International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Tidak

Menyediakan Jaminan Garansi Dalam Transaksi Jual

Beli Handphone Dalam Perspektif Perlindungan

Konsumen

Angga Dwi Ambodo

a,1*

, Supriyono

b,2

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Indonesia

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten karanganyar, Indonesia

anggadwiambodo13@gmail.com;

supriyonorajendra@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2024

Direvisi: 5 September 2024

Disetujui: 20 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha

yang tidak menyediakan jaminan garansi dalam transaksi jual beli

handphone dalam perspektif perlindungan konsumen. Dalam era digital

dan teknologi yang berkembang pesat, handphone menjadi salah satu

kebutuhan pokok bagi masyarakat. Namun, masih terdapat pelaku usaha

yang tidak memberikan jaminan garansi atas produk yang mereka jual,

yang pada akhirnya merugikan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen

serta tanggung jawab pelaku usaha dalam kasus ini.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif

dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan

serta studi kasus terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha

kepada konsumen dalam transaksi jual beli handphone kurang sesuai

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Pihak pelaku usaha kurang memperhatikan

tanggung jawab produknya terkait dengan layanan purna jual, banyak

pelaku usaha mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi jaminan

garansi, sehingga disini konsumen merasa sangat dirugikan. Tanggung

jawab pelaku usaha apabila barangnya rusak selama masa garansi harus

memperbaiki atau mengganti produk yang rusak dengan barang baru dan

mengembalikannya kepada konsumen dalam keadaan baik dan tidak

dikenakan biaya serta pelaku usaha harus menjamin selama sisa garansi

produk tersebut. Dalam prinsip product liability atau tanggung jawab

produk berlaku sistem tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab

praduga lalai dengan pembuktian terbalik, konsumen yang merasa

dirugikan akibat produk atas barang yang cacat atau tidak aman dapat

memenuhi kompensasi tanpa harus mempersalahkan ada atau tidak

adanya unsur kesalahan di pihak pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku

usaha yang tidak menyediakan jaminan garansi dalam transaksi jual beli

handphone belum berjalan dengan baik, sering kali pelaku usaha tidak

bersedia untuk memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen yang

tidak memiliki jaminan garansi, padahal pelaku usaha sendiri yang

memperdagangkan barang tersebut tanpa jaminan garansi.

Kata Kunci:

Jaminan Garansi

Perlindungan Konsumen

Tanggung Jawab Pelaku Usaha

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

ABSTRACT

Keywords:

Warranty Guarantee

Consumer Protection

Responsibilities of Business

Actors

This study discusses the accountability of business actors who do not

provide warranty guarantees in mobile phone buying and selling

transactions from the perspective of consumer protection. In the rapidly

developing digital and technological era, mobile phones are one of the basic

needs for society. However, there are still business actors who do not

provide warranty guarantees for the products they sell, which ultimately

harms consumers. This study aims to analyze the legal protection provided

to consumers and the responsibilities of business actors in this case. The

research method used is a normative juridical approach by examining

various relevant laws and regulations and related case studies. The results

of the study show that consumer protection of the responsibility of business

actors' products to consumers in mobile phone buying and selling

transactions is not in accordance with the provisions of Law Number 8 of

1999 concerning Consumer Protection. Business actors do not pay attention

to the responsibility of their products related to after-sales service, many

business actors ignore their obligations to fulfill warranty guarantees, so

that here consumers feel very disadvantaged. The responsibility of business

actors if the goods are damaged during the warranty period must repair or

replace the damaged product with new goods and return it to the consumer

in good condition and free of charge and the business actor must guarantee

for the rest of the product's warranty. In the principle of product liability or

product liability, the system of absolute responsibility and presumption of

negligence liability with reverse proof applies, consumers who feel harmed

by the product for defective or unsafe goods can fulfill compensation

without having to blame the existence or absence of elements of fault on the

part of business actors. The responsibility of business actors who do not

provide a guarantee in buying and selling mobile phones has not gone well,

often business actors are not willing to give their responsibilities to

consumers who do not have a guarantee guarantee, even though the

business actors themselves trade the goods without a guarantee guarantee.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pada umumnya harga sebuah Handphone yang ada di pasaran selalu mengacu kepada

status garansi dari sebuah Handphone yang menentukan ganti kerugian bila terjadi

sesuatu. Garansi yang ada di pasaran yaitu garansi resmi yang meliputi garansi

manufaktur serta garansi distributor dan garansi toko untuk barang second (bekas).

