IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

Pentingnya Restoratif Justice dalam Hukum Pidana

Indonesia

Sholeh Nur Wibawa

a,1

, Andrie Irawan

b,2

, Fifi Fatmawati

c,3

Universitas Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

CV Kurnia Grup, Banguntapan, Bantul, DIY, Indonesia

fatmawati@kurniajurnal.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Februari 2024

Direvisi: 4 Maret 2024

Disetujui: 20 April 2024

Tersedia Daring: 1 Mei

2024

Negara Indonesia adalah negara hukum, penegasan akan hal ini bisa dilihat

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Penyelesaian kasus melalui sistem peradilan yg berujung di vonis

Pengadilan artinya suatu penegakan aturan ke arah jalur lambat. Hal ini

dikarenakan penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang,

melalui banyak sekali strata mulaidari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan

Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yg pada

akhirnya berdampak pada penumpukan masalah yg jumlahnya tidak

sedikit pada Pengadilan serta belum lagi impak lainnya. buat itu perlu

dilanjutkan langkah-langkah untuk menyusun perUndang-Undangan yg

menyangkut hak serta kewajiban asasi masyarakat negara pada rangka

mengamalkan Pancasila serta UUD Tahun 1945. Pembaruan terhadap

KUHP sang penyusunnya diposisikan menjadi peletak dasar bagi bangunan

sistem hukum pidana nasional. Terkait dengan Politik aturan

Pembaharuan aturan Pidana pada aturan Pidana Nasional yg akan tiba ada

konsep dikenal namanya konsep Restorative Justice. Restorative Justice

meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban serta pelaku.

Pemulihan korelasi ini bisa berdasarkan atas konvensi bersama antara

korban dan pelaku. Pihak korban bisa memberikan mengenai kerugian

yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan buat menebusnya,

melalui prosedur ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, juga konvensi

lainnya.

Kata Kunci:

Restorative justice

Pembaharuan hukum

RKUHP

ABSTRACT

Keywords:

Restorative justice

Legal reform

RKUHP

The state of Indonesia is a state of law, an affirmation of this can be seen in

Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

Settlement of cases through the judicial system which leads to a court verdict

means an enforcement of the rules towards the slow lane. This is because

law enforcement goes through a long distance, through various strata

ranging from the Police, Prosecutors, District Courts, High Courts and even

to the Supreme Court which ultimately has an impact on the accumulation of

problems that are not small in number in the Court and not to mention other

impacts. For this reason, it is necessary to continue with steps to draft laws

concerning the rights and basic obligations of the state community in the

context of practicing Pancasila and the 1945 Constitution. The reform of the

Criminal Code which was drafted is positioned as laying the foundation for

the building of the national criminal law system. Regarding the Politics of the

Criminal Code, there is a concept known as the concept of Restorative Justice

in the upcoming National Criminal Code. Restorative justice includes

restoring the relationship between the victim and the perpetrator. The

restoration of this correlation can be based on a common convention

between the victim and the perpetrator. The victim can provide information

about the loss suffered and the perpetrator is also given the opportunity to

make amends, trough procedures for compensation, reconciliation, social

work, as well as other conventions.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), penegasan ini dapat dilihat dalam Pasal 1(3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Daniel S. Lev, para

founding fathers di atas sangatlah penting. Ya, karena secara sosiologis, berbagai golongan

dalam masyarakat Indonesia juga mendukung atau menyepakati supremasi hukum dengan

berbagai alasan [Daniel S. Lev, Law and Politics in Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan,

Edisi Satu, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 386.

. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

adalah suatu kesatuan prosedur pembangunan yang digunakan untuk merumuskan rencana

pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh

pengelola pusat dan daerah nasional dan masyarakat di semua tingkatan. [Pasal 1 (3) UU No.]

