International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam

Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi

Anang Prastyawan

a,1*

, Supriyono

b,2

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Indonesia

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten karanganyar, Indonesia

dwitaagustuti89@gmail.com;

supriyonorajendra@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2024

Direvisi: 5 September 2024

Disetujui: 20 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis

problematika perlindungan hukum yang dihadapi para pihak pada

perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis teknologi informasi

(peer to peer lending). Mengetahui dan menganalisis solusi untuk

mengatasi problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam antar

pihak berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). Permasalahan

dalam penelitian ini adalah apa problematika perlindungan hukum yang

dihadapi para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak

berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) dan Bagaimana solusi

untuk mengatasi problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam

antar pihak berbasis teknologi informasi (peer to peer lending). Metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum

doktrinal atau normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

pustaka. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual dengan

menganalisa masalah hukum yang ada dan dibandingkan dengan undang-

undang serta peraturan hukum yang mengaturnya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa problematika perlindungan hukum yang dihadapi

para pihak pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak berbasis

teknologi informasi (peer to peer lending) antara lain permasalahan

pencemaran nama baik oleh debt collector nakal dan perlindungan data

pribadi. Permasalahan tersebut terjadi karena terjadinya kredit macet

atau debitur tak mampu melunasi pinjaman tepat waktu. Permasalahan

lain yaitu Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjaman

berbasis teknologi membuat pihak yang berwenang tidak bisa menindak

lanjuti perusahaan-perusahaan fintech illegal ini. Solusi untuk mengatasi

problematika hukum pada perjanjian pinjam-meminjam antar pihak

berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) diperlukan jaminan

perlindungan hukum yang memadai, yang dapat dilihat dari dua

perbaikan mekanisme. Terkait dengan pembuatan perjanjian antar pihak

Peer to Peer Lending penyelenggara dan pengguna harus beriktikad baik

dalam membuat perjanjian.

Kata Kunci:

Data Pribadi

Perlindungan Hukum

Teknologi Informasi

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

ABSTRACT

Keywords:

Personal Data

Legal Protection

Information Technology

The purpose of this study is to find out and analyze the legal protection

problems faced by the parties in the information technology-based loan-to-

peer lending agreement. Knowing and analyzing solutions to overcome

legal problems in lending agreements between parties based on

information technology (peer to peer lending). The problem in this study is

what are the legal protection problems faced by the parties in the

information technology-based loan-lending agreement (peer to peer

lending) and how to solve the legal problems in the information technology-

based loan-lending agreement (peer to peer lending). The research method

used in this study is doctrinal or normative legal research which is carried

out by researching literature materials. This legal research uses a statue

approach and a conceptual approach by analyzing existing legal problems

and comparing them with the laws and legal regulations that govern them.

The results of the study show that the legal protection problems faced by

the parties in the information technology-based loan-lending agreement

(peer to peer lending) include the problem of defamation by rogue debt

collectors and personal data protection. These problems occur due to bad

loans or debtors are unable to repay loans on time. Another problem is OJK

Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning technology-based loan

services, making it impossible for the authorities to follow up on these

illegal fintech companies. The solution to overcome legal problems in

lending agreements between parties based on information technology (peer

to peer lending) requires adequate legal protection guarantees, which can

be seen from the two mechanism improvements. Regarding the creation of

agreements between Peer to Peer Lending parties, organizers and users

must be in good faith in making agreements.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat sekarang ini, Bank yang seharusnya

merupakan lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif pertama untuk memenuhi

kebutuhan dana masyarakat, sebenarnya belum dapat bekerja maksimal dalam

menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat luas. Dalam kenyataannya hanya

sebagian saja yang dapat memanfaatkan dan menikmati jasa perbankan ini. Bank tidak

memberikan kemudahan atas fasilitas yang seharusnya dinikmati setiap masyarakat.

Selain harus memiliki agunan atau barang jaminan, syarat pemberian pinjaman di bank

juga relatif sulit untuk dipenuhi bagi kalangan yang memiliki status ekonomi menengah

ke bawah.

Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan

perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi solusi perkembangan

perekonomian di dunia tersebut adalah layanan Teknologi Finansial atau Financial

Technology (Fintech). Fintech di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga

Keuangan Bukan Bank. Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi salah satu solusi

inovasi perkembangan perekonomian saat ini. Inovasi yang disebut-sebut akan menjadi

solusi perkembangan perekonomian di dunia tersebut adalah layanan fintech. Fintech di

Indonesia dapat dikategorikan sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank. Perkembangan

teknologi dunia yang setiap-hari semakin canggih, menjadikan teknologi di posisi utama

bagian dari kehidupan sehari-hari setiap masyarakat. Teknologi informasi membuat

masyarakat beralih menggunakan komputer, smartphone maupun tablet. Interaksi dalam

kegiatan dunia perbankanpun tak luput dari jangkauan teknologi. Semakin bergantungnya

konsumen terhadap teknologi menyebabkan pesatnya transaksi jasa keuangan online yang

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

semakin menjamur di berbagai sektor.

Berkembangnya teknologi informasi memberikan berbagai kemudahan bagi

masyarakat untuk bertransaksi di industri keuangan dan mendorong inklusi keuangan.

Lembaga jasa keuangan berbasis teknologi (fintech) kemudian muncul seiring dengan

perkembangan di dunia keuangan. Keberadaan fintech memiliki tujuan untuk membuat

masyarakat lebih mudah dan efisien dalam mengakses produk-produk keuangan, lalu

mempermudah transaksi keuangan dan juga meningkatkan literasi keuangan.

Konsep fintech mengadaptasi dari perkembangan teknologi dan dipadukan dengan

bidang finansial diharapkan dapat menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih

praktis, aman, serta modern. Produk yang dapat dikatagorikan ke dalam bidang fintech,

diantaranya adalah proses pembayaran payments), investasi, perencanaan keuangan, riset

keuangan, transfer, jual beli saham, dan pembiayaan (lending), dll.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa disebut

Peer to Peer Lending (P2P Lending) adalah salah satu produk dari Fintech yang

mempertemukan pemilik dana (lender) atau yang biasa disebut investor dengan peminjam

dana atau kreditur (borrower) atau bisa juga disebut peminjam dengan melalui sistem

elektronik atau teknologi informasi. Cara yang dilakukan inilah yang menghilangkan

fungsi intermediasi yang selama ini dilakukan oleh dari perbankan. P2P Lending membuat

platform online untuk menyediakan fasilitas disebut dengan istilah Penyelenggara

(platform) bagi pemilik dana untuk memberikan pinjaman secara langsung kepada

peminjam dengan return lebih tinggi, sedangkan peminjam dapat mengajukan kredit

secara langsung kepada pemilik dana melalui penyelenggara secara online dengan syarat

yang relatif lebih mudah dan proses lebih cepat. Keuntungan lainnya adalah mudah

dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Perihal fintech yang berkembang pesat di Indonesia, ada kekhawatiran mengenai

perlindungan hukum para penggunanya karena belum ada undang-undang yang jelas

dalam mengatur perihal fintech. Baik itu masalah perlindungan privasi maupun data

privasi pengguna yang mendaftarkan dirinya di platform online. Indonesia sebagai

anggota APEC, telah mengikuti Kerangka Privasi APEC 2004 (APEC Privacy

Framework) yang dengan jelas menyebutkan di dalamnya yaitu potensi perdagangan

elektronik tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan pelaku bisnis untuk

mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas isu-isu

termasuk privasi. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah

menjadi agenda mendesak. Berbagai negara telah membuat ketentuan tentang privasi dan

perlindungan data privasi, namun tidak dengan Indonesia.

Aspek hukum, Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan bagi

pengguna layanan fintech. Ketidakpastian hukum ini mendorong pemerintah membuat

regulasi yang mengatur tentang P2P Lending untuk meminimalisir risiko dan dapat

menjadi payung hukum bagi pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki pengaturan khusus mengenai privasi atas

data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hal ini dalam bentuk undang-undang

yang secara khusus membahas mengenai privasi atas data pribadi, baik yang dilakukan

melalui media biasa maupun elektronik.

