IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 21-30

E-ISSN: 3063-4350

Joko Margo Utomo (Tindak pidana pencucian uang)

Tindak pidana pencucian uang

Joko Margo Utomo

a,1

, Tri Yunita Sari

a,2

Pasca Sarjana Hukum, Universitas Surakarta

CV Kurnia Grup, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Corresponding Author: triyunita@kurniajurnal.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 16 Februari 2024

Direvisi: 5 Maret 2024

Disetujui: 11 April 2024

Tersedia Daring: 1 Mei 2024

Fenomena pencucian uang yang semakin meresahkan masyarakat,

terutama terkait dengan praktik penipuan trading dan robot trading

yang mengecoh banyak korban. Pencucian uang merupakan kejahatan

ekonomi serius yang menggunakan lembaga keuangan untuk

menyembunyikan asal-usul dana ilegal. Penelitian menggunakan

metode penelitian library research untuk mengumpulkan dan

menganalisis informasi dari berbagai sumber terpercaya. Hasilnya

menunjukkan bahwa praktik pencucian uang melibatkan berbagai

metode kompleks seperti real estate, transaksi luar negeri, dan

penciptaan pendapatan palsu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) berperan penting dalam pencegahan dan

penindakan terhadap kejahatan ini di Indonesia, dengan kewenangan

independen untuk menanggulangi pencucian uang dan pendanaan

terorisme. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang

konsep, mekanisme operasional, serta upaya pencegahan tindak pidana

pencucian uang.

Kata Kunci:

Pencucian uang

Kejahatan ekonomi

Penipuan trading

ABSTRACT

Keywords:

Money laundering

Economic crime

Trading scams

The phenomenon of money laundering is increasingly troubling the

public, especially related to the practice of trading fraud and trading

robots that deceive many victims. Money laundering is a serious

economic crime that uses financial institutions to hide the origin of illegal

funds. The research uses literature research methods to collect and

analyze information from various reliable sources. The results show that

money laundering practices involve a variety of complex methods such as

real estate, foreign transactions, and false income generation. The

Financial Transaction Reporting and Analysis Center (PPATK) plays an

important role in the prevention and enforcement of this crime in

Indonesia, with independent authority to tackle money laundering and

terrorism financing. This research provides in-depth insight into the

concept, operational mechanism, and efforts to prevent money

laundering crimes.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Akhir-akhir ini, istilah Pencucian Uang atau Money Laundering sudah begitu populer di

sebagian masyarakat kita, sebagai hasil pemberitaan dari berbagai media massa yang

menyoroti tentang penipuan berkedok trading dan robot trading. Hal itu jelas berdampak besar

bagi sebagian masyarakat yang baru tahu akan kejahatan ekonomi yang menipu hingga

memakan korban dalam jumlah besar dan kerugian yang besar pula. Karena itu, persoalan

tersebut telah menjadi pusat perhatian dan keprihatinan masyarakat bangsa-bangsa di dunia.

Kejahatan pencucian uang menurut para pelakunya hal itu wajar dan tidak ada yang

menyimpang karena semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh

perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan). Di samping itu, perbuatan tersebut hanya

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 21-30

E-ISSN: 3063-4350

Joko Margo Utomo (Tindak pidana pencucian uang)

merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan dana) dengan pihak bank.

Tetapi, menurut pandangan para pemerhati, perbuatan menyimpan uang di bank itu tidak lagi

dapat dilihat atau berlindung dibalik hubungan keperdataan, sebagaimana lazimnya dalam

dunia perbankan. Hal itu disebabkan apa yang dilakukan oleh si penyimpan dana merupakan

upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang disimpan. Oleh sebab itu, maka perbuatan

tersebut merupakan kejahatan yang perlu ditindak dan diberantas (Amrullah, 2003).

