IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 11-20

E-ISSN: 3063-4350

Joko Sugiharto et.al (Tindak Pidana Kasus Kekerasan….)

Tindak Pidana Kasus Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) dengan Istri sebagai Korban dan

Penerapan Hukumnya di Pengadilan Negeri

Sukoharjo

Joko Sugiharto

a,1

, Isrofiah Laela Khasanah

b,2

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Surakarta

CV. Kurnia Grup

Email Corresponding: isrofiahlk@kurniajurnal.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 9 Februari 2024

Direvisi: 3 Maret 2024

Disetujui: 10 April 2024

Tersedia Daring: 1 Mei 2024

Kekerasan dalam rumah tangga adalah sebuah tindakan pidana yang

harus ditindak secara tegas. Rumah tangga seharusnya adalah tempat

yang aman bagi para anggotanya karena keluarga dibangun oleh suami

istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya, akan tetapi pada

kenyatannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan

dan penyiksaan karena tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah

untuk menganalisis implementasi ketentuan pidana terhadap kasus

Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan istri sebagai korban serta

menganalisis hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan istri sebagai korban

serta upaya penyelesaiannya. Hasil analisa penelitian menunjukkan

bahwa penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang

Penghapusan KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban

dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan

penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan

hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konsititusi. Putusan

Pengadilan diharapkan menjadi suatu bentuk perlindungan hukum

bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk mencegah

berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Hambatan-hambatan yang timbul

dalam penyelesaian hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah

tangga antara lain adalah minimnya perlindungan hukum bagi korban,

kurang mendapat tanggapan yang positif dari personel peradilan

pidana, tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak dilaporkan atau

tidak diproses dan ketiadaan perlindungan hukum bagi korban. Upaya

penyelesaiannnya antara lain pengaturan kembali tindak kekerasan

dalam rumah tangga dalam ketentuan perundang-undangan,

diadakannya pelatihan para petugas penegak hukum mengenai

persoalan tindak kekerasan dalam rumah tangga, pendidikan publik

untuk membuat masyarakat menyadari akan hak dan kedudukannya.

Kata Kunci:

Tindak Pidana

KDRT

Penerapan Hukum

ABSTRACT

Keywords:

Criminal Act

Domestic Violence

Law Enforcement

Domestic violence is a criminal act that must be firmly addressed. The

household should be a safe place for its members as it is built upon the

spiritual and physical bond between spouses. However, in reality, many

households become sites of suffering and abuse due to acts of violence.

The purpose of this study is to analyze the implementation of criminal

provisions against cases of Domestic Violence with wives as victims, and

to examine the obstacles in legal resolution of criminal acts of domestic

violence with wives as victims, as well as efforts to resolve them. The

research analysis indicates that law enforcement to enforce the Domestic

Violence Elimination Act, which is laden with protections for victims'

rights and their families, requires strong commitment and high respect

for justice, non-discrimination, and human rights values as guaranteed

by the constitution. Court decisions are expected to serve as a form of

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 11-20

E-ISSN: 3063-4350

Joko Sugiharto et.al (Tindak Pidana Kasus Kekerasan….)

legal protection for victims' rights and to respond to the need to prevent

the continuation of threats of domestic violence. Obstacles in the legal

resolution of criminal acts of domestic violence include insufficient legal

protection for victims, inadequate positive response from criminal justice

personnel, underreporting or non-prosecution of domestic violence

incidents, and lack of legal protection for victims. Efforts to resolve these

issues include re-regulating domestic violence within legal provisions,

training law enforcement officers on issues related to domestic violence,

and public education to raise awareness of rights and roles in society.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, sila

yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang

erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur

lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan yang pula merupakan

tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua

(Munib, 2022).

Dasar perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat

yang aman bagi para anggotanya, karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan

lahir diantara keduanya. Pasal 33 Undang–Undang Perkawinan bahwa: antara suami istri

mempunyai kewajiban untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi

bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan, suami dan istri mempunyai hak dan

kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup didalam

masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Dengan pengaturan hak dan

kewajiban yang sama bagi suami istri didalam kehidupan rumah tangga, pergaulan

masyarakat, dan dimuka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati,

setia, dan saling memberi bantuan lahir batin, maka Undang – Undang Perkawinan bertujuan

agar kehidupan antara suami istri akan terhindar dari perselisihan atau tindakan–tindakan fisik

yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang. Namun, kenyataan berbicara

lain karena semakin banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat.