Diantara semua garansi tersebut mempunyai segmen masing-masing dalam jual beli

Handphone. Untuk seseorang yang mempunyai dana yang cukup atau seseorang yang

tidak ingin mengambil resiko yang tinggi serta kemudahan untuk klaim kerugian maka

akan memilih garansi resmi, lain halnya dengan seseorang yang mempunyai dana yang

pas-pasan dan ingin memiliki sebuah Handphone yang bagus dan up to date maka mereka

akan lebih memilih garansi distributor atau pun membeli barang second. Mengenai harga

yang ditawarkan garansi distributor tersebut biasanya lebih murah dibandingkan dengan

garansi resmi manufaktur, sedangkan untuk garansi toko tentu lebih murah lagi. Melihat

kondisi perbedaan harga antara garansi resmi manufaktur dengan garansi distributor yang

bisa sangat jauh dengan penampilan fisik sama menjadi salah satu alasan konsumen lebih

memilih membeli Handphone dengan garansi distributor.

Permasalahan muncul ketika dalam praktek jual beli Handphone bergaransi

distributor, penjual tidak memberikan penjelasan yang cukup kepada calon konsumen

mengenai status barang, cara klaim garansi, dan lain-lainnya bahwa Handphone yang

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

hendak di beli adalah Handphone dengan garansi distributor.

Dalam Handphone dengan garansi distributor terkadang ditemukan pergantian

aksesoris penunjang sehingga barang yang dijual tersebut bisa bersaing dengan harga

yang murah dikarenakan dalam sebuah Handphone yang terdiri dari box yang didalamnya

terdapat unit (Handphone) dan perangkat-perangkat lainnya berupa charge, kabel data,

headset, buku petunjuk terkadang ditemukan barang yang tidak asli. Perangkat penunjang

Handphone tersebut diganti yang tidak asli supaya harga jual yang lebih murah

dibandingkan dengan Handphone bergaransi resmi atau garansi distributor lainnya.

Selain itu terkadang konsumen saat mengajukan klaim garansi masih dipersulit oleh

pelaku usaha dalam memberikan layanan purna jual. Pelayanan purna jual pun terkesan

tidak profesional, sehingga konsumen sangat di rugikan akibat pelayanan yang kurang

memuaskan, dari segi lama waktu perbaikan yang telah di janjikan ataupun pihak toko

yang tidak mau mengganti unit baru (Handphone), serta pelaku usaha sering memutuskan

bahwa kesalahan dari pemakaian konsumen yang nantinya mengakibatkan klaim garansi

konsumen hangus dan harus membayar biaya service.

Mengingat pentingnya kartu jaminan/garansi purna jual itu dan untuk melengkapi

UUPK, maka dikeluarkanlah Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik

Indonesia Nomor 547/MPP/Kep/7/2002 tentang Pedoman Pendaftaran Petunjuk

Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk

Teknologi Informasi dan Elektronika. Keputusan ini kemudian diganti dengan Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam

Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika. Garansi adalah keterangan

dari suatu produk bahwa pihak produsen menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan

dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Garansi yang diberikan itu biasanya

dalam bentuk surat. Surat itu disebut dengan kartu garansi atau kartu jaminan. Kartu

garansi ini sangat penting ketika suatu toko tempat konsumen membeli produk mengalami

bangkrut atau pailit. Maka konsumen dapat langsung ke Layanan Purna Jual (Service

Center) yang ada dikartu tersebut.