2. Metode

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah

penelitian hukum doktrinal atau normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

pustaka. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penulisan doktrinal (doctrinal research)

adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka (library based) yang fokusnya pada membaca dan

mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder sehingga penulisan hukum akan

mampu menghasilkan argumentasi teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam

menyelesaikan masalah yang dihadapi

b. Sifat Penelitian

Bahwa dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang

bersifat preskriptif. Penulis akan memberikan usulan untuk merevisi peraturan-

peraturan terkait dengan risiko pembiayaan berbasis teknologi ini. Hal ini dilakukan

oleh penulis karena pada hakikatnya ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai

ilmu yang bersifat preskriptif yang mengkaji koherensi antara norma hukum dan

prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah

laku individu dengan norma hukum.

c. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum, tendapat beberapa pendekatan yang mana dengan

pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dan bebagai aspek mengenai

isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang

digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute

approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical

approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan

konseptual (conceptual approach).

d. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder

adalah data-data yang siap pakai yang dapat membantu menganalisa serta memahami

data primer. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain).

Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-

bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh

data sekunder yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

f) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik

g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer,

terdiri dari berbagai bahan kepustakaan, dokumen, arsip, peraturan perundang-

undangan, laporan, teori-teori, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti.

e. Metode Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan oleh penulis adalah mempergunakan metode

silogisme deduktif yaitu dengan cara berfikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap

fakta-fakta yang bersifat khusus. Pola berfikir deduktif yaitu berpangkal dari prinsip-

prinsip dasar kemudian penelitian tersebut menghadirkan objek yang akan diteliti.

Metode silogisme yang menggunakan pendekatan deduktif menurut ajaran Aristoteles

yaitu berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor, dari

kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Problematika Perlindungan Hukum Yang Dihadapi Para Pihak Pada Perjanjian

Pinjam-Meminjam Antar Pihak Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer

Lending)

Aktivitas layanan pinjaman berbasis teknologi akan menimbulkan hubungan hukum.

Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi

pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun penyelenggara layanan. Pasal 18

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan dua bentuk perjanjian, yaitu

perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan perjanjian antara

pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Terikatnya para pihak karena perjanjian

ini mengandung konsekuensi hukum apabila perjanjian tidak dijalankan sebagaimana

mestinya, atau dalam praktik, perjanjian yang terjadi hanya merugikan pihak-pihak

tertentu saja.

Pihak yang rentan mengalami kerugian atau dirugikan dari berlakunya pinjaman

secara online adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman Resiko ini bisa muncul

akibat regulasi yang belum sepenuhnya memberikan kepastian bagi pemberi pinjaman

dan penerima pinjaman, ataupun dalam praktiknya, pemberi pinjaman tidak

memperoleh hak-hak yang seharusnya karena penerima pinjaman melakukan

wanprestasi atau ketiadaan sistem yang baik dari penyelenggara dalam

menyelenggarakan layanan pinjaman, sedangkan penerima pinjaman mendapatkan

perlakuan yang tidak baik dari penyelenggara ketika tidak bisa atau terlambat membayar

pinjaman.

Dalam pasal 1339 KUHPerdata menyatakan “Persetujuan tidak hanya mengikat apa

yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut

sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.

Dalam pelaksanaan perjanjian dapat terjadi perbuatan melawan hukum yaitu perikatan

yang terjadi karena undang-undang. Perbuatan salah satu pelaksana perjanjian tersebut

dapat digugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.

1) Pencemaran Nama Baik oleh Debt Collector Nakal pada Layanan Pinjaman

Berbasis Teknologi yang Ilegal

Maraknya aplikasi dan situs pinjaman online atau Peer to Peer Lending ilegal

menunjukkan kebutuhan kredit masyarakat cukup besar, terutama masyarakat yang tidak

dapat menjangkau kredit perbankan. Ada banyak sekali Peer to Peer Lending yang ilegal,

artinya ratusan ini yang dibutuhkan, mereka ini yang diambil pinjamannya oleh pengguna,

kebutuhannya (Peer to Peer Lending) memang ada. Alasan banyaknya fintech ilegal di

Indonesia karena pelaku usaha mudah membuat aplikasi sistem Peer to Peer Lending.

