TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten Minahasa

Stefany Putri Gabriella Pongoh

a,1*

, Abdul R. Dilapanga

b,2

, Jeane Mantiri

c,3

Universitas Negeri Manado, Tondano, 95618, Indonesia

gabriellapongoh74@gmail.com ;

abdulrahmandilapanga@unima.ac.id;

jeanemantiri@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 September 2023

Direvisi: 18 November 2023

Disetujui: 28 Desember 2023

Tersedia Daring: 1 Januari 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara

mengoptimalkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Minahasa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan

observasi. Penelitian ini fokus pada sasaran objek pajak air tanah, target

dan realisasi penerimaan pajak air tanah serta faktor-faktor yang

mempengaruhi penerimaan pajak air tanah. Lokasi penelitian di kantor

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. Hasil penelitian

optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Minahasa menunjukkan

bahwa : 1) Dengan menyasar objek pajak maka pemerintah daerah lebih

mudah dalam memungut pajak, namun belum semua objek pajak air

tanah tercatat sebagai wajib pajak. 2) Target pendapatan pada tahun

2022 tidak tercapai sesuai yang ditetapkan. 3) Realisasi pendapatan

berbeda dengan target pendapatan atau tidak sesuai. 4) Terdapat

perbedaan penggunaan dan pembayaran/tidak sesuai, kesadaran

masyarakat yang menjadi wajib pajak air tanah masih kurang atau tidak

patuh sehingga perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi kepada seluruh

wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami dengan jelas pentingnya

membayar pajak.

Kata Kunci:

Pendapatan Daerah, Target

dan Realisasi, Pajak Air

Tanah, Bapenda Minahasa.

ABSTRACT

Keywords:

Local Revenue, Target and

Realization, Groundwater

Tax, Bapenda Minahasa.

This study aims todetermine how to optimize local revenue in Minahasa

Regency. The method used in this research is a qualitative method with

data collection techniques through interviews, documentation and

observation. The research focuses on the target groundwater tax object,

the targets and realization of groundwater tax revenue and the factors

that affect groundwater tax revenue. The research location is at the

regional revenue agency office of Minahasa Regency. The result of

research on the optimization of local revenue in Minahasa Regency show

that: 1) By targeting tax objects, it is easier for local governments to

collect taxes, but not all groundwater tax objects have been recorded as

taxpayers. 2) The revenue targets in 2022 was not achieved as set. 3)

Revenue realization is different from the revenue target or does not

match. 4)There is difference between usage and payment/does not

match, the awareness of the people who are groundwater taxpayers is

still lacking or disobedient so it is necessary to increase socialization

activities to all taxpayers so that taxpayers can clearly understand the

importance of paying taxes.

This is an open access article under CC BY-SA license

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

1. Pendahuluan

Untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, peranan pajak sangatlah penting karena setiap

dana yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan negara dibiayai dari pendapatan pajak dan

untuk mendanai pembangunan nasional sebagian besar dan sangat besar dibutuhkan dana dari

Pendapatan Pajak. Penerimaan Pajak digunakan untuk kesejahteraan masyarakat karena

anggaran yang telah terkumpul tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan

fasilitas umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, jalan raya, jembatan dan lainnya yang

bisa digunakan untuk umum dan juga untuk menjalankan tugas negara (Yulianita, 2018) dalam

(Sumangkut et al., 2020).

Untuk itu, pemerintah mengupayakan untuk dapat mengoptimalkan sumber penerimaan

daerah dan salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena negara

membutuhkan anggaran dari pajak sebagai sumber keuangan yang digunakan untuk

membangun bangsa dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara

yang baik tentunya kita harus mengikuti apa yang sudah menjadi aturan yang berlaku di negara

ataupun daerah masing-masing, salah satunya yaitu wajib membayar pajak sesuai waktu yang

ditentukan agar tidak terkena sanksi (Horman et al., 2023).

Dalam Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diatur

bahwa pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain

yang sah. PAD adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber- sumber dalam

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Suparman et al., 2019).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut

berdasarkan peraturan daerah dan sesuai dengan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah

memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi

(Widyasari et al., 2022).