Garansi pada kenyataannya, tidak saja memberikan manfaat kepada konsumen tetapi

juga kepada produsen. Bagi konsumen, garansi melindungi dari membeli produk yang

cacat, dan bagi produsen, garansi membatasi klaim yang tidak rasional dari konsumen.

Disamping itu, produsen juga dapat memanfaatkan garansi sebagai alat promosi yang

efektif untuk produknya, arena produk dengan masa garansi yang lebih lama memberikan

sinyal kepada konsumen bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang lebih baik.

Memperhatikan penjelasan di atas, garansi memiliki 2 peranan penting yaitu sebagai

instrumen untuk melidungi konsumen dari membeli produk cacat dan juga melindungi

produsen dari klaim konsumen yang tidak masuk akal, serta sebagai alat promosi yang

efektif untuk meningkatkan penjualan produk.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan suku cadang atau fasilitas

purna jual yang dimaksud tidak tergantung ada atau tidaknya ditentukan dalam perjanjian,

hal ini merupakan tanggung jawab produk yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen.

Artinya meskipun para pihak tidak menentukan hal ini dalam perjanjian mereka,

konsumen tetap memiliki hak menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang

bersangkutan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, apabila kewajiban menyediakan

suku cadang atau fasilitas purna jual tersebut diabaikan pelaku usaha.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

memperkenalkan kembali suatu prinsip yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (“KUH Perdata”), yaitu: tanggung jawab produk (product liability).

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

Agnes M. Toar mengartikan tanggung jawab produk sebagai tangung jawab para produsen

untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan

kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Sehingga tanggung jawab

produk biasanya menganut tanggung jawab mutlak (strict liability).

Dengan konsep strict liability ini, setiap konsumen yang merasa dirugikan haknya

bisa menuntut ganti rugi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidaknya unsur

kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Dalam layanan purna jual yang kita ketahui

lingkupnya adalah jaminan mutu, daya tahan dan kehandalan operasional, tanggung jawab

produk dapat kita terapkan. Salah satu bentuk layanan purna jual yang diberikan oleh

pelaku usaha adalah pemberian garansi resmi yang disertakan dalam setiap pembelian

produk oleh konsumen. Pemberian garansi resmi merupakan wujud pertanggungjawaban

pelaku usaha kepada konsumen atas terjadinya kerusakan prematur suatu produk atau

ketidakmampuan produk untuk melaksanakan fungsi yang diharapkan. Dalam pemberian

tanggung jawab produk tidak ada pembatasan dalam menuntut tanggung jawab pelaku

usaha untuk memenuhi kewajibannya, karena tanggung jawab produk secara otomatis

melekat pada kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya tanpa diperjanjikan terlebih

dahulu. Jika performansi produk selama waktu pemakaian tertentu ternyata tidak sesuai

dengan yang dijanjikan, maka konsumen dapat menuntut pelaku usaha dengan tanggung

jawab produk karena telah memenuhi syarat yaitu adanya produk cacat yang merugikan

dan kriteria cacatnya adalah informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha mengenai

produk tersebut. Dengan tanggung jawab produk ini, konsumen tidak perlu membuktikan

kesalahan karena beban pembuktian ada pada pelaku usaha.

Pasal 1491 jo. 1504 KUHPerdata menyebutkan bahwa pelaku usaha harus

bertanggung jawab atas barang yang mempunyai cacat tersembunyi. Tanggung jawab

produk tersebut hanya dibatasi pada tanggung jawab penjual atas cacat tersembunyi dalam

barang yang diperdagangkan. Pembuat KUHPerdata sudah mengantisipasi kemungkinan

penjual melakukan tindakan kebohongan mengenai produk yang diperdagangkannya,

yang konsumen tidak mengetahui sewaktu membeli.