CNN Indonesia menyatakan bahwa ada 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada

periode Januiari – Juli 2021. Angka itu melampaui catatan 2020 yang tercatat 2.400 kasus,

padahal total kasus pada 2020 tersebut meningkat hingga 68 persen dibanding 2019.

Kekerasan terhadap perempuan termasuk di dalamnya adalah kekerasan di dalam rumah

tangga. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dan semua pihak agar dapat memahami

segala bentuk kejahatannya dan faktor-faktor penyebabnya, serta upaya penanggulangan

KDRT. Berbagai macam jenis KDRT yang terjadi antara lain adalah kekerasan fisik, psikis,

seksual, dan kekerasan berupa penelantaran (Sutiawati, 2020). Berbagai KDRT tersebut

merupakan kejahatan yang dilarang dan diancam hukuman yang diatur dalam UU No. 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar korban KDRT

terutama perempuan mendapatkan perlindungan hukum.

Anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan urusan rumah tangga timbul

diantara suami istri yang hubungan hukum antara individu tersebut terjadi karena terikat di

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 11-20

E-ISSN: 3063-4350

Joko Sugiharto et.al (Tindak Pidana Kasus Kekerasan….)

dalam perkawinan yang merupakan lingkup hukum perdata, sehingga apabila terjadi

pelanggaran di dalam hubungan hukum antar individu tersebut penegakan hukumnya

dilakukan dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan

(Wakela, et.al., 2020). Undang-undang Perkawinan tidak mengatur sanksi yang dapat

dijatuhkan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga, seperti halnya hukum publik

(pidana).

Seringnya muncul berita dalam media massa tentang kekerasan dalam rumah tangga dan

akibat yang ditimbulkan bagi korban, menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar

pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan Pasal 90, tetapi

kekerasan yang dimaksud dalam KUHP tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain

itu juga tidak mengatur kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaraan rumah tangga

yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-

undang ini merupakan tuntutan masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan

UUD 1945 untuk menghapus segala bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya

kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan permasalahan serius yang terjadi ketika

seseorang membangun kehidupan berumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

disebabkan oleh faktor internal keluarga tersebut ataupun faktor eksternal. Keutuhaan dan

kerukunan rumah tangga dapat terganggu apabila pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang

pada akhirnya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga menyebabkan terjadinya

ketidaknyamanan dan ketidakadilan pada seseorang yang berada dalam ruang lingkup rumah

tangga tersebut (Putri, et.al., 2020).

Sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana.

Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang

kekerasan adalah Pasal 89 dan Pasal 90, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam KUHP

tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur kekerasan psikis,

kekerasan seksual dan penelantaraan rumah tangga yang termasuk kekerasan dalam rumah

tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini merupakan tuntutan

masyarakat yang telah sesuai dengan tujuan Pancasila dan UUD 1945 untuk menghapus segala

bentuk kekerasan di bumi Indonesia, khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

Berarti terlihat ada perubahan pandangan dari pemerintah mengenai kekerasan yang

terjadi di rumah tangga bukan semata-mata merupakan urusan privat, melainkan juga masalah

publik, dari urusan rumah tangga dalam hukum perkawinan yang diatur melalui Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meski demikian, lahirnya Undang-

Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak serta merta akan memenuhi

harapan para perempuan yang merupakan sebagian besar korban kekerasan dalam

mendapatkan keadilan, mengingat kondisi penegakan hukum di Indonesia yang masih jauh

dari harapan dan tidak lepas dari praktik-praktik yang diskriminatif dan lebih menguntungkan

pihak yang mempunyai kekuatan baik kekuasaan ekonomi, sosial maupun budaya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapt memberikan perumusan

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi ketentuan pidana terhadap kasus Kekerasan dalam Rumah

Tangga dengan istri sebagai korban?

