IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 43-50

E-ISSN: 3063-4350

Satria Giras Mukti Aji et.al (Peran Perbankan dalam pemberantasan….)

Peran Perbankan dalam pemberantasan tindak

pidana pencucian uang

Satria Giras Mukti Aji

a,1

, Heri Kurnia

b,2*

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Surakarta, Jl. Raya Palur Ngringo Km. 5, Karanganyar,

Ngringo, Jaten, Kota Surakarta

CV. Kurnia Grup, Jl. Imogiri timur KM 7, Grojogan RT 03 / No. 069, Wirokerten, Banguntapan, Bantul

info@kurniajurnal.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 17 Februari 2024

Direvisi: 4 Maret 2024

Disetujui: 20 April 2024

Tersedia Daring: 1 Mei 2024

Tindak pidana pencucian uang marak terjadinya di Indonesia dengan bank

sebagai sarananya. Kelamahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem

perbankan menjadi celah bagi pelaku pencucian uang untuk

melakukanperbuatannya sehingga hasil kejahatan yang diperolehnya aman

disimpan di Bank. Penelitian karya ilmiah ini merupakan penelitian hukum

normatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual dengan pendekatan kasus. Tujuan penulisan ini

untuk menganalisis peran perbankan dalam upaya pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan nasabah

dalam perspektif undang-undang perbankan dan modus yang dilakukan

oleh pelaku tindak pidana pencucian uang di bank. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahw a modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana

pencucian uang dalam melakukan pencucian uang di bank adalah melalui

kerja sama modal melalui agunan kredit, tranfer ke luar negeri,

penyamaran usaha di dalam negeri, rekayasa pinjaman luar negeri dan

peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dan undang-undang perbankan adalah dengan

cara mengenali calon nasabah yang akan membuka rekening di bank seta

memantau profil dan transaksi nasabah yang dilakukan secara

berkesinambungan, meliputi kesesuaian antara profil transaksi dengan

profil nasabah, meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama

tersangka/ terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh

otoritas yang berwenang.

Kata Kunci:

Peran

Perbankan

Pemberantasan

Pencucian Uang

ABSTRACT

Keywords:

Role

Banking

Eradication

Money laundering

Money laundering crimes are rife in Indonesia with banks as the means.

Weaknesses in the banking system provide opportunities for money

launderers to carry out their actions so that the proceeds of crime obtained

are safely stored in the bank. This scientific work research is normative

legal research that is descriptive analysis, with a statutory and conceptual

approach with a case approach. The purpose of this paper is to analyze the

role of banking in efforts to prevent and eradicate money laundering

crimes committed by customers from the perspective of banking law and

the modes used by perpetrators of money laundering crimes in banks. The

results of this research show that the mode used by perpetrators of money

laundering crimes in laundering money in banks is through capital

cooperation through credit collateral, transfers abroad, disguising

domestic businesses, engineering foreign loans and the role of banks in

efforts to prevention and eradication of money laundering crimes and

banking laws is by identifying prospective customers who will open an

account at the bank and monitoring customer profiles and transactions

carried out on an ongoing basis, including conformity between transaction

profiles and customer profiles, examining similarities or similar names

with the name of the suspect/ defendant published in the mass media or by

the competent authorities.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 43-50

E-ISSN: 3063-4350

Satria Giras Mukti Aji et.al (Peran Perbankan dalam pemberantasan….)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana termaktub dalam pembukaan undang-

undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 merupakan cita-cita negara republik

Indonesia. Implikasi dari adanya cita-cita negara adalah penyelenggara baik dari aspek politik,

ekonomi, sosial, maupun budaya yang diupayakan untuk mewujudkan cita-cita, penyelenggara

negara haruslah berdasarkan kepada pancasila sebagai dasar negara. Cita-cita mewujudkan

kesejahteraan rakyat tersebut bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Lebih dari 70

tahun Indonesia merdeka, hingga hari ini konsep kesejahteraan itu masih sulit

untuk diwujudkan. Kesejahteraan dalam pendangan masyarakat awam itu domainnya adalah

dalam bidang ekonomi rakyat secara nyata. Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya

pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah kepada era globlisasi telah memberikan peluang

akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk memainkan perananya. Peran

korporasi tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan

masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak

yang bersifat negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan (Mulyadi & Surbakti, 2015).