Dengan latar belakang tersebut di atas, adanya kesenjangan antara harapan dan

kenyataan sebagaimana mengingat betapa pentingnya jaminan tanggung jawab produk

dan pemberian kartu jaminan/garansi purna jual dalam upaya untuk melindungi

kepentingan konsumen. Maka penulis merasa tertarik judul skripsi yang dipilih adalah

“Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Tidak Menyediakan Jaminan Garansi Dalam

Transaksi Jual Beli Handphone Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”.

2. Metode

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha

mengindentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk

mengetahui gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan secara

lengkap dan objektif guna memberikan gambaran dari proses penyelesaian perkara hinggga

penerapan sanksi terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana perzinahan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang keberadaannya

memberikan data guna memperoleh gambaran kemudian menganalisis untuk menjawab

permasalahan yang ada. Penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini,

penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara

penggambaran yang seteliti-telitinya untuk mendekati objek penelitian maupun

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu mengenai perlindungan

konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen dalam

transaksi jual beli Handphone di Sleman.

c. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Sleman.

d. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini bersifat kualitatif,

yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data yang

dinyatakan responden secara lisan atau tertulis, dan juga perilakunya yang nyata,

diteliti, dipelajari sebagai suatu yang utuh.

e. Sumber Data Penelitian

1) Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan wawancara

terhadap pelaku usaha dan konsumen yang dirugikan dalam jual beli Handphone.

2) Data Sekunder

a) Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri

Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9/M-Deg/PER/5/2009 Tentang

Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/ Garansi Purna Jual

Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika.

b) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku hukum.

f. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menperoleh data yang diperlukan teknik pengumpulan data yang digunakan

adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Yaitu melakakukan pendekatan dengan pelaku usaha dan konsumen yang

dirugikan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan

penelitian.

2) Studi Pustala

Yaitu mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur-literatur yang

berhubungan dengan permasalahan penelitian.

3) Studi Dokumen

Yaitu mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan

perundang-undangan, perjanjian, dan lain-lain yang berhubungan dengan

permasalahan penelitian.

g. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

hukum empiris yaitu dengan wawancara dialog serta observasi terhadap pelaku usaha

dan konsumen yang merasa di rugikan. Pada prinsipnya untuk penelitian empiris,

metode pendekatan yang digunakan antara lain politik, ekonomi, historis, kebijakan,

kriminologi, viktimologi, sosiologis, dan lain-lain.

h. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode

kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data dengan melakukan pemisahan dan

pemilihan data yang telah diperoleh berdasarkan kualitasnya, dan kemudian diteliti

untuk memperoleh kesimpulan dan pemecahan masalah tersebut selanjutnya

penyampaiannya dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan cara

menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian diolah, disusun

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek

penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Perlindungan Konsumen Terhadap tanggungjawab Produk Pelaku Usaha Kepada

Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Handphone

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia oleh karenanya

menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Dalam

transaksi jual beli Handphone di Sleman antara pelaku usaha dan konsumen terdapat

ketentuan yang mewajibkan konsumen untuk menaati ketentuan yang telah di buat

sebelumnya. Ketentuan itu tertera di dalam nota pembelian maupun kertas khusus yang

berisi perihal mengenai ketentuan yang berlaku terhadap barang yang dibeli. Ketentuan

tersebut yaitu jangka waktu garansi yang berlaku pada Handphone adalah 1 (satu)

tahun untuk unit nya (Handphone) dan untuk aksesoris tidak diberikan garansi. Garansi

hanya berlaku jika segel baut dan segel mesin Handphone dalam keadaan utuh.

Apabila terjadi kerusakan segel baut/segel mesin, human error, lecet di body

Handphone, dan segala kerusakan yang diakibatkan pengguna maka garansi akan

hangus dan akan masuk ke garansi toko. Biasanya pelaku usaha memberikan klaim

garansi jika masih dalam jangka waktu satu bulan Handphone mengalami kerusakan

yang disebabkan karena produk yang dijual cacat seperti layar Handphone muncul

masalah, konektor charger tidak berfungsi, kamera tidak berfungsi atau hal lainnya

yang dirasa itu bukan human error (kesalahan pengguna) maka pihak pelaku usaha

akan mengganti Handphone yang dibeli dengan unit Handphone baru yang masih di

segel.