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

pencucian uang, yang perlu dipertanyakan adalah siapa pelaku atau subjek hukum yang dapat

dipertanggungjawabkan dan selanjutnya dijatuhi pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8

Tahun 2010. Menurut (Arief, 2010), dalam hukum pidana, pada umumnya yang dapat

dipertanggungjawabkan adalah pelaku, yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana

tertentu. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Pasal 1 Angka (9) merumuskan bahwa

"setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi". Ini berarti, subjek hukum pidana

menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 di samping manusia alamiah (natural person)

yang selama ini sudah demikian diatur dalam KUHP, juga manusia hukum (juridical person),

atau korporasi.

Tahapan, teknik, metode, dan sarana pencucian uang mencakup berbagai cara yang

digunakan untuk mengaburkan asal-usul uang hasil kejahatan agar terlihat seolah-olah

diperoleh dari sumber yang sah. Beberapa metode yang digunakan antara lain real estate,

concealed identity, funds sent overseas, false income, dan mingling. Proses pencucian uang

biasanya melibatkan tiga tahap, yaitu penempatan (placement), transfer (layering), dan

penggunaan harta kekayaan (integration).

Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, dibentuk Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang merupakan lembaga independen

yang bertugas melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang serta

membangun rezim anti pencucian uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. PPATK

memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya secara independen dan bebas dari campur

tangan kekuasaan manapun (Kusheri, 2015).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian

kepustakaan atau library research. Metode ini melibatkan pengumpulan data dan informasi

dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta sumber-

sumber lain yang relevan dan dapat dipercaya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca,

mengkaji, dan menganalisis literatur yang ada untuk memperoleh pemahaman yang mendalam

tentang konsep pencucian uang, mekanisme operasionalnya, serta upaya pencegahan dan

pemberantasannya. Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk

memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai topik yang dibahas. Melalui

metode library research, penulis dapat menyusun artikel ini berdasarkan teori-teori dan

temuan-temuan ilmiah yang telah ada, sehingga dapat memberikan wawasan yang akurat dan

terpercaya kepada pembaca.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Pencucian Uang (Money Laundering)

Para pelaku kejahatan pencucian uang sering kali menganggap kegiatan mereka sah

karena dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh lembaga keuangan seperti

bank. Namun, pandangan dari para pemerhati menunjukkan bahwa menyimpan uang di bank

dengan tujuan mengaburkan asal-usulnya tidak dapat dianggap sebagai hubungan keperdataan

biasa dalam dunia perbankan. Ini mengindikasikan bahwa praktik tersebut sebenarnya

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 21-30

E-ISSN: 3063-4350

Joko Margo Utomo (Tindak pidana pencucian uang)

merupakan upaya untuk menyembunyikan dana hasil kejahatan. Oleh karena itu, tindakan

pencucian uang perlu dilihat sebagai tindak kejahatan yang harus ditindaklanjuti secara

hukum.

Menurut (Reksodiputro, 1993), sebagian masyarakat Indonesia mengartikan kejahatan

sebagai pelanggaran atas hukum pidana, baik dalam undang-undang pidana maupun dalam

perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana. Dengan persepsi yang demikian,

berarti kejahatan mendahului hukum (tulisan miring, pen). Maksudnya, suatu perbuatan yang

dianggap sangat merugikan masyarakat kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan

melindungi kepentingan masyarakat. Selain itu, lanjut Reksodiputro, ada pula yang

mengartikan suatu perbuatan tertentu sebagai kejahatan karena hukum yang menyatakan

demikian. Di sini, hukum yang mendahului kejahatan (tulisan miring, pen), Maksudnya, belum

tentu hukum pidana melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan karena, dapat

saja, hukum pidana hanya melindungi kepentingan sebagian kelompok masyarakat tertentu.

Dalam konteks tersebut, kelompok masyarakat tertentu itu oleh Reksodiputro disebut sebagai

kelompok yang kuat dalam masyarakat.

