International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission

(OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan

Terbatas (PT) Oleh Notaris

Yonanda Gumilang Hutama

a,1*

, Supriyono

b,2

Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Indonesia

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Kabupaten karanganyar, Indonesia

gumilangyonanda1@gmail.com;

supriyonorajendra@gmail.com

gumilangyonanda1@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Agustus 2024

Direvisi: 5 September 2024

Disetujui: 20 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

Izin usaha komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS

untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati

dan Walikota setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha dan untuk

melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi

persyaratan atau komitmen. Lembaga OSS bertanggung jawab untuk

mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, hingga izin

usaha. Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses

penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui: 1) cara pembuatan Akta Perseroan Terbatas.

2) efektivitas pendaftaran izin usaha melalui system Online Single

Submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

(PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

(PPTSP). 3) kendala-kendala dan solusi yang dihadapi dalam

menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). 4) contoh Akta Pendirian

Perseroan Terbatas. Metode pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu Penelitian Hukum yang

dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan

masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-

finding) dan kemudian diidentifikasi (problem-identification) dan pada

akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).

Adapun hasil penelitian adalah: 1) pendirian Perseroan Terbatas tidak

bisa terlepas dari peran Notaris, seperti yang termaktub dalam Pasal 7

ayat (1) diatas bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta

Notaris. Dari awal pada saat para pendiri Perseroan Terbatas menghadap

kehadapan Notaris, mulai saat itulah Notaris bertanggung jawab untuk

menjalankan apa yang di mohonkan penghadap dan diperintahkan

undang-undang. 2) Efektivitas pendaftaran izin usaha melalui system

Online Single Submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum

Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kabupaten Wonosobo masih

belum efektif sebab pelaksanaan OSS dari awal mulai diterbitkan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dalam tahun pertama untuk

pengurusan badan hukum masih menimbulkan permasalahan. 3) Kendala

yang dihadapi antara lain sistem masih cenderung lemah. Sistem OSS

tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Banyak

dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih

membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam

sistem OSS. 4) pendirian Perseroan Terbatas melalui mekanisme sistem

administrasi badan hukum dimulai dengan dilakukannya permohonan

pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta

Notaris pendirian Perseroan Terbatas.

Kata Kunci:

Badan Hukum

OSS

Perseroan Terbatas

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

ABSTRACT

Keywords:

Legal Entity

OSS

Limited Liability Company

Commercial or operational business licenses are issued by the OSS

Institution for and on behalf of Ministers, Institutional Leaders, Governors,

or Regents and Mayors after the business actor obtains a business license

and to carry out commercial or operational activities by fulfilling the

requirements or commitments. The OSS institution is responsible for issuing

Business Identification Numbers (NIB), location permits, and business

licenses. Basically, this regulation aims to cut the process of issuing business

licenses which has been convoluted. The purpose of this study is to find out:

1) how to make a Limited Liability Company Deed. 2) the effectiveness of

business license registration through the Online Single Submission (OSS)

system for the registration of a Limited Liability Company (PT) Legal Entity

by a Notary as a means of One-Stop Integrated Licensing Services (PPTSP).

3) obstacles and solutions faced in using the Online Single Submission (OSS)

system for the registration of a Limited Liability Company (PT) Legal Entity.

4) example of a Deed of Incorporation of a Limited Liability Company. The

approach method used in this study is sociological juridical, namely legal

research that is carried out on the real state of society or the community

environment with the intention and purpose of finding facts (fact-finding)

and then identifying (problem-identification) and ultimately leading to

problem solving (problem-solution). The results of the study are: 1) the

establishment of a Limited Liability Company cannot be separated from the

role of a Notary, as stipulated in Article 7 paragraph (1) above that the

establishment of a Limited Liability Company must be with a Notary deed.

From the beginning when the founders of a Limited Liability Company face

the Notary, from that moment on, the Notary is responsible for carrying out

what is requested and ordered by law. 2) The effectiveness of business

license registration through the Online Single Submission (OSS) system for

the registration of a Limited Liability Company (PT) Legal Entity by a

Notary as a means of One-Stop Integrated Licensing Services (PPTSP) in the

Wonosobo Regency area is still not effective because the implementation of

OSS from the beginning of the issuance of Government Regulation No. 24 of

2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services in

the first year for the management of legal entities still poses problems. 3)

The obstacles faced include that the system still tends to be weak. The OSS

system does not carry out the entire licensing process. Many of the business

actors who establish limited liability companies (PTs) still need the help of

consultants to fill out the forms in the OSS system. 4) the establishment of a

Limited Liability Company through the mechanism of the legal entity

administration system begins with the implementation of an application for

the reservation of the company's name and is followed up with the

preparation of a Notary Deed of Incorporation of the Limited Liability

Company.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Notaris sebagai Pejabat Umum yang menjalankan profesi dalam memberikan Jasa Hukum

kepada masyarakat, perlu mendapatkan Perlindungan dan Jaminan demi tercapainya Kepastian

Hukum. Jaminan Perlindungan dan Jaminan tercapainya Kepastian Hukum terhadap

pelaksanaan tugas Notaris telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun,

beberapa ketentuan dalam Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan Hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, yang

juga dimaksudkan untuk lebih menegaskan dan memantapkan tugas, fungsi, dan kewenangan

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

Notaris sebagai pejabat yang menjalankan Pelayanan Publik, sekaligus sinkronisasi dengan

Undang-undang lain.

Dalam ketentuan Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris

(UUJN) tersebut intinya menyatakan bahwa tugas utama seorang Notaris adalah membuat

Akta-Akta Autentik. Dalam Pasal 1868 KUH Perdata dijelaskan suatu Akta Autentik adalah

suatu Akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau di

hadapan Pegawai-pegawai umum sang berkuasa untuk itu di tempat di mana Akta dibuatnya.

Modern ini kebutuhan terhadap Akta Autentik sebagai pembuktian semakin meningkat seiring

dengan meningkatkanya hubungan bisnis di berbagai bidang usaha baik dari skala Lokal

hingga Internasional.

Salah satu kebutuhan utama akan Akta Autentik dalam bidang bisnis adalah Akta

pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT). Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40

tahun 2007 memberi pengertian Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan,

adalah suatu Badan Hukum yang merupakan perkumpulan modal, didirikan berdasar

perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

bentuk saham sesuai Ketetapan Undang-undang terkait. Berdasarkan Pasal 7 Udang-undang

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditetapkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2

(dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Dalam pembuatan Akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan

Surat Kuasa. Disamping itu Perseroan memperoleh status Badan Hukum pada tanggal

diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan Badan Hukum Perseroan. Proses

pendaftaran Perseroan Terbatas pada awalnya bersifat manual menurut Ketentuan Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia M-04 HT.01.01 Tahun 2001. Seiring dengan

perkembangan zaman yang membutuhkan waktu singkat dalam memproses suatu administrasi

dan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, maka cara manual dinilai sudah tidak

efisien dan efektif karena prosesnya yang lama hingga berbulan-bulan dalam Pengurusan Akta

pendirian, Anggaran Dasar, dan perizinan Perseroan Terbatas.