Untuk melindungi konsumen terhadap barang yang diproduksi maupun

diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak merugikan pihak konsumen secara

normatif telah diatur mengenai larangan-larangan bagi pelaku usaha dalam

memproduksi dan memperdagangkan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat

dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi hukum akan diberlakukan

apabila pelaku usaha melanggar larangan-larangan tersebut. Pasal 8 ayat (2) UUPK

menyatakan bahwa “pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat

atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas

barang yang dimaksud.”

Tanggung jawab produk atau biasa disebut product liability adalah salah satu

lembaga hukum yang mencakup seluruh wilayah secara internasional yang perlu

diperhatikan dalam revisi maupun pembentukan hukum ekonomi nasional. Melalui

adanya lembaga hukum ini, segala kegiatan perekonomian yang menghasilkan

keuntungan tidak boleh mengandung unsur kecurangan semata-mata untuk

menguntungkan dia sendiri karena ada hukum ekonomi nasional yang secara tegas

mengatur.

Secara historis, product liability lahir karena ketidakseimbangan tanggung jawab

antara produsen dan konsumen. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen terdapat pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab

produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 19

Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan menyatakan bahwa “pelaku usaha

bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau

kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan”.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

Dalam prinsip product liability berlaku sistem tanggung jawab mutlak. Hal ini

berarti prinsip tanggung jawab dimana kesalahan tidak dianggap sebagai aktor yang

menentukan. Dalam tanggung jawab mutlak tidak harus ada hubungan antara subyek

yang bertanggung jawab dan kesalahannya. Jika konsumen yang merasa dirugikan atas

produk yang dihasilkan suatu produsen atau pelaku usaha, maka itu menjadi dasar

untuk bisa menggugat produsen yang bersangkutan tanpa harus membuktikan

kesalahan pelaku usaha atau produsennya. Pelaku usaha dan/atau produsen bisa

terlepas dari tanggung jawab itu jika dia bisa membuktikan bahwa kesalahan itu

merupakan kesalahan konsumen atau setidaknya bukan kesalahannya, sebaliknya ia

akan dikenai tanggung jawab jika tidak bisa mampu membuktikan tuntutan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha yang gagal memenuhi jaminan garansi dan telah

melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dengan

mengganti komponen Handphone yang rusak tanpa dikenakan biaya apapun,

mengganti Handphone yang rusak dalam masa garansi tanpa dikenakan biaya apapun,

dan mengembalikan uang konsumen atas barang yang dijual.

Perjanjian jual beli yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan konsumen biasanya

bersifat lisan. Meskipun perjanjian yang dibuat tidak dilakukan secara tertulis, tetapi

kekuatannya sama halnya dengan perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dalam

perjanjian jual beli terkadang konsumen memiliki resiko yang lebih besar dari pada

pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Hal itu disebabkan

posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk

dilanggar. Sering kali pelaku usaha menjanjikan waktu perbaikan yang tidak tentu,

nantinya akan mengecewakan konsumen, karena pada waktu jatuh tempo pelaku usaha

masih belum bisa memperbaiki Handphone konsumen, hal ini dialami Responden

Taufik (22 Tahun) seorang mahasiswa yang memiliki Handphone Iphone 4 bergaransi

distributor Bless Platinum. Setelah 1 bulan membeli Handphone tersebut tiba-tiba

dibagian pinggir kanan atasnya agak terbuka, padahal Taufik tidak pernah menjatuhkan

atau membenturkan Handphone tersebut, 1 bulan kemudian tiba-tiba Imei dan

Signalnya hilang. Setelah di bawa ke toko, Taufik harus menunggu selama 1 bulan,

ternyata sampai 3 bulan pihak pelaku usaha tidak memberi kejelasan, kemudian Taufik

meminta cancel service.