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru, akhir-akhir ini, menunjukkan

bahwa kejahatan telah berkembang, termasuk kejahatan pencucian uang. Pencucian uang

sebagai salah satu jenis kejahatan ekonomi yang menjadikan bank atau non bank, sebagai

sarana untuk melakukan kejahatan pencucian uang (Nasution, 2011). Bahkan dalam

perkembangannya, Lembaga Politik seperti dalam Pemilihan Umum Langsung telah

digunakan juga sebagai sarana untuk kegiatan pencucian uang. Sebagai kejahatan yang

mendunia, kejahatan pencucian uang telah masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-

organisasi kejahatan transnasional (Activities of Transnational Criminal Organizations) yang

meliputi the drug trafficking industry, smuggling of illegal migrants, arms trafficking,

trafficking in nuclear material, transnational criminal organizations and terrorism, trafficking

in women and children, trafficking in body parts, theft and smuggling of vehicles, money

laundering, dan jenis-jenis kegiatan lainnya.

Adanya keprihatinan tersebut tentunya sangat beralasan, sebab apabila dikaitkan dengan

ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat dahsyat (insidious). Kejahatan tersebut dapat

mengancam berbagai segi atau bidang, baik keamanan, stabilitas nasional maupun

internasional, dan merupakan ancaman utama (frontal attack) terhadap kekuasaan politik dan

legislatif, dan ancaman bagi kewibawaan negara. Di samping itu, kejahatan tersebut juga

mengganggu dan mengacaukan lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, menyebabkan

longgarnya penegakan proses demokrasi, merusak pembangunan dan menyelewengkan hasil-

hasil yang sudah dicapai, mengorbankan penduduk, mempergunakan kesempatan atas

kelengahan manusia sebagai sasarannya, memperangkap dan bahkan memperbudak golongan-

golongan masyarakat, khususnya wanita dan anak-anak dalam melakukan pekerjaan ilegal di

berbagai bidang, terutama prostitusi. Untuk itu, ada baiknya jika dilakukan identifikasi atas

ancaman yang dapat ditimbulkan oleh organisasi kejahatan transnasional dalam berbagai

bidang dan manifestasinya, yang meliputi: the threat to sovereignty; the threat to societies; the

threat to individuals; the threat to national stability and state control; the threat to democratic

values and public institutions; the threat to national economies; the threat to financial

institutions; the threat to democratization and privatization; the threat to development; and

the threat to global regimes and codes of conduct.

Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan

keuntungan, baik bagi individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut.

Menurut suatu perkiraan baru-baru ini, hasil dari kegiatan money laundering di seluruh dunia,

dalam perhitungan secara kasar, berjumlah satu triliun dolar setiap tahun (Amrullah, 2013).

Dana-dana gelap tersebut akan digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 21-30

E-ISSN: 3063-4350

Joko Margo Utomo (Tindak pidana pencucian uang)

selanjutnya. Selain itu, Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan bahwa jumlah

keseluruhan money laundering di dunia diperkirakan antara dua sampai dengan lima persen

produk domestik bruto dunia. Apabila menggunakan statistik tahun 1996, persentase tersebut

menunjukkan bahwa money laundering berkisar antara 590 milyar US Dolar sampai dengan

1,5 triliun US dolar. Angka terendah, kira- kira setara dengan nilai keseluruhan produk

ekonomi Spanyol. Selain itu (Hans G. Nilsson, 1996: ix), berdasarkan perkiraan Financial

Action Task Force on Money Laundering (FATF), bahwa setiap tahun di Eropah dan Amerika

Utara berkisar antara 60 hingga 80 milyar dollar AS telah terjadi pencucian dalam sistem

keuangan.

B. Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Pasal 1 Angka (9) merumuskan bahwa “setiap

orang adalah orang perseorangan atau korporasi”. Ini berarti, subjek hukum pidana menurut

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 di samping manusia alamiah (natural person) yang selama

ini sudah demikian diatur dalam KUHP, juga manusia hukum (juridical person), atau

korporasi. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan korporasi? Pasal 1 Angka 10 Undang-

Undang No. 8 Tahun 2010 menentukan bahwa:, “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau

kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Terkait dengan pengertian korporasi tersebut, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang No. 8 Tahun 2010 dikemukakan: “Korporasi mencakup juga kelompok yang

terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang

eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih

tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan

finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, berarti korporasi dapat

dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan itu, dalam hal tindak pidana pencucian uang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dilakukan

oleh korporasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun

2010 pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

Sedangkan, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana dalam ayat (2)-nya, yaitu

apabila tindak pidana Pencucian Uang :

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;

2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;

3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan

4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 tersebut telah memberikan kriteria yang jelas, yaitu

kapan suatu tindak pidana pencucian uang dikatakan sebagai tindak pidana yang dilakukan

oleh korporasi, maka Pasal 6 ayat (2) telah merumuskannya dengan baik. Dan sebagaimana

pernah dikemukakan oleh (Box & Hale, 1982), kejahatan korporasi adalah kejahatan yang

dilakukan oleh korporasi untuk mencapai tujuan korporasi berupa perolehan keuntungan untuk

kepentingan korporasi (corporate crime is clearly committed for the corporate and not against

it). Jadi, di luar itu bukan dikatakan sebagai kejahatan korporasi atau tindak pidana pencucian

uang yang dilakukan oleh korporasi.

Selanjutnya, kaitannya dengan ketentuan Pasal 7, 8, 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010,

yang mengatur mengenai penjatuhan pidana, baik terhadap korporasi maupun yang bukan

korporasi (manusia). Dalam Pasal 7 (1) menentukan: Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap

Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Selanjutnya, ayat (2) menentukan: Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pengumuman putusan hakim;

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 21-30

E-ISSN: 3063-4350

Joko Margo Utomo (Tindak pidana pencucian uang)

2. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi;

3. Pencabutan izin usaha;

4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi;

5. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau

6. Pengambilalihan Korporasi oleh negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 itu, maka dilihat dari ancaman pidananya, berarti pidana

denda yang merupakan pidana pokok terhadap korporasi dapat dijatuhkan bersama-sama

dengan pidana tambahan. Selanjutnya, ke-6 (enam) jenis pidana tambahan itu dapat diberi

uraian sebagai berikut :

1. Pengumuman putusan hakim: pengumuman itu harus disebarkan secara luas baik

nasional maupun internasional, dengan demikian reputasi korporasi menjadi jelek. Hal

ini apabila diterapkan benar-benar akan dirasakan sebagai sanksi. Namun, dalam

penjelasan Pasal 7 tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai jenis sanksi tersebut,

karena hanya dinyatakan cukup jelas.

2. Sedangkan, untuk sanksi berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha

Korporasi; pencabutan izin usaha. Sanksi-sanksi tersebut dapat dipadankan dengan

penjatuhan pidana mati terhadap manusia. Karena itu, yang perlu dipikirkan dampak

dari pidana itu jika benar-benar dijatuhkan, yaitu apakah tidak akan menimbulkan

permasalahan baru (ingat semboyan pengadaian: menyelesaikan masalah tanpa

masalah) berupa pengangguran. Hal itu akan terjadi, manakala sanksi itu dijatuhkan

terhadap korporasi, maka PHK (pemutusan hubungan kerja) tidak akan dapat

dihindarkan. Kita tentunya masih ingat (hanya sebagai bandingan) dampak ketika

pemerintah melikuidasi 16 bank umum swasta nasional pada tanggal 1 November

1997. Untuk itu, harus disiapkan terlebih dahulu instrumen pendukungnya apabila

sanksi itu hendak dijatuhkan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang, yaitu berupa badan khusus yang akan menangani korporasi

bermasalah, yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan konsep demikian, di satu sisi

sanksi berupa pencabutan izin usaha, dan pembubaran dan pelarangan korporasi dapat

dijatuhkan kepada korporasi, dan di sisi lain para tenaga kerja yang ada di perusahaan

tetap dapat bekerja.