2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak pidana

kekerasan dalam rumah tangga dengan istri sebagai korban serta upaya

penyelesaiannya?

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 11-20

E-ISSN: 3063-4350

Joko Sugiharto et.al (Tindak Pidana Kasus Kekerasan….)

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi ketentuan pidana terhadap kasus Kekerasan dalam

Rumah Tangga dengan istri sebagai korban dalam hal putusan pengadilan di

Pengadilan Negeri Sukoharjo.

2. Menganalisis hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian hukum tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan istri sebagai korban serta upaya

penyelesaiannya.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur.

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan, termasuk

peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, serta laporan penelitian yang berkaitan

dengan KDRT. Data sekunder dikumpulkan melalui penelusuran pustaka di perpustakaan,

database akademik, dan sumber-sumber hukum resmi. Analisis dilakukan secara kualitatif

untuk mengidentifikasi, menginterpretasi, dan menyintesis informasi mengenai tindak

pidana KDRT, mekanisme penanganannya di pengadilan, serta penerapan hukum dalam

kasus-kasus KDRT yang melibatkan istri sebagai korban. Hasil dari studi literatur ini akan

memberikan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang ada, tantangan dalam

penerapannya, dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan hukum terkait KDRT.

3. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Ketentuan Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Konflik rumah tangga bisa terjadi karena adanya ketegangan atau kesulitan di antara dua

orang atau lebih akibat adanya perselisihan atau perbedaan pandangan di antara anggota

keluarga, misalnya antara suami dan istri (Asman dan Sambas, 2022). Konflik rumah tangga

yang berkelanjutan, sebagai penyebab keluarga tidak harmonis, akan menimbulkan banyak

permasalahan rumah tangga, seperti pertengkaran antara suami istri, atau bahkan perceraian.

Untuk itu, dibutuhkan cara mengatasi konflik tersebut sebagai antisipasi munculnya

permasalahan lain yang lebih rumit (Nursyifa dan Hayati, 2020).

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi pada suami, istri dan anak serta mereka

yang berada dalam lingkup rumah tangga merupakan masalah yang sulit diatasi. Umumnya

masyarakat menganggap bahwa anggota keluarga itu adalah milik laki-laki dan masalah

kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang tidak dapat dicampuri oleh orang

lain. Sementara itu sistem hukum dan sosial budaya yang ada saat itu belum menjamin

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk itu dengan

dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga diharapkan mampu untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Untuk

mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Negara

dan masyarakat harus bekerjasama dalam melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan

penindakan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan perbuatan pidana, telah menjadi

wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak pihak, bukan saja disebabkan karena

meningkatnya kasus tetapi intensitasnya sangat mengkhawatirkan dan telah menjadi fenomena

gunung es (iceberg phenomenon) artinya bahwa kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah

tangga masih terselimuti kabut sehingga sangat sulit untuk mengungkap fakta yang sebenarnya

untuk dijadikan alat bukti dalam suatu proses penyidikan. Kekerasan dalam rumah tangga

biasa disebut sebagai hidden crime yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 11-20

E-ISSN: 3063-4350

Joko Sugiharto et.al (Tindak Pidana Kasus Kekerasan….)

kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh

berbagai faktor. Sebagai akibatnya tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi anak-anak jaga

ikut mengalami penderitaan.

Pada umumnya masalah kekerasan dalam rumah tangga sangat erat kaitannya dengan

ketiadaan akses perempuan kepada sumber daya ekonomi (financial modal dan benda-benda

tidak bergerak seperti tanah, dan sumber-sumber kesejahteraan lain), usia, pendidikan, agama

dan suku bangsa. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami perempuan juga

berlapis-lapis artinya bentuk kekerasan yang dialami perempuan bisa lebih dari satu bentuk

kekerasan baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maka Kekerasan Dalam Rumah

Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat

timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasaan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Herkutanto

2000: 25). Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya penganiayaan terhadap istri,

merupakan salah satu penyebab kekacauan dalam masyarakat. Berbagai penemuan penelitian

masyarakat bahwa penganiayaan istri tidak berhenti pada penderitaan seorang istri atau

anaknya saja, rentetan penderitaan itu akan menular ke luar lingkup rumah tangga dan

selanjutnya mewarnai kehidupan masyarakat.