25 Tentang sistem perencanaan tahun 2004 Pembangunan nasional.

Penyelenggaraan sistem

perencanaan pembangunan nasional didasarkan pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan

pemerintahan nasional, dan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar subyek

pembangunan dan menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan koordinasi antar wilayah, ruang,

waktu, dan fungsi pemerintahan. Antara pusat dan daerah, memastikan hubungan dan

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pemantauan, mengoptimalkan

partisipasi masyarakat, dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif, adil

dan berkelanjutan.

Di era modern ini banyak terjadi kejahatan (perilaku ilegal) di kalangan

masyarakat Indonesia yang berujung pada pengadilan (tuntutan hukum).Masyarakat cenderung

menggunakan metode yang disebut pengadilan untuk menyelesaikan perkara.Menurut mereka,

keadilan akan tercipta secara konseptual dan teoritis, namun dalam Realitas atau aspek hukum

dari perbuatan tersebut sebenarnya tidak mudah untuk dicapai, karena sifatnya yang sering

bersifat win-win solution. Dalam kenyataan ini penyelesaian suatu perkara melalui peradilan

hanya bersifat lose-lose solution, yang biasanya menghasilkan win-win solution.

Perasaan "tidak nyaman atau kecewa", dendam, ketidakpuasan, ketidakadilan, atau bahkan

lebih buruk, niat untuk membalas. Ketidaknyamanan atau kekecewaan yang mendarah daging

di hati pihak yang kalah akan mencari “keadilan” (MK) di tingkat peradilan yang lebih tinggi,

seperti Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA) bahkan Mahkamah Konstitusi. Hal

ini tentu saja akan menimbulkan tumpukan kasus yang mengalir melalui pengadilan, yang

dapat menghambat sistem peradilan, khususnya di Indonesia. Dilihat dari fenomena tersebut,

apa yang dikemukakan Joni Emirzon dalam bukunya yang berjudul “Alternatif Penyelesaian

Sengketa Di Luar Pengadilan” secara garis besar dapat digolongkan sebagai salah satu

kelemahan sistem litigasi, meskipun sudah menjadi suatu keharusan. dihindari.

Satjipto

Raharjo mengatakan, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan menyebabkan putusan

pengadilan menjadi jalur lambat penegakan hukum. Sebab, penegakan hukum harus melalui

jalan yang panjang, melalui seluruh jajaran kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri,

pengadilan tinggi, bahkan Mahkamah Agung, yang pada akhirnya berdampak pada

menumpuknya perkara. Ada banyak orang di pengadilan.

Untuk itu perlu dilanjutkan

langkahlangkah untuk menyusun perUndang - Undangan yang menyangkut hak dan kewajiban

asasi warga negara dalam rangka mengamalkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Diharapkan seluruh warga negara Indonesia harus

Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan, Cetakan I, LP3ES, Jakarta, 1990, h. 386.

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 3-5.

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003, h. 170.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

selalu sadar dan taat kepada hukum, sebaliknya kewajiban negara untuk menegakkan dan

menjamin kepastian hukum..

Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Hukum Nasional

(Indonesia) sebagai suatu sistem belum terbentuk secara holistik, komprehensif, ataupun

belum diperkaya nilai-nilai kehidupan masyarakat adat untuk beradaptasi dengan kehidupan

masyarakat maju. Usaha untuk menyatakan telah terdapat suatu sistem hukum nasional,

terbukti hanya merupakan pewarisan sistem hukum pewarisan Hindia Belanda yang menganut

“Civil law device” semata-mata yang dipaksakan berlakunya ditengah-tengah masyarakat

hukum adat. Perubahan terhadap KUHP pada masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia

dan setelah generation reformasi, antara lain dilakukan dengan memasukan ketentuan

mengenai pembajakan udara dan larangan ideologi marxisme-komunisme. Pembentukan

sistem hukum nasional sampai saat ini masih belum selesai dan patut dipertanyakan sebelum

dan setelah Indonesia memasuki generation reformasi, pembentukan tersebut lebih banyak

hasil harmonisasi pengaruh hukum asing atau hukum Internasional ke dalam peraturan

perUndangUndangan”.