3. Berikutnya, sanksi pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi: dalam kaitan ini yang

menjadi pertanyaan: pelarangan korporasi itu dalam hal apa? Ini masih belum jelas,

jadi kalimat itu perlu ada kelanjutannya. Ketika Seminar Nasional dengan tema:

Menyongsong Pembahasan dan Pengesahan RUU Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang oleh DPR Periode Tahun 2009-2014, hari Senin, 7

Desember 2009 tempat Le Meridien Hotel Jakarta, telah disampaikan mengenai hal

itu, akan tetapi sampai dengan telah diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun

2010 rumusannya sama saja dengan ketika masih dalam bentuk Rancangan Undang-

undang.

4. Mengenai perampasan aset Korporasi untuk Negara. Sanksi demikian arahnya masih

berat sebelah, karena hanya memberikan perlindungan kepada Negara, selanjutnya

yang menjadi pertanyaan, bagaimana jika ada atau terjadi korban akibat dari tindak

pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi selain Negara? Permasalahan

ini belum ada solusinya dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010, karena dalam

Penjelasan Pasal 7-nya, dinyatakan cukup jelas.

5. Kemudian, pengambilalihan Korporasi oleh Negara, ketentuan ini yang masih perlu

dicermati adalah bagaimana mekanisme pengambilalihan itu? Dan selanjutnya

bagaimana pengelolaannya? Jabawaban dalam Penjelasan Pasal 7, juga dinyatakan

cukup jelas.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 21-30

E-ISSN: 3063-4350

Joko Margo Utomo (Tindak pidana pencucian uang)

Kelemahan-kelemahan itu, seyogyanya perlu segera diatasi, sehingga keberadaan

Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang akan

benar-benar menjadi Undang-Undang yang funsional. Namun demikian, terlepas dari

kelemahan-kelemahan dimaksud, akan tetapi dengan adanya rumusan yang tercantum dalam

Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 bahwa pidana denda sebagai pidana pokok

terhadap korporasi dapat dikomulatifkan dengan pidana tambahan, tentu merupakan suatu

kemajua, karena tidak lagi mengandalkan pidana denda semata. Dan, alternative sanksi pidana

tambahannya lebih variatif dibandingkan dengan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang

No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2003.

C. Tahapan, Teknik, Metode dan Sarana Pencucian Uang (Offshore Financial dan Tax

Heaven Countries)

Harta yang diperoleh dari hasil kejahatan, selanjutnya diupayakan untuk mengubahnya

menjadi uang bersih seolah diperoleh dari usaha-usaha yang halal dan benar. Karena itu,

berbagai cara selalu dikembangkan, agar sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Di

Australia, umumnya metode yang digunakan untuk melakukan pencucian uang terdiri atas

(Moens, 1996) :

1. Real estate, kekayaan atau aset lainnya dibeli dengan menggunakan nama samaran,

seperti perusahaan, keluarga atau teman.

2. Concealed identity, dana didepositokan, atau dipindahkan melalui rekening dengan

nama samaran (tidak sebenarnya) seperti halnya perusahaan, keluarga atau teman.

3. Funds sent overseas, hasil kejahatan dikirim ke luar negeri dengan menggunanakn

beberapa sarana termasuk telegraphic transfer, travelers, cheques, atau bahkan uang

tersebut dibawa secara fisik ke luar negeri.

4. False income, hutang palsu dibuat dengan jalan si pelaku seolah telah berutang dengan

orang lain dan pembayaran itu dilakukan dari hasil kejahatan yang disediakan untuk

orang tersebut. Cara ini meliputi deposito palsu atas kekayaan yang dimiliki oleh

pelaku, pinjaman keluarga, atau pinjaman kepada perusahaan yang dimiliki oleh

pelaku. Kemungkinan lain pinjaman palsu tersebut dibuat dengan jalan si pelaku seolah

berutang kepada orang lain dan utang tersebut akan dibayar kembali dengan hasil

kejahatan.