Di sisi lain pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam

penerapan sanksi pidana masih sering terjadi dualisme di dalam penerapan ketentuan

pemidanaan. Dualisme itu terjadi yakni dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata masih berlaku

pula aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga muncul diawali dari kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT) yang salah satunya dipicu oleh penyelesaian berupa kekerasan/

pemukulan kepada isteri yang meninggalkan bekas luka fisik. Undang-Undang No. 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bertujuan untuk melindungi hak-

hak korban kekerasan khususnya perempuan. Di samping itu, Undang-Undang No. 23 Tahun

2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tidak langsung membahas

tentang masalah privat khususnya masalah rumah tangga yang dulunya tidak disinggung sama

sekali oleh undang-undang pidana.

Melihat ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak korban

kekerasan dalam rumah tangga, memperlihatkan bahwa pemerintah telah menerapkan prinsip

keadilan dengan memberlakukan ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah

tangga. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada setiap orang dalam

rumah tangga, apa hak-hak dan kewajiban mereka, siapa subjek dan objek. Di dalam ketentuan

pidana Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga, diketahui bahwa pada umumnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan

delik aduan.

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam UU Penghapusan KDRT

ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang dapat diputuskan

oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang mengadili

perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat ditetapkan oleh

Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah

tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan

dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus

kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 11-20

E-ISSN: 3063-4350

Joko Sugiharto et.al (Tindak Pidana Kasus Kekerasan….)

juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu pasal 4 UU

No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah : 1)

Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga 2) Melindungi korban kekerasan

dalam rumah tangga 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan 4) Memelihara

keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera

Kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada UU Kekerasan dalam Rumah

Tangga masih sangat minim. Dengan munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), diharapkan dapat

dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, yang didalamnya antara lain mengatur

mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku KDRT,

dengan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, KDRT bukan

lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik, maka dalam

penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya

perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku.

Sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk

melakukan kekerasan terhadap sesama anggota keluarga. Walaupun ada anggota masyarakat

sudah mengetahui bahwa ancaman hukuman penjara bagi pelaku kekerasan dalam rumah

tangga akan tetapi masih dipengaruhi budaya patriakhi atau memiliki kekuasaan yang

melampaui batas dalam keluarga. Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih jauh dari

harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak korban

kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT

dari pada mengharapkan proses penyidikan yang berlarut-larut dengan biaya yang cukup

tinggi.

Terdapat beberapa perlindungan hukum yang telah diatur dalam undang-undang

penghapusan KDRT ini. Di samping sanksi ancaman hukuman pidana penjara dan denda yang

dapat diputuskan oleh Hakim, juga diatur pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim

yang mengadili perkara KDRT ini, serta penetapan perlindungan sementara yang dapat

ditetapkan oleh Pengadilan sejak sebelum persidangan dimulai. Ancaman hukuman terhadap

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1. Kekerasan Fisik:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

sebagaimana di maksud dalam pasal 5 yakni kekerasan fisik,di pidana dengan pidana

penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 000.000 (lima belas juta rupiah) . Apabila

korban jatuh sakit atau luka berat maka diancam hukuman penjara 10 tahun penjara atau

hukuman dendaRp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah). Apabila korban meninggal dunia

maka pelaku diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau hukuman denda Rp

45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).Hal ini telah diatur secara limitatif dalam pasal

44 UU No 23 tahun 2004.

2. Kekerasan Psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah

tangga, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau hukuman denda

paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana

dimaksud diatas dilakukan suami terhadap isteri, atau sebaliknya yang tidak menimbulkan

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau

kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau

denda paling banyak Rp. 3.000.000 Tiga juta rupiah (Pasal 45 UU 23 Tahun 2004).

3. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud

dalam pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 11-20

E-ISSN: 3063-4350

Joko Sugiharto et.al (Tindak Pidana Kasus Kekerasan….)

yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dipidana penjara paling lama 12 tahun atau

denda paling banyak Rp. 36.000.000. Tiga puluh enam juta rupiah (Pasal 46 UU 23 Tahun

2004). Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya

melakukan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 8 hurufb yakni pemaksaan

hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial atau untuk tujuan tertentu, dipidana

dengan hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau

hukuman denda paling sedikit Rp. 12.000.000 dua belas juta rupiah dan paling banyak Rp.

