IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 1-10

E-ISSN: 3063-4350

Ferdiana Rikawati et.al (Harmonisasi Hukum dan Kebijakan....)

Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam

Penegakan Hukum Lingkungan

Ferdiana Rikawati

a,1*

, Dwi Indah Lestari

b,2

Universitas Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

CV Kurnia Grup, Banguntapan, Bantul, DIY, Indonesia

indahl@kurniajurnal.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 14 Februari 2024

Direvisi: 20 Maret 2024

Disetujui: 7 April 2024

Tersedia Daring: 1 Mei 2024

Hukum adalah juga sebuah produk kebijakan, namun kebijakan dapat

tidak berupa produk hukum. Hal ini sering menjadi permasalahan

kemudian, karena kebijakan bergerak lebih fleksibel dibandingkan

perundang-undangan yang ada, meski kebijakan tetap tidak boleh lepas

dari makna dasar dari hukum yang ada dan sedang berlaku. Dengan

demikian, sebagai sebuah keniscayaan pula, hukum juga tidak bisa

terlalu mengekang kebijakan untuk bergerak, sehingga kebijakan

kehilangan elastisitasnya yang pada saat tertentu dibutuhkan dalam

penerapan hukum itu sendiri. Sebagaimana dipahami penegakan

hukum bukan semata-mata melaksanakan teks-teks yang ada tanpa

memperdulikan kondisi yang ada di dalam lingkungannya dan yang

paling penting adalah mengetengahkan esensi dari keadilan, yang pada

akhirnya menjelma sebagai sebuah kebijaksanaan.

Penegakan hukum

Kebijakan

Lingkungan

ABSTRACT

Law enforcement

Policy

Environment

Law is also a policy product, but policy may not be a legal product. This

often becomes a problem later, because policies move more flexibly than

existing legislation, although policies must still not be separated from the

basic meaning of existing and currently applicable laws. Thus, as a

necessity, the law cannot be too restrictive for policy to move, so that

policy loses its elasticity which at certain times is needed in the

application of the law itself. As understood, law enforcement is not

merely implementing existing texts without paying attention to the

conditions in the environment and the most important thing is

highlighting the essence of justice, which ultimately manifests as wisdom.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Masalah lingkungan merupakan salah satu masalah utama di semua negara saat ini. Isu

perubahan iklim global semakin menjadi perhatian negara-negara di dunia. Hal ini dapat

dimaklumi karena lingkungan merupakan pusat sistem kehidupan yang mendukung

kelangsungan kehidupan di Bumi. Kesadaran dan kepedulian lingkungan dibentuk oleh

konferensi lingkungan pertama yang diadakan di Stockholm, Swedia pada tahun 1972.

Semangat konferensi ini membangkitkan kesadaran Pemerintah Republik Indonesia untuk

menyusun peraturan perundang-undangan lingkungan hidup untuk dijadikan pedoman hukum

dalam mengatur pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia (Said Saile, 2003:3).

Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana di Indonesia. Akumulasinya

meningkat dari tahun ke tahun dan cenderung tidak terkendali, dengan deforestasi dan

kebakaran, banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau. 2007), Semarang (2007),

Jember (2005), Banjarnegara (2006), Gempa Yogyakarta (2006). Demikian pula kerusakan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 1-10

E-ISSN: 3063-4350

Ferdiana Rikawati et.al (Harmonisasi Hukum dan Kebijakan....)

terumbu karang dan pencemaran air (sungai), tanah dan udara di berbagai daerah telah

mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Erupsi lumpur termal PT. Lapindo Brantas,

Porong dan Sidoarjo sudah ada selama lebih dari dua tahun dan belum terselesaikan. Upaya

membangun tanggul ternyata berbahaya karena tanggul beberapa kali runtuh, membuat air

keruh di banyak desa. Lebih dari 500 hektar lahan diperkirakan tergenang di tiga kabupaten.

Dikhawatirkan membuang lumpur ke laut untuk mengatasinya akan menimbulkan masalah

baru bagi biota laut dan mencemari air laut dan wilayah pesisir.

Salah satu kegiatan konservasi adalah memaksa dan mendorong anggota masyarakat

untuk memelihara lingkungan yang baik, sehat dan lestari. Untuk penegakan dan himbauan

ini, perlu diciptakan upaya hukum yang memadai dan utuh, kekuatan penegakan yang

maksimal (Andi Hamzah, 2005: 2).

Upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia telah diwujudkan melalui lahirnya

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Kemudian disempurnakan kembali dengan disahkannya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi merupakan dasar

hukum untuk mengatur lingkungan. Dalam perkembangan hukum lingkungan, hukum

lingkungan modern menetapkan peraturan dan norma untuk mengatur perilaku manusia

dengan tujuan menjaga lingkungan dari kerusakan dan degradasi serta menjamin

kelestariannya. Ini akan terus digunakan oleh generasi sekarang dan yang akan datang. Hukum

lingkungan klasik, di sisi lain, terutama ditujukan untuk menjamin penggunaan dan

pengembangan sumber daya lingkungan oleh berbagai akal dan akal manusia untuk mencapai

hasil yang sebesar-besarnya dan dalam waktu yang sesingkat mungkin, memberikan ketentuan

normatif (Koesnadi Hardjasoemantri, 2006:41).

Dengan era otonomi daerah, pemerintah di tingkat daerah seringkali mengambil langkah-

langkah kebijakan yang bertentangan dengan produk hukum yang ada, sehingga menimbulkan

ketidaksesuaian antara langkah yang diambil dengan produk hukum. Sebagaimana diketahui,

kepastian hukum atas produk hukum harus menjadi syarat mutlak. Adanya kepastian hukum

berarti segala sesuatu yang diatur dalam produk hukum harus dipatuhi dan dilaksanakan

dengan baik dan benar. Sebagaimana diketahui, konsep dasar hukum berkaitan dengan

persoalan keadilan, yang menyangkut kebutuhan masyarakat akan rasa keadilan di tengah

banyaknya dinamika dan konflik dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum adalah hukum

positif sebagai aturan yang ditetapkan oleh penguasa negara yang sah dan dapat ditegakkan

dalam penerapannya atas nama hukum. Pada posisi ini sering terjadi konflik yang tidak

menjamin rasa keadilan, dan sebaliknya rasa keadilan tidak memiliki kepastian hukum.

Tampaknya ada kompromi, karena semua hukum positif yang ada selalu mencerminkan rasa

keadilan.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang tidak sepenuhnya sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang ada tidak dimaksudkan untuk melanggar hukum dengan

cara apa pun, tetapi hanya jika kondisi yang ada di daerahnya memungkinkan penerapan

peraturan hukum yang ada, saya kira tidak. Oleh karena itu, pemerintah daerah melihat

perlunya kebijakan di tingkat lokal yang lebih sesuai dengan tuntutan, kondisi dan kebutuhan

masyarakat setempat. Pada akhirnya, konflik yang dihasilkan antara produk yang sah dalam

konteks ruang publik dan kebutuhan aktual masyarakat akan menciptakan kesenjangan di

tingkat yang lebih rendah dan harmonisasi kebijakan.

2. Metode

Untuk memecahkan masalah yang diteliti, pendekatan masalah yang digunakan adalah

pendekatan normatif-empiris. Pendekatan ini dipergunakan untuk memperoleh data sekunder

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 1-10

E-ISSN: 3063-4350

Ferdiana Rikawati et.al (Harmonisasi Hukum dan Kebijakan....)

dan primer yang berhubungan dengan harmonisasi hukum dan kebijakan dalam penegakan

hukum lingkungan. Selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembacaan, hasil dan pembahasan tidak dipisah

dalam penulisannya. Hasil dan pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan

penelitian. Subjudul hasil dan pembahasan disajikan terpisah. Pembahasan merupakan bagian

yang memiliki porsi paling banyak dalam badan artikel, minimum 60% dari keseluruhan

artikel.

3.1 Hukum sebagai Norma dalam Masyarakat

Hukum itu kompleks dan luas, Tidak mungkin merumuskan dengan definisi yang hanya

berisi beberapa kalimat. Namun diakui pula bahwa definisi hukum sangat penting dalam

menentukan ke arah mana profesi hukum akan dibawa. Utrecht mengatakan definisi hukum

yang utuh akan sangat sulit, tetapi pedoman hukum adalah seperangkat pedoman untuk

kehidupan yang teratur dalam masyarakat, yang harus diikuti oleh anggota masyarakat yang

bersangkutan (Eddi Wibowo, et al., 2004: 6). Hukum adalah alat atau sarana pengaturan dan

pemeliharaan ketertiban untuk mencapai masyarakat yang adil dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial; dan memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Mengatur pejabat pemerintah

sebagai penguasa (Eddi Wibowo, dkk. 2004:6). Hukum dan masyarakat adalah dua sisi mata

uang (di mana ada masyarakat, ada hukum) dan tidak dapat dipisahkan. Hukum yang tidak

dikenal, tidak sesuai dengan konteks sosial, dan yang tuntutan dan reformasinya tidak

dikomunikasikan secara efektif kepada publik tidak akan berjalan efektif. Fungsi hukum bagi

kehidupan masyarakat menurut Hendrojono ada 4 (empat), yaitu:

a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan

karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana

berperilaku di dalam masyarakat sehingga masing-masing anggota masyarakat telah jelas

apa yang harus diperbuat dan apa yang tidak boleh diperbuat.