Semakin berkembang teknologi, maka semakin berkembang pula jenis-jenis kejahatan.

Dahulunya hanya dikenal kejahatan tradisional seperti pencurian, pembunuhan dan lainnya

yang telah dikriminalisasi dengan berlakunya kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Tapi sekarang dikenal sebuah fenomena kejahatan baru, seperti tindak pidana korupsi,

perdagangan narkotika dan psikotropika, penyuapan, dan terorisme. Missalanya saja tindak

pidana korupsi, kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara yang mempunyai jabatan

pemerintahan ini sering disebut dengan kejahatan kerah putih (white collar crime). Kejahatan

yang ahanya dilakukan oleh orang-orang berdasi. Para koruptor mencuri uang negara hingga

miliyaran atau bahkan triliunan rupiah, uang yang tidak sedikit bila digunakan untuk bantuan

sarana pendidikan, kesehatan dan perluasan lapangan pekerjaan (Rachman, 2015). Para

koruptor, teroris, serta kejahatan kerah putih lainnya yang memiliki uang serta aset yang

jumlahnya fantastik, sering kali menyimpan uang hasil kejahatan dengan cara money

laundring (pencucian uang) di berbagai lembaga keuangan sehingga hasil kejahatan itu tidak

terlacak oleh aparat keamanan. Hal itu dilakukan agar aset dan uang yang tersebut, dapat

digunakan untuk kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi berbanding lurus dengan perkembangan

praktik dan bentuk-bentuk tidak kejahatan, seperti berkembangnya tindak pidana pencucian

uang seiring dengan pekembangan dalam dunia bisnis yang ditopang oleh perkembangan

teknologi sebagain sebuah tindak pidana kerah putih. Bila dilihat secara sepintas, TTPU

seolah- olah sebagai sebuah tindakan yang tidak ada korbannya, TPPU tindak seperti tindak

kejahatan lain seperti pembunuhan, narkotika yang menyisakan korban secara nyata. TTPU

gilirannya akan yang akan sangat berdampak kepada sektor perekonomian dan bisnis dengan

membawa dampak buruk yang cukup signifikan (Hakim, 2015).

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (literature study). Metode studi

literatur adalah serangkaian kegian yang berkenan dengan metode pengumpulan data pustaka,

membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2008: 3). Studi kepustakaan

merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang

tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoretis maupun aspek manfaat praktis. Studi

kepustakaan dilakukan oleh setiap peneliti dengan tujuan utama, yaitu mencari dasar pijakan/

fondasi utnuk memperoleh dan membangun landasan teori, kerangka berpikir dan menentukan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 43-50

E-ISSN: 3063-4350

Satria Giras Mukti Aji et.al (Peran Perbankan dalam pemberantasan….)

dugaan sementara atau disebut juga dengan hipotesis penelitian. Sehingga para peneliti dapat

menggelompokkan, mengalokasikan mengorganisasikan dan menggunakan variasi pustaka

dalam bidangnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, para peneliti mempunyai pendalaman

yang lebih luas dan mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Modus Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang dalam bahasa Inggris disebut dengan money laundering. Terminologi

money laundering sebenarnya belum lama dipakai. Istilah ini pertama kali dipakai oleh surat

kabar dalam memberitakan skandal Watergate yang melibatkan Presiden Richard Nixon pada

tahun 1973 (Yani, 2013). Adrian Sutedi mengatakan bahwa pencucian uang adalah suatu

proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul

uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah

menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah (Sutedi, 2017) Saat

ini pencucian uang atau money laundering sudah merupakan fenomena dan menjaditantangan

dalam dunia internasional. (Goverment, 2016) Semua negara di dunia sepakat bahwa

pencucian uang merupakan suatu tindak kejahatan yang harus dihadapi dan diberantas. Pihak

penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-

negara yang telah maju dan negara-negara dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi

sendiri berdasarkan skala prioritas dan perspektif yang berbeda (Sjahdeini, 2013).

Modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan pencucian uang ada berbagai macam,

dengan kecerdasan dan kemajuan teknologi pada umumnya dilakukan dengan melakukan kerja

sama modal dalam modus ini membawa membawa uang secara tunai dari hasil kejahatan

tersebut ke luar negeri, kemudian dimasukkan kembali kedalam negeri dengan cara

menginvestasikan melalui proyek-proyek penanaman modal asing (joint venture project).