300.000.000. Tiga ratus juta rupiah. (Pasal 47 UU 23 Tahun 2004).

Dalam hal perbuatan ini mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi

harapan akan sembuh sama sekali, atau mengalami gangguan daya pikir, gangguan jiwa

sekurang kurangnya berlangsung 4 minggu berturut-turut, atau 1 tahun tidak berturut-

turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya

alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20

tahun penjara, atau hukuman denda paling sedikit Rp 25.000.000. Dua puluh lima juta

rupiah dan paling panyak Rp. 500.000.000. Lima ratus juta rupiah (pasal 48 UU 23 tahun

2004).

4. Penelantaran Rumah Tangga.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp.

15.000.000. Lima belas juta rupiah setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam

lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yakni penelantaran

rumah tangga pada menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian, ia wajib

memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, karena kebergantungan

ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam

maupundi luar rumah. Dengan melihat ancaman hukuman pidana yang digunakan dalam

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah cukup berat

jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang ada dalam KUHP.Hal ini membuat

penyidik atau penegak hukum lainnya lebih memilih menggunakan KUHP dari pada UU

No 23 Tahun 2004.

Tindakan kekerasan-kekerasan inilah yang membuat tidak tercapainya tujuan suatu

perkawinan, sesuai dengan tujuan perkawinan antara lain membentuk dan membina

keluarga yang bahagia lahir batin. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral dan

harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga

keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus selalu

saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis.3 Tindakan kekerasan yang terjadi ini

juga bukan tanpa sebab melainkan ada faktor- faktor pendorongnya.

Hambatan-hambatan yang Timbul Dalam Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Kekerasan

Dalam Rumah Tangga serta Upaya Penyelesaiannya

Sebagian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak mendapatkan perhatian yang

menandai dalam sistem hukum, termasuk aparat hukumnya sendiri dan juga budaya hukum

yang ada di suatu masyarakat. Hal ini erat hubunngannya dengan makna kekerasan, atau

persepsi mengenai tindak kekerasan itu sendiri di suatu masyarakat. Tindak kekerasan

mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi istri atau bagi perempuan, hal ini disebabkan

mayoritas kasus KDRT yang menjadi korban adalah istri atau perempuan. Adanya non-

reporting of crime dalam kasus tindak kekerasan merupakan suatu fenomena universal, yang

dijumpai juga di negara-negara lain. Hambatan-hambatan yang timbul dalam penyelesaian

hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan korban istri, antara lain:

1. Minimnya perlindungan hukum

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 11-20

E-ISSN: 3063-4350

Joko Sugiharto et.al (Tindak Pidana Kasus Kekerasan….)

Minimnya perlindungan hukum yang dirancang secara khusus untuk korban

kekerasan dalam rumah tangga sehingga antara lain mengakibatkan tidak adanya

perlindungan hukum korban, tidak adanya hak khusus yang diberikan pada korban tindak

kekerasan, tidak adanya kompensasi untuk korban tindak kekerasan dan tidak adanya

lembaga khusus yang secara nasional menangani masalah tindak kekerasan dalam rumah

tangga.

2. Kurang mendapat tanggapan yang positif dari personel peradilan pidana

Kecenderungan yang ada menunjukkan bahwa korban tindak kekerasan dalam rumah

tangga dalam hal ini adaah istri seringkali cemas akan reaksi personil peradilan pidana

(polisi, jaksa dan hakim), terhadap viktimisasi yang dialaminya. Hal ini tidak dapat

dilepaskan dari kenyataan bahwa sejumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan

korban istri atau perempuan yang dilaporkan kurang mendapat tanggapan yang positif, hal

ini disebabkan antara lain:

a. Karena dianggap bahwa masalah tindak kekerasan terhadap perempuan terutama yang

berkenaan dengan momestic violence merupakan masalah keluarga yang sebaiknya

diselesaikan dalam keluarga juga.