b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin. Hal ini

dimungkinkan karena sifat hukum yang mengikat, baik fisik maupun psikologis.

c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan. Hukum merupakan alat bagi

otoritas untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju.

d. Fungsi kritis dari hukum. Dewasa ini sedang berkembang suatu pandangan bahwa hukum

mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-matamelakukan pengawasan

pada aparatur pengawas, pada aparatur pemerintah (petugas) dan aparatur penegak hukum

termasuk di dalamnya (Hendrojono, 2005:53).

Perkembangan ilmu hukum dapat dilihat dari semakin meningkatnya peran hukum dalam

kehidupan masyarakat. Semula hanya berfungsi sebagai way of life berupa rangkaian

argumentasi untuk menciptakan ketertiban dan keadilan, kini hukum berfungsi sebagai mesin,

pendorong dan pedoman bagi pembangunan sosial. Hukum, menurut sifat dan kapasitasnya,

menyelaraskan perkembangan masyarakat dengan cita-cita masyarakat, penciptaan masyarakat

yang ideal. Undang-undang mengatur hak-hak masyarakat dan memaksakan kesewenang-

wenangan perangkat jika pengembang gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan dasar

hukum yang mengatur hak dan kewajibannya. Ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari

fungsi hukum. Perkembangan fungsional hukum merupakan interaksi sosial yang antara lain

menimbulkan fenomena sosial yang saling mempengaruhi perubahan sosial dan hukum.

Artinya hukum mempengaruhi perubahan dalam masyarakat, begitu pula sebaliknya,

perkembangan sosial juga mempengaruhi perubahan dan perkembangan hukum, dalam hal ini

hukum lingkungan.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 1-10

E-ISSN: 3063-4350

Ferdiana Rikawati et.al (Harmonisasi Hukum dan Kebijakan....)

3.2 Aspek-aspek Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan

Hukum lingkungan hidup adalah hukum yang mengatur tentang ketertiban lingkungan

(environment) dan segala keadaan dan hal-hal yang terdapat dalam ruang di mana manusia

berada, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan

kesejahteraan manusia serta hal-hal lain. Jadi ada faktor yang perlu dipertimbangkan. Ini

berarti bahwa kerja hukum lingkungan dalam perlindungan lingkungan adalah perlindungan

hukum yang esensial sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk melindungi dan

melestarikan lingkungan dan melindungi kehidupan manusia dari kerusakan lingkungan.

Gangguan antara lain: Lainnya akibat pencemaran lingkungan

Disebutkan bahwa hukum memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan dan

penghidupan masyarakat. Karena hukum memiliki kekuatan dan kemampuan untuk memaksa

individu atau kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, hukum muncul dalam

kehidupan masyarakat sebagai sarana yang dengannya masyarakat dapat bergerak maju.

Dengan kata lain, hukum dapat mengarahkan manusia untuk berperilaku dengan cara yang

tidak membahayakan jiwanya, dan hukum bertujuan untuk mewujudkan citra kesejahteraan

dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk kesehatan manusia. Undang-undang lingkungan

hidup ini merupakan perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan dan menjamin

kelestarian lingkungan dalam proses percepatan perkembangan teknologi dengan berbagai

efek samping yang disebut juga dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan (Koesnadi

Hardjasoemantri, 2006:45).

Hukum lingkungan adalah instrumen hukum yang berisi aturan-aturan tentang

pengelolaan lingkungan. Hukum lingkungan merupakan suatu konsep dalam ilmu-ilmu

lingkungan yang mengkhususkan diri pada yurisprudensi, dengan tujuan hukum kesadaran dan

pemahaman masyarakat tentang aspek perlindungan sebagai kebutuhan vital. Lebih lanjut

dijelaskan bahwa hukum lingkungan yang berlaku saat ini adalah hukum lingkungan modern,

yaitu hukum lingkungan yang berwawasan lingkungan. Hukum lingkungan mengatur perilaku

manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari kerusakan dan degradasi serta memastikan

pemanfaatannya secara berkelanjutan. Dasar pengembangan hukum lingkungan adalah hukum

lingkungan privat (hukum perdata), hukum publik termasuk hukum administrasi lingkungan

dan hukum pidana lingkungan. Hukum publik biasanya ditegakkan oleh pemerintah,

sedangkan hukum privat biasanya ditegakkan oleh warga negara. Undang-undang Nomor 23

Tahun 1997 merupakan undang-undang substantif yang memuat ketentuan untuk melindungi

lingkungan hidup dari perbuatan masyarakat.