Pembaruan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP)

oleh penyusunnya diposisikan sebagai peletak dasar bagi bangunan sistem hukum pidana

nasional. Sejalan dengan itu, upaya pembaruan itu mengusung misi besar yaitu:

dekolonialisasi terhadap KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana,

konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta harmonisasi berbagai perkembangan baik secara

nasional maupun internasional. Turunan dan penjabaran dari misi besar itu adalah perubahan

baik secara terbatas maupun drastis paradigma hukum pidana sebagaimana termuat dalam

KUHP saat ini.

Adapun karakteristik dari sistem hukum nasional nantinya, tergantung dari politik hukum

nasional Indonesia. Dengan perkataan lain, bahwa politik hukum nasional Indonesia akan

menentukan karakteristik dari sistem hukum nasional Indonesia. Jadi terciptanya sistem

hukum nasional yang berfilsafatkan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, tergantung dari politik hukum nasional..

Terkait

dengan Politik Hukum Pembaharuan Hukum Pidana dalam Hukum Pidana Nasional yang akan

datang akan ada dikenal namanya konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif). Konsep

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) ini tergolong baru dalam proses penegakan hukum

pidana dan juga mempertanggungjawabkan pelakunya. Secara filosofis, konsep ini

menawarkan bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan

pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur yang ada saat

ini sesuai dengan cerminan nilai-nilai Pancasila yakni “Permusyawaratan yang adil dan

Beradab” guna mencapai keadilan sosial bagiseluruh rakyat atau warga masyarakat di

Republik Indonesia. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian

dalam konteks Restorative Justice (Keadilan Restoratif).

2. Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian pustaka atau studi

literatur. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber tertulis yang

relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, mengkaji,

menganalisis literatur yang ada untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang

Restorative Justice.

Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, h. 5.

Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif,

Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, h. 60-61.

Otong Rosadi dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum, Edisi II, Thafa media, Yogyakarta, 2013, h. 45

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Restorative Justice

Konsep Restorative Justice sebenarnya telah muncul cukup lama, kurang lebih dari dua

puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, khususnya anak, dengan

berbagai pertimbangannya. Sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa,

Restorative Justice sebuah arah baru antara “justice” dan “walfare version”, kemudian antara

“retribution” dan “rehabilitation”.

Di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa, keadilan

restoratif sudah diterapkan pada semua tahap proses peradilan pidana konvensional yaitu tahap

penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan.

Dalam perkembangan, pertumbuhan, dan penyebaran keadilan restoratif mendapat

dukugan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Kongres Lima Tahunan yang ke-5 di

Jenewa tahun 1975, PBB mulai menaruh perhatian terhadap ganti rugi bagi korban kejahatan,

sebagai alternatif bagi peradilan pidana retributif. Konsep asli praktek keadilan restoratif

berasal dari praktek pemeliharaan perdamaian yang digunakan suku bangsa Maori (penduduk

asli suku di Selandia Baru). Bilamana timbul konflik, praktek restoratif akan menangani pihak

pelaku, korban, dan para stakeholders.

Bahkan Jeff Christian, seorang pakar Lembaga

Pemasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa sesungguhnya peradilan

restoratif telah dipraktekkan banyak masyarakat ribuan tahun yang lalu, jauh sebelum lahirnya

hukum negara yang formalitas seperti sekarang yang kemudian disebut hukum current.

Penyelesaian di luar sistem baik dilakukan oleh para pihak (pelaku dan korban mandiri)

ataupun dengan melibatkan penegak hukum. Ketidakpuasan terhadap Sistem Peradilan Pidana

dengan demikian terkait tidak saja dengan mekanisme penanganan perkara dan adminstrasi,

tetapi juga Hasil akhir dari proses yang berjalan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan

prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya

adalah dengan menggunakan pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif), melalui

suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah Undang-Undang semata tetapi juga

memodfikasi Sistem Peradilan Pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki

oleh hukum pun tercapai.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) meliputi pemulihan hubungan antara pihak

korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara

korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya

dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi,

perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Seorang ahli Krimonologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya

”Restorative Justice an overview” mengatakan:

“Restorative Justice is a manner whereby all

of the parties with a stake in aparticular offence come collectively to clear up collectively how

to address theaftermath of the offence and its implication for the future” (Restorative Justice

(Keadilan Restoratif) adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam

pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama

bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)”.

Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebagai

suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan

masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan

John Brithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation, University Press, Oxford, 2002, h. 1.

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, Jakarta: Gramedia, 2010, h.

196

Hadi Supeno, Kriminalisasi… h. 196

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika

Editama, 2009, h. 88.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

kejahatan lebih lanjut.

Liebmann juga memberikan rumusan prinsip Restorative Justice

(Keadilan Restoratif) sebagai berikut:

1) Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban;

2) Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan;

3) Conversation antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman;

4) Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan;

5) Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa

depan;

6) Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban

maupun pelaku.

Hal ini dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak baik pelaku maupun korban

untuk memutuskan cara yang terbaik dalam menyelesaikan kasus yang ada. Restorative Justice

(Keadilan Restoratif) menurut Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi dalam

ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum

terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan

menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban

kejahatan. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti

rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi

pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan

atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan

mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya,

melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan

lainnya

Banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan konsep Restorative Justice

(Keadilan Restoratif), seperti Communitarian Justice (Keadilan

Komunitarian), wonderful Justice (Keadilan Positif), Relational Justice (Keadilan Relasional),

Reparative Justice (Keadilan Reparatif), dan community Justice (Keadilan Masyarakat).

Gerakan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) awalnya dimulai sebagai upaya untuk

memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dala m proses peradilan biasa.

Restorative Justice memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau pihak - pihak yang

yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah dan Pelaku namun

juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Susan Sharpe dalam bukunya “Restorative Justice a vision for hearing and trade”

mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam Restorative Justice, yaitu:

1) Restorative Justice mangandung partisipasi penuh dan konsensus;

2) Restorative Justice berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat

terjadinya tidak kejahatan;

3) Restorative Justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara

utuh;

4) Restorative Justice mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang

terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;

5) Restorative Justice memberikan ketahanan kepada warga masyarakat agar dapat

mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.

b. Pentingnya Konsep Restorative Justice Dalam R-Kuhp Mendatang.

Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007, h. 25.

Marian Liebmann, Restorative…h. 26

Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, Model Peradilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian

tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan

Purwokerto), 2012, h. 8.

Howard Zehr & Ali Gohar, The Little Book of Restorative Justice, Pennyslvania: Good Books, 2003, h. 17.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa

menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenarnya bagi semua

masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan

yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya dan bukan

bersumber pada diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan

untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam

kehidupan bermasyarakat. Fiat Justisia Ruat Coelum, pepatah latin ini memiliki arti “meski

langit runtuh keadilan dan hukum harus ditegakkan”. Pepatah ini kemudian menjadi sangat

populer karena sering digunakan sebagai dasar argumen pembenaran dalam pelaksanaan

sebuah sistem peraturan hukum. Dalam penerapannya, adagium tersebut seolah-olah

diimplementasikan dalam sebuah kerangka pemikiran yang sempit bertopeng dalih penegakan

dan kepastian hukum. Kedepan dalam rangka mencapai tujuan hukum akan disusun

Rancangan KUHP yang merupakan hasil dari pemikiran bangsa Indonesia. Penyusunan

Rancangan KUHP kedepan diharapkan menyasar pada four (empat) hal, yaitu:

1) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan;

2) Perbaikan pada pelaku;

3) Pencegahan terhadap tindakan sewenangwenang di luar hukum;

4) Penyelesaian konflik dalam masyarakat.

