International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 56-64

E-ISSN: 3063-4350

Dwita Agustutiet.al (Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana….)

Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana

Pengurus Bank Terkait Tindak Pidana Perbankan

dalam Proses Pemberian Kredit

Dwita Agustuti

a,1*

, Andrie Irawan

b,2

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Indonesia

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten karanganyar, Indonesia

dwitaagustuti89@gmail.com;

andrie.ir@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2024

Direvisi: 5 September 2024

Disetujui: 20 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

Penelitian ini berfokus pada kajian normatif mengenai

pertanggungjawaban pidana pengurus bank terkait tindak pidana

perbankan dalam proses pemberian kredit. Dalam dunia perbankan,

pengelolaan kredit merupakan salah satu aspek yang sangat krusial, dan

ketidakpatuhan terhadap regulasi yang berlaku dapat mengakibatkan

tindak pidana perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pengurus

bank yang terlibat dalam pelanggaran hukum terkait pemberian kredit.

Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji berbagai

regulasi dan kasus-kasus yang relevan untuk mengevaluasi sejauh mana

hukum pidana mampu menjerat para pengurus bank yang melakukan

penyimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi

telah ada implementasinya seringkali kurang efektif sehingga diperlukan

peningkatan dalam penegakan hukum dan pengawasan yang lebih ketat

untuk mencegah terjadinya tindak pidana perbankan.

Kata Kunci:

Pengurus Bank

Pertanggungjawaban Pidana

Tindak Pidana Perbankan

ABSTRACT

Keywords:

Bank Managers

Criminal Liability

Banking Crimes

This study focuses on a normative study of the criminal liability of bank

administrators related to banking crimes in the credit granting process.

In the banking world, credit management is one of the most crucial

aspects, and non-compliance with applicable regulations can result in

banking crimes. This study aims to analyze how criminal liability is

applied to bank administrators involved in violations of laws related to

credit provision. Through a normative juridical approach, this study

examines various relevant regulations and cases to evaluate the extent to

which criminal law is able to ensnare bank administrators who commit

irregularities. The results of the study show that even though regulations

have existed, their implementation is often less effective, so

improvements in law enforcement and stricter supervision are needed to

prevent banking crimes.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya perekonomian global, masalah-masalah ekonomi

akan muncul sebagai resikonya. Permasalahan ekonomi yang sangat pelik, mau tidak mau,

suka tidak suka, akan dialami oleh setiap manusia. Keterbatasan solusi yang tersedia

untuk memecahkan masalah tersebut, sangat mungkin bisa membawa manusia untuk

menempuh solusi yang buruk. Tidak hanya buruk, tetapi juga bisa merugikan pihak lain.

Solusi yang buruk dan merugikan pihak lain, bisa dipersamakan dengan kejahatan atau

tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi, sekarang ini telah menjamah berbagai macam

seluk kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia perbankan.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 56-64

E-ISSN: 3063-4350

Dwita Agustutiet.al (Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana….)

Celakanya, banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank, akan

semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dapat

memetik keuntungan pribadi. Pihak yang sangat memiliki kesempatan untuk dapat

memetik keuntungan tersebut adalah pihak yang dalam pekerjaan sehari-harinya

menggunakan bank sebagai media untuk melakukan tindak pidana perbankan dan atau

tindak pidana di bidang perbankan. Pegawai bank, anggota direksi bank, nasabah bank,

pejabat negara yang berwenang dalam mengawasi bank (pejabat Bank Indonesia) adalah

salah satu diantaranya.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, yang

dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan adalah :

a. Tindak pidana yang menyangkut izin usaha (Pasal 46);

b. Tindak pidana yang menyangkut larangan maupun kewajiban untuk memberikan

keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah (rahasia bank) (Pasal 47, Pasal 47A);

c. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban bank memberikan laporan usaha yang

sebenar-benarnya kepada Bank Indonesia (Pasal 48 ayat 1, Pasal 49);

d. Tindak pidana yang menyangkut kewajiban pihak terafiliasi dalam bank untuk mentaati

segala ketentuan yang ada di dalam UU Perbankan (Pasal 50, Pasal 50A).