Keuntungan dari proyek tersebut sudah menjadi bersih karena tampak secara legal dan bisa di

nikmati, bahkan sudah dikenakan pajak. Melalui agunan kredit menyelundupkan uang hasil

dari kejahatan tersebut ke luar negeri terlebih dahulu dengan menyimpan di bank-bank

tertentu.

Dari bank tersebut, uang tersebut ditransfer ke bank Swiss dalam bentuk deposito.

Kemudian operandi melakukan pinjaman ke suatu bank di Eropa dengan menggunakan

jaminan deposito tersebut. Uang dari pinjaman tersebut dikembalikan/ ditanamkan kembali ke

Negara asal uang tersebut didapatkan, karena sudah menjadi uang bersih. Transfer keluar

negreri uang tunai yang dibawa oleh operandi ditransfer ke luar negeri melalui bank asing

yang bercabang di Negara asalny. Kemudian uang tersebut dicairkan dan dibawa oleh orang-

orang tertentu kembali ke Negara asalnya, sehingga tampak uang tersebut didapat dari luar

negeri. Penyamaran usaha di dalam negeri Uang tersebut digunakan untuk mendirikan

perusahaan bisnis samaran di dalam negeri.Operandi tidak mempermasalahkan uang tersebut

mengalami keuntungan atau kegurian, karena uang tersebut tampak bahwa perusahaan

bisnisnya menghasilkan uang bersih (clean money).

Penyamaran dalam perjudian selain mendirikan perusahaan bisnis, biasanya perusahaan

perjudian menjadi pilihan operandi untuk menyamarkan kekayaannya dengan membeli nomor

undian yang telah dipesan dengan harga tertinggi dan nomor tersebut keluar sebagai

pemenang, sehingga tampak bahwa uang/ harta itu berasal dari usaha tersebut. Penyamaran

dokumen secara fisik uang tersebut tidak kemana-mana melainkan tetap ditempat yaitu

didalam negeri. Keberadaan uang tersebut dilengkapi dengan dokumen-dokumen bisnis double

invoice dalam bisnis ekspor-impor dari perusahaan yang dipalsukan atau direkayasa sehingga

uang tersebut seolah-olah berasal dari bisnis ekspor-impor tersebut. Pinjaman luar negeri Uang

hasil kehatatan ini secara tunai dibawa ke luar negeri.Kemudian dimasukkan kembali ke dalam

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 43-50

E-ISSN: 3063-4350

Satria Giras Mukti Aji et.al (Peran Perbankan dalam pemberantasan….)

negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri, seolah-oleh uang tersebut diperoleh karena

pinjaman (bantuan kredit) luar negeri. Rekayasan pinjamana luar negeri uang tersebut tidak

kemana-mana melainkan ada di dalam negeri. Kemudian operandi membuat dokumen

rekayasa/ palsu seakan- akan mendapat bantuan atau pinjaman dari luar negeri (Sutedi, 2019).

Berdasarkan modus, teknik pencucian uang serta metodenya, maka tidak salah jika

pencucian uang memang membahayakan bagi kehidupan ekonomi sebuah negara. Pencucian

uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga

keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan non bank dalam lingkup kecil saja

ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara

(cross border) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi

negaranegara untuk dilakukan pemeberantasan terhadap hasil kejahatan pencucian uang ini

secara optimal. Secara umum ada beberapa alasan mengapa money laundering diperangi dan

dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu: pengaruh money laundering pada sistem keuangan

dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia.

Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga merupakan bagian dari akibat

negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa

money laundering dapat mempengaruhi perekonomian dunia. Dinyatakan money laundering

sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak

pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah

dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka pemberantasan tindak pidana sudah

beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana

Dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan

transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih

memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokok-

tokoh yang ada di belakangnya.

Karena pengaruh money laundering pada sistim keuangan dan ekonomi diyakini

berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas

penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya money laundering sumber daya dan dana

banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, disamping

itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal, misalnya dengan melakukan

“sterile investment” dalam bentuk property atau perhiasan yang mahal Hal ini terjadi karena

uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan.

ditetapkannya money laundering sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparatur

penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita,

misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan

cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan

tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil

tindak pidana”. Di banyak negara dengan menyatakan money laundering sebagai tindak pidana

merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap

menghambat upaya penegakan hukum.