Keempat tolok ukur ini diletakkan dalam kerangka perlindungan masyarakat yang dicapai

melalui tujuan pemidanaan. Dengan demikian, seharusnya materi Rancangan KUHP

berdampak terhadap perubahan-perubahan substansial terkait perlindungan masyarakat yang

menggeser paradigma hukum pidana nasional. Perubahan ini dipastikan akan berdampak pada

banyak aspek, salah satu yang terutama adalah terhadap kondisi dan kebijakan

pemasyarakatan. Dengan perubahan baik secara paradigmatik maupun materi in keeping with

materi, maka proyeksi akan situasi dan kebijakan pemasyarakatan akan juga berubah seiring

dengan pembaruan ini. Pembaruan terhadap Rancangan KUHP bertitik tolak pada tujuan

“perlindungan masyarakat” (social defence) dan “kesejahteraan masyarakat” (social

welfare).

Kita ambil contoh mengenai upaya penyelesaian masalah di luar Pengadilan yang

dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya)

nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak

pidana di Pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan

hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan PerUndang-Undangan Hukum Pidana

(KUHP) baru, khususnya misalnya untuk delik pidana aduan (klacht delict) agar

menitikberatan pada kondisi terciptanya keadilan (justice) dan keseimbangan perlakuan

hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik,

tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian

akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pemidanaan (hukuman penjara) pelaku tindak

pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sasarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu

adanya terobosan baru dalam pelaksanaan sistem pemidanaan di Negara Indonesia, tidak saja

mealalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan Restorative Justice (Keadilan

Restoratif).

Pendekatan Restorative Justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun

pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan

Muladi dan Diah Sulistyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Alumni, Bandung, 2013. h. 3.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

datang.

Gerakan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) awalnya dimulai sebagai upaya

untuk memikirkan kembali kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam proses peradilan biasa.

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) memperluas lingkaran pemangku kepentingan atau

pihak - pihak yang yang terlibat peristiwa atau kasus dimana bukan hanya sekedar Pemerintah

dan Pelaku namun juga termasuk korban dan anggota masyarakat.

Sebenranya banyak Hukum Adat (Tranditional law) di Indonesia yang bisa menjadi

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebagai salah usaha untuk mencari penyelesaian

konflik secara damai di luar pengadilan atau win win answer walau pada kenyataannya masih

sangat sulit diterapkan karena keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan

dalam hukum nasional.

Munculnya ide Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebagai

kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif

menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak

dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang

dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Salah satu bentuk mekanisme Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) yang bisa diterapkan

dan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia adalah menggunakan teknik

conversation secara kekeluargaan yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan

sebutan "musyawarah untuk mufakat”. Konsep Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) ini

menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya

sehingga dapat mengurangi angka residivis dikalangan pelaku tindak pidana serta memberikan

rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.

Masalah pokok penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) sebenarnya terletak

pada faktor-faktor mengikutinya, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yakni

pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana prasarana pendukung

penegakan hukum, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan

faktor kebudayaan yang masih menjadi kebijakan lokal masyarakat dan masih berlaku hingga

kini.

Dalam Teori Retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan

pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan

(pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan

penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling

tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai “older

philosophy of crime manipulate”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, ada yang

mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan,

dengan menggunakan sanksi pidana.

H.L. Packer : pidana merupakan “peninggalan

kebiadaban kita masa lalu” (a vestige of our savage past) yang seharusnya dihindari.

Menurut Smith dan Hogan teori retributif tentang pemidanaan merupakan “a relic of

barbarism”.

Salah satu jenis sanksi pidana misalnya adalah pidana pencabutan kemerdekaan

yang populer disebut dengan pidana penjara dan pidana kurungan. Penerapan sanksi pidana

pencabutan kemerdekaan mengandung lebih banyak aspek-aspek negatif daripada aspek-aspek

Septa Chandra, Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia, 2013, h. 264

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, Jurnal Kriminologi Indonesia Volume. 6,

No. II, 2010, h.187.

Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum

Universitas Suryakancana, Cianjur, Volume. V, No. 01, 2014, h.86.

Makarao, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Guru Besar

Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta, 2013, h. 47 – 48.