Selain yang terdapat di dalam undang-undang, bentuk tindak pidana di bidang

perbankan dapat dikategorikan lagi berdasarkan proses kegiatannya, yaitu:

a. Kejahatan di bidang lalu lintas dan peredaran uang, yang terdiri dari:

1) Pemalsuan surat perintah pembayaran;

2) Pemalsuan surat pemindah bukuan;

3) Pemalsuan surat perintah pemindahbukuan.

b. Kejahatan di bidang Perkreditan

Kejahatan perbankan di bidang perkreditan muncul sebagai akibat adanya pihak

bank yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam proses

pemberian kredit serta adanya kolusi antara para pihak yang terkait dalam suatu

kegiatan perbankan tersebut. Pihak oknum bank memberikan kemudahan kepada si

pelaku dengan melakukan penyimpangan atas ketentuan perkreditan. Oknum pihak

bank telah menerima fasilitas dari si pelaku tindak pidana tersebut guna memperlancar

pencairan kreditnya sementara kredit tersebut kemudian tidak dapat dikembalikan pada

waktunya. Perbuatan semacam itu menurut Undang-undang Perbankan dapat

dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Sebagai contoh kasus tindak pidana perbankan

di bidang perkreditan adalah kasus Doddy Suryawan yang telah memperoleh Putusan

Mahkamah Agung No. 63 PK/Pid.Sus/2011. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa

Doddy Suryawan merupakan Pegawai Bank NISP Surabaya dengan jabatan sebagai

Marketing Support Head Wilayah berkedudukan di Surabaya yang antara lain

membawahi wilayah Jawa Tengah periode 2003 sampai dengan tahun 2007 yang

menangani proses pemberian kredit kepada PT. Kasega Dadidit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam dalam rangka penyusunan skripsi

dengan judul “Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait

Tindak Pidana Perbankan dalam Proses Pemberian Kredit".

2. Metode

a. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud

Marzuki adalah: suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 56-64

E-ISSN: 3063-4350

Dwita Agustutiet.al (Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana….)

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan cara

mengumpulkan, menganalisis dan mengevaluasi bahan hukum yang terkait dengan

pertanggungjawaban pidana pengurus bank terkait tindak pidana perbankan di bidang

perkreditan.

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputu pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konsep (conseptual approach) dan pendekatan

kasus (case approach).

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan

undang-undang (statute approach) dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin

yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan

dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang

melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum

yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu

argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Studi kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Dalam

penelitian ini melakukan telaah terhadap kasus tindak pidana perbankan di bidang

perkreditan yaitu kasus Doddy Suryawan yang telah memperoleh Putusan Mahkamah

Agung No. 63 PK/Pid.Sus/2011.

c. Sumber Bahan Hukum Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh melalui

analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan Hukum

Primer, yang merupakan bahan hukum yang mengikat berupa peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang antara lain dari :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

3) Undang-undang Bank Indonesia

4) Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang

5) Putusan Mahkamah Agung No. 63 PK/Pid.Sus/2011.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan

pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri

dari: Buku-buku; Jurnal-jurnal Ilmiah ;Majalah-majalah ;artikel-artikel; Dan

berbagai tulisan lainnya.

Pengumpulan bahan mempunyai hubungan erat dengan sumber bahan hukum,

karena dengan pengumpulan bahan akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk

selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Metode yang digunakan

dalam menganalisisdan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis

kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberikan gambaran

terhadap permasalahan yang ada dengan berdasarkan pada pendekatan yuridis

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 56-64

E-ISSN: 3063-4350

Dwita Agustutiet.al (Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana….)

normatif. Pada metode ini data-data yang diperoleh yaitu data sekunder, akan

diinventarisasi dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis.