Dalam kartu jaminan/garansi seharusnya memuat mengenai lamanya waktu

perbaikan. Dijelaskan bahwa untuk kerusakan jenis tertentu maka jangka waktu

perbaikannya adalah selama dalam waktu tertentu pula. Misalnya untuk kerusakan

layar pada Handphone maka jangka waktu perbaikannya adalah 7 hari. Hal ini

dimaksudkan agar pelaku usaha tidak berlaku sewenang-wenang kepada konsumen

dengan meminta konsumen untuk menunggu selama sebulan, dua bulan atau bahkan

setahun untuk perbaikan yang sebenarnya bisa diselesaikan hanya dalam waktu

seminggu.

Berdasarkan tanggung jawab produk seharusnya pelaku usaha jelas menjamin

produk yang diperdagangkannya, namun pada kenyataannya pelaku usaha masih

merugikan konsumen. Pelaku usaha tidak memberikan pelayanan yang sungguh-

sungguh untuk melayani konsumen karena waktu yang dikatakan 1 (satu) bulan

ternyata Handphone nya masih belum selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ini jelas

pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen untuk mendapatkan layanan purna jual

yang telah diperjanjikan.

Untuk menerapkan tanggung jawab produk dari pelaku usaha yang menyerahkan

barang kepada konsumen berdasarkan perjanjian, hak gugat konsumen terhadap pelaku

usaha terjadi karena tidak memenuhi kewajiban. Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan,

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

“tiap-tiap perbuatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau

untuk tidak berbuat sesuatu”. Tuntutan konsumen kepada pelaku usaha dengan

menggunakan dasar wanprestasi dalam konteks ini adalah menuntut pelaku usaha,

pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi. Dalam hal

demikian, konsumen yang merasa kecewa, tidak puas, bahkan kadang-kadang merasa

tertipu atas apa yang ia beli maka dapat mengadukan kerugian tersebut kepada pelaku

usaha.

b. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Tidak Menyediakan Jaminan Garansi Dalam

Transaksi Jual Beli Handphone

Bedasarkan hasil penelitian penulis, ada beberapa pelaku usaha pernah menjual

Handphone black market kepada konsumen, Handphone tersebut diberikan tanpa

jaminan garansi dan dengan harga yang lebih murah di banding dengan Handphone

rekondisi yang memiliki garansi. Apabila konsumen datang untuk melakukan

perbaikan maka pelaku usaha akan menolak untuk memberikan tanggung jawabnya

untuk melakukan perbaikan dan akan dikenai biaya service, dengan alasan Handphone

tersebut tidak memiliki jaminan garansi.

Penulis mewawancarai salah satu konsumen bernama Rafi (24 tahun) yang merasa

dirugikan akibat membeli Handphone tanpa jaminan garansi, disini Rafi tidak

diberitahu bahwa Handphone tersebut merupakan Handphone Blackmarket. Saat itu

Rafi hanya diiming-imingi oleh pelaku usaha untuk membeli dengan harga yang sangat

murah, kemudian Handphone tersebut rusak setelah 7 hari Rafi membeli, kemudian

Rafi membawanya ke toko, tetapi pihak toko tidak bersedia memberikan tanggung

jawabnya karena Handphone tersebut tidak memiliki jaminan garansi dan jika memang

harus service Rafi akan dikenai biaya service.

Apabila melihat praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha di atas adalah hal yang

ilegal karena pelaku usaha Handphone Black Market yang tidak memiliki jaminan

garansi tidak diperbolehkan oleh hukum. Handphone Black Market merupakan

Handphone dari suatu negara diselundupkan masuk ke negara lain sehingga pajak tidak

di bayar atau kegiatan ilegal. Selain itu bisa juga dari hasil curian atau barang resmi

dijual secara gelap untuk menghindari pembayaran pajak atau syarat lesensi suatu

negara.

Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor: 527 k/Pdt/2006 telah menggunakan

istilah black market untuk menyebut suatu perdagangan yang tidak resmi. Handphone

termasuk produk telematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor: 19/M-DAG/PER/5/2009. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendag

19/M-DAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa “setiap produk telematika dan

elektronik yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diperdagangkan di pasar dalam

negeri wajib dilengkapi dengan petunjuk pengguna dan kartu jaminan (garansi purna

jual) dalam Bahasa Indonesia”. Terhadap pelaku usaha Handphone yang melanggar

ketentuan Pasal 2 ayat (1) Pemendag 19/M-DAG/PER/5/2009 berlaku ketentuan Pasal

22 Permen 19/MDAG/PER/5/2009 yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dikenakan sanksi

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen”. Berdasarkan peraturan dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UUPK

seorang pelaku usaha Handphone yang tidak memberikan kartu garansi dan layanan

purna jual dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam kaitannya dengan perbuatan pelaku usaha yang memasarkan produk yang

tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual, perlu diselidiki lebih lanjut

mengenai terpenuhinya unsur perbuatan melanggar hukum dalam perbuatan pelaku

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

usaha tersebut. Dengan adanya Permendag No.19/MDAG/PER/05/2009 yang

mewajibkan agar pelaku usaha menyertakan kartu jaminan/garansi purna jual terhadap

produk telematika dan elektronika yang mereka pasarkan, dapat disimpulkan bahwa

jika ada pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban ini maka pelaku usaha tersebut

telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Selain itu harus diselidiki lebih lanjut

mengenai adanya kerugian yang diderita oleh konsumen akibat mengkonsumsi produk

yang tidak disertai dengan kartu jaminan/garansi purna jual dan perlu dianalisis

mengenai adanya hubungan antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang

diderita.

Dengan tidak adanya kartu jaminan/garansi yang disediakan pelaku usaha terhadap

produknya maka konsumen harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki

produk tersebut. Sehingga harus dibuktikan mengenai adanya kesalahan yang

dilakukan oleh pelaku usaha, yang menjadikan permasalahan alam unsur ini yaitu

membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam

proses produksi, pendistribusian, dan pemasaran atau penjual produk tersebut

dipasaran.

Sering kali pelaku usaha Handphone di Sleman mempromosikan produk yang

mereka tawarkan dengan menyatakan bahwa produk tersebut merupakan produk yang

memiliki kualitas yang baik, namun kadang kala hal tersebut tidak sesuai dengan

realitanya. Pelaku usaha seolah-olah bersikap tidak mau tahu dan cenderung bersikap

acuh terhadap permasalahan ini. Padahal mereka mengetahui bahwa mereka

mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dan kewajiban untuk menjamin mutu barang

dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar

mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pelanggaran pelaku usaha tersebut dilakukan dengan berbagai macam alasan.

Salah satu alasannya yaitu adanya anggapan pelaku usaha bahwa produk yang mereka

tawarkan adalah produk yang tidak cepat rusak dan merupakan barang black market

sehingga tidak wajib bagi produknya untuk dilengkapi dengan kartu jaminan/garansi.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara singkat yang penulis lakukan terhadap salah satu

karyawan toko Handphone di kota Sleman. Alasan yang dikemukakan oleh responden

tersebut adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan. Meskipun produk yang mereka

tawarkan itu memiliki kualitas yang bagus tetapi mereka tidak dapat menjamin bahwa

semua produk tersebut memiliki kualitas yang sama.