Dinyatakan money laundering sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan

transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih

memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-

tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada

umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak

menikmati hasil-hasil tindak pidana tersebut (Stessen, 2017). Banyaknya modus yang dapat

dilakukan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang seharusnya dapat diantisipasi oleh

pihak perbankan sesuai dengan peran yang telah ada pada lembaga perbankan tersebut. Peran

yang diemban oleh perbankan dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencucian yang

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 43-50

E-ISSN: 3063-4350

Satria Giras Mukti Aji et.al (Peran Perbankan dalam pemberantasan….)

dilakukan oleh nasabah tidaklah telalu berat. Hal ini disebabkan peran perbankan dalam

mencegah tindak pidana pencucian uang karena ada Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitra kerjasama yang dapat

membantu dalam upaya pengungkapan tindak pidana pencucian uang.

B. Peran Perbankan dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang yang Dilakukan Nasabah dalam Perspektif Undang-Undang

Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Perbankan

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada

kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang

dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.

Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah

mampu yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa

bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang lebih tinggi. Mengingat bank adalah

bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas

kesehatan dari system-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank

merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan

masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak (Sutedi, 2015).

Pemanfaatan lembaga keuangan dalam kejahatan pencucian uang dapat berupa

menginvestasikan dan memindahkan uang dari hasil tindak pidana seperti uang hasil korupsi,

suap, penipuan, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal dan lainnya ke dalam bentuk

deposito, pembelian traveler cheque, saham, obligasi, reksadana dan instrument

keuangan lainnya. Money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan asset

(pendapatan atau kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi

bahwa aset tersebut berasal dari kehajatan yang illegal. Melalui Money Laundering

pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan hokum diubah menjadi

aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal (Fuady, 2014).

Kegiatan money laundering dalam sistem keuangan pada umumnya dan sistem perbankan

pada khususnya memiliki risiko yang sangat besar. Risiko tersebut antara lain risiko

operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi. Bagi

perbankan Indonesia tindakan pencucian uang merupakan suatu hal yang sangat rawan karena

pertama, peranan sektor perbankan dalam sistem keuangan di Indonesia seperti yang

dijelaskan sebelumnya, sangatlah penting. Oleh sebab itu sistem perbankanmenjadi perhatian

utama dalam pelaksanaan rezim anti money laundering. Kedua, tingginya tingkat

perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan membuat industri perbankan

menjadi lahan yang empuk bagi tindak kejahatan pencucian uang dan merupakan sarana yang

paling efektif untuk melakukan kegiatan money laundering. Pelaku kejahatan dapat

memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang karena jasa dan produk perbankan

memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau

lembaga keuangan lainnya, sehingga asal usul uang tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum.

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa, Penyimpanan uang

hasil kejahatan dengan nama palsu, Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/ tabungan/ giro,

Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal, Pengajuan permohonan kredit dengan

jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan, Penggunaan fasilitas transfer;

Pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan

pendirian/ pemanfaatan bank gelap (Raihan, 2015).

Hal tersebut dapat terjadi mengingat adanya kemudahan dalam proses pengelolaan hasil

kejahatan pada berbagai kegiatan usaha bank. Disamping itu, karena organisasi kejahatan

membutuhkan pengelolaan keuangan dengan cara menempatkan dananya dalam kegiatan

usaha perbankan maka penggunaan bank merupakan suatu hal yang sangat diperlukan dalam

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 43-50

E-ISSN: 3063-4350

Satria Giras Mukti Aji et.al (Peran Perbankan dalam pemberantasan….)

upaya mengaburkan asal-usul sumber dana. Hal tersebut menunjukkan eratnya keterkaitan

antara organisasi kejahatan dan lembaga keuangan terutama bank. Kejahatan ini relatif

memang masih baru dikenal, sehingga penyelidikannya pun masih sulit dilakukan karena

memerlukan keahlian khusus serta keuletan dan ketelitian. Kejahatan teknologi di suatu pihak

membawa pengaruh positif dalam berbagai bidang, namun di sisi lain dapat mengakibatkan

semakin meningkatnya kualitas kejahatan dengan mempergunakan cara-cara dan sarana

kejahatan yang semakin canggih pula berupa kejahatan intelektual seperti penipuan milyaran

dan korupsi skala besar yang tidak kelihatan (Pardede, 2013).