5. Mingling, dana dijalankan melalui struktur bisnis agar dana tersebut seolah menjadi

bagian dari kegiatan bisnis yang sah.

Proses pencucian uang itu, secara lebih teknis diatur dalam Keputusan Kepala PPATK

No. 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang pedoman umum pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang bagi penyedia jasa keuangan, tanggal 9 Mei 2003, yaitu :

1. Placement

Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam

system keuangan, bentuk-bentuk kegiatan ini antara lain :

a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan

kredit/pembiayaan.

b. Menyetorkan uang kepada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk

mengaburkan audit trail.

c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.

d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah

berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.

e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi,

membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak

lain yang pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 21-30

E-ISSN: 3063-4350

Joko Margo Utomo (Tindak pidana pencucian uang)

2. Layering

Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya

melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan

asal-usul dana. Dalam kegiatan itu terdapat proses pemindahan dana dari beberapa

rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian

transaksi yang komplek dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak

sumber dana tersebut.

Dengan cara layering itu, yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana

atau deposan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu, deposan hanya

sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya

untuk mendepositokan uang itu di sebuah bank (Pelaporan & Keuangan, 2011). Sering

pula terjadi, bahwa pihak lain itu juga bukan pemilik yang sesungguhnya. Dengan kata

lain, penyimpan dana itu juga tidak mengetahui siapa pemilik yang sesungguhnya dari

dana itu, karena dia hanya mendapat amanah dari kuasa pemilik. Bahkan, sering terjadi

bahwa orang yang memberi amanah kepada penyimpan dana yang memanfaatkan uang itu

di bank adalah lapis yang kesekian sebelum sampai kepada pemilik yang sesungguhnya.

Dalam praktik layering, terjadi estafet secara berlapis-lapis. Biasanya para penerima kuasa

yang bertindak berlapis-lapis secara estafet itu adalah kantor- kantor pengacara. Penegak

hukum seringkali mengalami kesulitan untuk mendeteksi penyembunyian hasil-hasil

kejahatan secara layering (Khairul et al., 2011).

3. Integration

Menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung,

diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan.

Dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun

Untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Berdasarkan perkembangan dalam Standard dalam Anti-Money Laundering yang telah

dikeluarkan oleh FATF, maka Indonesia mengevaluasi lagi keberlakuan Undang-Undang No.

15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU

No. 25 Tahun 2003 (UU-TPPU), yang menunjukan adanya beberapa kelemahan (loopholes)

yang cukup mendasar dalam UU-TPPU tersebut, sehingga menghambat efektifitas penegakan

hukum tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana lainnya melalui pendekatan anti

pencucian uang. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain: masih terbatasnya pihak pelapor

(reporting parties) yang harus menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis

laporannya.

Dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 dikemukakan, bahwa

penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaan modal ventura,

perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan

ekspor sebagai Pihak Pelapor dilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan

oleh perusahaan atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana

pencucian uang.

Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan

perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak

pidana pencucian uang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaan

hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Karena itu, pihak pelapor tersebut wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa.

Tujuannya, untuk “memastikan posisi hukum Pengguna Jasa” antara lain melakukan

pemeriksaan secara seksama dari segi hukum (legal due diligence/legal audit) terhadap suatu

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 21-30

E-ISSN: 3063-4350

Joko Margo Utomo (Tindak pidana pencucian uang)

perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi, untuk memperoleh informasi

atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi.

Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force

(FATF) yang menyatakan bahwa terhadap profesi tertentu yang melakukan Transaksi

Keuangan Mencurigakan untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna Jasa wajib

melaporkan Transaksi tersebut kepada Financial Intelligence Unit (dalam hal ini adalah

PPATK). Kewajiban pelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara dan

memiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian

uang.