Setelah dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis

maka langkah selanjutnya ialah menganalisa data-data tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Bank Terkait Kejahatan Perbankan Dalam

Proses pemberian Kredit

Tindak Pidana di bidang Perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak

pidana di bidang ekonomi yang dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana

dan sasarannya. Pertanggungjawaban pidana pengurus bank terkait kejahatan

perbankan dalam proses pemberian kredit yaitu pengurus bank atau subyek hukum

dalam unsur tindak pidana perbankan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 49

ayat (2) butir a yaitu Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank (semua pejabat dan

karyawan bank) dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya apabila telah

melakukan suatu tindak pidana perbankan termasuk juga tindak pidana di bidang

perkreditan. Tindak pidana yang dimaksud adalah tindakan meminta atau menerima,

mengizinkan atau menyetujui untuk menerima: suatu imbalan, komisi, uang tambahan,

pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadi atau keluarga dalam

rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam: memperoleh

uang muka, bank garansi, fasilitas kredit pembelian pendiskontoan oleh bank atas surat

wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau kewajiban lainnya. Pasal ini

merupakan lex spesialis dari kategori korupsi pada ketentuan Pasal 5,6,8,9,10,11,12,13

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001.

1) Pertimbangan Hakim

a) Hakim memberikan pertimbangan dari dakwaan primer jaksa penuntut umum

yaitu Melanggar ketentuan pasa l49 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang perbankan, yang unsur-

unsurnya sebagai berikut:

• Unsur “pegawai Bank”

• Unsur “dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui

untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau

barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya”.

• Unsur “dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang

lain bagi memperoleh uang muka, Bank Garansi, atau fasilitas Kredit dari

Bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-

surat wesel, surat-surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban

lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk

melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank”.

b) Doddy Suryawan (Terdakwa) Sebagai karyawan di Bank NISP “menghendaki”

adanya penerimaan jumlah uang sebesar USD 7000 setiap bulan dari PT.

Kasega Dadidit kepada Tim Manajemen Terdakwa, sebagai bagian dari usaha

terdakwa memperlancar pencairan tambahan kredit dari Bank NISP cabang

Solo kepada PT. Kasega Dadidit sejumlah Rp. 16 Milyar untuk kepentingan

pemohon kredit (PT. Kasega Dadidit) dan juga untuk kepentingan terdakwa

sendiri serta tim manajemen terdakwa.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 56-64

E-ISSN: 3063-4350

Dwita Agustutiet.al (Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana….)

c) Unsur “dengan sengaja meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui

untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau

barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau keuntungan keluarganya”

telah terpenuhi.

d) Unsur “dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain

bagi memperoleh uang muka, Bank Garansi, atau fasilitas Kredit dari Bank,

atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh Bank atas surat-surat

wesel, surat-surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya,

ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk

melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank” telah

terpenuhi.

2) Putusan

a) Terdakwa Doddy Suryawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Pegawai Bank yang dengan sengaja meminta imbalan

dalam rangka persetujuan memperoleh fasilitas kredit bagi orang lain yang

melebihi batas kreditnya pada bank”.

b) Terdakwa di hukum penjara selama 4 (empat) tahun.

c) Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000

(lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian posisi kasus di atas menurut Peneliti, pegawai bank sebagai

bagian dari pengurus bank dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya terkait

tindakannya dalam kepengurusan kegiatan operasional perbankan dalam hal ini

adalah kegiatan dalam bidang perkreditan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49

ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

b. Upaya Untuk mencegah Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkreditan

Dalam perkembangannya Bank Indonesia dipandang perlu untuk bisa

menyempurnakan sistem pengawasannya terhadap bank. Adapun salah satu upaya yang

dilakukan oleh Bank Indonesia untuk pengembangan metode pengawasannya adalah

dengan mengembangkan metode pengawasan berbasis pada resiko (risk-based

supervision), selain itu juga dilakukan upaya konsolidasi organisasi pengawasan yang

ada. Pembenahan ke dalam yang juga dilakukan, yaitu berupa reorganisasi struktur

pengawasan bank.