Penanggulangan tindak pidana pencucian uang yang telah dijelaskan di atas bahwa tindak

pidana pencucian uang tersebut dapat terjadi di Bank. Di dalam bank apabila terjadi transaksi

yang mencurigakan terhadap nasabahnya dalam melakukan transaksi, maka pihak bank akan

segera melaporkan ke PPATK agar PPATK yang akan menanganinya secara langsung. Di

bank ada dua macam transaksi yang harus di laporkan kepada PPATK yaitu pertama,

transaksi tunai, dimana nasabahnya akan dicurigai apabila nasabahnya melakukan transaksi

Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ke atas, baik dalam negeri maupun luar negeri

seperti yang terdapat didalam Pasal 23 ayat 1 (b) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Kedua

transaksi mencurigakan, dimana pihak bank akan mencurigai setiap transaksi yang dilakukan

oleh nasabahnya, apabila lewat dari transaksi yang biasa dilakukan oleh nasabahnya. Dan

akan langsung dilaporkan kepada Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Karena pada saat melakukan transaksi maka bank akan melihat data-data dari profil calon

nasabahnya. Agar bank tidak dijadikan media tempat terjadi tindak pidana pencucian

uang. (Nugroho:2016). Dengan demikian, pihak bank dalam hal ini harus mengenali

nasabahnya terlebih dahulu agar terhindar dari praktik pencucian uang yang dilakukan oleh

nasabah.

Menurut Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 kewajiban menerapkan

prinsip mengenali pengguna jasa harus dilakukan pada saat:

a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa;

b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau

setara dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait tindak pidana pencucian uang dan

tindak pidana pendanaan terorisme; atau

d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Ketentuan umum prinsip mengenali pengguna jasa menurut Undang Undang Nomor 8

Tahun 2015 yaitu:

a. Identifikasi Pengguna Jasa, Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam

melakukan identifikasi pengguna jasa keuangan yaitu:

1) Jika melakukan hubungan usaha, setiap orang wajib memberikan identitas

lengkap kepada Penyedia Jasa Keuangan;

2) Setiap orang yang melakukan transaksi dengan pihak pelapor wajib memberikan

identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh pihak pelapor dan sekurang-

kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi dengan mengisi

formulir yang diperhatikan oleh pihak pelapor dan melampirkan dokumen

pendukungnya;

3) Dalam hal transaksi dilakukan untuk kepentingan pihak lain, setiap orang wajib

memberikan informasi mengenai identitas diri, sumber dana, dan tujuan transaksi

pihak lain tersebut;

4) Penyedia jasa keuangan wajib memastikan pengguna jasa bertindak untuk siapa;

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 43-50

E-ISSN: 3063-4350

Satria Giras Mukti Aji et.al (Peran Perbankan dalam pemberantasan….)

5) Pihak pelapor wajib mengetahui bahwa pengguna jasa yang melakukan transaksi

dengan pihak pelapor bertindak untuk diri sendiri atau untuk dan atas nama orang

lain;

6) Dalam hal transaksi dengan pihak pelapor dilakukan untuk diri sendiri atau untuk dan

atas nama orang lain, pihak pelapor wajib meminta informasi mengenai identitas dan

dokumen pendukung dari pengguna jasa dan orang lain terebut;

7) Dalam hal identitas dan/atau dokumen pendukung yang diberika tidak lengkap, pihak

pelapor wajib menolak transaksi dengan orang tersebut;

8) Penyedia jasa keuangan wajib menyimpan catatan dan dokumen;

9) Pihak pelapor wajib menyimpan catatan dan dokumen mengenai identitas

pelaku transaksi paling singkat 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan

usaha dengan pengguna jasa tersebut.

b. Verifikasi Pengguna Jasa

1) Identitas dan dokumen pendukung yang diminta oleh pihak pelapor harus sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh setiap

lembaga pengawas dan pengatur;

2) Penyedia jasa keuangan harus memperoleh keyakinan mengenai identitas nasabah

baik perorangan maupun perusahaan, apabila nasabah bertindak untuk dan atas nama

pihak lain maka identitas pihak lain tersebut juga wajib diminta dan diverifikasi