Dalam Keputusan Kepala PPATK itu, dikemukakan bahwa pedoman identifikasi transaksi

keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme ini berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan

yang dapat berupa bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, pengelola reksa

dana, bank kustodian, perusahaan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, usaha

jasa pengiriman uang, pedagang valuta asing, dan kantor pos. Mengingat lahirnya Keputusan

tersebut ketika masih berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak

Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324), maka

batasan mengenai Penyedia Jasa Keuangan hanya meliputi sebagaimana yang telah disebutkan

itu. Namun dengan telah berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 2010, maka cakupan dari

Penyedia Jasa Keuangan lebih luas lagi, meliputi:

1. Bank;

2. Perusahaan pembiayaan;

3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;

4. Dana pensiun lembaga keuangan;

5. Perusahaan efek;

6. Eanajer investasi;

7. Kustodian;

8. Wali amanat;

9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;

10. Pedagang valuta asing;

11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;

12. Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet;

13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;

14. Pegadaian;

15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau

16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

Beranjak dari usulan pada pertemuan G-8 tahun 1999 tersebut, maka Gatekeeper Initiative

ditujukan kepada para professional. Karena itu, FATF meminta negara-negara untuk mendata

para profesional tersebut sebagai “gatekeeper” terhadap pasar bisnis keuangan nasional dan

internasional dalam upaya mencegah tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Adapun metode atau teknik dalam melakukan pencucian uang, telah dikembangkan dengan

menggunakan sarana offshore financial atau offshore banking (bank lepas pantai).

Mengingat money laundering termasuk dalam kegiatan kelompok kejahatan terorganisasi

(organized crime), maka dalam menganalisis permasalahan money laundering tidak dapat

dipisahkan dari tujuan-tujuan ekonomi oleh para pelaku kejahatan terorganisasi. Dengan telah

berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang yang mencabut Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 21-30

E-ISSN: 3063-4350

Joko Margo Utomo (Tindak pidana pencucian uang)

Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 30) dan Undang-undang No.

25 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 108) tentang Perubahan atas Undang-

undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang semula secara

limitatif disebutkan ada lima belas tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan.

Dan, dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2003, ketentuan yang tercantum dalam Undang-

undang No. 15 Tahun 2002 telah ditingkatkan lagi menjadi dua puluh lima tindak pidana yang

dikategorikan sebagai kejahatan. Kemudian, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 telah

menambahkan adanya ketentuan baru yang dikategorikan sebagai kejahatan adalah Cukai dan

perikanan.

D. Lembaga yang Mengawasi Praktek Pencucian Uang

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional merupakan hal

baru di banyak negara termasuk Indonesia. Sebegitu besar dampak negatif terhadap

perekonomian suatu negara yang dapat ditimbulkannya, mendorong negara-negara di dunia

dan organisasi internasional menaruh perhatian serius dan khusus terhadap pencegahan dan

pemberantasan masalah ini (Utami, 2021).

Karena itu, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka

dibentuk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (bahasa Inggris:

Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC), yang merupakan

lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana

pencucian uang. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan

pencegahan dan pemberantasaan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian

uang dan kontra pendanaan terorisme di Indonesia. Hal ini tentunya akan sangat membantu

dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan menurunkan terjadinya tindak pidana

asal (predicate crimes). PPATK, yang bertanggung jawab kepada Presiden RI, dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan

dan pengaruh kekuasaan mana pun. PPATK berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Susunan

organisasi PPATK terdiri atas kepala, wakil kepala, jabatan struktural lain, dan jabatan

fungsional.

