowerment programs at the Small and Medium Enterprises Agency

of Minahasa Regency. The method used in this research is qualitative,

employing data collection techniques such as interviews,

documentation, and observation. The research focuses on program

objectives and the effectiveness of UMKM empowerment program

administration. The study was conducted at the Small and Medium

Enterprises Agency of Minahasa Regency. The research findings

regarding the Implementation of UMKM Empowerment Program at the

Small and Medium Enterprises Agency of Minahasa Regency indicate

that : 1) Program administration targets have not achieved the set

targets and objectives. 2) The implementation of UMKM empowerment

programs at the Small and Medium Enterprises Agency of Minahasa

Regency is hindered by budget limitations. 3) The quality and quantity

of human resources in the office are still inadequate. 4) Program

administration targets have not reached the set targets and objectives.

5) There is a need for broader and unrestricted socialization for business

actors.

This is an open access article under CC BY-SA license

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 52-59

E-ISSN: 3048-3093

Tamboto et al., (Implementasi Program Pemberdayaan...)

1. Pendahuluan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menegaskan pentingnya peran

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi nasional. UMKM

dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian, karena mereka berkontribusi

dalam membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong

pertumbuhan ekonomi, dan berperan penting dalam mencapai stabilitas nasional. Dalam

kerangka tersebut, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan dukungan,

perlindungan, dan pengembangan yang maksimal kepada UMKM. Hal ini termasuk

memberikan kemudahan akses, perlindungan hukum, serta program-program pemberdayaan

yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM. Sebagai bagian dari

upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, alokasi dana yang memadai dan tepat sasaran perlu

dilakukan untuk mendukung kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Hal ini

akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kontribusi UMKM

dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Eka &

Wulandary, 2019).

Intervensi pemerintah dalam ekonomi bervariasi dari yang kuat ke yang lemah. Indonesia

menggunakan sistem ekonomi campuran yang mengutamakan mekanisme pasar selama itu tidak

mengganggu kepentingan umum. (Mantiri & Onibala, 2023)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan landasan hukum

yang lebih terperinci terkait dengan upaya pemberdayaan UMKM. Dalam Bab III peraturan

tersebut, terdapat penekanan pada kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi usaha

mikro dan kecil. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya

masing-masing, diwajibkan untuk melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM.

Program-program ini dapat mencakup pengembangan usaha, pembentukan kemitraan dengan

sektor lain, penyediaan layanan perizinan yang mudah, koordinasi antarinstansi terkait, serta

pengendalian yang terkait langsung dengan UMKM.

Pemberdayaan adalah usaha terencana dan sistematis yang dilakukan secara

berkesinambungan baik secara individu maupun kolektif untuk meningkatkan kekuatan

(potensi) dan kemampuan yang ada dalam diri individu dan kelompok. (Ibrahim, 2020)

Pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah dan wakil

kepala daerah. Di dalam konteks ini, Visi dan Misi tersebut bertujuan untuk mewujudkan

pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, di mana UMKM memiliki peran kunci. Salah satu fokus

dari pemberdayaan UMKM adalah meningkatkan kinerja mereka agar lebih kompetitif dalam

pasar. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan

ekonomi di daerah tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

(Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan

Menengah, 2021).

Implementasi adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan

efisien. Tujuan tersebut disusun menjadi suatu program aksi dan kegiatan yang dilakukan oleh

pihak yang berwenang dan berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta, untuk

mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut. Implementasi mencakup berbagai tindakan yang

dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. (Suparno, 2017)

Kebijakan publik berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan pembangunan di berbagai

bidang lainnya, karena tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan potensi manusia,

yang pada gilirannya akan menjadi aktor pembangunan di bidang pembangunan lainnya.

(Mantiri et al., 2023)

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 52-59

E-ISSN: 3048-3093

Tamboto et al., (Implementasi Program Pemberdayaan...)

Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah yang paling besar dalam

perekonomian Indonesia, dan para pelaku usaha ini telah menunjukkan tingkat ketahanan yang

tinggi terhadap berbagai bentuk krisis ekonomi. (Apip Alansori & Erna Listyaningsih, 2020)

Dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM,

pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah diamanatkan untuk dilakukan melalui

kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara

menyeluruh (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan

Menengah, 2008). Pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Minahasa, memiliki

peran yang sangat penting dalam menjalankan amanat tersebut. Dinas Koperasi, Usaha Kecil,

dan Menengah Kabupaten Minahasa memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam

mengelola serta mengembangkan usaha kecil dan menengah di wilayah tersebut. Dinas tersebut

bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha, termasuk

dalam hal perizinan, pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi lainnya yang dapat meningkatkan

kinerja dan daya saing UMKM di daerah tersebut. Kerjasama antara pemerintah daerah, dunia

usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjamin kesuksesan pemberdayaan UMKM.

Dengan sinergi antara berbagai pihak tersebut, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang

kondusif bagi perkembangan UMKM, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada

pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Minahasa secara

keseluruhan (Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil,

Dan Menengah, 2021). Sebagai wadah bagi pelaku usaha, UMKM menjadi jalan menuju pelaku

usaha yang lebih kuat, mandiri, dan lebih terbuka (Nurjaya Assoc, 2020)

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 55 Tahun 2022 menunjukkan komitmen pemerintah

Kabupaten Minahasa, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, dalam

mengembangkan dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai

salah satu strategi untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti pengangguran,

ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Pengembangan UMKM di Kabupaten Minahasa

diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam memperkecil tingkat pengangguran dengan

menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui partisipasi

dalam kegiatan ekonomi, serta mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan peluang

kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui usaha sendiri atau kerja

di UMKM. Keberhasilan dan perkembangan yang baik dari para pelaku usaha mikro, kecil, dan

menengah di Kabupaten Minahasa akan berkontribusi pada kemajuan ekonomi lokal. Dengan

demikian, pembangunan UMKM menjadi penting sebagai salah satu pilar ekonomi Kabupaten

Minahasa, yang diharapkan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif dan

berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya (Peraturan Bupati Minahasa No 55 Tahun 2022

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah, 2022).

Pemerintah Kabupaten Minahasa yakni Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

membuat dan menyelenggarakan program pengembangan dan pemberdayaan bagi para pelaku

usaha, program tersebut salah satunya yaitu memfasilitasi para pelaku usaha, dengan

diadakannya program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan terdapat berbagai program pengembangan dan

pemberdayaan bagi para pelaku usaha seperti program pengembangan dan pemberdayaan

memfasilitasi para pelaku usaha, fasilitasi dalam hal sosialisasi dan pelatihan. Menurut

pengamatan awal dari peneliti bahwa dalam penerapan program memfasilitas para pelaku usaha,

belum semua para pelaku usaha yang diberikan fasilitasi. Berdasarkan data yang ada pada Tahun

2023 jumlah keseluruhan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Minahasa berjumlah 82.482

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 52-59

E-ISSN: 3048-3093

Tamboto et al., (Implementasi Program Pemberdayaan...)

pelaku usaha yang tersebar di 25 Kecamatan, 43 Kelurahan, dan 227 Desa. dan yang diberikan

fasilitasi yang dilakukan melalui sosialisasi peningkatan kemampuan dan keterampilan

berjumlah 100 orang pelaku usaha. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa masih banyak para

pelaku usaha yang masih belum diikutsertakan dalam program ini, pendataan pelaku usaha tidak

sesuai dengan target dan prosedur yang ditetapkan dikarenakan banyak masyarakat yang tidak

memiliki usaha tetapi diikutsertakan dalam program ini. Adapun dalam pelaksanaannya peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Impelementasi Program Pemberdayaan UMKM,

dengan lokus penelitiannya di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa”. Kemudian Berdasarkan latar belakang

masalah yang telah diuraikan sebelumya maka penelitian ini difokuskan pada : Program

Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa.