1) Pengawasan Internal Oleh Manajemen

Penerapan manajemen risiko kredit oleh internal perbankan ini dimaksudkan

untuk menilai risiko kredit yang melekat pada pelaksanaan pemberian kredit. Hal

yang penting didalam penerapan manajemen risiko kredit adalah adanya prosedur

dan metodologi pengelolaan risiko kredit sehingga kegiatan usaha bank, dalam hal

ini kredit dapat terkendali pada batas yang dapat diterima. Manajemen resiko kredit

diterapkan sebagai upaya meningkatkan efektivitas prudential Banking. Situasi

lingkungan eksternal dan internal perbankan mengalami perkembangan pesat yang

diikuti dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan sehingga

meningkatkan kebutuhan praktek tata kelola Bank yang sehat (good corporate

governance) dan penerapan manajemen risiko yang meliputi pengawasan aktif

pengurus bank, kebijakan, prosedur dan penentapan limit risiko, proses identifikasi,

pengukuran, pemantauan, sistem informasi, dan pengendalian risiko, serta sistem

pengendalian intern.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 56-64

E-ISSN: 3063-4350

Dwita Agustutiet.al (Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana….)

2) Pengawasan Oleh Masyarakarat

Pengawasan oleh masyarakat (market dicipline) dipandang sudah waktunya

untuk diefektifkan yaitu dengan memperluas penerapan prinsip transparansi. Bukti

yang tersedia mengungkapkan bahwa pasar memberikan peringatan dini yang sangat

baik tentang adanya bank bermasalah. Alasan lain perlunya industri perbankan lebih

transparan adalah peningkatan kompleksitas bisnis perbankan. Kondisi ini harus

diikuti oleh peningkatan keterbukaan tentang praktik manajemen risiko, bentuk

risiko, dan kinerja manajemen risiko yang dibarengi dengan keterbukaan mengenai

permodalan sehingga dapat memfasilitasi disiplin pasar. Keterbukaan yang tepat

waktu mengenai informasi tersebut memungkinkan pengawas dan peserta pasar

melakukan penilaian yang lebih sempurna tentang bagaimana sebuah bank

memelihara kesehatannya. Tiga ukuran dapat dipergunakan untuk menilai tingkat

kesehatan bank oleh masyarakat.

Selain melaksanakan bentuk-bentuk pengawasan tersebut di atas, upaya lain yang

dilakukan dalam mencegah tindak pidana perbankan khususnya di bidang perkreditan

perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Melaksanakan Etika Perkreditan

Setiap pegawai baik yang pangkatnya rendah maupun yang pangkatnya tinggi

selalu dituntut untuk bekerja dengan baik. Bekerja dengan penuh disiplin dan

memberikan hasil kerja yang memuaskan. Begitu pula bekerja di bank, pegawai, kepala

kantor cabang, bahkan direksi tidak terlepas dari tuntutan disiplin kerja.Bank yang

salah satu tugasnya memberikan kredit kepada masyarakat, kiranya tidak cukup hanya

dengan mengutamakan disiplin kerja dalam arti cukup melaksanakan prinsip

perkreditan sesuai aturan yang berlaku, tetapi juga melaksanakan etika dalam

memberikan kredit. setiap pejabat bank akan tahu permohonan nasabah mana yang

harus dikerjakan dahulu jika banyak permohonan yang masuk, bagaimana menghadapi

nasabah yang mendesak supaya permohonannya dikabulkan, atau menghadapi nasabah

yang mengiming-imingi janji. Ada seorang pengamat ekonomi yang mengatakan

bahwa hampir selalu kredit bank yang jumlahnya besar terjadinya penyuapan. Kalau

hal ini benar, bukan hanya disiplin kerja yang dipentingkan, melainkan perlu

ditegakkan pula etika para bankir. Karena mereka bekerja sudah mendapat gaji, bukan

mencari keuntungan pribadi dari jabatannya dan merasa berjasa telah dapat membantu

nasabah dalam memperjuangkan keberhasilan “menggolkan” permohonan kreditnya.