Gene Kassebaum, Delinquency and Social Policy, London: Prentice Hall, Inc, 1974, h. 93

H.L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, California: Stanford Univercity Press, 1968, h. 3.

Smith and Hogan, Criminal Law, London: Butterworths, 1978, h. 6

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

positifnya. Hal ini terbukti bahwa penjatuhan pidana pencabutan kemerdekaan menimbulkan

hal-hal negatif sebagai berikut:

1) Dehumanisasi pelaku tindak pidana:

a. tujuan pidana penjara pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan kedua

adalah memberikan kesempatan kesempatan kepada narapidanauntuk direhabilitasi

b. hakekat dari fungsi penjara tersebut di atas sering kali mengakibatkan dehumanisasi

pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang

terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidak-mampuan narapidana untuk melanjutkan

kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat

2) Prisonisasi (Prisonization) narapidana

Proses prisonisasi narapidana dimulai ketika narapidana masuk dalam lembaga

pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan berisi kehidupan penjara sebagai suatu sistem

sosial informal yang disebut sebagai sub kultur narapidana (inmate lifestyle). Sub kultur

narapidana ini mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan character narapidana,

khususnya proses sosialisasi narapidana tersebut kedalam masyarakat narapidana (the inmate

network) yang oleh Clemmer disebut sebagai prisonisasi. Dalam proses prisonisasi narapidana

baru (new comer) harus membiasakan diri terhadap aturan-aturan yang berlaku di dalam

masyarakat narapidana. Disamping itu ia harus mempelajari kepercayaan, perilaku-perilaku

dari masyarakat tersebut, yang akhirnya menimbulkan intellectual jahat.

3) An area of contaminatio

Menurut Bernes dan Teeters bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (a

place of infection) yang justru harus dihindari. Di dalam penjara, penjahat kebetulan

(accidental offenders), pendatang baru (novices in crime) dirusak melalui pergaulannya

dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk

menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.

4) Pidana berjangka pendek

Pidana berjangka pendek akan sangat merugikan di dalam pembinaan sebab disamping

kemungkinan hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, pidana penjara jangka pendek jelas

tidak mendukung kemungkinan untuk mengadakan rehabilitasi narapidana.

5) Stigmatization

Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah terjadinya

stigmatisasi (stigmatization). Menurut Hoefnagels, stigma terjadi bilamana identitas seseorang

terganggu atau rusak disebabkan oleh pandangan masyarakat sekitar terhadapnya. Secara

psikhologis stigmatisasi menimbulkan kerugian terbesar bagi pelaku tindak pidana, karena

dengan demikian publik mengetahui bahwa ia seorang penjahat, dengan segala akibatnya.

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan pemidanaan tersebut. G. Peter

Hoefnagels, sebagaimana dikutif oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa

tujuan pidana adalah untuk:

1) Penyelesaian konflik (war resolution);

2) Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih

sesuai dengan hukum (influencing offenders and probably apart from offenders in the

directionof greater or less regulation conforming conduct).

Sementara Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pada hakekatnya ada dua poros

yang menentukan garis-garis hukum pidana, yaitu:

Muladi dan Barda Nawawi Arief, TeoriTeori Dan Kebijakan Pidana¸ Bandung: Alumni, 1984, h. 77-78.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori…h.79

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori…h.80

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori…h.81

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

1) Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat

mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;

2) Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentuan

hukum, merupakan koreksi dari dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Dengan demikian, pada hakekatnya pidana adalah selalu perlindungan terhadap

masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Di samping itu Roeslan Saleh

juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana

diterapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu

proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Dari konsep normatif ditas apakah sebenarnya yang menjadi tujuan akhir (ending)

dalam sebuah pemidanaan yang ada sekarang, Apakah untuk menciptakan efek jera

kepada pelaku yang sudah berbuat jahat? Apakah untuk menciptakan keteraturan,

ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat? Apakah untuk menegakan aturan hukum