Dengan dikeluarkannya Perpres Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang

Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengikuti PP Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan

berusaha Terintegrasi Secara Elektronik memaknai “pelaksanaan kewenangan penerbitan

perizinan berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan

dengan Perizinan Berusaha Wajib dilakukan melalui OSS (Online Single Submission)” bunyi

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri,

Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerbitkan Perizinan Berusaha

sebagaimana dimaksud, dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan,

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal,

atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau

Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,

foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki

makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sehingga

perjalanan bisnis Lokal, Nasional, dan Internasional berlangsung cepat dan mudah

administrasi. Namun peran Notaris untuk memahami prosedur OSS sangatlah penting dalam

membantu kegiatan masyarakat khususnya pendaftaran Akta Perseroan Terbatas. Sehubungan

dengan hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian antara lain perubahan

klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Perseroan Terbatas yang telah

mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM dengan KBLI

yang digunakan oleh Koordintor Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS. Saat ini terdapat

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

perbedaan data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)

dengan Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan Sistem OSS

menggunakan KBLI 2017 sedangkan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2017 yang

mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak dapat

diprosesnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Sistem OSS.

Izin usaha komersial atau operasional diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama

Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati dan Walikota setelah pelaku usaha

mendapatkan izin usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan

memenuhi persyaratan atau komitmen. Lembaga OSS merupakan lembaga pemerintah Non

Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Koordinasi Penanaman

Modal. Di dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada Pasal 1 ayat (12).

Lembaga OSS bertanggung jawab untuk mengeluarkan Nomor Induk Berusaha (NIB),

izin lokasi, hingga izin usaha. Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses

penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di seluruh Indonesia, baik

itu tingkat pusat maupun daerah, hanya melalui satu pintu saja yaitu OSS.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan Pemerintah menerapkan

OSS merupakan terobosan yang membawa dampak yang lebih baik bagi masyarakat, terutama

para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Namun, penulis menemukan

fakta di lapangan bahwa, masih banyak ditemukan Notaris yang belum menguasai atau

memahami pelaksanaan OSS.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik mengangkat judul

penelitian “Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pendaftaran

Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Oleh Notaris”.

2. Metode

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis

sosiologis, yaitu Penelitian Hukum yang dilakukan terhadap keadaan nyata

masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk

menemukan fAkta (fact-finding) dan kemudian diidentifikasi (problem-identification)

dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution).

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) metode

pendekatan yuridis sosiologis dipilih karena cocok dengan tujuan penelitian yaitu

untuk mengkaji Efektivitas pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk

pendaftaran Badan Hukum oleh Notaris di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang

bertujuan menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti dan

melakukan dan memberikan deskriptif secara detail (dengan tidak menutup

kemungkinan pada taraf tertentu juga akan mengekplanasikan/memahami) tentang

berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu untuk memberikan

gambaran tentang Efektivitas pelaksanaan Online Single Submission (OSS) untuk

pendaftaran Badan Hukum oleh Notaris di Wilayah Kabupaten Wonosobo.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Wonosobo, khususnya di Dinas perijinan

usaha dan beberapa kantor Notaris diwilayah kerja Kabupaten Wonosobo untuk

mengumpulkan data primer. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan di

perpustakaan Universitas Surakarta.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

d. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data, terdiri dari data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud

tindakan-tindakan sosial dan kata kata. Seperti hasil wawancara. Data ini

diperoleh secara langsung dari informan yang merupakan seseorang yang

dianggap mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian dan

bersedia informasi yang terkait dengan data penelitian yang ingin diperoleh

peneliti dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam

penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap

muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.

2) Data Sekunder

Data Sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari Peraturan Perundang-undangan,

buku-buku literatur, dokumen resmi dan Keputusan-keputusan yang ada

hubungannya dengan objek penelitian.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan Hukum yang memberikan

penjelasan terhadap bahan Hukum Primer, bersumber pada Peraturan

Perundang-undangan, meliputi hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

Hukum, buku-buku literatur, Karya Ilmiah dari parasarjana, artikel ilmiah baik

dari Koran maupun internet dan dokumen resmi yang berkaitan dengan pokok

permasalahan yang diteliti.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang

sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam

penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

e. Metode Pengumpulan Data

Karena data yang diperoleh dari data sekunder dan primer, maka teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumentasi dan melalui

penelusuran literatur serta dengan melakukan teknik wawancara dengan observasi.

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat

pengumpul data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi

dan wawancara atau interview. Studi Dokumentasi diberi pengertian sebagai langkah

awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis)

f. Metode Penyajian Data

Data-data Penelitian yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks naratif

yang disusun secara sistematis, logis, rasional sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang

didahului dengan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian,

tinjauan pustaka, metode penelitian, dan diteruskan dengan analisa bahan, dan hasil

pembahasan serta diakhiri dengan simpulan.

g. Metode Analisis Data

Data Hukum yang diperoleh akan dianalisis secara Normatif Kualitatif, yaitu

Analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data Hukum yang

telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dengan secara

bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan.

Simpulan itulah yang merupakan hasil dari analisis data oleh penulis.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

3. Hasil dan Pembahasan

a. Cara Pembuatan Akta Perseroan Terbatas

Cara pembuatan Akta Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas pada Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum Perseroan

Terbatas, dalam Undang-Undang ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam

Pendiriannya, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang

menyebutkan “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris

yang dibuat dalam Bahasa Indonesia”. Sebagaimana bunyi pasal tersebut harus

didirikan oleh oleh 2 (dua) orang atau lebih, ini artinya perseroan tidak boleh didirikan

oleh seorang saja. Selain yang sudah disebutkan diatas pendirian Perseroan Terbatas

tidak bisa terlepas dari peran Notaris, seperti yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1)

diatas bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus dengan akta Notaris.