Oleh karena itu, Pemerintah memberikan kewenangan pada daerah. Pendapatan Asli

Daerah (PAD) berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan kekayaan

daerah lainnya yang dipisahkan. Pajak Daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya

ada di daerah dan dengan peraturannya sesuai dengan Undang-Undang No.28 tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Mulyani & Ramdini, 2021). Pajak merupakan

kontribusi wajib kepada suatu daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah dan bagi sebesar- besarnya untuk

kemakmuran rakyat (V Wowiling, 2019).

Ciri-ciri mengenai pengertian pajak, yaitu 1). Pajak dipungut oleh negara baik dari

pemerintah pusat maupun yang berada di setiap daerah. Iuran wajib tersebut berupa uang yang

dipungut oleh pemerintah karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan

manfaat tertentu bagi setiap orang, 2). Pajak dipungut atau dipotong berdasarkan dengan

peraturan perundang-undangan serta aturan mengenai pelaksanaanya. 3). dalam pembayaran

pajak tidak dapat ditunjukkan ada kontra prestasi langsung dan dapat ditunjuk. 4).Pajak

digunakan untuk pengeluaran pembayaran pemerintah yang bermanfaat bagi kemakmuran

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

rakyat. Pemerintah juga melakukan beberapa pemungutan lain yaitu, retribusi, sumbangan, bea

dan cukai (Sendouw et al., 2023).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang diharapkan dapat membantu

untuk dapat membiayai suatu daerah untuk melaksanakan otonominya yaitu dapat mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri. Sumber-sumber pajak daerah diharapkan dapat menjadi sumber

pembiayaan untuk pengeluaran pemerintahan dan untuk pembangunan daerah.

Dilaksanakannya pembangunan daerah karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

(Wagiu et al., 2023).

Pajak Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 dibagi dua

yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Denga adanya Pajak Provinsi yaitu untuk

membantu meningkatkan pembangunan yang berada di provinsi dan Pajak Daerah yaitu

digunakan untuk membantu meningkatkan pembangunan daerah tersebut. Untuk itu Pajak

Daerah mempunyai kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (Maznawaty et al., 2015).

Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, ditetapkan lima jenis pajak provinsi dan sebelas jenis pajak kabupaten/kota. Pajak

Provinsi yaitu terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak

bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Dan pajak

kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak

Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah,

Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan – Perdesaan dan Perkotaan dan Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Untuk bertahan hidup, air menjadi salah satu dari

komponen paling penting yang selalu dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup dalam menjalankan

kehidupan sehari-hari. Pajak terhadap air itu terbagi menjadi dua yaitu Pajak Air Tanah dan

Pajak Air Permukaan (Sari, 2020).

Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air yang berada dibawah

tanah atau batuan dibawah permukaan tanah, karena pemanfaatan air tanah setiap waktu terus

meningkat, dari pihak pemerintah membuat penetapan pajak terhadap air tanah, karena untuk

membatasi mobilitas pengunaan air. Yang dikecualikan dalam membayar pajak air tanah yaitu

pengambilan maupun pemanfaatan air tanah untuk keperluan rumah tangga, tempat peribadatan,

pertanian dan untuk perikanan rakyat serta pengambilan atau pemanfaatan air tanah lainnya

sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah. Sedangkan Air Permukaan merupakan

sumber air terbersih sehingga air tersebut dimanfaatkan sebagai air minum juga untuk kebutuhan

usaha (Helfial, 2017). Di Kabupaten Minahasa Pajak Air Tanah dipungut oleh Badan

Pendapatan Daerah sedangkan Pajak Air Permukaan dipungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah, air tanah adalah air

yang terdapat dalam lapisan bawah tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Pajak Air

Tanah diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 (Putri, 2020).

Kabupaten Minahasa merupakan daerah yang memungut pajak daerah salah satunya yaitu

Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah dimana tempat air

diambil. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No 1 Tahun 2011 tentang Pajak

Daerah Kabupaten Minahasa subjek Pajak Air Tanah dan Wajib Pajak Air Tanah adalah orang

pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air tanah dan yang

dikecualikan dari objek pajak air tanah adalah pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk

kepentingan dasar rumah tangga, pengairan dan perikanan rakyat, serta tempat peribadatan.