itu sendiri? Banyak jawaban-jawaban yang ada di dalam pikiran kita maupun orang lain

terkait pertanyaanpertanyaan tersebut, namun yang pasti tolak ukur keberhasilannya

sebuah sistem pemidanaan ialah bukan terletak pada banyaknya jumlah tahanan maupun

narapidana yang menghuni Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan

(LAPAS) Belum lagi sistem pemidanaan yang ada sekarang seakan tidak lagi

menciptakan efek jera bagi para pelaku tindak pidana atau kejahatan, malah kita dapat

melihat over potential di Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan

(LAPAS) dan berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan

Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pengawasan yang

lemah tidak berimbang dengan besarnya jumlah tahanan yang jumlahnya setiap hari

semakin bertambah. Disudut lain Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga

Pemasyarakatan (LAPAS) yang ada juga seolah tidak lagi menjadi tempat yang tepat

dalam memasyarakatkan kembali para narapidana yang melakukan tindak pidana tersebut,

malah seolah-olah sekarang Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan

(LAPAS) telah bergeser fungsinya sebagai Sekolah Kriminal (academy of crime), tempat

dimana para narapidana lebih banyak belajar dan diasah kemampuannya dalam

melakukan tindakan pidana. Ini jutru membuat efek yang negatif dan berdampak besar

bagi tujuan pemidaan itu sendiri. Belum lagi dapat kita lihat masalah Aparat Penegak

Hukum (APH) yang terlalu formalistik dan belum profesional dalam menjalankan tugas

dan fungsi.

Bersamaan dengan kegagalan Sistem Peradilan Pidana yang didasari dinamika

perubahan dan perkembangan hukum pidana timbul suatu paradigma penghukuman yang

disebut sebagai Restorative Justice. Dalam Restorative Justice pelaku didorong untuk

memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, keluarganya dan juga

masyarakat. application utamanya adalah “a assembly area for human beings” guna

menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan.

Keadilan yang

dilandasi perdamaian (peace) pelaku, korban dan masyarakat itulah yang menjadi moral

etik Restorative Justice, oleh karena itu keadilannya dilakukan sebagai “Just Peace

Principle”. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa keadilan dan perdamaian pada dasarnya

tidak dipisahkan. Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa

perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan.

Dikatakan sebagai simply Peace

Ethics karena pendekatan terhadap kejahatan dalam Restorative Justice bertujuan untuk

pemulihan kerusakan akibat kejahatan (it is an try to recovery justice), upaya ini dilakukan

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori…h.3

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori…h.79

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

dengan mempertemukan korban, pelaku dan masyarakat.

Hambatan-hambatan yang

terjadi dalam menerapkan Restorative Justice diantaranya adalah:

1) An identifiable victim;

2) Voluntary participation by the victim;

3) An offender who accepts responsibility for his/her criminal behaviour; and,

4) Non-coerced participation of the offender.

Hasil yang terjadi dalam menerapkan Restorative Justice diantaranya adalah berupa:

1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

3)Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke Lembaga Pendidikan, Lembaga

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau Lembaga Kesejahteraan Sosial; atau

4) Pelayanan Masyarakat.

Perlu adanya strategi utama untuk mengembangkan rasa tanggungjawab restoratif:

1)Fokus pada memulihkan kerugian korban;

2)Menyelenggarkan suatu proses untuk mengamankan kepentingan Masyarakat;

3)Menyelenggarakan suatu proses untuk meningkatkan pemahaman lebih luas tentang

pengaruh tindak pidana terhadap orang lain dan masyarakat

4)Menawarkan cara-cara yang berarti bagi pelaku untuk bertanggung jawab terhadap

perbuatannya;

5)Menggalakkan permintaan maaf atau ekspresi penyesalan pelaku;

6)Melibatkan korban dan masyarakat dalam menentukan tindakan pertanggungjawaban.