Berdasar pada Pasal 8 UUPT maka akta pendirian adalah akta yang dibuat di

hadapan notaris atau berarti berbentuk akta notaris, yang memuat dua hal besar, yakni

Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Akta ini

harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas sekurang-

kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1) Nama dan tempat kedudukan perseroan;

2) Maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3) Jangka waktu berdirinya perseroan;

4) Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;

5) Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuk

tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap

saham;

6) Susunan, jumlah, serta nama anggota Direksi dan Komisaris;

7) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;

8) Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, serta pemberhentian anggota

Direksi dan Komisaris;

9) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen;

10) Ketentuan-ketentuan lain menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Adapun yang dimaksud dengan keterangan-keterangan lain dalam akta pendirian

menurut Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 2007 itu meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Nama lengkap, tempat serta tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan

kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat

lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan

hukum dari pendiri perseroan;

2) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal,

kewarganegaraan anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang pertama kali

diangkat;

3) Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah

saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pembuatan akta pendirian ini dapat dilakukan oleh pendiri sendiri atau bisa juga

dilakukan oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, yang mewakilinya untuk membuat

akta pendirian di depan notaris. Anggaran Dasar setiap Perseroan Terbatas pastilah

tidak sama dengan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang lainnya. Hal ini berangkat

dari pemahaman bahwa walaupun memang benar ada hal-hal prinsip yang berlaku

umum dan berlaku sama, tetapi ada hal-hal yang diatur khusus oleh masing-masing

Perseroan Terbatas tersebut. Prinsip-prinsip umum yang berlaku sama, antara lain

meliputi penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; tata

cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

b. Efektivitas Pendirian Izin Usaha System Online Single Submission (OSS) Untuk

Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Oleh Notaris Sebagai Sarana

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP)

Tujuan utama lahirnya OSS adalah untuk mempermudah pelayanan perizinan

sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha. Dalam hal

ini Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI) sebagai organisasi bagi para

setiap Notaris berhak memberikan penyuluhan hukum terkait permasalahan OSS.

Penyuluhan yang dibuat oleh INI seperti seminar nasional mengenai teknis pelaksanaan

dalam menjalankan OSS. INI dalam mensosialisasikan OSS dengan cara memberikan

arahan, memberikan pelatihan, dan seminar dalam rangka memberikan pemahaman

setiap anggota Notaris dalam menjalankan sistem OSS secara teknis, sehingga dalam

praktek menjalankan tugas dan profesinya, Notaris memahami teknis menggunakan

OSS tersebut. Notaris tidak memilki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, hal

ini dikarenakan sistem OSS bisa dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan

badan usaha. Namun Notaris selaku pejabat pembuat akta pendirian badan hukum akan

lebih efektif jika langsung mendaftarkan badan hukum tersebut kedalam sistem OSS,

hal ini tentu saja akan menguntungkan bagi masyarakat, karena langsung ditangani

oleh pejabat yang memahami sistem tersebut. Meskipun Notaris tidak memiliki

kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, tetapi Notaris memiliki kewenangan

penuh dalam pembuatan suatu akta badan hukum.

Sehingga bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh Notaris sebagai

penerima kuasa, bentuk pertanggunjawaban ialah secara perdata atau subyek hukum

biasa bukan sebagai notaris yang secara normatif dapat dibuktikan dengan merujuk

pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdata. Secara teoritis, tuntutan ganti kerugian

berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dikatakan sebagai

perbuatan melanggar hukum, apabila memenuhi 4 (empat) unsur dibawah yaitu:

1) Ada perbuatan melanggar hukum;

2) Ada kerugian;

3) Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum, dan;

4) Ada kesalahan

Apabila keempat unsur diatas dapat dibuktikan di pengadilan dan ternyata

Di dalam Online Single Submission (OSS) yang menjadi subyek perusahaan ada

dua yaitu orang perorangan dan non perorangan. Perusahaan perseorangan didirikan

dan dimiliki oleh 1 (satu) orang saja. Hal ini berarti orang tersebut merupakan subjek

hukum satu-satunya yang menjadi pengemban hak dan kewajiban dari perusahaan

perorangan. Pemilik perusahaan perorangan tersebut juga merupakan satu-satunya

yang berhak untuk menikmati keuntungan dan berkewajiban untuk menanggung

kerugian. Jika terjadi kerugian dalam perusahaan perorangan, pemilik perusahaan ini

yang akan menanggung sendiri kerugian tersebut, termasuk harta kekayaan pribadi

miliknya karena tidak ada pemisahan antara harta pribadi dengan harta milik

perusahaan.

Dalam Pasal 1 ayat 12 dan 13 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik disebutkan bahwa setiap

pelaku usaha harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku

usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.

Sedangkan didalam Pasal 13 menyatakan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak

(selanjutnya disebut NPWP) diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas

wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Dari paparan di atas setiap badan usaha atau pelaku usaha yang sudah mempunyai

penghasilan wajib mempunyai NPWP. Setiap masyarakat Indonesia yang sudah

mempunyai NPWP wajib membayar pajak. Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan

(PPh) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang

Perubahan Keempat Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak

Penghasilan. Salah satu poin yang diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008,

tepatnya pada Pasal 17, adalah tarif PPh atas Penghasilan Kena Pajak.

Online Single Submission (OSS) hanyalah sebagai wadah dari suatu perizinan,

dimana dalam beberapa lembaga kementrian terkait dalam suatu perizinan akan di

sinkronkan melalui aplikasi OSS. Sebelum terbitnya OSS, Perizinan Terpadu Satu

Pintu (PTSP) yang mengurus permasalahan perizinan yang bersifat virtual (nyata).

Lahirnya OSS bisa dapat mempermudah perizinan yang selama ini berbelit-belit, dan

OSS sendiri dapat dilakukan dimana saja secara online.

Untuk melakukan pendaftaran pendirian suatu badan usaha, perubahan Anggaran

Dasar, serta pembubaran suatu badan usaha pengguna dapat terlebih dahulu mengakses

halaman aplikasi Administrasi Hukum Umum (AHU) pada laman https://ahu.go.id/.

Dalam permenkumham terdapat 2 (dua) bentuk sistem permohonan yaitu Pencatatan

dan Pendaftaran. Menu pencatatan ini berlaku bagi badan usaha perorangan yang

didirikan sebelum lahirnya permenkumham dengan catatan tidak harus mendaftarkan

nama terlebih dahulu serta dibolehkan menggunakan nama yang lama.

Suatu badan hukum yang sudah terdaftar di dalam AHU akan ditampung ke dalam

sistem dan disinkronkan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS).

Efektifitas

pelaksanaan OSS di Wonosobo dari awal mulai diterbitkan Peraturan Pemerintah No.

24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan

permasalahan, permasalahan yang terjadi disini adalah masih adanya kebingungan

untuk melaksanakan atau menjalankan PP No. 24 Tahun 2018 tersebut.

