IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 51-55

E-ISSN: 3063-4350

Safira Evi et.al (Perbandingan Peran Penyidik dan....)

Perbandingan Peran Penyidik dan Penuntut Umum

dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia dan

Thailand: Studi Kasus tentang Penanganan Perkara

Korupsi

Safira Evi

a,1*

, Andrie Irawan

b,2

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta

safiraevi16@gmail.com;

andrie.ir@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2024

Direvisi: 5 September 2024

Disetujui: 20 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

Penelitian ini membahas perbedaan definisi dan kewenangan penegak

hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia dan Thailand. Di

Indonesia, korupsi didefinisikan dalam UU No. 20 Tahun 2001 sebagai

tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah yang

merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Definisi ini lebih luas,

mencakup pihak swasta dan tindakan memperkaya diri tanpa harus

merugikan keuangan negara secara langsung. Sebaliknya, di Thailand,

Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) fokus pada pejabat publik dan

tindakan yang merugikan negara. Dalam hal kewenangan penegak

hukum, terdapat persamaan antara kedua negara, seperti tugas penyidik

dan penuntut umum dalam menangani kasus korupsi. Namun,

perbedaannya mencakup aspek pengajuan penuntutan, di mana di

Thailand korban dapat ikut mengajukan tuntutan, serta perbedaan dalam

pemberian petunjuk dan penyelamatan aset negara, dengan Indonesia

mengandalkan penuntut umum dan Thailand menggunakan AMLO.

Kata Kunci:

Perbandingan

Hukum

Korupsi

ABSTRACT

Keywords:

Comparison

Law

Corruption

This study discusses the differences in the definition and authority of law

enforcement in the eradication of corruption in Indonesia and Thailand.

In Indonesia, corruption is defined in Law No. 20 of 2001 as an act of

illegally enriching oneself or others that harms the state's finances or the

country's economy. This definition is broader, covering the private sector

and the act of enriching oneself without having to directly harm the

state's finances. In contrast, in Thailand, the Anti-Corruption Act B.E.

2546 (1999) focuses on public officials and acts that harm the state. In

terms of law enforcement authority, there are similarities between the

two countries, such as the duties of investigators and public prosecutors

in handling corruption cases. However, the differences include aspects of

filing a prosecution, where in Thailand victims can participate in filing

claims, as well as differences in providing instructions and rescuing state

assets, with Indonesia relying on the public prosecutor and Thailand

using AMLO.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Di Indonesia, korupsi didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor

(sebagaimana didefinisikan dalam UU No.20/2001 tentang perubahan UU No.31/1999). Pasal

2 (Pelanggaran Undang-undang): Barangsiapa secara tidak sah memperkaya diri sendiri

dan/atau orang lain atau suatu perusahaan dengan cara yang merugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara (Rajagukguk, 2006).

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 51-55

E-ISSN: 3063-4350

Safira Evi et.al (Perbandingan Peran Penyidik dan....)

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yakni corruptio. Dalam bahasa Inggris adalah

corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis disebut corruption dan dalam bahasa Belanda

disebut dengan coruptie. Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi, dalam bahasa

Indonesia korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya

untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti

penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya (Napisa & Yustio, 2021).

Penyidikan adalah melaksanakan tugas dan wewenang selaku penyidik yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan

mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan

Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) untuk mencari serta mengumpulkan bukti-

bukti yang dangan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dan

guna menemukan tersangkannya. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala

yang dihadapi oleh penyidik dan penuntut umum dalam menangani kasus korupsi. (Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 8 Tahun1981

Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).

Di Thailand, Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) mengatur tentang hukuman bagi

siapa saja yang memberikan, menawarkan, atau berjanji untuk memberikan barang atau

keuntungan kepada pejabat publik dengan maksud untuk mempengaruhi orang tersebut agar

melakukan, tidak melakukan, atau menunda pelaksanaan tugasnya secara tidak benar.

Hukumannya bisa mencapai lima tahun penjara atau denda maksimal seratus ribu Baht, atau

keduanya. Selain itu, undang-undang ini juga mengharuskan orang yang memegang posisi

politik atau pejabat negara untuk menyatakan aset mereka ke Office of the National Anti-

Corruption Commission (NACC) dan memberi wewenang kepada NACC untuk menyelidiki

pejabat negara yang telah mengumpulkan kekayaan yang tidak biasa yang melanggar hukum

Thailand. (Sistem whistleblowing dan perkembangan regulasi anti korupsi di Thailand).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, yang

melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal,

artikel, dan dokumen terkait. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk

memperoleh pemahaman mendalam mengenai topik yang diteliti. Melalui studi literatur,

penelitian ini meninjau teori, konsep, serta temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya guna

memberikan landasan yang kuat dalam memahami isu yang diangkat (Aqil, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

A. Definisi korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tipikor di Indonesia (UU

No.20/2001) dengan Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) di Thailand.