dan berdasarkan latar belakang masalah dan fokus masalah maka rumusan masalah dalam

penelitian ini yaitu : Bagaimana Impelementasi Program Pemberdayaan UMKM di Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa ?. Adapun yang menjadi manfaat

dalam penelitian ini yaitu : Manfaat Teoritis, Melalui Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan informasi dan pengetahuan dalam mengetahui tentang implementasi program

pemberdayaan UMKM. Manfaat Praktis, Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan

informasi dan masukan positif dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM yang

dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. penelitian kualitatif berbasis

filsafat postpositivisme digunakan untuk melakukan penelitian pada kondisi objek yang

alamiah. Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data

digunakan secara triangulasi (gabungan). Analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif,

dan hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi. Oleh karena itu, penelitian ini

memberikan gambaran tentang Implementasi program pemberdayaan UMKM diterapkan di

Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Minahasa (Sugiyono, 2019).

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Minahasa dan berfokus pada Implementasi Program Pemberdayaan UMKM di Dinas

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa yang meliputi Sasaran Program

Efektivitas Penyelenggaraan Program, Sesuai dengan masalah dan fokus penelitian sumber data

yang akan digunakan dalam penelitian kualitatif ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Sumber Data Primer, data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan

oleh peneliti sebagai obyek penelitian. Data ini umumnya berupa verbal atau kata-kata yang

diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat

dipercaya, yang disebut sebagai informan.

Sumber Data Sekunder, sumber data sekunder merujuk pada data yang tidak diperoleh

langsung oleh peneliti dari lapangan atau dari subjek penelitian, melainkan diperoleh dari

sumber-sumber lain yang telah ada sebelumnya. Jenis-jenis data sekunder meliputi : Dokumen

tertulis, rekaman, foto atau gambar (Ahyar et al., 2020)

Adapun informan dalam penelitian ini ialah pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang

program pemberdayaan umkm, dalam hal ini ialah Pegawai di Kantor Dinas Koperasi Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu mulai dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 52-59

E-ISSN: 3048-3093

Tamboto et al., (Implementasi Program Pemberdayaan...)

analisis data dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan selama periode pengumpulan

data dan setelahnya. Pada saat wawancara, peneliti sudah menganalisis jawaban orang yang

diwawancarai, wawancara dilakukan dengan mendapatkan, keakraban yang kuat dengan terus

mengikuti apa yang dikatakan Benny dan Hughes untuk menghargai nilai wawancara sebagai

alat pengumpulan data peneliti menjalin hubungan emosional yang erat dan keakraban dengan

semua pemangku kepentingan yang ditemui selama penelitian dapat menerima respon positif

dan mendapat informasi yang lebih dalam dan akurat (Rantung et al., 2024)(Polii et al., 2021).

Jika hasil analisis ternyata tidak memuaskan, peneliti akan mengajukan pertanyaan lagi

sampai mereka mendapatkan data yang dapat dipercaya. Analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan terus menerus. Aktifitas dalam analisis data meliputi reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Keabsahan data dalam penelitian

kualitatif diantaranya : kreadibilitas (credibility), keteralihan (transferability), ketergantungan

(dependability), dan kepastian (confirmability) (Moleong, 2019).

3. Hasil dan Pembahasan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala

kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atu hasil penjualan tahunan serta kepemilikan

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Usaha Mikro yaitu usaha yang memiliki pekerja

kurang dari 5 orang, Usaha Kecil yaitu usaha yang memiliki pekerja 5 sampai dengan 19 orang,

Usaha Menengah yaitu usaha yang memiliki pekerja 19 sampai 99 orang (Hamdani, 2020).

Pelaksanaan program pemberdayaan UMKM mengacu pada Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 7

Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil dan Menengah serta Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 178 tentang Bidang

Pemberdayaan Usaha Mikro.

Untuk mendapatkan dan meningkatkan daya saing agar usaha mikro kecil dan menengah

(UMKM) di Kabupaten Minahasa dapat mandiri, penerapan Program Pemberdayaan UMKM

harus dilakukan secara bertahap. Dengan membangkikan sumberdaya, kesempataan,

pengetahuan, dan keterampilan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas mereka untuk

menenntukan masa depan mereka, membantu pelaku usaha di Kabupaten Minahasa

mempperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang terkait dengan

diri mereka sendiri, termasuk mengurngi efek hambatan pribaidi dan sosial dalam melakukan

tindakan. Untuk mencapai hal ini, para pelaku usaha harus meningkatkan kemampuan dan

kepercayaan dirinya untuk mengunakan daya yang dimilikinya, termasuk mentransfer daya dari

lingkungannya. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki tujuan

utama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Hal ini karena UMKM memiliki

peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam menciptakan

lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

pemberdayaan UMKM bukan hanya membantu individu atau kelompok usaha tertentu, tetapi

juga berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Punu et al., 2021).