4. Kesimpulan

Perlindungan konsumen terhadap tanggung jawab produk pelaku usaha kepada konsumen

dalam transaksi jual beli handphone kurang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pihak pelaku usaha kurang memperhatikan

tanggung jawab produknya terkait dengan layanan purna jual, banyak pelaku usaha

mengabaikan kewajibannya untuk memenuhi jaminan garansi, sehingga disini konsumen

merasa sangat dirugikan. Tanggung jawab pelaku usaha apabila barangnya rusak selama masa

garansi harus memperbaiki atau mengganti produk yang rusak dengan barang baru dan

mengembalikannya kepada konsumen dalam keadaan baik dan tidak dikenakan biaya serta

pelaku usaha harus menjamin selama sisa garansi produk tersebut. Dalam prinsip product

liability atau tanggung jawab produk berlaku sistem tanggung jawab mutlak dan tanggung

jawab praduga lalai dengan pembuktian terbalik, konsumen yang merasa dirugikan akibat

produk atas barang yang cacat atau tidak aman dapat memenuhi kompensasi tanpa harus

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

mempersalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan di pihak pelaku usaha. Pelaku usaha

bisa terlepas dari tanggung jawab itu jika dia bisa membuktikan bahwa kesalahan itu

merupakan kesalahan konsumen atau setidaknya bukan kesalahannya, sebaliknya ia akan

dikenai tanggung jawab jika tidak bisa mampu membuktikan tuntutan konsumen.

Tanggung jawab pelaku usaha yang tidak menyediakan jaminan garansi dalam transaksi

jual beli handphone belum berjalan dengan baik, sering kali pelaku usaha tidak bersedia untuk

memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen yang tidak memiliki jaminan garansi,

padahal pelaku usaha sendiri yang memperdagangkan barang tersebut tanpa jaminan garansi.

Pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan garansi telah melakukan perbuatan melawan

hukum yang telah di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen dengan melanggar Pasal 25 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen serta melanggar Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 19/M-

Dag/Per/5/2009 yang mewajibkan produk telematika dan elektronika dilengkapi dengan kartu

jaminan/garansi purna jual. Oleh karena itu ketika konsumen menuntut ganti rugi terhadap

barang yang dibelinya, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi kepada konsumen dengan

cara pengembalian uang atau penggantian produk yang sejenis atau setara nilainya dengan

disertai kartu jaminan/garansi purna jual.

5. Ucapan Terima Kasih

Dengan mengucap Syukur Kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau

berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, serta skripsi ini

kupersembahkan kepada:

a. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, nasehat serta kasih sayang

yang tidak pernah henti sampai saat ini.

b. Saudara saya yang memberikan dukungan dan semangat serta doa untuk kesuksesan saya.

c. Rekan-Rekan Seperjuangan

6. Daftar Pustaka

Abdul Halim. Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran,

Ctk. Pertama. Nusa Media, Bandung, 2008.

Abdulkadir Muhammad. Hukum Acara Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

2000.

Ade Maman Suherman. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Ghalia Indonesia, Bogor,

2005.

Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

2011.

__________, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Raja

Grafindo Pustaka, Jakarta, 2011.

Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456

BW, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Kedua, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Al-Zuhaily Wahbah, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus, 2005.

Andrian Sutedi. Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia

Indonesia, Bogor, 2008.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 81-91

E-ISSN: 3063-4350

Angga Dwi Ambodo et.al (Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang….)

Z Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar, Ctk. Pertama, Daya Wisya,

1999.

__________. Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada

Perlindungan Konsumen Indonesia, Ctk. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Edmon Makarim, dkk. Pengantar Hukum Telematika-Suatu Kompilasi Kajian, Badan Penerbit

FHUI, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Ghufron Ihsan. MA, Fiqh Muamalat, Prenada Media Grup, Jakarta, 2008.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2010.

Johanes Gunawan. Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan,

Bandung, 1999.

Siahaan. Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk, Panta

Rei, Jakarta, 2005.

Sidharta. Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Gransindo, Jakarta, 2000.

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1996.

Sudaryatmo. Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ctk. Pertama, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2005.

Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

Inosentius Samsul. Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung

Jawab Mutlak, Ctk Pertama, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, Jakarta, 2001.

Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Tinjau Dari Hukum Acara

Serta Kendala Implementasinya, Kencana, Jakarta, 2011.

Yusuf Shofie. Perlindungan Konsumen & Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2009.