Dasar dari pemungutan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yaitu dihitung dengan

mempertimbangkan Jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan atau pemanfaatan

air, volume air yang diambil atau dimanfaatkan, kualitas air dan tingkat kerusakan lingkungan

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan air, sesuai dengan ketetapan yang ada

sehingga dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tarif pajak air tanah yaitu

ditetapkan sebesar 20%. Pendapatan Daerah yang berasal dari Pajak Air Tanah dengan

kewenangan yang telah diberikan maka dapat dikelola dengan baik agar hasil yang diharapkan

dapat menjadi lebih baik lagi atau lebih maksimal lagi (Yustiani, 2021).

Tabel 1. Data Target dan Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa Tahun 2020-

2022

Tahun

Target

Realisasi

Persentase

(%)

2020

42.000.000

243.342.910

579,39%

2021

42.000.000

132.738.730

316,04%

2022

200.000.000

100.488.279

50,24%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 Penerimaan Pajak Air Tanah tidak

mencapai target yang telah ditentukan yaitu hanya 50,24% saja sedangkan pada tahun

sebelumnya yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 dapat melebihi target yang ditentukan oleh

pemerintah daerah yaitu lebih dari 100%. Namun Penerimaan Pajak Air Tanah mengalami

penurunan setiap tahunnya tetapi hanya tahun 2022 yang tidak mencapai target. Hal ini

disebabkan oleh karena kurangnya pemahaman dari wajib pajak air tanah dalam pemungutan

pajak air tanah itu sendiri atau karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kantor

kepada wajib pajak. Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, sehingga peneliti

merasa perlu untuk dilakukannya penelitian dengan judul “Optimalisasi Penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa”.

Berdasarkan masalah yang dikemukakan, maka yang akan menjadi fokus permasalahan

adalah Penerimaan Pajak Air Tanah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Kabupaten Minahasa. Kemudian berdasarkan latar belakang dan fokus masalah, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana sasaran objek pajak air tanah, target dan

realisasi penerimaan pajak air tanah dan faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak

air tanah di kabupaten Minahasa? Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu

manfaat teoritis, dapat menjadi landasan untuk pengembang teori dan diharapkan dapat

menyumbang perkembangan pada ilmu pengetahuan, dengan menganalisis masalah dan

menemukan solusi yang tepat juga dapat memperkaya literatur yang ada dan memajukan

pemikiran dalam membayar pajak. Dan manfaat praktis, diharapkan dapat membantu sebagai

masukan bagi pihak instansi apabila ada permasalahan terkait di instansi

2. Metode

Penlitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Dalam Penelitian kualitatif yaitu

bersifat sementara, tentative dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti turun lapangan.

Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah. Penelitian ini, peneliti

membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terincu dari pandangan

responden, dan melakukan studi dalam situasi yang terjadi. Penelitian kualitatif adalah prosedur

penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan data-data deskriptif baik tertulis maupun lisan

dari objek yang diamati. Sebagai penelitian yang lebih cocok digunakan untuk meneliti kondisi

atau situasi objek penelitian yang dalam hal ini yaitu Optimalisasi Penerimaan Pajak Air Tanah

(Sugiyono, 2012). Penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan kepercayaan melalui

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

penggunaan konsisten saran yang diberikan oleh Benny dan Hughes untuk memahami

pentingnya wawancara dalam pengumpulan data (Tumbel et al., 2023) .dan peneliti menjalin

hubungan emosional yang erat dan keakraban dengan semua pemangku kepentingan yang

ditemui selama penelitian dapat menerima respon positif dan mendapat informasi yang

lebih dalam dan akurat Polii dalam (Siwij et al., 2024).

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

dan berfokus pada Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten

Minahasa, yang meliputi:

1. Sasaran Objek Pajak Air Tanah

2. Target Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa tahun 2022

3. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Air Tanah

Sumber data, sesuai dengan masalah dan fokus penelitian sumber data yang digunakan

dalam penelitian ini yaitu: Sumber data Primer, Data yang diperoleh melalui respondend dengan

cara melakukan wawancara secara langsung dan dipandu dengan pedoman wawancara sesuai

dengan indikator-indikator yang peneliti ingin teliti. Sumber data Sekunder, Data yang

didapatkan secara tidak langsung dari narasumber, namun dalam bentuk dokumen-dokumen

atau data-data yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa (Moleong,

2019).