3.3 Penegakan Hukum Lingkungan

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum adalah pengembangan seperangkat nilai

pada tahap akhir untuk menciptakan, mempertahankan, dan mempertahankan kehidupan sosial

yang damai, dengan nilai dan perilaku yang dituangkan dalam aturan yang solid dan konkret

hubungan yang harmonis. Penegakan hukum tidak hanya mempengaruhi hubungan antar

manusia, tetapi juga manusia dan lingkungan. Dalam hal ini, penegakan hukum lingkungan

adalah upaya untuk mencapai kepatuhan terhadap aturan dan persyaratan umum, serta hukum

individu, melalui pengawasan dan penegakan melalui jalur administratif, perdata dan pidana

(Andi Hamzah, 2005: 52). Penegakan hukum berkaitan erat dengan penyerahan kepada

pengguna dan penegak hukum dan peraturan, dalam hal ini penyelenggara daerah dan negara,

yaitu lembaga penegak hukum. Adanya sinyal bahwa hukum ditaati oleh masyarakat

menunjukkan bahwa tujuan pembuatan peraturan telah tercapai. Penegakan hukum, termasuk

kepatuhan, tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui proses yang dibentuk oleh kesadaran setiap

orang untuk melakukan, bukan mendengarkan dan menegakkan, peraturan yang ada.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 1-10

E-ISSN: 3063-4350

Ferdiana Rikawati et.al (Harmonisasi Hukum dan Kebijakan....)

Penegakan hukum di bidang lingkungan hidup menyangkut banyak segi yang sangat

kompleks, dengan tujuan untuk memelihara dan menciptakan lingkungan yang dapat dinikmati

oleh seluruh umat manusia dalam arti yang seluas-luasnya tanpa mengganggu lingkungan itu

sendiri. Berbagai bentuk undang-undang dan berbagai peraturan administrasi telah dibuat

untuk menangkap sikap pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Penegakan hukum

lingkungan dapat bersifat preventif atau represif. Proaktif, yaitu upaya penegakan hukum

untuk mencegah pencemaran. Sedangkan represif berarti melakukan tindak pidana dengan

melakukan tindakan hukum terhadap seseorang yang melanggar ketentuan hukum yang

berlaku. Instansi penegak hukum lingkungan mengatur segala bentuk pelanggaran dan tindak

pidana terhadap pelaku, baik perseorangan maupun badan hukum, dengan tindakan preventif

dan represif. Jenis tindakan yang dipermasalahkan meliputi sanksi administratif, perdata dan

pidana.

Dari ketiga bentuk instrumen tersebut tidak ada skala prioritas atau merupakan urutan

pertama dan terakhir, sehingga apabila ada asumsi tindakan pidakan merupakan hukuman

terakhir dalam penerapannya dan apabila tindakan yang lain tidak menyelesaikan masalah, hal

ini tidak seluruhnya benar. Bahkan tindakan pidana ini hanya menyelesaikan secara sepihak

belum menjangkau pada pihak penderitanya yaitu sekelompok orang yang terkena dampak

tersebut dalam bentuk pemulihan kekeadaan semula. Dengan demikian pada dasarnya setiap

instrumen mempunyai jangkauan masing-masing dengan tujuan yang berskala proporsional

yaitu tergantung dari kepentingan yang ingin diselesaikan (Andi Hamzah, 2005:61)

3.4 Aspek-aspek Kebijakan

Politik Menurut James E. Anderson, politik adalah arah tindakan dengan tujuan yang

ditetapkan oleh satu atau lebih aktor untuk mengatasi masalah dan perubahan (Budi Winarno,

1989: 3). Dengan demikian, proses implementasi kebijakan ternyata secara langsung atau tidak

langsung mempengaruhi tidak hanya tindakan otoritas administratif yang bertanggung jawab

untuk melaksanakan program dan menciptakan kepatuhan pada kelompok sasaran, tetapi juga

tindakan semua pihak yang terlibat, pada akhirnya memiliki efek positif dan negatif. (Solichin

Abdul Wahab, 1997-36).