Sasaran Program

Sasaran program merupakan alat penting untuk mengarahkan dan mengevaluasi program,

sasaran yang jelas dan terukur akan membantu memastikan bahwa program akan mencapai

tujuannya. Sasaran peyelenggaraan program pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

ditujukan untuk semua para pelaku usaha namun ditemukan bahwa tidak semua pelaku usaha

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 52-59

E-ISSN: 3048-3093

Tamboto et al., (Implementasi Program Pemberdayaan...)

dilibatkan dalam program pemberdayaaan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat

sebanyak 82.482 pelaku usaha yang ada di Kabupaten Minahasa namun ditemukan bahwa hanya

100 pelaku usaha yang dilibatkan dalam penyelenggaraan program fasilitasi peningkatan

kemampuan dan keterampilan para pelaku usaha yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi.

Dalam Praktik penyelenggaraan program ini terdapat perbedaan antara target yang

ditetapkan dan hasil yang direalisasikan dimana target yang ditetapkan pada tahun 2023

sebanyak 206 pelaku usaha yang akan dilibatkan dalam program ini namun yang terealisasi

hanya mencapai 100 pelaku usaha, pencapain target yang optimal akan berdampak pada kinerja

yang dilakukan oleh pemerintah dan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usaha yang

dimiliki maka dari itu sebagai dinas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam proses

penyelenggaraan program ini harus memperhatikan dan mengoptimalkan pencapain tujuan dan

target yang ditetapkan agar dapat terealisasi dengan baik.

Dalam penerapan program yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Minahasa ditemukan bahwa masyarakat pelaku usaha yang bukan

merupakan binaan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa tidak

akan diikusertakan dalam program pemberdayaan UMKM, keikutsertaan para pelaku usaha

dalam pengembangan usahanya melalui kegiatan yang diselenggarakn oleh pemerintah dapat

membantu dalam meningkatkan usahanya, dalam penerapan program ini ditemukan adanya

pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah bagi para pelaku usaha.

Efektivitas Penyelenggaraan Program

Efektivitas penyelenggaraan program adalah tingkat pencapain program yang dibandingkan

dengan sumber daya yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan

penyelenggaraan program pemberdayaan UMKM yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa.

Dalam hal ini ialah sebarapa baik program pemberdayaan UMKM ini mampu mencapai

sasaran yang diharapkan dengan memberikan hasil secara menyeluruh terhadap peningkatan

pengetahuan, keterampilan serta ketahanan usaha yang dijalankan oleh para pelaku usaha.

sebagaimana pencapain sasaran progam yang telah dijelaskan sebelumnya, efektivitas

penyelenggaraan program ini pun kembali diteliti oleh peneliti, untuk mengetahui dan melihat

apakah kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan program pemberdayaan UMKM ini telah

memberikan dampak perekonomian mengingat UMKM ini merupakan salah satu pilar penting

dalam meningkatkan perekonomian terlebih khusus perekonomian yang berada di Kabupaten

Minahasa serta bagi para pelaku usaha itu sendiri.

Dalam indikator ini terdapat berbagai hal yang ditemukan, Berdasarkan wawancara yang

dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa mereka

menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan program ini terdapat beberapa kesulitan yang

dihadapi seperti masih kurangnya sumber daya manusia yang berada di kantor khususnya di

bidang pemberdayaan usaha mikro, kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang belum

memadai mengakibatkan proses penyelenggaraan program belum berjalan dengan baik,

keterbatasan anggaran yang menghambat dalam proses penyelenggaraan program. namun

pemerintah tetap mencari alternatif yang lain agar penyelenggaraan program ini dapat berjalan

dengan baik yaitu dengan melibatkan para pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan yang

diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 52-59

E-ISSN: 3048-3093

Tamboto et al., (Implementasi Program Pemberdayaan...)