Permintaan yang sangat besar dari masyarakat seperti kebutuhan masyarakat memperoleh

pinjaman dengan syarat yang mudah dibandingkan oleh perbankan konvensional yang

membutuhkan persyaratan rumit untuk mendapatkan pinjaman.

Campur tangan debt collector dalam penagihan hutang pada perusahaan

fintech peer to peer lending ilegal membuat para debt collector seringkali

melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan

dalam penagihan hutang kepada nasabah, sehingga menimbulkan kerugian bagi

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

nasabah yang ditagih hutangnya tersebut. Saat ini begitu banyak kasus yang terjadi

di masyarakat tentang perbuatan debt collector yang melawan hukum, seperti

mengintimidasi, melakukan penekanan, pengancaman, dan teror. Sehingga

membuat profesi debt collector ini menjadi pokok pembicaraan masyarakat,

sejumlah seluk beluk profesi ini terus dibahas, mulai dari kewenangan, kuasa, serta

perilaku menurut kode etiknya.

2) Perlindungan Data Pribadi

Selama ini, pertanggungjawaban dari perusahaan Peer to Peer Lending justru

dilakuakan dengan menyalahgunakan data-data pribadi pengguna layanan. Modus

penyalahgunaan dilakukan dengan mengakses data-data pribadi, seperti nomor

telepon, gambar dan lain-lain yang terdapat dalam akun pengguna layanan.

Perusahaan biasanya akan mengintimidasi data-data tersebut kepada debitur

(penerima pinjaman) yang gagal bayar untuk segera melakukan pembayaran.

Bentuk pelanggaran yang dilakukan fintech itu adalah pemanfaatan data pribadi

pengguna yang tidak sesuai peruntukan dan tupoksinya. Salah satunya adalah

nomor telepon konsumen. Data ini kemudian dilakuakn untuk penagihan, kemudian

ditelepon kerabat-kerabat terdekat (peminjam). Itu sudah mengambil data di luar

tujuan yang disepakati di awal.

Pola semacam ini di satu sisi mungkin akan mendorong debitur untuk

membayar angsuran, namun di sisi lain, perusahaan justru merugikan debitur

dikarenakan mengeksploitasi data pribadinya untuk kepentingan perusahaan

sebagai pelaksanaan atas tanggungjawabnya sendiri.

Data pribadi dibagi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi nonsensitif dan

data pribadi sensitif. Perbedaan data non-sensitif dan data sensitif terletak pada

tingkat kebahayaan yang akan dirasakan kepada individu jika terjadi pengolahan

data tanpa persetujuan. Data sensitif biasanya mendapatkan perlindungan hukum

yang lebih besar. Data tersebut di antaranya informasi yang menyangkut etnisitas,

pendapat politik, agama dan kepercayaan, keanggotaan dari organisasi

perdagangan, data yang berhubungan dengan kesehatan dan kehidupan seks

seseorang.

Mengenai pencantuman identitas untuk melakukan perjanjian, tentunya harus

dilakukan sesuai hukum, hal ini erat kaitannya dengan data pribadi yang diatur

dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016

tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan

dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Data perseorangan tertentu

adalah setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat

diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu

yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga

dapat dikatakan bahwa identitas dalam melakukan perjanjian pinjaman dalam

fintech tersebut termasuk dalam data pribadi, yang dimiliki oleh pemilik data

pribadi, yaitu individu yang padanya melekat data perseorangan tertentu. Pada pasal

26 huruf a menyatakan bahwa pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data

pribadinya. Dalam Pasal 2 ayat (2) Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem

Elektronik mencakup perlindungan terhadap perolehan, pengumpulan, pengolahan,

penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman,

penyebarluasa, dan pemusnahan Data Pribadi.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