Secara sederhana, tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk memberikan arahan

agar tujuan kebijakan publik dapat terwujud sebagai akibat dari tindakan pemerintah. Proses

penetapan kebijakan dimulai ketika tujuan dan sasaran umum awal dirinci, program dirancang,

dan berbagai sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut (Solichin

Abdul Wahab, 1997:36). Kebijakan berjalan seiring dengan pemahaman tujuan yang ingin

dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan adalah kebijakan

perilaku di mana kebijakan tersebut menetapkan tujuan dan sarana tertentu. William Dunn

mengatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat keputusan yang kurang lebih saling

terkait (termasuk keputusan untuk tidak mengambil tindakan) yang dibuat oleh suatu badan

atau badan pemerintah (William N. Dunn, 2003:35).Jan Merse dalam Bambang Sunggono

mengatakan implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor adalah:

a. Informasi: Kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang

kurang tepat baik kepada obyek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari isi kebijakan

yang akan dilaksanakannya dan hasil-hasil dari kebijakan itu.

b. Isi Kebijakan: Implementasi kebijakan dapat gagal karena masih sumimya isi atau tujuan

kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern ataupun ekstern atau kebijakan itu

sendiri menunjukkan adanya kekurangan yang sangat berarti atan adanya kekurangan yang

menyangkut sumber daya pembantu.

c. Dukungan: Implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak

cukup dukungan untuk kebijakan tersebut.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 1-10

E-ISSN: 3063-4350

Ferdiana Rikawati et.al (Harmonisasi Hukum dan Kebijakan....)

d. Pembagian Potensi:Hal ini terkait dengan pembagian potensi di antaranya para aktor

implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan deferensiasi

tugas dan wewenang (Bambang Sunggono, 1994:2).

Sistern kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis yang berarti bahwa dimensi obyektif

dan subyektif dari pembuatan kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem

kebijakan merupakan produk manusia yang subyektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan

sadar oleh para pelaku kebijakan, sistem kebijakan adalah realitas obyektif yang

dimanifestasikan dalam tindakan yang teramati berikut konsekuensinya.

3.5 Harmonisasi Hukum dan Kebijakan dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan persoalan dampak hukum

terhadap masyarakat. Menurut Friedman, ada tiga faktor yang mempengaruhi berfungsinya

hukum: substansi, struktur, dan budaya hukum. Menurut Lijan Poltak Sinambela, faktor-

faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum (penerapan hukum) adalah apakah ketidaktaatan

atau pelanggaran hukum diamati atau diselidiki, dan siapa yang bertanggung jawab untuk

menegakkan hukum yang bersangkutan (Lijan Poltak Sinambela, 2006:37). Adapun syarat-

syarat yang menentukan kemungkinan hukum menjadi efektif adalah:

a. Undang-undang dirancang dengan baik, kaidahnya jelas;

b. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang (prohibitur) dan bukan mengharuskan atau

memperbolehkan (mandatur);

c. Sanksi haruslah tepat dan sesuai tujuan atau sifat undang- undang itu;

d. Beratnya sanksi tidak boleh berlebihan (sebanding) dengan macam pelanggarannya;

e. Mengatur terhadap perbuatan yang mudah dilihat (lahiriah);

f. Mengandung larangan yang berkesesuaian dengan moral;

g. Pelaksana hukum menjalankan tugasnya dengan baik, menyebarluaskan undang-undang,

penafsiran seragam dan konsisten.

Menurut Hendrojono, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan atau efektivitas

hukum adalah undang-undang/undang-undang/peraturan, penegak hukum (legislator dan

lembaga penegak hukum), entitas atau fasilitas pendukung, masyarakat (alamat hukum), dan

Budaya hukum (budaya hukum). Agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen kontrol

sosial dan untuk benar-benar mempengaruhi perilaku warga negara, hukum harus

disebarluaskan agar menjadi terlembaga dalam masyarakat (Hendrojono, 2005: 52). Pada

tingkat yang paling dasar, kebijakan adalah tindakan dengan aktor atau tujuan yang

ditentukan oleh aktor untuk menangani masalah atau perubahan. Proses implementasi

kebijakan yang sebenarnya tidak hanya mencakup tindakan otoritas administratif yang

bertanggung jawab untuk menciptakan implementasi program dan kepatuhan terhadap

kelompok sasaran, tetapi juga tindakan semua pihak yang terlibat, yang secara langsung atau

tidak langsung dapat mempengaruhi tindakan semua pihak yang terlibat. jaringan kekuatan

politik, ekonomi dan sosial dengan pengaruh yang kuat. Dan pada akhirnya berpengaruh baik

secara negatif maupun positif (Budi Wiranto, 2007:52). Secara sederhana, tujuan

implementasi kebijakan adalah untuk memberikan arah agar tujuan kebijakan publik dapat

tercapai sebagai akibat dari tindakan pemerintah. Proses penetapan kebijakan hanya dapat

dimulai setelah tujuan dan sasaran umum sebelumnya telah dirinci, program telah dirancang,

dan seperangkat sarana untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut telah disediakan (Lijan

Poltak Sinambela, 2006:41).