Kebingungan yang dimaksud diatas adalah tentang masalah teknis dalam

menjalankan OSS itu sendiri, dalam data yang sudah penulis dapatkan saat wawancara

pengisian data dalam sistem OSS hanya sedikit mengalami eror dalam sistem, tetapi

dalam wawancara dengan Notaris, Notaris dalam pengisian data di sistem OSS sering

terjadi error, hal ini menghambat kerja Notaris pada saat pengisian data pemohon

dalam mendaftarkan suatu badan usaha

Pada saat ini pendaftaran koperasi juga telah

menggunakan sistem pendaftaran melalui OSS, yang sebelumnya koperasi didaftarkan

melalui Kementerian Koperasi dan Unit Mikro Kecil Menengah (selanjutnya disebut

UMKM). Saat ini juga pengesahan akta pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar

koperasi, serta pembubaran koperasi sepenuhnya diselenggarakan oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia, sejalan dengan diberlakukannya OSS. Pengalihan

kewenangan tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2019 Pasal 12

ayat (3) Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan

Menengah No. 11 Tahun 2018 Tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam41 , Terjadinya

peralihan tersebut agar mempermudah masyarakat untuk melaksanakan pendaftaran

koperasi dengan cepat dan tidak bertele-tele.

Setiap pelaku usaha yang belum mengikuti PP 24 Tahun 2018 harusnya segera

mengupdate agar memenuhi persyaratan yang sudah dibuat pemerintah. Jika ada suatu

badan usaha yang belum mengikuti PP 24 Tahun 2018 akan dikenakan sanksi, sanksi

tersebut dikenakan bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut.

Sanksi tersebut dikenakan apabila suatu badan usaha melakukan penyimpangan atau

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

100

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

ketidak sesuaian yang ditemukan oleh pengawas dalam hal ini Kementerian, Lembaga

atau Pemerintahan Daerah.

Kewenangan tersebut dijelaskan dalam Pasal 81 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah

No.24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik Dalam pasal tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci pengenaan

sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha. Akan tetapi peraturan tersebut dapat

ditemukan di dalam PP No.24 Tahun 2018. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut

pelaku usaha atau badan hukum diwajibkan untuk melakukan pendaftaran atau

pencatatan melalui sistem SABU yang terintegrasi dengan lembaga OSS. Sehingga

pengenaan sanksi ketika dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dalam format

pendaftaran, pendirian, pendaftaran anggaran dasar, dan pendaftaran pembubaran suatu

badan usaha maka Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 adalah peraturan yang baru diterbitkan

pada tahun 2018 tepatnya pada tanggal 21 Juni. Peraturan Pemerintah ini terhitung

masih baru dan masih dalam masa percobaan, umur Peraturan tersebut barulah berusia

19 bulan, didalam umur yang tergolong masih muda ini, ketika ditemukan

permasalahan dalam teknis pelaksanaan, masyarakat ataupun swasta yang

melaksanakan dan menjalankan sistem OSS sebaiknya memaklumi, karena Peraturan

Pemerintah tersebut terhitung masih baru. Penulis mengambil kesimpulan dalam hal ini

bahwa sistem pendaftaran OSS belum terlalu efektif. Efektifitas suatu penegakan

hukum bisa dikatakan efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima)

faktor, yaitu:

1) Faktor hukumnya sendiri

2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan

hukum

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau

diterapkan

5) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa

manusia di dalam pergaulan hidup.

6) Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan

esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas

penegakan hukum.

Sistem pendaftaran OSS yang belum terlalu efektif untuk digunakan, hal ini tidak

terlepas dari sistem OSS yang sangat muda atau sangat baru, namun dengan adanya

sistem pendaftaran OSS diharapkan mampu sesuai dengan tujuan untuk mempermudah

masyarakat melakukan pendaftaran badan hukum dan non badan hukum, agar

tercapainya keinginan Pemerintah itu, sebaiknya pemerintah lebih sering melakukan

sosialisasi dan pendidikan kepada para pihak pemangku kepentingan, mulai dari dalam

Pemerintah sendiri, swasta, hingga masyarat umum secara terus menerus karena masih

banyak pengguna OSS yang masih kurang memahami mekanisme dari sistem OSS

tersebut, serta pemerintah harus melakukan pengecekan terhadap sistem, agar sistem

dapat digunakan dengan baik dan maksimal.

c. Kendala-Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Menggunakan Sistem Online

Single Submission (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

(PT)

Dalam pelaksanaannya, yang terjadi di Kabupaten Wonosobo yakni sistem masih

cenderung lemah. Terdapat di waktu-waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di

akses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In, dan terjadi error sistem saat proses

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

101

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga akan kembali lagi ke halaman awal

yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan dalam sistem OSS.

Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh perwakilan pelaku usaha dengan cara memindah

data dari browser sebelumnya ke browser yang lainnya. Hal tersebut yang membuat

sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan

belum mampu dijangkau ke daerah-daerah terpencil dengan jaringan internet lemah

maupun daerah yang belum masuk jaringan internet.

Bagi beberapa pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha, pelaksanaan sistem

OSS dinilai sudah cukup baik karena sudah mulai bisa dilakukan secara online, namun

setelah melewati perizinan para pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha masih perlu

mengurus izin yang lain, seperti mengurus izin yang berada pada kementerian dan

lembaga terkait yang belum terintegrasi dengan baik sehingga menjadi kendala. Sistem

OSS tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS

tersebut hanya memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi

perizinan yang masuk dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat

kesalahan memasukkan data dalam sistem OSS, para perwakilan pelaku usaha atau

pelaku usaha pendirian PT masih harus melakukan pengajuan laporan kepada OSS

pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu yang lama, karena belum tersedia secara

online. Hal tersebut yang membuat proses penerbitan NIB bagi pelaku usaha pendirian

PT yang seharusnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam, menjadi terhambat

hingga beberapa hari, dikarenakan menunggu jawaban atas laporan kekeliruan

pengisian data dari pusat.

Contoh yang terjadi di lapangan adalah, dalam pembuatan akun PT di laman OSS,

pelaku usaha wajib mendaftarkan e-mail PT yang bersangkutan beserta Nomor Induk

Kependudukan (NIK) direktur utama PT tersebut. Dalam pelaksanaannya, perwakilan

pelaku usaha salah mencantumkan data, yang seharusnya non perseorangan namun

menjadi perseorangan, yang membuat perwakilan pelaku usaha tidak dapat melakukan

proses berusaha. Sedangkan, apabila akan melakukan pengulangan pendaftaran, sudah

tidak bisa. Karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) direktur utama PT hanya dapat

digunakan 1 (satu) kali dan tidak dapat dipergunakan ganda. Sehingga perwakilan

pelaku usaha membuat laporan kepada OSS pusat terlebih dahulu terhadap kesalahan

pencantuman tersebut.