2) Meningkatkan Iman

Melaksanakan pekerjaan yang disiplin dan memegang teguh etika profesinya,

hemat kami masih perlu dilengkapi dengan iman yang kuat. Setiap pejabat bank adalah

orang beragama. Oleh karena itu, diharapkan pembinaan yang cukup dari segi rohani

agar setiap pejabat bank meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, benar-

benar taat kepada ajaran-ajaran-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Kalau setiap

pejabat bank ini imannya kokoh, apapun godaan yang datang kepadanya dapat

dihindari. Sumpah jabatan yang pernah diucapkan sebelum memangku jabatannya akan

selalu diingat, dan terutama dalam jiwanya bahwa ia tidak ingin melakukan perbuatan

yang tercela. Selain itu dengan iman yang kuat, akan tumbuh motivasi kerja yang baik

dan jujur, untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Namun

sampai saat ini tampaknya masih sedikit pejabat yang benar-benar kita inginkan seperti

di atas, karena kondisi masyarakat yang cenderung mengagungkan materi, sehingga

seorang pejabat yang tidak kaya sering dianggap remeh.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 56-64

E-ISSN: 3063-4350

Dwita Agustutiet.al (Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana….)

3) Memperberat Hukuman

Apabila setiap terjadi tindak pidana di bidang perkreditan diselesaikan secara

hukum dan pengadilan menghukum berat pelakunya, akan membawa dampak positif di

bidang perkreditan. Baik pejabat bank maupun nasabah akan lebih berhati-hati dalam

melakukan tindakan yang menyangkut kredit, sebab sedikitpun mereka tidak ingin

berhubungan dengan pengadilan pidana. Sedikit atau banyak dengan diadilinya kasus

Doddy Suryawan sebagai pegawai Bank yang melakukan tindak pidana dibidang

perkreditan membawa pengaruh dalam dunia perkreditan di negara kita.

Memperhatikan jumlah kredit macet yang sangat besar dan kalau benar pemberian

kredit dalam jumlah besar terjadi pemberian komisi, perlu ada pengusutan dari pihak

yang berwajib. Mengapa hukumannya perlu diperberat ? Karena kredit macet itu dapat

membawa akibat buruk bagi bank. Bank memberi kredit kepada nasabah dengan

menggunakan dana simpanan masyarakat. Kalau kredit macet tiap tahun meningkat, di

lain pihak masyarakat menarik simpanannya, tentu bank akan kewalahan

membayarnya, sedangkan para terdakwa yang terlibat kasus ini, telah menikmati

keuntungan pribadi.

4. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pengurus bank terkait kejahatan perbankan dalam proses

pemberian kredit yaitu pengurus bank atau subyek hukum dalam unsur tindak pidana

perbankan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 49 ayat (2) butir a yaitu Dewan

Komisaris, Direksi, atau pegawai bank (semua pejabat dan karyawan bank) dapat dimintai

pertanggungjawaban pidananya apabila telah melakukan suatu tindak pidana perbankan

termasuk juga tindak pidana di bidang perkreditan. Tindak pidana yang dimaksud adalah

tindakan meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima: suatu

imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan

pribadi atau keluarga dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain

dalam: memperoleh uang muka, bank garansi, fasilitas kredit pembelian pendiskontoan oleh

bank atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau kewajiban lainnya. Pasal ini

merupakan lex spesialis dari kategori korupsi pada ketentuan Pasal 5,6,8,9,10,11,12,13

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001.

Upaya Untuk Mencegah Tindak Pidana Perbankan di Bidang Perkreditan adalah melalui

upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh regulator;

2. Pengawasan internal oleh manajemen, dan

3. Pengawasan oleh masyarakat (market dicipline).

Selain melaksanakan bentuk-bentuk pengawasan tersebut di atas, upaya lain yang

dilakukan dalam mencegah tindak pidana perbankan khususnya di bidang perkreditan perlu

dilakukan langkah-langkah yaitu:

1. Melaksanakan Etika Perkreditan

Bank yang salah satu tugasnya memberikan kredit kepada masyarakat, kiranya tidak cukup

hanya dengan mengutamakan disiplin kerja dalam arti cukup melaksanakan prinsip

perkreditan sesuai aturan yang berlaku, tetapi juga melaksanakan etika dalam memberikan

kredit. setiap pejabat bank akan tahu permohonan nasabah mana yang harus dikerjakan dahulu

jika banyak permohonan yang masuk, bagaimana menghadapi nasabah yang mendesak

supaya permohonannya dikabulkan, atau menghadapi nasabah yang mengiming-imingi janji.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 56-64

E-ISSN: 3063-4350

Dwita Agustutiet.al (Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana….)