Jika seseorang merasa dirugikan karena identitasnya digunakan dalam

penyalahgunaan data pribadi, maka ia dapat mengajukan gugatan atas kerugian

yang diperoleh, gugatan yang dimaksud adalah gugatan perbuatan melawan hukum

pada ayat (1), maka dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan

berdasarkan UU 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Hal

ini merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kewajiban

hukum si penyelenggara, hak subjektif orang lain yaitu penerima pinjaman atau

debitur, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan

kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

b. Solusi Untuk Mengatasi Problematika Hukum Pada Perjanjian Pinjam Meminjam

Antar Pihak Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan

layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan

rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan

komputasi terkini. Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang

dipadukan dengan bidang finansial sehingga seharusnya bisa menghadirkan proses

transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern sehingga dapat dipercaya

masyarakat untuk menjalankan usaha.

Pada mekanisme layanan fintech berbasis peer to peer lending peran penyelenggara

sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan platform peer to peer lending.

Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam

meminjam uang secara online antara Pemberi Pinjaman dengan penerima pinjaman,

Penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari pemberi pinjaman kepada

penerima pinjaman sebelum penyaluran tersebut terjadi.

Pengguna dan penyelenggara platform peer to peer lending harus beriktikat baik

dalam membuat perjanjian. Ruang lingkup iktikad baik yang diatur dalam KUHPer di

beberapa Negara seperti Indonesia masih diletakkan pada kontraknya saja. Hal itu

terlihat dari bunyi pasal 1338 ayat (3) KUHPer Indonesia yang menyatakan bahwa

perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Padahal sesungguhnya iktikad baik

juga diperlukan dalam proses negosiasi dan penyusunan kontrak. Dengan demikian,

iktikad baik tersebut sebenarnya sudah harus ada sejak saat proses negosiasi dan

penyusunan kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Perlunya pemahaman mengenai

beriktikat baik dalam melaksanakan perjanjian. Pada pasal 3 Undang-Undang No. 11

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi “Pemanfaatan

Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian

hukum, manfaat, kehatihatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau

netral teknologi.”

Iktikad baik dalam hukum kontrak Romawi mengacu kepada tiga bentuk perilaku

para pihak yang berkontrak. Pertama para pihak harus memegang teguh janji atau

perkataannya. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan

yang menyesatkan terhadap salah satu pihak. Ketiga, para pihak mematuhi

kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban

tersebut tidak secara tegas diperjanjian. Iktikad baik dalam berkontrak dapat mencegah

kerugian di salah satu pihak, dalam peer to peer lending pihak pemberi pinjaman yang

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

dirugikan karena peraturannya. Sehingga peraturan tersebut harus direvisi agar semua

pihak terselamatkan.

Standar atau tolak ukur iktikad baik pelaksanaan kontrak adalah standar objektif.

Dalam hukum kontrak pengertian bertindak sesuai dengan iktikad baik mengacu pada

ketaatan akan reasonable commercial standard of fair dealing, yang menurut legislator

belanda disebut bertindak sesuai dengan reasonableness and equity. Standar di sini

adalah standar yang objektif yang mengacu pada suatu norma yang objektif. Perilaku

para pihak harus diuji atas dasar norma-norma objektif yang tidak tertulis yang

berkembang di dalam masyarakat. Ketentuan iktikat baik menunjuk pada norma-norma

tidak tertulis yang sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri.

Norma tersebut dinyatakan objektif karena tingkah laku tersebut harus sesuai dengan

anggapan umum tentang iktikat baik tersebut

Penyamaan perilaku iktikad baik dengan ketaatan pada standar objektif membatasi

elastisitas konsep iktikad baik, mengesampingkan fakta eksternal yang menunjukkan

perilaku iktikad buruk, dan secara potensial menimbulkan hasil yang tidak adil. Standar

pengukuran perilaku dalam pembentukan kontrak, pelaksanaan kontrak, atau penegakan

hukum kontrak harus menjadi sesuatu yang elastis. Standar tersebut harus dibuat

fleksibel dengan gagasan iktikad baik, yang pada hakikatnya suatu konsep yang luas.