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti serta data-data yang ada

dan telah diuraikan pada bab sebelumnya sesuai dengan penelitian ini mengenai Implementasi

Program Pemberdayaan UMKM di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Minahasa maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Sasaran Program, sasaran

penyelenggaraan program pemberdayaan UMKM ditujukan untuk seluruh para pelaku usaha

namun dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa sasaran program ini hanya ditujukan kepada

para pelaku usaha yang merupakan binaan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Minahasa. Terdapat perbedaan antara jumlah target yang ditetapkan dan jumlah

target yang direalisasikan tidak mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini

ditemukan bahwa belum semua masyarakat pelaku usaha mengetahui mengenai program

pemberdayaan umkm dan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait

dengan penyelenggaraan program ini.

Efektivitas Penyelenggaraan Program, dalam pelaksanaan program ini ditemukan berbagai

kendala dan kekurangan seperti keterbatasan anggaran yang ada sehingga berdampak pada

proses penyelenggaraan program dimana karena keterbatasan anggaran yang ada menghambat

berjalannya suatu program, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki khususnya

dibidang pemberdayaan usaha mikro serta kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang

ada di kantor yang belum memadai yang berdampak pada proses penyelenggaraan program.

fasilitasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Minahasa seperti peningkatan keterampilan dan pengetahuan yang dilakukan melalui kegiatan

sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan ini belum memberikan dampak yang signifikan dalam

pengembangan usaha dan keterampilan yang dimiliki oleh para pelaku usaha.

Daftar Pustaka

Ahyar, H., Andriani, H., & Sukmana, D. J. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif &

Kuantitatif (Issue March). Yogyakarta: Pustaka Ilmu.

Apip Alansori, S. E., & Erna Listyaningsih, S. E. (2020). Kontribusi UMKM terhadap

kesejahteraan masyarakat. Penerbit Andi.

Eka, W. K., & Wulandary, R. M. C. (2019). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Mikro

Kecil Menengah (Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan). Jurnal Ilmu Sosial

Dan Ilmu Politik (JISIP), 8(2), 100–108.

Hamdani, S. E. (2020). Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat.

uwais inspirasi indonesia.

Ibrahim, T. (2020). Implementasi Program Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Desa

Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar. JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan,

5(1), 13–21.

Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan

Menengah, Pub. L. No. 7 (2021).

Mantiri, J., & Onibala, N. (2023). Sistem Ekonomi Indonesia. Penerbit Tahta Media.

Mantiri, J., Onibala, N., & Sendouw, R. (2023). Buku Ajar Analisis Kebijakan Publik. Penerbit

Tahta Media.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 52-59

E-ISSN: 3048-3093

Tamboto et al., (Implementasi Program Pemberdayaan...)

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Bandung.

Nurjaya Assoc. (2020). Manajemen UMKM. Cipta Media Nusantara.

Peraturan Bupati Minahasa No 55 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Pub. L. No. 55 (2022).

Polii, E. H., Pangkey, I., & Dilapanga, A. R. (2021). Evaluation of Governance Implementation

Minahasa Regency Drinking Water Company. International Journal of Social Science and

Human Research, 4(06).

Punu, C., Pangemanan, S. E., & Kumayas, N. (2021). Efektifitas Program Pemberdayaan

Masyarakat Bagi Usaha Kecil Menengah (UKM) Di Kota Manado. GOVERNANCE, 1(2).

Rantung, M. I. R., Mantiri, J., Pontoh, M. M., & Polii, E. H. (2024). Implementasi Kebijakan

Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa. Academy of

Education Journal, 15(1), 543–552.

Sugiyono, P. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (D. Sutopo. S. Pd, MT,

Ir. Bandung: Alfabeta.

Suparno, S. (2017). Implementasi kebijakan publik dalam praktek. Dwiputra Pustaka Jaya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Pub. L.

No. 20 (2008).