3) Prosedur pembuktian identitas nasabah berlaku sama untuk setiap produk yang

dikeluarkan oleh penyedia jasa keuangan dan penyedia jasa keuangan harus memiliki

salinan dokumen tersebut dan menatausahakannya dengan baik;

4) Penyedia jasa keuangan wajib memutuskan hubungan usaha dengan pengguna

jasa apabila pengguna jasa menolak untuk mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa

dan penyedia jasa keuangan meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh

pengguna jasa;

5) Penyedia jasa keuangan wajib melaporkannya kepada PPATK mengenai tindakan

pemutusan hubungan usaha tersebut sebagai transaksi keuangan mencurigakan.

4. Kesimpulan

Bahwa modus yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang dalam

melakukan pencucian uang di bank adalah melalui kerjasama modal; melalui agunan

kredit;transfer ke luar negeri; penyamaran usaha di dalam negeri; penyamaran dalam

perjudian; penyamaran dokumen;pinjaman luar negeri;rekayasa pinjaman luar negeri. Bahwa

peran perbankan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang

yang dilakukan nasabah dalam perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

dan Undang-Undang Perbankan adalah dengan cara mengenali calon nasabah yang akan

membuka rekening di suatu bank serta pemantauan profil dan transaksi nasabah yang

dilakukan secara berkesinambungan meliputi kegiatan memastikan kelengkapan informasi

dan dokumen nasabah; meneliti kesesuaian antara profil transaksi dengan profil nasabah;

meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam database;

meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama tersangka atau terdakwa yang

dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang.

5. Saran

Bank lebih berhati-hati dalam melakukan pencairan uang nasabah, dan penerimaan uang

dari nasabah harus mendapatkan informasi yang lengkap sehingga tidak memberikan masalah

di kemudian hari karena keuangan meruoakan hasil kejahatan, misalnya pencucian uang.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 1, Mei 2024, page: 43-50

E-ISSN: 3063-4350

Satria Giras Mukti Aji et.al (Peran Perbankan dalam pemberantasan….)

6. Daftar Pustaka

Dirham, R. (2020), “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) alam Transaksi

Perbankan. Karya Ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Fuady, M. (2014), Hukum Perbankan Modern Buku Kedua (Tingkat dvance), Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti,

Goverment, US. (2016), Secretary of Treasury and Attorney General, The National Money

Laundering Strategy 2016.

Hakim, A.L. & Martin, A.Y., (2020). “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Modusnya

Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, dalam Jurnal De’Rechstaat, Volume I, Nomor 1.

Husein, Y. (2020). “Upaya Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Laundering),” Jurnal Hukum, Volume 2, Nomor 1, Januari 2020.

Ibrahim, J. (2005), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia.

Mulyadi, M. dan Surbakti, F.A. (2015), Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan

Korporasi, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. Sofmedia.

Nugroho, N. (2019), “Analisis Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh

Bank BNI Di Tinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang TPPU”,

dalam Jurnal Mercatoria,Volume 9, Nomor 2, Desember 2019,

Pardede, M. (2013), Hukum Pidana Bank, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,

Pronika Juliantika Manihuruk, Triono Eddy & Ahmad Fauzi, 2020, The Role of Banking in

The Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes Conducted by The

Customer, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 3, No.

2, Desember 2020.

Rachman, M.R. (2019) “Permasalahan Tindak Pidana Asal (Predicate Offence) Dalam

Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money

Laundering)”, dalam https://academia.edu., diakses tanggal 1 September 2019.

Sjahdeini, S.R. (2020), “Pencucian Uang: Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi

Masyarakat”, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22, Nomor 3, Tahun 2020

Soemitro, R.H. (2014), Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia,

Cetakan Keempat.

Sutedi, A, (2017), Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi,

Dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika.

Iman Sjahputra, 2016, Money Laundering (Suatu Pengantar), Jakarta: Harvindo.

Sutedi, A. (2014), Tindak Pidana Pencucian Uang, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Sutedi, A. (2015), Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi,

dan Kepailitan, Jakarta: Sinar Grafika.

Yani, M.A. (2019), “Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana

Pencucian Uang”, dalam E- Journal WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 1 Mei-

Agustus 2019.