Asas keseimbangan perlu ada dalam perjanjian peer to peer lending. Asas

keseimbangan ditelusuri dari pendapat beberapa sarjana, secara umum memberi makna

asas keseimbangan sebagai keseimbangan posisi pihak yang berkontrak. Oleh karena

itu, dalam hal terjadi ketidakseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan terhadap

isi kontrak diperlukan intervensi dari otoritas tertentu (pemerintah). Beranjak dari

pemikiran tersebut di atas, maka pemahaman terhadap daya kerja asas keseimbangan

yang menekankan keseimbangan posisi para pihak yang berkontrak terasa dominan

dalam kaitannya dengan kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Posisi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang lemah karena peraturan, maka

didominasi penyelenggara peer to peer lending, diasumsikan terdapatketidakseimbangan

dalam hubungan para pihak.

Dalam konteks ini asas keseimbangan yang bermakna “equalequilibrium” akan

bekerja memberikan keseimbangan manakala posisi pemberi pinjaman dan penerima

pinjaman menjadi tidak seimbang. Tujuan dari asas keseimbangan adalah hasil akhir

yang menempatkan posisi para pihak seimbang (equal) dalam menentukan hak dan

kewajibannya. Oleh karenanya dalam rangka menyeimbangkan posisi para pihak,

intervensi dari otoritas negara sangat kuat.

1) Perbaikan Regulasi Untuk Memperbaiki Perlindungan Hukum

Fintech peer to peer (P2P) lending-layanan pinjam meminjam secara online

yang terdaftar di OJK, payung hukumnya mengacu pada Peraturan OJK (POJK)

Nomor 77/POJK.01/2016. Yakni tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis

teknologi informasi). Tugas Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan POJK yang ada

adalah untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi fintech P2P Lending yang

terdaftar. Sementara untuk fintech ilegal atau yang belum terdaftar di OJK,

diperlukan regulasi yang lebih tinggi kedudukannya dari POJK.

Menurut penulis tidak ada aturan yang cukup mumpuni untuk melindungi

masyarakat pengguna aplikasi pinjaman online. Sebab, masih banyak masyarakat

yang ternyata menjadi korban dari cara penagihan yang tidak wajar atau tingginya

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

bunga dari fintech Peer to Peer lending. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)

Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi hanya menerapkan sanksi untuk aplikasi pinjaman online yang

terdaftar atau memiliki izin OJK. Sementara hingga saat ini, baru 73 fintech Peer to

Peer lending yang telah resmi terdaftar OJK.

2) Asuransi Kredit

Penyelenggara Peer to Peer Lending harus dapat mengilangkan atau paling

tidak mengurangi risiko yang sering timbul pada pemberian pinjaman. Salah satu

caranya adalah mengalihkan risiko tersebut pada pihak lain baik dari segi yuridis

maupun segi bisnis yaitu adalah asuransi. Asuransi atau pertanggungan itu adalah

suatu usaha guna menanggulangi adanya risiko. Dari pengertian tadi berarti, bahwa

secara luas suiapapun pasti mengandung dan mempunyai risiko. Manusia dengan

akal budinya selalu berusaha untuk menghindari segala kemungkinan yang timbul

karena adanya risiko. Kemudian asuransi kredit yaitu proteksi yang diberikan oleh

asuransi kepada bank umum/lembaga pembiayaan keuangan atas risiko kegagalan

debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai (cash loan) seperti

kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan lain-lain yang diberikan oleh bank

umum/lembaga pembiayaan keuangan.

Pasal 247 KUHD menyebutkan beberapa jenis asuransi yaitu asuransi

kebakaran, asuransi hasil pertanian, asuransi jiwa, dan asuransi pengangkutan.