Dari segi hukum, pengertian korupsi diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan tersebut, korupsi digolongkan

menjadi 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.Pasal-pasal ini merinci tindakan korupsi apa

saja yang dapat diancam hukuman pidana 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada

dasarnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kerugian keuangan negara

b. Suap menyuap

c. Penggelapan dalam jabatan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 51-55

E-ISSN: 3063-4350

Safira Evi et.al (Perbandingan Peran Penyidik dan....)

d. Pemerasan

e. Benturan kepentingan dalam pengadaan

f. Perbuatan curang

g. Gratifikasi.

Pengertian korupsi menurut para Ahli:

1. Juniadi Suwartojo

Korupsi didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang telah ditetapkan

oleh satu orang atau lebih dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau

kesempatan dalam proses pengadaan, dalam menentukan jumlah pendapatan, atau dalam

penyediaan fasilitas atau layanan lain yang diperlukan untuk penyelewengan dana

tindakan atau perbuatan seseorang (Pratama & Sebyar, 2024). Aktivitas seperti

penyelewengan uang atau aset atau pemberian lisensi atau layanan lain untuk keuntungan

pribadi atau kolektif merugikan kepentingan perekonomian negara dan masyarakat baik

secara langsung maupun tidak langsung.

2. Mubrayanto

Korupsi didefinisikan, di mata generasi muda, elit terpelajar, dan pekerja biasa, sebagai

masalah politik dan bukan masalah ekonomi yang mempengaruhi legitimasi dan

legitimasi pemerintah (Syauki et al., 2022). Akibat dari korupsi ini adalah berkurangnya

dukungan terhadap pemerintah dari kelompok elit di tingkat negara bagian dan kabupaten.

Pasal 1 Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999) mendefinisikan korupsi sebagai tindak

pidana yang dilakukan oleh pejabat publik, termasuk:

a. Menyuap: Memberi, menawarkan, atau berjanji untuk memberikan barang atau

keuntungan kepada pejabat publik dengan maksud untuk mempengaruhi orang

tersebut agar melakukan, tidak melakukan, atau menunda pelaksanaan tugasnya secara

tidak benar (Pasal 2)

b. Menyalahgunakan kekuasaan: Menggunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi

atau untuk keuntungan orang lain (Pasal 3)

c. Melakukan pemerasan: Memaksa orang lain untuk memberikan barang atau

keuntungan dengan ancaman akan melakukan tindakan yang merugikan (Pasal 4)

d. Melakukan konflik kepentingan: Melakukan tindakan yang menguntungkan diri

sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan jabatannya, dan tindakan tersebut

merugikan kepentingan publik (Pasal 5)

e. Melakukan pencucian uang: Melakukan tindakan untuk menyembunyikan atau

menyamarkan asal usul uang yang diperoleh dari tindak pidana (Pasal 6)

f. Melakukan pelanggaran lainnya yang terkait dengan jabatannya: Melakukan tindakan

lain yang melanggar hukum dan dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan

keuntungan pribadi atau untuk keuntungan orang lain (Pasal 7).

Perbandingan dengan Definisi Korupsi di Indonesia: Definisi korupsi dalam Anti-

Corruption Act B.E. 2546 (1999) Thailand berbeda dengan definisi korupsi dalam Undang-

Undang Pemberantasan Tipikor di Indonesia (UU No.20/2001). UU Pemberantasan Tipikor

Indonesia lebih luas cakupannya. UU ini mencakup tidak hanya pejabat publik, tetapi juga

pihak swasta yang terkait dengan jabatannya. Selain itu, UU ini juga mencakup perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berhubungan dengan jabatannya, meskipun tidak

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Yomnak et al., 2024).

B. Persamaan dan Perbedaan Kewenangan dan Tugas Penyidik dan Penuntut Umum

dalam Menangani Kasus Korupsi di Indonesia dan Thailand.

Baik di Indonesia maupun Thailand, penyidik dan penuntut umum memiliki peran krusial

dalam menangani kasus korupsi (Swandaru, 2024). Berikut adalah beberapa persamaan

kewenangan dan tugas mereka:

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 51-55

E-ISSN: 3063-4350

Safira Evi et.al (Perbandingan Peran Penyidik dan....)

Persamaan:

1. Penyidikan: Baik di Indonesia maupun Thailand, penyidik memiliki kewenangan

untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Hal ini meliputi:

a. Menerima dan menyelidiki laporan atau pengaduan tentang tindak pidana korupsi.

b. Melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan alat bukti.

c. Melakukan penyitaan dan penahanan terhadap tersangka atau barang bukti.

d. Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi, dan ahli.

e. Menyusun dan mengirimkan berkas perkara kepada penuntut umum.