Menurut Muladi, pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan

kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan

pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara

yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya

kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Pendekatan

Keseimbangan (Balanced approach) untuk mengantikan pendekatan punitive-retributif sangat

dibutuhkan dalam sistem keadilan restoratif untuk memenuhi kepentingan pelaku atas proses

rahabilitasi dan reintegrasi; kepentingan korbanakan restorasi akibat tindak pidana; dan

kebutuhan masyarakat akan peningkatan keamanan dan keselamatan. Keberadaan strategi

proses keadilan restoratif khusus bagi anak-anak/remaja yang berimbang (The Balanced

Restorative Justice for Juvenile) dilandasai oleh pemikiran bahwa sumber kejahatan dan

pelanggaran anak-anak (delinquency) adalah masyarakat, keluarga, sekolah, sehingga strategi

yang hanya menitikberatkan pada character pelaku tidak tepat. Pelibatan elemen-elemen

korban dan masyarakat settya professional akan menyelesaikan persoalnnya secara sistemik

dan komprehensif. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel

yang dapat diesuaikan dengan Sistem Peradilan Pidana yang berlaku dan secara

komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya.

Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak Negara untuk menuntut pelaku

tindak pidana yang dicurigai.

4. Kesimpulan

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia lewat Rancangan Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) harus mengakomodir dan memasukan prinsip

Restorative Justice (Keadilan Restoratif), dimana rumusan tentang jenis-jenis pidana

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori…h.79

Kuat Puji Prayitno, Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, h. 49

Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995. h. 14.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

(strafmaat) mengandung sifat restoratif. Sehingga sangat mungkin sekali konsep Restorative

Justice (Keadilan Restoratif) ini dapat dijadikan bagian dari pembaharuan hukum pidana di

Indonesia di masa yang akan datang.

5. Daftar Pustaka

Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.

Angkasa, Saryono Hanadi, dan Muhammad Budi Setyadi, Model Peradilan Restoratif dalam

Sistem Peradilan Anak (Kajian tentang Praktik Mediasi Pelaku dan Korban dalam Proses

Peradilan Anak di Wilayah Hukum Balai Pemasyarakatan Purwokerto), 2012.

Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Keseimbangan dan Perubahan, Cetakan I,

LP3ES, Jakarta, 1990.

Eva Achjani Zulfa, Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, Jurnal

Kriminologi Indonesia Volume. 6, No. II, 2010.

Gene Kassebaum, Delinquency and Social Policy, London: Prentice Hall, Inc, 1974.

H.L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, California: Stanford University Press, 1968.

Hadi Supeno, Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa

Pemidanaan, Jakarta: Gramedia, 2010.

Howard Zehr & Ali Gohar, The Little Book of Restorative Justice, Pennyslvania: Good Books,

2003.

John Brithwaite, Restorative Justice and Responsive Regulation, University Press, Oxford,

2002.

Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Jakarta, PT. Gramedia

Pustaka Utama, 2001.

Kuat Puji Prayitno, Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia,

Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Mahmul Siregar, Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi

dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Jakarta, 2007.

Makarao, Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan

Oleh Anak-Anak, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Islam As-syafi’iyah Jakarta, 2013.

Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, London and Philadelphia: Jessica

Kingsley Publishers, 2007.

Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative

Justice, Bandung: Refika Editama, 2009.

Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 253 Vol. 5, No. 2, 2020

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana¸ Bandung: Alumni,

1984.

Muladi dan Diah Sulistyani, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, PT Alumni, Bandung,

2013.

Muladi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995.

Otong Rosadi dan Andi Desmon, Studi Politik Hukum: Suatu Optik Ilmu Hukum, Edisi II,

Thafa media, Yogyakarta, 2013.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Month 2024, page: 31-42

E-ISSN: 3063-4350

Sholeh Nur Wibawa et.al (Pentingnya Restoratif Justice dalam...)

Romli Atmasasmita, Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum

Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012

Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dar ni Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003.

Septa Chandra, Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di

Indonesia, 2013.

Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis Restorative Justice,

Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, Volume. V, No. 01,

2014.

Smith and Hogan, Criminal Law, London: Butterworths, 1978.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.