b. Kurangnya pelatihan pada personel peradilan pidana mengenai tindak kekerasan

terhadap perempuan untuk meningkatkan kepekaan personel kepada masalah yang

dialami perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan terhadap perempuan.

c. Ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani perempuan yang

mnajdi korban tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga masih sangat

bergantung kepada persepsi dan kemampuan individu petugas hukum untuk

menindaklanjuti masalah ini.

d. Terkadang polisi kesulitan untuk memperoleh bukti awal kecuali kesaksian korban

dalam hal terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan, sehingga upaya tindak

lanjut menjadi sulit untuk dilakukan.

3. Tindak kekerasan dalam rumah tangga, tidak dilaporkan atau tidak diproses

Tidak dilaporkannya atau tidak diprosesnya tindak kekerasan dalam rumah tangga

dengan korban istri atau perempuan membawa konsekuensi bahwa pelaku masih bebas

berkeliaran di masyarakat, dengan kemungkinan ia akan mengulangi lagi kejahatannya,

baik terhadap korban pertama itu sendiri (yang dapat saja merupakan pembalasan

dendam) maupun terhadap potential victims yang lain. Ketiadaan rasa sesal ini kemudian

diikuti oleh kepongahan karena tidak ada reaksi hukum, yang pada gilirannya

menyebabkannya memandang rendah hukum atau atribut-atributnya. Selanjutnya, muncul

pula kemungkinan akan ditirunya kejahatan ini oleh potential offenders lainnya, karena ia

melihat bahwa terhadap pelaku tersebut ternyata tidak ada tindakan hukum yang

dilakukan. Jelas bahwa masalah ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi

dalam masyarakat.

4. Ketiadaan perlindungan hukum bagi korban

Ketiadaan perlindungan hukum bagi korban, khususnya korban tindak kekerasan

dalam rumah tangga yang terjadi pada istri atau perempuan, utamanya merupakan

tanggung jawab para pembentuk hukum yang secara normatif telah diserahi kepercayaan

oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, termasuk aspirasi tentang keadilan tetapi

belum ada perlindungan hukum bagi korban pasca putusan hakim terlebih dalam masalah

ekonomi apabila istri ditinggal oleh suami di dalam tahanan yang tentu saja tidak akan

mendapatkan nafkah dari suami dan hal ini kurang diperhatikan oleh aparat penegak

hukum.

Pemecahan yang menyeluruh untuk mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga

seharusnya berfokus pada masyarakat itu sendiri, yakni dengan mengubah persepsi

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 11-20

E-ISSN: 3063-4350

Joko Sugiharto et.al (Tindak Pidana Kasus Kekerasan….)

mereka tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Namun, upaya berjangka sangat

penjang ini, selayaknya telah daat ditunjang oleh sejumlah upaya lain yang lebih dekat ke

sasaran, misalnya:

a. Pengaturan kembali mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam ketentuan

perundang-undangan, sehingga lebih mencakup banyak perilaku yang sampai kini

belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Diberlakukannya ketentuan hukum yang memberikan perlindungan khusus terhadap

korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang minimal bermuatan:

1) Hak korban untuk mendapat perlindungan aparat yang berwenang atas perilaku

yang mungkin akan dilakukan sipelaku yang dilaporkan oleh korban. Jaminan

perlindungan semacam ini sangat penting untuk memastikan bahwa korban

tersebut diperlakukan dengan simpatik dan hati-hati oleh penegak hukum,

keselamatan dirinya dijamin, sehingga kesaksian yang diberikannya dipastikan

akan diperoleh untuk menghukum pelaku.

2) Hak korban untuk mendapat bantuan medis, psikologis, hukum dan sosial,

terutama untuk mengembalikan kepercayaan pada dirinya, jika ada dan untuk

dapat menjalani prosedur hukum setelah mendapat informasi mengenai prosedur

yang akan dijalaninya dalam proses peradilan pidana.

3) Hak korban untuk memperoleh ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya, baik

dari pemerintah sebagai organisasi yang berkewajiban memberi perlindungan pada

dirinya, maupun dari pelaku kejahatan yang telah menyebabkan kerugian yang luar

biasa pada korban.