Akan tetapi dalam praktek jenis-jenis asuransi itu lebih banyak dibandingkan

dengan jenis-jenis yang disebutkan dalam Pasal 247 KUHD. Dalam Pasal 247

KUHD terdapat kata-kata “antara lain”. Pasal 247 itu secara yuridis adalah tidak

membatasi atau menghalangi timbulnya jenis-jenis pertanggungan lain menurut

kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat kita dasarkan pada kata-kata “antara lain”

yang terdapat didalam Pasal 247 itu. Dengan demikian sifat dari Pasal 247 itu

hanyalah menyebutkan beberapa contoh saja. Dengan demikian para pihak dapat

juga memperjanjikan adanya pertanggungan bentuk lain. Tumbuhnya jenis-jenis

baru dibidang asuransi memang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Hal ini

berdasarkan Pasal 247 KUHD tersebut di atas, dibuka kemungkinan untuk lahirnya

asuransiasuransi baru selain disebutkan. Dengan demikian, walapun asuransi kredit

tidak diatur dalam Undang-Undang, tetapi banyak pihak-pihak yang menggunakan

asrunsi kredit tersebut.

Tahun 1971, tepatnya tanggal 6 april 1971 pemerintah telah mendirikan PT.

Asuransi Kredit Indonesia (PT. Askrindo) yang bertugas membantu pengamanan

pinjaman yang diberikan oleh bank kepada para peminjam, khususnya kepada

kalangan pengusaha kecil. Pengamanan tersebut dilakukan dengan menjamin

pinjaman melalui penutupan asuransi, sehingga apabila pinjaman tidak dapat

dikembalikan kepada bank, PT. Askrindo akan menanggung sebagian dari jumlah

pinjaman.

PT Asuransi Kredit Indonesia melakukan perjanjian kerjasama dengan

Perusahaan Financial Technology yakni Jembatan Emas. Perjanjian kerjasama ini

telah dilakukan oleh Kepala Divisi Pemasaran Digital Askrindo, Ardian Brahmana

dan Direktur Utama Jembatan Emas, Robert Rompas beberapa waktu lalu di

Jakarta. “Kemudahan akan platform pinjam meminjam dana secara digital ini

memiliki risiko yang besar, sehingga perusahaan Asuransi masuk untuk

memberikan perlindungan dalam risiko yang mungkin akan dialami oleh

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

perusahaan fintech,” ujar Ardian. Pada kesempatan yang sama, Robert Rompas

menambahkan bahwa, kerjasama dengan Askrindo, diharapkan akan memberikan

rasa aman bagi para lender dalam menyalurkan pendanaan melalui fintech.

3) Dana Proteksi

Untuk mengatasi gagal bayar yang dilakukan oleh penerima pinjaman atau

debitur, seharusnya ada dana proteksi yang diberikan oleh penyelenggara peer to

peer lending. Dana proteksi tersebut diciptakan untuk meminimalisir kerugian

pemberi pinjaman atau kreditur atas modalnya selaku investor apabila ada pinjaman

yang gagal bayar. Jumlah kompensasi yang diterima pemberi pinjaman atau

kreditor bergantung pada grade pinjaman yang diinvestasikan. Dana proteksi

bersumber dari penyisihan keuntungan penyelenggara setiap bulannya. Dana

proteksi ini merupakan bentuk tanggung jawab dari penyelenggara kepada pemberi

pinjaman atau kreditor selaku konsumen agar tidak mendapatkan kerugian atas

tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur atau peminjam dalam kegiatan peer to

peer lending ini.

Dana proteksi tersebut dapat menjadi solusi atas pengurangan resiko gagal

bayar tersebut. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 lebih khususnya dalam Pasal 19

dan Pasal 20 yang mengatur mengenai perjanjian antara para pihak dalam peer to

peer lending tidak mengatur adanya jaminan kredit dalam perjanjian pinjam

meminjam. Sesungguhnya dalam peraturan ini telah muncul terkait pencantuman

jika adanya objek jaminan dalam dokumen elektronik yang disebutkan dalam Pasal

20 ayat (2), tetapi tetap tidak dinyatakannya kewajiban jaminan kredit tersebut.