Dewasa ini, Perseroan Terbatas (PT) baru bisa registrasi hanya sampai

mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB), setelah itu masih banyak perizinan dari

kementerian terkait yang belum terintegrasikan. Salah satunya adalah belum

terintegrasinya sistem OSS dengan pajak. Bagi pelaku usaha yang berdomisili di

daerah cenderung lebih parah karena banyak yang belum menggunakan sistem OSS,

dikarenakan jaringan internet yang belum masuk.

Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin usaha melalui OSS adalah,

banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang masih membutuhkan

bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS. Oleh karena itu,

help desk yang ada di DPMPTSP di Kabupaten Wonosobo sangat diperlukan karena

banyak dari pengguna sistem OSS yang masih kurang memahami terkait panduan

berusaha maupun mekanisme dari sistem OSS. Dalam pelaksanaannya, para pelaku

usaha khususnya pendirian PT memang sudah ada yang mengajukan izin melalui

usaha, namun banyak dari pengusaha yang masih belum bisa mengisi form yang

terdapat di laman sistem OSS.

Menurut analisis penulis, dalam praktek memperoleh nomor induk berusaha dalam

system OSS, setelah memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB), OSS juga akan

memproses izin-izin usaha dengan batas waktu tertentu. Sistem OSS memangkas

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

102

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

waktu dan energi untuk pengurusan izin secara signifikan di samping mengurangi

celah-celah praktik korupsi dan pungutan liar (pungli). Dengan kata online dan

terintegrasi, pungutan liar masih terjadi di berbagai pelaksana PTSP di Indonesia

selama ini. Indikatornya dengan mudah dapat dilihat dari berita-berita operasi tangkap

tangan yang terjadi di berbagai daerah. Modus yang digunakan biasanya adalah “jasa

mempermudah” dengan membantu mengurus proses perizinan, “jasa mempercepat”

dengan mengeluarkan izin lebih cepat dari batas waktu maksimal, dan “jasa

mempermurah” dengan mengurangi hitungan retribusi. Atas jasa-jasa yang ditawarkan

tersebut diatas, oknum menerima sejumlah uang dari pemohon yang tentu saja diluar

biaya resmi.

Menurut penulis, Perkembangan yang terbaru adalah dengan berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara elektronik, yang mulai berlaku sejak 21 Juni 2018. Tujuan dari terbitnya aturan

ini adalah dalam rangka percepatan dan peningkatan kemudahan berusaha, perizinan

berusaha. Pelayanan PTSP pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah

disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern dengan penyediaan sistem

Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission – OSS).

Langkah Pemerintah tersebut merupakan suatu terobosan, namun demikian dalam

implementasinya masih ditemui berbagai persoalan baik dari sisi regulasi maupun non-

regulasi, sebab meskipun sudah banyak perbaikan yang dilakukan pemerintah terkait

penyederhanaan aturan dan prosedur, namun masih terdapat persoalan dalam

implementasinya terutama di daerah-daerah.

Keberadaan Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2018 tersebut sedikit menuai

koreksi terhadap PP Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Dalil utama dari koreksi terhadap

PP Nomor 24 Tahun 2018 adalah pertama, PP No 24 Tahun 2018 tidak diperintahkan

secara tegas oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2017. Kedua, PP Nomor 24 Tahun

2018 menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang sudah

diakui dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 serta

membentuk lembaga baru yang disebut Lembaga OSS (Online Single Submission).

Namun sebelum melakukan kedua upaya tersebut, baik melalui jalur politik

maupun hukum, perlu dicermati dengan secara sistematis, kritis, dan mendalam

terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut. Kajiannya dapat

disederhanakan pada dua perspektif, yaitu yuridis formal mengenai pembentukan PP

Nomor 24 Tahun 2018, serta substansi atau materinya. Pertama, aspek yuridis formal

berdasakan ilmu perundang-undangan, khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, apakah PP Nomor 24

Tahun 2018 sah atau dibenarkan dibuat tanpa ada perintah secara tegas untuk membuat

PP tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Makna Peraturan

Pemerintah itu sendiri, baik dasar konstitusional pembentukannya Pasal 5 ayat (2)

UUD 1945, maupun pengertian Peraturan Pemerintah (PP) menurut Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan kompetensi

penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden, yang salah satunya dalam rangka

pelaksanaan Undang-Undang sebagaimana semestinya.

Penjelasan Pasal 12 mengenai Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa “yang

dimaksud dengan “menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya” adalah

penetapan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang atau

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

103

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

untuk menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang

dari materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan. Frasa “atau untuk

menjalankan Undang-Undang sepanjang diperlukan dengan tidak menyimpang dari

materi yang diatur dalam Undang-Undang yang bersangkutan” tersebut menjadi dasar

hukum bahwa Peraturan Pemerintah dapat dibentuk meskipun tidak diperintahkan oleh

Undang-Undang. Oleh karena itu, menurut penulis, walaupun Pasal 25 tidak secara

tegas memerintahkan pembentukan PP mengenai perijinan namun karena materinya

mengenai perijinan, sehingga masih dalam lingkup pelaksanaan Pasal 25 serta dalam

rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah (Pasal 6) dan pembinaan dan

pengawasan (Pasal 7) UU No 23 Tahun 2018 yang juga menjadi ketentuan menimbang

dari PP tersebut. Dengan demikian, secara formil keberadaan PP Nomor 24 Tahun

2018 sangatlah kuat.

Kedua, aspek substansi, menurut penulis, hal tersebut tidak bertentangan dengan

Undang-Undang No 25 Tahun 2007. PP Nomor 24 Tahun 2018 dinilai bertentangan

dengan Undang-Undang Nomor 25 karena membentuk lembaga baru dan

menghilangkan kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang

diatur dalam UU No 25 Tahun 2007. Merujuk kepada Pasal 25 yang menjadi ketentuan

menimbang dari PP Nomor 24 Tahun 2018, jelas bahwa PP Nomor 24 Tahun 2018

membatasi diri mengatur khusus mengenai perijinan. Pasal 25 UU No 25 Tahun 2007

sama sekali tidak menyebutkan Badan Koordinasi Penanaman Modal, apalagi

menyatakan bahwa BKPM berwenang memberikan ijin berusaha. Sama sekali tidak.