2. Penuntutan: Baik di Indonesia maupun Thailand, penuntut umum memiliki

kewenangan melakukan penuntutan terhadap tersangka kasus korupsi meliputi:

a. Mempelajari berkas perkara yang diajukan oleh penyidik.

b. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka, saksi, dan ahli.

c. Menentukan apakah akan melakukan penuntutan atau tidak.

d. Menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan.

e. Mewakili negara di persidangan dan menuntut hukuman bagi terdakwa.

Perbedaan:

1. Pengajuan Penuntutan: Di Indonesia, hanya penuntut umum yang berwenang untuk

mengajukan penuntutan terhadap tersangka kasus korupsi. Di Thailand, selain

penuntut umum, korban tindak pidana korupsi juga berhak untuk mengajukan

penuntutan secara mandiri (private prosecution) atau bersama-sama dengan penuntut

umum (joint prosecution).

2. Pemberian Petunjuk: Di Indonesia, penuntut umum berwenang untuk memberikan

petunjuk kepada penyidik selama proses penyidikan. Di Thailand, penyidik tidak

tunduk pada petunjuk penuntut umum, dan mereka memiliki kewenangan penuh untuk

melakukan penyidikan secara independen.

3. Penyelamatan Aset Negara: Di Indonesia, penuntut umum berwenang untuk

melakukan upaya penyelamatan aset negara yang menjadi hasil tindak pidana korupsi.

Di Thailand, kewenangan ini dipegang oleh lembaga khusus yang bernama Anti-

Money Laundering Office (AMLO) (Anisya et al., 2021).

4. Kesimpulan

Definisi Korupsi: Di Indonesia: UU Pemberantasan Tipikor No. 20 Tahun 2001

cakupannya lebih luas, termasuk pihak swasta dan perbuatan memperkaya diri tanpa

merugikan keuangan negara. Sedangkan Thailand: Anti-Corruption Act B.E. 2546 (1999)

fokus pada pejabat publik dan perbuatan yang merugikan negara/ekonomi negara.

Kewenangan Penegak Hukum memiliki persamaan dan perbedaan diantaranya:

Persamaan:

1. Penyidik: Menerima laporan, menyelidiki, mengumpulkan alat bukti,

menyita/menahan tersangka, memeriksa tersangka/saksi/ahli, dan menyusun berkas

perkara.

2. Penuntut Umum: Mempelajari berkas perkara, memeriksa tambahan, menentukan

penuntutan, menyusun surat dakwaan, melimpahkan perkara, mewakili negara di

persidangan, dan menuntut hukuman.

Perbedaan:

1. Pengajuan Penuntutan: Indonesia: hanya penuntut umum. Thailand: penuntut umum

dan korban (private prosecution/joint prosecution).

2. Pemberian Petunjuk: Indonesia: penuntut umum berwenang memberi petunjuk kepada

penyidik. Thailand: penyidik tidak tunduk pada petunjuk penuntut umum.

3. Penyelamatan Aset Negara: Indonesia: penuntut umum. Thailand: AMLO.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 51-55

E-ISSN: 3063-4350

Safira Evi et.al (Perbandingan Peran Penyidik dan....)

5. Daftar Pustaka

Anisya, A. F., Hafrida, H., & Erwin, E. (2021). Studi Perbandingan Penuntutan Perkara Pidana

dalam Perspektif Sistem Pembuktian Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia dan

Thailand. PAMPAS: Journal of Criminal Law https://mail.online-

journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/14876

Aqil, A. D. C. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan

Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit: Literature study of service quality towards patients

satisfaction In Hospitals Jurnal Ilmiah Pamenang.

https://jurnal.stikespamenang.ac.id/index.php/jip/article/view/58

Napisa, S., & Yustio, H. (2021). Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan dan upaya

pemberantasan, serta regulasi) Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial.

Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial.

https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/595

Pratama, R. A., & Sebyar, M. H. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Whistleblower dalam

Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Aliansi: Jurnal

Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora

https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/291

Rajagukguk, E. (2006). Pengertian keuangan negara dan kerugian negara. In … Keuangan

Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi” …. academia.edu.

https://www.academia.edu/download/53069695/Keuangan_Negara_Dan_Keruneg.pdf

Swandaru, A. (2024). Analisis Yuridis Peran Kejaksaan dalam Penuntutan Terdakwa Tindak

Pidana Korupsi yang Melarikan Diri ke Luar Negeri. Tadulako Master Law Journal.

http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TMLJ/article/view/1093

Syauki, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Corruption: Not A Taboo For Indonesians.

Indonesian Journal of Accounting ….

https://mail.ijab.ubb.ac.id/index.php/ijab/article/view/4

Yomnak, T., Chaiwat, T., Poopunpanich, S., & ... (2024). A Social Network Analysis of

Information Diffusion for Anti-Corruption Cooperation in Thailand. In Thailand and The

…. so05.tci-thaijo.org. https://so05.tci-

thaijo.org/index.php/TER/article/download/270078/181213/1075114