Informan penelitian merupakan orang- orang yang dapat memberikan informasi data yang

valid dan relevan dalam hal ini adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa

yang dipilih oleh penulis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Selanjutnya analisis, aktivitas dalam analisis

data kualitatif yaitu dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas,

sehingga datanya sudah jenuh. Metode analisis data yang digunakan yaitu model interaktif

terdiri dari tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dan teknik

pemeriksaan keabsahan data, untuk memeriksa data yang diperoleh dalam penelitian ini

digunakan teknik triangulasi. Yang dimaksud dengan teknik triangulasi adalah yang

memanfaatkan suatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding

terhadap data itu. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility

(validitas internal), transferability (validitas eksternal), depenability (reliabilitas) dan

confirmability (obyektivitas).

3. Hasil dan Pembahasan

Pajak berarti pemungutan atas sebagian hasil pendapatan seseorang atau badan dengan

jumlah tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara juga sebesar- besarnya untuk

kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu penerimaan daerah yang mendukung

keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan

pada pemerintah daerah sesuai dengan otonomi daerah dan sesuai dengan potensi setiap daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak,

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang disahkan (Maulana, 2022).

Dasar hukum PAD terdapat dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah

daerah (Apriyanita, 2020).

Dalam menganalisis Pajak Air Tanah, maka peneliti juga memilih untuk memasukkan teori

kontribusi dan efektivitas ke dalam artikel ini, karena berkaitan dengan Pendapatan Asli

Daerah.Yang dapat berguna untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Air Tanah ke

Pendapatan Asli Daerah, maka peneliti menyajikan data penerimaan Pajak Air Tanah dan

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

Tabel 2. Data Penerimaan Pajak Air Tanah dan PAD Kabupaten Minahasa 2018-2022

Tahun

Pajak Air Tanah

PAD

(1)

(2)

(3)

(4)

2018

50.130.300

40.893.459.197

2019

72.530.690

40.130.380.250

2020

243.342.910

32.137.794.451

2021

132.738.730

40.533.856.603

2022

100.488.279

46.135.915.674

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa

Berdasarkan tabel diatas dapat dihitung berapa besarnya kontribusi atas Pajak Air Tanah

pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa, dengan menggunakan rumus analisis

Kontribusi:

Tabel 3. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah dan PAD

Tahun 2018

(50.130.300 : 40.893.459.197) x 100% = 0,12%

Tahun 2019

(72.530.690 : 40.130.380.250) x 100% = 0,18%

Tahun 2020

(243.342.910 : 32.137.794.451) x 100% = 0,75%

Tahun 2021

(132.738.730 : 40.533.856.603) x 100% = 0,32%

Tahun 2022

(100.488.279 : 46.135.915.674) x 100% = 0,21%

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti, kontribusi pajak air tanah terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa masih rendah, berada di kisaran 0,00%-10%, jika

dilihat berdasarkan kriteria kontribusi persentase ini menunjukkan kontribusi yang sangat

kurang. Dengan adanya pajak air tanah dapat membatu meningkatkan Pendapatan Asli

Derah (PAD) dalam pajak daerah. Meskipun pemungutan pajak air tanah di Kabupaten

Minahasa tidak cukup besar tetapi pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Badan

Pendapatan Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah, namun

meskipun dari pemerintah Kabupaten Minahasa sudah berusaha memaksimalkan untuk dapat

meningkatkan penerimaan pajak air tanah sering mengalami kendala atau hambatan yang

menghambat upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah.

Terbukti bahwa kadang wajib pajak di Kabupaten Minahasa sering menyepelehkan untuk

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

membayar pajak, hal itu yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak air tanah

kabupaten Minahasa tahun 2022.

Sasaran Objek Pajak Air Tanah

Sasaran merupakan tujuan pada siapa yang akan menjadi wajib pajak air tanah. Tujuan

untuk menetapkan wajib pajak air tanah merupakan yang dilakukan pemerintah untuk objek

pajak air tanah. Tidak semua yang menggunakan air tanah dikenakan pajak. Sesuai dengan

aturan yang berlaku di Kabupaten Minahasa yang dikecualikan yaitu pengambilan air tanah

digunakan untuk rumah tangga, kolam pribadi, untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat

juga untuk tempat peribadatan. Ada dua kriteria dalam penetapan objek pajak air tanah yaitu

yang mendapatkan air tanah menggunakan bor dan air tanah yang digunakan untuk komersial