Objek jaminan inilah salah satu hal yang seharusnya dikembangkan oleh OJK

terkait bagaimana penggunaan objek jaminan dan bentuk dari objek jaminan

tersebut dalam bentuk regulasi agar terciptanya kepastian hukum atas resiko gagal

bayar. Sehingga, dana proteksi tersebut perlu dikaji lebih jauh oleh OJK sebagai

otoritas yang berwenang. Selain itu perlu dikaji pula dalam pencegahan peristiwa

gagal bayar (wanprestasi) oleh penerima pinjaman atau debitur, seringkali dalam

penyelenggaraan peer to peer lending pihak debitur adalah pihak yang tidak dapat

memberikan jaminan apa pun atas tidak dapat dibayarkannya dana yang dialirkan

kepadanya. Oleh karena itu perlu adanya kajian lebih lanjut yang meminimalisir

resiko pemberi pinjaman atau kreditor apabila peminjam mengalami gagal bayar.

Bentuk perlindungan yang dibebankan kepada penyelenggara juga diatur

dalam Peraturan Ototitas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK07/2014 yang mengatur

mengenai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan, yang

aman dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa pengaduan yang dilakukan oleh konsumen

(termasuk pemberi pinjaman) harus diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga jasa

keuangan tersebut, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat

diselesaikan di luar pengadilan (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa)

maupun di pengadilan. Ketentuan ini mengandung maksud bahwa penyelenggara

peer to peer lending bertanggung jawab atasa risiko dan sengketa yang timbul

akibat pelayanan simpan pinjam dengan sistem peer to peer lending yang dimaksud.

4) Regulatory Sandbox

Pada prinsipnya, gagal bayar yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan

penyelenggara memperlihatkan ketidakberhasilan sistem yang telah dijalankan oleh

OJK dalam mengawasi peer to peer lending. Hal ini berbeda dengan jenis fintech

lainnya yang diawasi oleh Bank Indonesia yang mewajibkan menerapkan

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 65-80

E-ISSN: 3063-4350

Anang Prastyawan et.al (Perlindungan Hukum Atas Data….)

regulatory sanbox bagi setiap fintech. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan Pasal

1 angka 4 regulatory sandbox adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh

OJK untuk menilai kehandalan model bisnis, proses bisnis, dan tata kelola

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di dalam ekosistem keuangan yang berada

di bawah pengawasan OJK. Regulatory sanbox merupakan suatu sistem yang

dibentuk untuk menguhi kelayakan bisnis fintech dengan rentang waktu antara 6

sampai 12 bulan sebelum bisnisnya dioperasikan secara penuh. Selama masa uji

coba ini, perusahaan tersebut akan didampingi oleh pemerintah secara administrasi

hukum dan operasional sistem, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar oleh

perusahaan fintech.

Keberadaan regulatory sandbox di OJK ini memiliki fungsi yang berbeda

dengan regulatory sandbox di Bank Indonesia (BI). Regulatory sandbox di OJK

berfokus ke produk jasa keuangan, baik perbankan maupun non-bank. Sementara

regulatory sandbox di BI, menangani produk yang terkait dengan jasa sistem

pembayaran.

Mekanisme regulatory sandbox perlu diterapkan oleh OJK agar dapat berfungsi

sebagai laboratorium testing untuk menguji kelayakan suatu peer to peer lending.

Mekanisme ini diperlukan untuk melindungi pengguna, khususnya pemberi

pinjaman, dari suatu penyelenggara peer to peer lending yang dapat merugikan

yang diakibatkan oleh sistem pengawasan yang tidak berjalan dengan baik. Hal ini

telah didukung oleh sistem pendaftaran yang harus dilakukan oleh penyelenggara

terhadap OJK sesuai dengan Peraturan OJK tentang fintech. Sehingga, secara

praktikal, OJK telah membuka kesempatan untuk menerapkan regulatory sanbox

bagi seluruh penyelenggara yang mendaftarkan perusahaan peer to peer lending

yang akan beroperasi.

5) Penagih Utang Harus Disertifikasi