Oleh karena hal itu, pendapat yang menyatakan bahwa kewenangan memberikan izin

berusaha menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 berada di tangan BKPM

adalah salah. Hal ini perlu ditegaskan, karena salah satu persoalan yang muncul adalah

bahwa dengan diberikannya kewenangan memberikan izin kepada Lembaga OSS, lalu

diinterpretasi mengambil mengambil alih kewenangan BKPM.

Urusan perizinan dan koordinasi kebijakan adalah hal yang berbeda, oleh karena

itu secara empirik di beberapa daerah dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Perizian Terpadu, yaitu berbeda antar fungsi dan lembaga koordinasi dan fungsi dan

lembaga perizinan, sehingga interpretasi yang menyatakan PP Nomor 24 Tahun 2018

menggeser BKPM, karena UU No 25 Tahun 2007 mengamanatkan kewenangan

perijinan ini kepada BKPM tidaklah tepat, sebab Pasal 25 UU No. 25 Tahun 2007 tidak

menyebutkan perijinan diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam PP

No 24 Tahun 2018 Lembaga OSS mendapatkan kewenangan memberikan izin dari

Menteri, Gubernur, Bupati/WaliKota dan pejabat lainnya yang diberikan wewenang

menurut undang-undang, bukan dari BKPM. Sehingga dalam hal ini, Lembaga OSS

bukan menggeser keberadaaan BKPM.

Berdasarkan ulasan di atas, menurut analisis penulis, posisi Pemerintah untuk

mempertahankan PP Nomor 24 Tahun 2018 sangatlah kuat, baik karena secara yuridis

formil pembentukannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2011

bahkan mendapat landasan yang kuat dari Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan secara

substantif memang dikhususkan untuk menangani perizinan yang merupakan

kewenangan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, kehadiran PP Nomor 24 Tahun 2018 tidak dapat dimaknai

mengambil alih tugas BKPM. Kemungkinan struktur kelembagaannya nanti adalah

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Lembaga Pengelolan dan Penyelenggara

OSS. Hal tersebut hampir sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan

Perencanan Pembangunan Nasional.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

104

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

d. Contoh Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Pada prinsipnya tidak setiap orang dapat mendirikan perseroan terbatas, namun

yang dapat mendirikan perseroan terbatas adalah orang-orang yang telah memenuhi

syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 7

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah ditentukan

syarat-syarat pendirian perseroan terbatas terbatas. Syarat-syarat itu, disajikan berikut

ini:

1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat

dalam bahasa Indonesia.

2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan

didirikan.

3) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan

Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

4) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi

kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung

sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan

sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru

kepada orang lain.

5) Dalam hal jangka waktu telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua)

orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan

kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan

negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.

Salah satu syarat yang paling penting di dalam pendirian perseroan terbatas, yaitu:

dibuat oleh dua orang atau lebih, dengan akta notaris. Akta notaris merupakan akta

yang dibuat di muka dan di hadapan notaris. Dalam membuat akta itu, Notaris terikat

pada anggaran dasar yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Nama perseroan terbatas dikonsepkan sebagai kata untuk menyebutkan nama

perseroan terbatas, sehingga perseroan terbatas dapat dibedakan antara satu dengan

lainnya. Misalnya, PT. Angin Ribut, PT. NTB Gemilang, PT. Bank Mandiri (Persero)

Tbk., dan lain-lain. Filosofis pencantum nama dan tempat kedudukan PT. adalah untuk

mempermudah masyarakat untuk dapat berhubungan dan melakukan perbuatan hukum

dengan PT. tersebut. Pembukaan kantor cabang merupakan upaya dari PT. untuk

mengembangkan usahanya dengan cara membuka kantor cabang pada setiap provinsi,

kabupaten maupun kota. Filosofi pembukaan cabang dalam rangka memperluas

wilayah penjualan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan.

Maksud dan tujuan dikonsepkan sebagai kehendak atau sasaran yang ingin dicapai

dari pendirian perseroan terbatas. Pada umumnya, maksud dan tujuan dari pendirian

perseroan terbatas adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Jangka waktu berdirinya

perseroan dikonsepkan sebagai lamanya perseroan di dalam menjalankan usahanya.

Ada dua jenis jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas, yang meliputi (1) jangka

waktu terbatas, dan (2) jangka waktu tidak terbatas.

Modal mempunyai arti yang sangat penting bagi perseroan terbatas, karena dengan

adanya modal itu dapat digunakan untuk mengembangkan usaha perusahaan. Modal

dikonsepkan sebagai uang atau benda yang akan digunakan untuk menjalankan

perseroan terbatas. Modal perseroan terbatas diatur dalam Pasal 31 sampai dengan

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Modal

dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Sedangkan jumlah minimal

modal dasar perseroan, yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Modal

sebanyak itu, paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus

ditempatkan dan disetor penuh.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

105

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

Sebuah akta dikatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat apabila susbtansi

akta tersebut telah disesuaikan dengan substansi anggaran dasar yang tercantum dalam

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Namun, dalam praktiknya substansi yang dimuat dalam pasal itu tidak jelas dan tidak

lengkap.

4. Kesimpulan

Cara pembuatan Akta Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas pada Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai payung hukum Perseroan Terbatas,

dalam Undang-Undang ini mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Pendiriannya,

sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT yang menyebutkan “Perseroan

didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa

Indonesia”. Sebagaimana bunyi pasal tersebut harus didirikan oleh oleh 2 (dua) orang atau

lebih, ini artinya perseroan tidak boleh didirikan oleh seorang saja. Selain yang sudah

disebutkan diatas pendirian Perseroan Terbatas tidak bisa terlepas dari peran Notaris, seperti

yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) diatas bahwa pendirian Perseroan Terbatas harus

dengan akta Notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2014 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan “Notaris adalah pejabat umum yang

berwenang membuat Akta Autentik dan mewakili kewenangan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang Lainnya”.Dari awal p

ada saat para pendiri Perseroan Terbatas menghadap kehadapan Notaris, mulai saat itulah

Notaris bertanggung jawab untuk menjalankan apa yang di mohonkan penghadap dan

diperintahkan undang-undang, dalam hal ini pembuatan akta Pendirian Perseroan Terbatas

dari awal hingga Pengumuman atau Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

menjadi tanggung jawab Notaris.