atau air tanah tersebut digunakan untuk suatu usaha. Saat ini masyarakat cenderung

menggunakan air tanah untuk keperluan rumah tangga, sehingga penerimaan pajak air tanah

tidak cukup besar. Dari pihak Badan Pendapatan Daerah sudah optimal dalam penagihan pajak

air tanah. Tetapi masih ada masyarakat atau wajib pajak yang tidak taat dalam membayar pajak,

atau masih banyak yang menunggak. Untuk Pemungutan Pajak Air Tanah mempunyai dua cara

pembayaran yaitu yang pertama dari pihak kantor bidang pendataan akan turun lapangan atau

ke lokasi objek pajak air tanah dan membagikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada

wajib pajak, wajib pajak bisa langsung membayar, dan yang kedua dapat di transfrer di

rekeningkas umum daerah kabupaten minahasa. Tetapi untuk saat ini dari Kantor Badan

Pendapatan Daerah mengarahkan pada wajib pajak agar wajib pajak melakukan pembayaran

untuk ditransfer langsung ke rekening kas daerah Kabupaten Minahasa.

Target Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa

Target merupakan harapan untuk program kedepan agar dapat sesuai dengan yang telah

diatur. Dalam target dijelaskan langkah apa saja yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan

untuk meningkatkan pendapatan. Untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli

daerah tentunya dari pemerintah daerah akan memiliki target penerimaan pajak. Target

penerimaan adalah rencana penerimaan yang tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai Pajak. Setiap daerah mempunyai target penerimaan pajak

yang berbeda-beda tergantung dari potensi suatu daerah dan potensi wajib pajak yang ada dalam

daerah tersebut. Target pajak ditetapkan setiap tahun dan penetapan dibuat sesuai dengan

kebijakan. Target bisa saja diubah karena melihat perkembangan dalam tahun berjalan.

Menentukan target penerimaan pajak sangat penting. Dalam indikator kedua ini ditemui bahwa

wajib pajak air tanah di kabupaten minahasa tidak cukup banyak, namun ada wajib pajak yang

masih memiliki tunggakan. Target dapat dicapai jika wajib pajak taat untuk membayar pajak.

Setiap wajib pajak pastinya memiliki karakter yang berbeda-beda, ada wajib pajak yang taat

pajak karena mengetahui pentingnya membayar pajak, tetapi adapun wajib pajak yang tidak

sadar begitu pentingnya pajak. Target ditentukan sesuai dengan perhitungan yang tertulis dalam

aturan yang ada dalam suatu negara maupun dalam setiap masing-masing daerah.

Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa

Realisasi adalah langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan dan

ditentukan. Realisasi penerimaan pajak merupakan jumlah penerimaan pajak yang nyata yaitu

pajak yang benar-benar diterima dalam periode tersebut yang kemudian dibandingkan dengan

target penerimaan pajak.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

Berdasarkan data yang ada mengenai target dan realisasi pajak terdapat beberapa jenis pajak

daerah di kabupaten Minahasa yang realisasi penerimaan sudah mencapai target yang telah

ditentukan, namun ada juga beberapa jenis pajak yang realisasi penerimaanya tidak mencapai

target yang telah ditentukan oleh pemerintah. Mulai dari tahun 2018 sampai 2019 penerimaan

pajak air tanah telah melampaui target yang telah ditentukan. Pada tahun 2020 sampai dengan

tahun 2022 jumlah realisasi penerimaan pajak air tanah semakin tahun semakin menurun bahkan

pada tahun 2022 tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Kantor Badan Pendapatan Daerah sudah memaksimalkan untuk dapat mengoptimalkan

penerimaan pajak air tanah, para pegawai dalam bidang pengawasan setiap minggu turun

lapangan untuk melakukan pengawasan dalam objek pajak air tanah di Kabupaten Minahasa,

sebagian besar wajib pajak air tanah berada di Tondano.

Dari badang pendataan dan bidang penagihan juga sering turun ke lokasi objek pajak air

tanah untuk mengecek apakah semua pengguna air tanah sudah terdata atau belum, dan apakah

wajib pajak air tanah sudah membayar pajak atau belum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa

Faktor-faktor yang mempengaruhi atau disebut faktor penghambat adalah sesuatu hal yang

memiliki sifat penghambat atau menghalangi terjadinya sesuatu. Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia mendefinisikan hambatan berarti sesuatu yang menghalangi pencapaian suatu hal,

penghambat adalah hal yang menjadi penyebab karena tidak dapat tercapainya suatu hal atau

tujuan. Jadi hambatan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang menjadi kendala

atau hambatan terhadap tidak tercapainya target penerimaan pajak air tanah pada tahun 2022 di

Kabupaten Minahasa.