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 1-10

E-ISSN: 3063-4350

Ferdiana Rikawati et.al (Harmonisasi Hukum dan Kebijakan....)

Kebijakan berjalan seiring dengan pemahaman tujuan yang ingin dicapai dan

bagaimana mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya adalah kode

etik, yang berisi tujuan khusus dan tindakan yang dipilih. Keadaan yang diinginkan akan

muncul dalam tujuan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun penyempurnaan

lebih lanjut yang lebih spesifik dan jelas sangat diperlukan. Politik menjadi instrumen

pengelolaan lingkungan Ketika kepentingan publik, swasta dan nasional seimbang, bobot

politik harus diberikan secara adil, tetapi harus bertindak bersama dan bertanggung jawab.

Karena itu, kebijakan tidak efektif ketika penegakan hukum lemah. Penegakan hukum

memaksa semua anggota masyarakat untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan. Padahal,

pemikiran tentang desentralisasi didasarkan pada keinginan untuk meminimalkan fungsi,

peran, dan kekuasaan negara. Desentralisasi memiliki dua dimensi, vertikal dan horizontal.

Desentralisasi vertikal mengharuskan organisasi tingkat yang lebih tinggi memiliki jumlah

kekuasaan paling sedikit, sementara memberikan lebih banyak kekuasaan kepada organisasi

di tingkat yang lebih rendah (pemerintah). Pada tataran horizontal, desentralisasi memberikan

kewenangan yang lebih besar kepada lembaga swadaya masyarakat dalam menangani urusan

publik, sekaligus mengurangi kewenangan organisasi pemerintah dalam menangani urusan

publik.

Sebagaimana telah disebutkan, mandat pemerintah tidak hanya didasarkan pada

penegakan hukum, tetapi juga pada kewenangan diskresi, kebebasan bertindak pemerintah

negara bagian dalam melaksanakan tugas resminya. Dari pemahaman tersebut, kebijakan

publik memposisikan dirinya sebagai penerjemah praktis dari cita-cita yang hadir dalam

produk yang sah. Politik harus menjadi wahana bagi negara untuk menjalankan kapasitasnya

sebagai regulator untuk menghadapi gejolak sosial. Hubungan yang ideal tercapai ketika

kebijakan memiliki tiga elemen utama. Yaitu, jika dan di mana ada aturan atau peraturan

hukum yang sah, di mana ada aspek prosedural yang harus diikuti, dan di mana prosedur yang

ada harus diikuti dari pengembangan kebijakan hingga implementasi. Ini adalah substansi

yang mengutamakan kepentingan orang. Sebelum kita dapat menganalisis lebih lanjut

hubungan antara hukum dan politik, kita perlu memahami apa itu politik. Laswell

berpendapat bahwa politik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah

(Muchsin dan Fadillah Putra, 2002:36). :23) Ini termasuk pembagian nilai secara wajib

kepada seluruh masyarakat oleh badan-badan yang diberi sanksi seperti pemerintah (M. Irfan

Islamy, 1984:2). Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pada dasarnya ada tiga elemen

kebijakan. Yaitu, mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari langkah-

langkah yang berbeda untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan memberikan masukan

yang berbeda untuk implementasi sebenarnya dari taktik dan strategi tersebut (Muchsin dan

Fadillah Putra, 2002). :27).Dalam hal ini. Islami berpendapat bahwa politik pada dasarnya

berarti bahwa bentuk alamiah dari kebijakan publik adalah penentuan tindakan pemerintah.

Namun, ketika diimplementasikan atau diimplementasikan dalam kondisi praktis, kebijakan

secara inheren memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap tujuan dan efek jangka

panjang dan jangka pendek di muka, dan pada akhirnya semua proses di atas adalah untuk

kepentingan publik (M.Irfan Islamy, 1984:4).

Kepentingan masyarakat sesungguhnya merupakan tujuan utama ditetapkan suatu

Politik. Dengan kata lain, ukuran keberhasilan suatu kebijakan tergantung pada bagaimana

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 1-10

E-ISSN: 3063-4350

Ferdiana Rikawati et.al (Harmonisasi Hukum dan Kebijakan....)

masyarakat merasa bahwa kebutuhan dan kepentingannya terpenuhi oleh kebijakan tersebut,

sebaliknya proses politik pada dasarnya suboptimal dalam mencapai hasil yang telah

ditetapkan, tetapi dalam praktiknya dampaknya sangat memuaskan bagi masyarakat secara

keseluruhan.Setelah diprioritaskan, muncul masalah bahwa sejumlah besar aparat penegak

kebijakan harus secara terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan untuk

mencapai dampak yang diinginkan. Ditekankan bahwa masalah hukum harus ditangani di

sini. Banyak masalah akan muncul jika tindakan yang tepat tidak segera diambil di sini.