Efektivitas pendaftaran izin usaha melalui system Online Single Submission (OSS)

untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) oleh Notaris sebagai sarana

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) di wilayah Kabupaten Wonosobo masih

belum efektif sebab pelaksanaan OSS di Wonosobo dari awal mulai diterbitkan Peraturan

Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik dalam tahun pertama untuk pengurusan badan hukum masih menimbulkan

permasalahan, permasalahan yang terjadi disini adalah masih adanya kebingungan untuk

melaksanakan atau menjalankan PP No. 24 Tahun 2018 tersebut. Selain itu Notaris tidak

memilki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, hal ini dikarenakan sistem OSS bisa

dijalankan oleh setiap orang yang ingin mendaftarkan badan usaha. Namun Notaris selaku

pejabat pembuat akta pendirian badan hukum akan lebih efektif jika langsung mendaftarkan

badan hukum tersebut kedalam sistem OSS, hal ini tentu saja akan menguntungkan bagi

masyarakat, karena langsung ditangani oleh pejabat yang memahami sistem tersebut.

Meskipun Notaris tidak memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan OSS, tetapi Notaris

memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan suatu akta badan hukum.

Kendala-kendala dan solusi yang dihadapi dalam menggunakan sistem Online Single

Submission (OSS) untuk pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) di wilayah

Kabupaten Wonosobo antara lain:) 1) Sistem masih cenderung lemah. Terdapat di waktu-

waktu tertentu laman sistem OSS tidak dapat di akses, tidak dapat masuk ke halaman Log-In,

dan terjadi error sistem saat proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga akan

kembali lagi ke halaman awal yang membuat hilang poin-poin KBLI yang telah di cantumkan

dalam sistem OSS. Namun, hal tersebut dapat diatasi oleh perwakilan pelaku usaha dengan

cara memindah data dari browser sebelumnya ke browser yang lainnya. Hal tersebut yang

membuat sistem yang ada dalam OSS belum berjalan secara penuh. Sistem tersebut bahkan

belum mampu dijangkau ke daerah-daerah terpencil di wilayah kabupaten wonosobo dengan

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

106

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

jaringan internet lemah maupun daerah yang belum masuk jaringan internet. 2) Bagi beberapa

pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha, pelaksanaan sistem OSS dinilai sudah cukup baik

karena sudah mulai bisa dilakukan secara online, namun setelah melewati perizinan para

pelaku usaha atau perwakilan pelaku usaha masih perlu mengurus izin yang lain, seperti

mengurus izin yang berada pada kementerian dan lembaga terkait yang belum terintegrasi

dengan baik sehingga menjadi kendala. Sehingga pemerintah harus segera membenahi system

OSS yang mampu berintegrasi dengan kementerian dan Lembaga terkait.3)Sistem OSS

tersebut tidak melakukan proses perizinan secara keseluruhan. Sistem OSS tersebut hanya

memberikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk seluruh aplikasi perizinan yang masuk

dalam sistem tersebut. Dalam pelaksanaannya, apabila terdapat kesalahan memasukkan data

dalam sistem OSS, para perwakilan pelaku usaha atau pelaku usaha pendirian PT masih harus

melakukan pengajuan laporan kepada OSS pusat, sehingga cukup menghabiskan waktu yang

lama, karena belum tersedia secara online. Hal tersebut yang membuat proses penerbitan NIB

bagi pelaku usaha pendirian PT yang seharusnya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam,

menjadi terhambat hingga beberapa hari, dikarenakan menunggu jawaban atas laporan

kekeliruan pengisian data dari pusat.4)Kekurangan lain yang terjadi dalam pengurusan izin

usaha melalui OSS adalah, banyak dari pelaku usaha pendirian perseroan terbatas (PT) yang

masih membutuhkan bantuan konsultan untuk mengisi form yang ada dalam sistem OSS.

Oleh karena itu, help desk yang ada di DPMPTSP di Kabupaten Wonosobo sangat diperlukan

karena banyak dari pengguna sistem OSS yang masih kurang memahami terkait panduan

berusaha maupun mekanisme dari sistem OSS.

Secara umum, pada pendirian Perseroan Terbatas melalui mekanisme sistem administrasi

badan hukum dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan

ditindaklanjuti dengan pembuatan akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas. Berdasarakan

kuasa yang diberikan oleh para pendiri kepada Notaris sebagai pemohon, pemohon

melakukan pembayaran Voucher, PNBP pengesahan, dan BN/TBN, selanjutnya mengisi

Form Isian Akta Notaris dalam laman SABH serta mengirimkan akta Notaris Pendirian PT

secara elektronik atau melalui email. Apabila pengisian data PT dilakukan dengan lengkap

dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan Elektronik tentang

kebenaran Data Perseroan Terbatas. Setelah itu, akan dikeluarkan Pernyataan tidak keberatan

oleh Menteri secara online dan dilanjutkan penerbitan SK pengesahan badan hukum oleh

Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon. Contoh akta pendirian PT dalam

disertasi ini sudah disesuaikan dengan Undnag-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

5. Ucapan Terima Kasih

Dengan mengucap Syukur Kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau

berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan, serta skripsi ini

kupersembahkan kepada:

a. Bapak dan Ibuku, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, nasehat serta kasih sayang

yang tidak pernah henti sampai saat ini.

b. Saudara saya yang memberikan dukungan dan semangat serta doa untuk kesuksesan saya.

c. Rekan-Rekan Seperjuangan

6. Daftar Pustaka

Buku-Buku

Adjie, Habib, (2014), Hukum Notaris Indonesia “Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, Cetakan Keempat Bandung: PT

Refika Aditama.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

107

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

__________, (2008), Hukum Notaris Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama.

__________, (2007), Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Notaris, Cetakan Pertama, Surabaya, Refika Aditama.

_________, (2009), Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia, Cetakan Pertama, Bandung,

CV. Mandar Maju.

__________, (2008), Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsio dan Tanggung Jawab Sosial

Perseroan Terbatas, Bandung: CV. Mandar Maju.

Ais, Chatamarrasjid, (2002), Badan Hukum Yayasan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Ali, Chidir, (2014), Badan Hukum, Bandung, P.T. Alumni.

Ali, H. Zainudin, (2009), Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

Al-Quran Terjemahan. (2015). Departemen Agama RI. Bandung, CV Darus Sunnah.

Anand, Ghansham, (2018), Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Jakarta, Prenada

Media.

Ashsfofa, Burhan, (2004), Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta.

Asshiddiqie, Jimly, (2006), Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi, Cetakan Kedua, Jakarta: Sentjen dan Kepaniteraan MKRI.

Asyhadie, H. Zaeni dan Sutrsino, Budi., (2012), Hukum Perusahaan dan Kepailitan, Jakarta,

Erlangga.

Bahari, Adib, (2010), Prosedur Cepat Mendirikan Perseroan Terbatas, Yogyakarta, Pustaka

Yustisia.

Darus, M. Luthfan Hadi, (2017), Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris,

Yogyakarta, UII Press.

Garner, Bryan A., (2004), Black’s Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing Co. St.

Paul-Minn.