Dalam mencapai target penerimaan pajak yang telah ditentukan terdapat faktor-faktor yang

mempengaruhi tidak tercapainya realisasi atau tidak sesuai dengan target. Pemungutan pajak air

tanah terdapat kendala/hambatan. Dari pihak Badan Pendapatan Daerah sudah berusaha untuk

mengoptimalkan penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa, membayar pajak sangat

penting karena pajak digunakan salah satunya untuk membangun fasilitas umum yang berada di

dalam daerah.

Setiap masyarakat di Kabupaten Minahasa tentunya menggunakan fasilitas umum tersebut

namun masih ada beberapa wajib pajak tidak menyadari hal tersebut juga untuk membangun

pertumbuhan ekonomi.

Tidak tercapainya target pajak mengindikasikan bahwa ada hambatan dalam pemungutan

pajak sehingga mempengaruhi belanja pada APBD dan berakibat sumber dana untuk membiayai

pembangunan daerah sudah menjadi tidak tersedia ataupun tidak terpenuhi. Apabila realisasi

penerimaan Pajak daerah jika mencapai target yang ditentukan, maka dinilai sudah efektif dan

sudah efisien dalam pemungutan pajak daerah. Namun jika tidak tercapainya target pajak

menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai.

Penyebab tidak terealisasi penerimaan pajak adalah menurunnya tarif pajak dikarenakan

adanya penghindaran membayar pajak oleh wajib pajak yang ada. Para wajib pajak sering

merasa bahwa tidak perlu membayar pajak. Jika wajib pajak beralasan bahwa mereka lupa

tanggal pembayarannya seharusnya itu hanya alasan saja karena dari petugas penagihan,

pendataan dan pengawasan pajak dari kantor Bapenda sering turun lapangan/ke lokasi-lokasi.

Dari kantor Bapenda juga setiap tahun melaksanakan kegiatan sosialisasi pada wajib pajak yaitu

11 jenis pajak daerah yang dikelola oleh kantor Bapenda. Sosialisasi yang dilaksanakan yaitu

membahas mengenai bagaimana penggunaan pajak, dan juga pajak dikelola untuk kesejahteraan

masyarakat.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

Kurangnya kesadaran membayar pajak atau ketidaktaatan masyarakat dalam membayar

pajak menjadi faktor penghambat dalam tidak tercapainya target penerimaan pajak air tanah,

melihat karakter wajib pajak saat bidang penagihan pergi menagih, mereka hanya menghindar

atau hanya menunda-nunda untuk membayar pajak bahkan setelah itu mereka hanya

membiarkan saja dan tidak peduli untuk membayarnya

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti serta data-data yang ada

dan telah diuraikan pada bab sebelumnya sesuai dengan penelitian ini mengenai Optimalisasi

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Sasaran Objek Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa diatur sesuai dengan kebijakan yang

berlaku di Kabupaten Minahasa. Akan dikenakan pajak jika penggunaan air tanah tersebut

menggunakan alat bor dan untuk menjalankan suatu usaha. Harus mendata kembali apakah

terdapat objek pajak air tanah yang baru di Kabupaten Minahasa. Jika ditemukannya objek

pajak baru maka dari Kantor Badan Pendapatan Daerah mendata dan membicarakan

mengenai besarnya pungutan pajak yang nantinya akan dibayar oleh wajib pajak. Hanya

terdapat beberapa saja atau tergolong sedikit wajib pajak saja yang berada di Kabupaten

Minahasa.

2. Target Penerimaan Pajak Air Tanah, setiap daerah tentunya mempunyai target pajak yang

berbeda sesuai dengan perhitungan yang ada dan sesuai kebijakan yang berlaku. Di

Kabupaten Minahasa hanya terdapat beberapa wajib pajak saja namun masih ada wajib

pajak yang memiliki tunggakan atau keterlambatan pembayaran bahkan ada yang tidak

membayar.

3. Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah. Terdapat perbedaan antara jumlah target yang telah

ditetapkan dan jumlah yang berhasil direalisasikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun

2022 realisasi penerimaan mengalami penurunan penerimaan dan pada tahun 2022 tidak

mencapai target yang ditentukan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak air tanah.

Membayar pajak sudah menjadi kewajiban bagi setiap pengguna air tanah tetapi masih

terdapat masyarakat/wajib pajak yang kurang dalam kepatuhan membayar pajak. Badan

Pendapatan Daerah menemukan pemakaian air tanah secara berlebihan dan

pembayarannya tidak sesuai dengan yang digunakan oleh wajib pajak. Wajib Pajak jika

petugas penagihan melakukan penagihan di lokasi ada beberapa yang beralasan dan tunda

untuk membayar.

Dari pihak Badan Pendapatan Daerah sudah memaksimalkan untuk mengoptimalkan

Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan 11 jenis pajak daerah yang dikelola Bapenda

termasuk Pajak Air Tanah. Untuk memaksimalkan Pendapatan Pajak Air Tanah setiap tahunnya

melaksanakan kegiatan sosialisasi Pajak Daerah. Namun dalam pemungutan pajak selalu ada

kendala atau hambatan.

Daftar Pustaka

Apriyanita, D. R. (2020). Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah Dan Efektifitasnya Pada Badan

Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. [Doctoral

dissertation]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Helfial, R. K. (2017). Pemungutan Pajak Air Tanah Oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir [Doctoral dissertation]. Universitas Andalas.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

Horman, F., Engka, D. S. M., & Kawung, G. M. V. (2023). Peranan Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Air Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah Di

Kota Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 23(1), 25–36.

Maulana, A. F. A. (2022). Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kota Parepare pada Tahun 2017-2021 Analisis Akuntansi Syariah [Doctoral dissertation].

IAIN PAREPARE.

Maznawaty, E. S., Ilat, V., & Elim, I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Daerah Dalam

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset

Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 3(3).

Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Bandung.

Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli

Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi

Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. J-

Aksi: Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi, 2(2), 151–172.

Putri, N. E. (2020). Kontribusi Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang.

Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 2(2), 184–192.

Sari, Y. A. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

(Pad) Kota Pekanbaru [Doctoral dissertation]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau).

Sendouw, R. H. E., Mantiri, J., & Supit, B. F. (2023). Administrasi Perpajakan Indonesia.

Siwij, D., Dilapanga, A., & Polii, E. (2024). Transparansi dalam Tata Kelola Perusahaan Air

Minum Daerah di Kabupaten Minahasa. Academy of Education Journal, 15(1).

https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2233

Sugiyono, P. D. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Vol. 8). Alfabeta.

Bandung.

Sumangkut, S. P., Kawulur, A., & Moroki, F. (2020). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pajak Air

Tanah Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bitung. Jurnal

Manajemen Dan Bisnis, 5(3).

Suparman, N., Engkus, E., Syamsir, S., Fadjar, F., & Mubarok, M. (2019). Implementasi

Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas rumah Kos di Kota Bandung. Kolaborasi: Jurnal

Administrasi Publik, 5(3), 304–318.

Tumbel, G. H., Siwij, D. S. R., Rantung, M. I. R., Polii, E. H., & Mokodompit, F. (2023).

Implementation of Child Identity Card (KIA) Policy in the Population and Civil

Registration Service of Bolaang Mongondow Timur Regency. Unima International

Conference on Social Sciences and Humanities (UNICSSH 2022), 1985–1993.

V Wowiling. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kota Manado [Doctoral dissertation]. Politeknik Negeri Manado.

Wagiu, A., Dilapanga, A. R., & Tarore, S. (2023). Electronic Restaurant Tax Transaction Data

Monitoring System Implementation at The Regional Revenue Agency of North Minahasa

District. International Journal of Information Technology and Education, 3(1), 119–126.

Widyasari, S. S., Manukorung, M., & Harjo, D. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak

Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, 5(2), 48–55.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 1, No. 1, Januari 2024, page: 60-70

E-ISSN: 3048-3093

Pongoh et al., (Optimalisasi Penerimaan Pendapatan...)

Yustiani, R. (2021). Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran, Serta

Pajak Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Di Dinas Pengelolaan

Keuangan Daerah (Dpkd) Kota Tangerang. COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan

Keuangan, 5(1), 94–104.