4. Kesimpulan

Pencucian uang adalah kejahatan serius yang melibatkan penggunaan lembaga keuangan

seperti bank untuk menyembunyikan asal-usul dana hasil kejahatan. Meskipun sering dianggap

sebagai masalah keperdataan, praktik ini sebenarnya melanggar hukum pidana karena

mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial, serta merusak lembaga demokrasi. Dengan potensi

dampaknya yang luas, termasuk ancaman terhadap keamanan nasional dan global, pencucian

uang harus ditindaklanjuti dengan ketat untuk melindungi kepentingan masyarakat secara

menyeluruh. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengakui korporasi sebagai subjek hukum

yang dapat bertanggung jawab dalam tindak pidana pencucian uang. Korporasi bisa dikenai

pidana berupa denda hingga Rp100 miliar serta sanksi tambahan seperti pengumuman putusan

hakim, pembekuan usaha, hingga pembubaran korporasi. Meski demikian, implementasi

undang-undang ini perlu memperhatikan dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat, serta

memastikan penanganan yang adil terhadap pelaku tindak pidana.

Pencucian uang adalah proses mengubah dana hasil kejahatan agar terlihat berasal dari

sumber legal. Proses ini melibatkan berbagai metode seperti membeli aset dengan nama

samaran, memindahkan dana ke luar negeri, atau menyamarinya sebagai pendapatan palsu.

Langkah utama mencakup penempatan dana ke sistem keuangan, memisahkan dana dari asal-

usulnya melalui transaksi kompleks, dan mengintegrasikannya ke dalam kekayaan yang sah.

Meskipun aturan dan pedoman telah dikeluarkan untuk mencegahnya, masih ada tantangan

dalam mendeteksinya, terutama dengan perkembangan teknik penghindaran yang melibatkan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 21-30

E-ISSN: 3063-4350

Joko Margo Utomo (Tindak pidana pencucian uang)

offshore financial dan negara-negara tax haven. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mencegah dan

menghapus tindak pencucian uang di Indonesia. PPATK memiliki kekuatan untuk

mengimplementasikan kebijakan anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme, bertujuan

untuk menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi kejahatan finansial. Lembaga ini beroperasi

di bawah Presiden RI dengan kemandirian penuh dan tanpa campur tangan dari kekuasaan

lainnya, berbasis di Jakarta.

5. Daftar Pustaka

Amrullah, M. A. (2003). Pencucian Uang dan Kejahatan Terorganisir. Jurnal Hukum IUS

QUIA IUSTUM. https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/4816

Amrullah, M. A. (2013). Kejahatan Money Laundering dalam Pemilukada (Re-Orientasi dan

Re-Evaluasi Nilai Terhadap Kebijakan Pelaksanaan Pemilukada). Jurnal Cakrawala

Hukum. http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/article/view/1121

Arief, B. N. (2010). Perbandingan hukum pidana. library.stik-ptik.ac.id. http://library.stik-

ptik.ac.id/detail?id=44962&lokasi=lokal

Box, S., & Hale, C. (1982). Economic crisis and the rising prisoner population in England and

Wales. Crime and Social Justice. https://www.jstor.org/stable/29766140

Khairul, K., Siregar, M., & Marlina, M. (2011). Kewenangan Ppatk dalam Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jurnal Mercatoria.

https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/606

Kusheri, D. D. (2015). Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam Melacak Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. Lex Crimen.

https://www.neliti.com/publications/3287/fungsi-pusat-pelaporan-dan-analisis-transaksi-

keuangan-ppatk-dalam-melacak-trans

Moens, G. A. (1996). Church and State Relations in Australia and the United States: The

Purpose and Effect Approaches and the Neutrality Principle. BYU L. Rev.

https://heinonline.org/hol-cgi-

bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/byulr1996&section=36

Nasution, E. (2011). Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan. In Dokumen KPK.

academia.edu. https://www.academia.edu/download/35690956/Praktik-pencucian-uang-

Edi-Nasution.pdf

Pelaporan, P., & Keuangan, A. T. (2011). Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. In Jakarta: PPATK.

Reksodiputro, M. (1993). Mardjono Reksodiputro. In … ), Pidato Pengukuhan Penerimaan

Jabatan Guru Besar ….

Utami, S. (2021). Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Uang Virtual Money Laundering

on Virtual Money. Al-Adl: Jurnal Hukum. https://ojs.uniska-

bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224