4) Hak korban untuk mendapat informasi mengenai perkembangan kasus dan juga

keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah

dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara, kalau dia dihukum.

c. Diadakannya pelatihan para petugas penegak hukum mengenai persoalan tindak

kekerasan dalam rumah tangga, termasuk melatih mereka untuk lebih peka terhadap

masalah ini.

d. Pendidikan publik untuk membuat masyarakat menyadari akan hak-hak dan

kedudukannya dalam masyarakat dan yang secara khusus menjelaskan mengenai

kekerasan dalam rumah tangga, khususnya tentang hak-hak mereka, tentang

keberadaan lembaga penyantun korban tindak kekerasan, dan juga tentang tindakan-

tindakan yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap

dalam rumah tangga.

e. Memberdayakan organisasi-organisasi baik pemerintah maupun masyarakat untuk

lebih mempedulikan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan

memberikan bantuan hukum atau bantuan moril bagi korban kasus tindak kekerasan

dalam rumah tangga.

4. Kesimpulan

Penegakan hukum untuk menerapkan Undang-Undang Penghapusan KDRT yang sarat

dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat

dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi

manusia sebagaimana telah dijamin oleh konsititusi. Putusan Pengadilan diharapkan menjadi

suatu bentuk perlindungan hukum bagi hak-hak korban dan merespon kebutuhan untuk

mencegah berlanjutnya ancaman tindak KDRT. Di samping itu juga ada kebutuhan untuk

menyelenggarakan program konseling yang ditujukan untuk membimbing pelaku melakukan

koreksi atas perbuatan KDRT yang pernah dilakukannya. Inisiatif untuk merancang program

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 11-20

E-ISSN: 3063-4350

Joko Sugiharto et.al (Tindak Pidana Kasus Kekerasan….)

dan menyenggarakan konseling bagi pelaku KDRT sudah dimulai oleh Mitra Perempuan

bekerjasama dengan sejumlah konselor laki-laki dari profesi terkait dan petugas BAPAS yang

mempersiapkan modul untuk layanan konseling yang dibutuhkan.

5. Daftar Pustaka

Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

terhadap perempuan. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(2),

211.

Asman, M. A., & Sambas, S. (2022). Sumber Dan Dampak Konflik Dalam Rumah Tangga.

Buku Ajar Model Dan Strategi Manajemen Konflik Dalam Rumah Tangga, 20.

Bere, E. J., Leo, R. P., & Wilhelmus, B. V. (2023). Penerapan Restorative Justice Serta

Hambatan-Hambatan dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana KDRT oleh Suami. Jurnal

Hukum Bisnis, 12(06), 1-5.

Herkutanto. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana. Bandung:

Alumni.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210819042140-20-682186/ada-2500-kasus-

kekerasan-terhadap-perempuan-sepanjang-2021

Huriyani, Y. (2018). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT): Persoalan privat yang jadi

persoalan publik. Jurnal Legislasi Indonesia, 5(3), 75-86.

Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan

Hukum Islam. VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan, 6(2), 36-48.

Nomor, U. U. (1). tahun 1974 tentang Perkawinan.

Nursyifa, A., & Hayati, E. (2020). Upaya pencegahan perceraian akibat media sosial dalam

perspektif sosiologis. Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol, 5(2).

Putri, Ferlinda Kristalia Septian. Muhammad Nanda Chaniago., Nora Etirada. 2020. Tinjauan

Kriminologis Terhadap Suami Yang Melakukan Kerasan Dalam Rumah Tangga Kepada

Istri Sehingga Menyebabkan Kematian. Jurnal Lex Supreme. Vol 2 No 2.

Sutiawati, Nur Fadhilah Mappaselleng. 2020. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam

Rumah Tangga di Kota Makassar. Wawasan Yuridika. Vol 4 No 1.

Wakela, D., Nurkhotijah, S., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Penyebab Terjadinya

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt)(Studi Penelitian Pada Kantor Polresta Barelang

Kota Batam). Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 10(3),

16-31.

Wardhani, K. A. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam

Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT). Jurnal

Riset Ilmu Hukum, 21-31.