Artinya pejabat publik yang melaksanakan suatu kebijakan dapat ditangkap oleh hukum atas

tindakan yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai harapan esensial dari kebijakan

tersebut. Atau, bahkan pegawai negeri sipil tidak peduli dengan dinamika kepentingan publik,

percaya bahwa tanggung jawab mereka hanya terbatas pada ketaatan pada aturan formal dan

bukan pada integritas tugas yang dilakukan.

Berdasarkan kontroversi di atas, diperlukan konsep yang melibatkan paradigma baru

kebijakan publik yang tidak memperhitungkan perbedaan antara proses kebijakan internal dan

dinamika sosial. Konsep good governance telah dikedepankan, di mana semua elemen sosial,

mulai dari perumusan kebijakan hingga evaluasi, harus dilibatkan tidak hanya secara

partisipatif tetapi juga secara liberating. Jadi dalam konteks ini. Hasil kebijakan publik adalah

hasil diskusi dan kesepakatan bersama antara masyarakat dan bangsa. Barclay dan Birkland

percaya bahwa perjanjian yang tidak mengikat secara hukum menciptakan kerentanan bagi

pelanggaran multi-pihak terhadap kesepakatan yang dicapai dalam proses kebijakan publik

itu sendiri (Jurnal Studi Kebijakan, Volume 26, Nomor 2, 1998, 1998, hlm. 227-243). Selain

itu, Berkeley dan Berkland berpendapat bahwa tanpa proses politik, produk hukum

kehilangan makna substantifnya, jika demikian maka sisi operasional kebijakan tentu akan

sangat lemah (Policy Studies Journal, Vol. 26, Number 2, 1998, hlm. 227). -243). Kami

sebutkan sebelumnya bahwa dalam politik ada proses pemberian nilai secara paksa kepada

seluruh komunitas. Nilai dalam negara hukum harus sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.

Sebagaimana kita ketahui, hukum memungkinkan masyarakat untuk bertindak tertib dalam

kehidupan yang damai, mencegah mereka dari berbuat anarki dengan mengambil alih hukum

sendiri, dan keadilan menguasai semuanya. Seperti yang dikemukakan Van Apeldoorn bahwa

tujuan hukum adalah mengatur kehidupan sosial yang damai, hukum menuntut perdamaian.

Dalam hal ini, perdamaian yang dipelihara oleh hukum adalah perdamaian antar manusia

dengan melindungi kepentingan manusia (van Apeldoorn, 1985:20).

Kebijakan hadir dan disusun dalam upaya untuk memudahkan sebuah konstitusi dasar

mewujudkan cita-cita luhurnya. Dalam hal ini pemerintah diberi wewenang untuk

memproduksi sebuah kebijakan. Di mana dengan wewenang ini, pemerintah dapat secara

kreatif mencari jalan yang paling efisien bagi terimplementasinya konstitusi. Berangkat dari

pemahaman ini maka harus ada hubungan ideal antara hukum dan kebijakan. Hubungan yang

saling melengkapi antara hukum dan kebijakan, di mana produk hukum yang bersifat

mengatur secara umum harus diterjemahkan oleh kebijakan publik pada wilayah-wilayah

empiris, aktual dan kontekstual, tanpa harus menghilangkan makna dasar dari konsitusi yang

menjadi akamnya.

Berhubungan dengan pembentukan hukum dan kebijakan pengelolaan lingkungan.

upaya yang dapat diwujudkan adalah bentuk hukum dan kebijakan yang tidak terlepas dari

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 1-10

E-ISSN: 3063-4350

Ferdiana Rikawati et.al (Harmonisasi Hukum dan Kebijakan....)

nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia memiliki keragaman

kehidupan sosial dan budaya. Pertentangan antara individu dan umum, kebijakan dalam

pengelolaan lingkungan harus melihat jauh kedepan, bukan hanya tujuan-tujuan praktis

Dalam menyadari relativitas keadilan, adanya dualisme antara keadilan dan hukum positif

karena ada pertentangan antara nilai-nilai, maka hukum dapat menjadi keputusan untuk

memerintahkan pelaksanaan kebijakan tertentu dan mendorong keinginan untuk menetapkan

patokan-patokan minimum yang harus ditepati oleh hukum positif. Sebagaimana prinsip-

prinsip dari ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai otonomi kemauan,

perintah, dan kepentingan umum dan keseimbangan yang tepat antara kepentingan-

kepentingan pribadi yang bertentangan Pada akhirnya harus disandingkan antara keadilan

dengan hukum positif. Teori hukum dapat melakukan tugas yang penting di mana dengan

pembedaan setiap problema hukum atau situasi, maka faktor-faktor yang menggambarkan

nilai-nilai yang bertentangan dapat dianalisis secara objektif.