2. Meningkatkan Iman

Melaksanakan pekerjaan yang disiplin dan memegang teguh etika profesinya, hemat kami

masih perlu dilengkapi dengan iman yang kuat. Setiap pejabat bank adalah orang beragama.

Oleh karena itu, diharapkan pembinaan yang cukup dari segi rohani agar setiap pejabat bank

meningkatkan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, benar-benar taat kepada ajaran-ajaran-

Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

3. Memperberat Hukuman

Apabila setiap terjadi tindak pidana di bidang perkreditan diselesaikan secara hukum dan

pengadilan menghukum berat pelakunya, akan membawa dampak positif di bidang

perkreditan. Baik pejabat bank maupun nasabah akan lebih berhati-hati dalam melakukan

tindakan yang menyangkut kredit, sebab sedikitpun mereka tidak ingin berhubungan dengan

pengadilan pidana.

5. Ucapan Terima Kasih

Dengan mengucap Syukur Kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau

berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, serta skripsi ini

kupersembahkan kepada:

a. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, nasehat serta kasih sayang

yang tidak pernah henti sampai saat ini.

b. Saudara saya yang memberikan dukungan dan semangat serta doa untuk kesuksesan saya.

c. Rekan-Rekan Seperjuangan

6. Daftar Pustaka

Abdullah, Mustafa., Ruben Achmad, Intisari Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Anwar, Moch., Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Alumni, Bandung, 1986.

Arif, Barda Nawawi., Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti,

Bandung, 1996.

Atmasasmita, Romli., Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama Yayasan

LBH, Jakarta, 1989.

Dendawijaya, Lukman, Manajeman Perbankan, Cetakan kedua, Penerbit Ghalia Indonesia,

Jakarta, 2003.

Dirdjosisworo, Soedjono., Hukum Perusahaan Mengenai Hukum Perbankan Di Indonesia

(Bank Umum), Mandar Maju, Bandung, 2003.

Djumhana, Muhammad., Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,

2006.

-------------------------------., Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2008.

Effendy, Marwan., Tipologi Kejahatan Perbankan Dari Perspektif Hukum Pidana, Referensi,

Jakarta, 2012.

Fuady, Munir., Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Halim, A. Ridwan., Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986

Hamzah, Andi., Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

Hasibuan, Malayu S.P., Dasar-Dasar Perbankan. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 56-64

E-ISSN: 3063-4350

Dwita Agustutiet.al (Kajian Normatif Pertanggungjawaban Pidana….)

Hermansyah, Hukum Perbankan Indonesia, Kencana, Jakarta, 2006.

Jusuf, Jopie., Analisis Kredit Untuk Accout Officer, Cetakan keempat, PT Gramedia Pusaka

Utama, Jakarta, 1998.

Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Marpaung, Leden., Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan

Djambatan, Jakarta, 2005.

Melati Hatta, Sri Gambir, Perkreditan dan Tantangan Dunia Perbankan, Artikel Hukum

Perbankan, Google Jiptunair-gdl-S2-2005, tanggal 03 Januari 2008.

Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987

Poernomo, Bambang., Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978

Saleh, Roeslan., Pikiran-pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana, Cetakan Pertama,

Ghalia Indo, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1986.

------------------------ dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Soemitro, Ronny Hanitijo., Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Sjahdeini, Sutan Remy., Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi, Cetakan II, Penerbit Grafiti

Pers, Jakarta, 2006.

Sudarto., Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip Semarang, 1990.

Suyatno, Thomas., et al., Kelembagaan Perbankan, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama,

1987.

----------------------., dkk, Dasar-dasar Perkreditan, Edisi Keempat, PT Gramedia Pustaka

Utama, Jakarta, 1999.

Tri Santoso, Ruddy., Kredit Usaha Perbankan, Edisi Pertama, PT Andi, Yogyakarta, 1996.

Usman, Rachmadi., Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka,

2001.

Winardi, Asas-asas Manajemen, Alumni, Bandung, 1983.