Analisis postpositifistis menegaskan bahwa dimensi politik mempengaruhi disusunnya

suatu kebijakan. Disusunnya kebijakan ini sesungguhnya ada sebuah kompleksitas tarik

menarik pengaruh dari berbagai pihak yang begitu beragam, mulai dari kondisi politik

internasional sampai pada elemen-elemen politik domestik. Pada dasamya kebijakan publik

itu berada dalam sebuah realitas politik makro dan mikro yang sangat kompleks. Berbagai

elemen dan situasi yang melingkupi keadaan sosio-politik sebuah bangsa akan sangat

menentukan seperti apa bangunan kebijakan publik yang akan dihasilkan nantinya

Sebagaimana dipahami bahwa hukum bukan semata-mata hanya teks-teks kaku yang

ada, tanpa memperdulikan kondisi yang di dalam masyarakat, namun yang terpenting adalah

esensi dari keadilan. Aspek keadilan selalu menjadi benang merah dalam permasalahan

kebijakan privatisasi.

Kebijakan dapat ditelaah dasar obyektifnya sehingga dapat dilihat dari apakah suatu

kebijakan atau tindakan publik membawa manfaat atau akibat yang berguna atau sebaliknya

kerugian bagi orang-orang terkait, oleh sebab itu diperlukan cita-cita keadilan untuk

menyeimbangkan penilaian tersebut. Di mana gagasan-gagasan keadilan absolut dibuat untuk

menilai bahwa kepentingan-kepentingan sosial tidak hanya didasarkan atas relativitas nilai-

nilai, tetapi juga atas kebutuhan untuk terus mencocokannya sesuai dengan perkembangan

sosial. Untuk itu dianggap penting bagaimana mendamaikan kebebasan dan kesejahteraan,

hukum dan administrasi.

4. Kesimpulan

Kebijakan dirancang untuk memudahkan Konstitusi mewujudkan cita-cita luhurnya.

Pemerintah memiliki kekuatan untuk secara kreatif menemukan cara yang paling efisien

untuk melaksanakan Konstitusi. Pengertian ini mengandung makna bahwa ada hubungan

yang implisit antara hukum dan politik. Hubungan yang saling melengkapi di mana artifak

hukum regulasi perlu diterjemahkan secara umum dari kebijakan publik ke dalam ranah

empiris, faktual dan kontekstual tanpa harus menghilangkan makna fundamental

konstitusional yang mendasarinya.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 1-10

E-ISSN: 3063-4350

Ferdiana Rikawati et.al (Harmonisasi Hukum dan Kebijakan....)

5. Daftar Pustaka

Birkland, Thomas dan Scott Barclay. Law, Policy Making and the Policy Prosess: Closing the

Gaps. Policy Studies Journal, Volume 26 Nomor 2. 1998

Dunn, William N. 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press

Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan Jakarta: Sinar Grafika

Hardjasoemantri, Koesnadi. 2006. Hukum Tata Lingkungan, Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press

Hendrojono. 2005. Sosiologi Hukum, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum. Jakarta:

Srikandi

Islamy, M. Irfan. 1984. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakansanaan Negara.Jakarta: Bumi

Aksara

Muchsin dan Fadillah Putra. 2002. Hukum dan Kebijakan Publik Surabaya: Averroes Press

Saile, M. Said. 2003. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika

Sinambela, Lijan P. 2006. Reformasi Pelayanan Publik Jakarta: Bumi Aksara

Sunggono, Bambang. 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika

van Apeldoom. 1985. Pengantar Ilmu Hukum (Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht

oleh M. Oetarid Sadino), Jakarta: NV. Noordhoff-Kolff.

Wahab, Solichin Abdul. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik Malang: IKIP Pres

Wibowo, Eddi. dkk. 2004. Hukum dan Kebijakan Publik. YPAPI, Jakarta

Winarno, Budi. 1989. Teori Kebijakan Publik Yogyakarta: Pusat Antar Universitas Gadjah

Mada