Halim, Abdul, (2005), Hukum Perwakafan di Indonesia, Jakarta, Ciputat Press.

Halim, A. Ridwan., (1985), Hukum Perdata dalam Tanya Jawab, Cetakan Kedua, Jakarta,

Ghalia Indonesia.

Hardiansyah, (2011), Kualitas Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Penerbitan

Gava Media.

HS, Salim, (2018), Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar

Grafika.

Huda, Ni’matul, (2005), Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review, Yogyakarta: UII

Press.

Ibrahim, Johny, (2008), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan

Keempat Jakarta, Banyumedia.

Imaniyati, Neni Sri., (2009), Hukum Bisnis:Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi,

Yogyakarta, Graha Ilmu.

Is, Muhammad Sadi, (2017), Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Jakarta, Prenada

Media Group.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

108

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

Ismail, Nurhasan, (2007), Perkembangan Hukum Perusahaan; Pendekatan Ekonomi Politik,

Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.

Kansil, CST., (1989), Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Balai Pustaka.

Komaruddin dan Tjumparmah, Yooke., (2000), Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Jakarta,

bumi aksara.

Kurniawan, (2014), Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha BerBadan Hukum dan

Tidak BerBadan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Mahmudi, (2005), Managemen Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta, UPP AMP YKPN.

Malik, Rusdi, (2000), Penemu Agama Dalam Hukum Di Indonesia, Jakarta, Universitas

Trisaksi.

Marzuki, Peter Mahmud, (2016), Penelitian Hukum, Cetakan Keduabelas, Jakarta,

Prenadamedia Group.

Masjchoen, Sri Soedewi., dalam H.S., Salim., (2008), Pengantar Hukum Perdata Tertulis

(BW), Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan Kelima.

Mertokusuma, Sudikno, (2005), Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty.

Miru, Ahmad dan Pati, Sakka, (2014), Hukum Perikatan “Penjelasan Makna Pasal 1233

sampai 1456 BW”, Cetakan Keenam, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad, Abdulkadir, (2000), Hukum Perdata Indonesia, Cetakan Ketiga, Bandung, PT

Citra Aditya Bakti.

------------------------------, (2004), Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya

Bakti.

Muntoha, (2013), Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, Ctk. Pertama,

Yogyakarta, Kaukaba.

Mustofa, Imam, (2013), Ijtihad Kontemporer menuju Fiqh Kontekstual, Jakarta, PT Raja

Grafindo Persada.

Nurdin, Andrian, (2012), Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum,

Cetakan Pertama Bandung, PT Alumni.

Prasetyo, Dossy Iskandar dan Bernard L. (2005), Tanya, Ilmu Negara, Surabaya, Srikandi.

Prasetya, Rudhi, (1996), Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Bandung, PT. Citra

Aditya Bakti.

Purbacaraka, Purnadi., (1983), Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional (Suatu Orientasi),

Edisi I, Jakarta, Rajawali.

R Hadhikusuma, R.T. Sutantya dan Sumantoro, (1995), Pengertian Pokok Hukum

Perusahaan, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Rahardjo, Satjipto, (1991), Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, Set. Ke-3.

Rato, Dominikus, (2010), Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum,

Yogyakarta, Laksbang Pressindo.

Rido, Ali., (2004), Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,

Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung, Alumni.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

109

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

Samsul, Inosentius, tt, Hukum Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan

Tanggung Jawab Mutlak, Cetak Pertama, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas

Hukum Universitas Indonesia.

Sembiring, Sentosa, (2008), Hukum Dagang, Edisi Ketiga Bandung, PT Citra Aditya Bakti.

Setiawan, Wawan, (2004), Notaris Prefesional, Jakarta, Media Notariat.

Simangunsong, Advendi dan Kartika Sari, Elsi, (2004), Hukum dalam Ekonomi, Jakarta,

Grasindo.

Subekti, R dan Tjitrosoedibio, R., (2001), Cetakan Kedua, Kitab Undang-undang Hukum

Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang

Perkawinan. Jakarta, Pradnya Paramita.

Sulihandari, Hartani dan Rifiani, Nisya., (2013), Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris

Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terbaru, Jakarta Timur, Dunia Cerdas.

Sutedi, Adrian, (2015), Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar

Grafika.

Syamsi, Ibnu, (1998), Pokok-pokok Organisasi dan Managemen, Jakarta, Bina Aksara.

Syahrani, Riduan., (1985), Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Bandung, Alumni.

Thamrin, Huni, (2013), Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Cetakan Kedua, Yogyakarta,

Aswaja Pressindo.

Tobing, G.H.S Lumban, (1980), Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement), Jakarta,

Erlangga.

Tutik, Titik Triwulan., (2008), Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta,

Prenada Media Group.

Winanmo, Nur Basuki, (2008), Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,

Yogyakarta, Laksbang Mediatama.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).

Jurnal/ Karya Ilmiah

Desi Arianing Arrum. 2019. Kepastian Hukum Dalam Perizinan Berusaha Terintegrasi

Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Indonesia. Jurist-Diction: Volume 2

Nomor 5.

Dewa Gede Indra Jaya Dan I Ketut Sudantra. 2020. “Legalitas Kegiatan Usaha Perseroan

Terbatas Yang Tida Memiliki Tanda Daftar Perusahaan”, Jurnal Kertha Semaya, Vol.

8 No. 4.

International Journal of Law and Justice (IJLJ)

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 92-110

E-ISSN: 3063-4350

110

Yonanda Gumilang Hutama et.al (Efektivitas Pelaksanaan Online….)

Emy Widya, Dkk. 2019. Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem

Online Single Submission. Notarius, Volume 12 Nomor 11.

Irna Nurhayati, Karina Dwi Nugrahati, Dkk. 2019. Pendaftaran Badan Usaha Secara

Elektronik Pasca Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

(Electronic Registration Of Business Post-Issuance Of The Government Regulation

Number 24 Of 2018). Jurnal Negara Hukum: Volume 10, Nomor 2.

Made Karina Thalia Crisandyna, Dkk. 2020. Aspek Perizinan Dalam Pendirian Perseroan

Terbatas Dengan System Online Single Submission. Jurnal Interpretasi Hukum Volume

1 Nomor 1.

Minarni Snorita Karo Sitepu. 2019. “Peran Notaris Terhadap Perekaman Akta Perseroan

Terbatas (PT) Pada Proses Online Single Submission (OSS)”

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004. Nomor 9.

Rifqy Maulana Dan Jamhir. 2018. “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan”. Jurnal

Justisia. Volume 3 Nomor 1.

Rini Fitriani. 2017. Aspek Hukum Legalitas Perusahaan Atau Badan Usaha Dalam Kegiatan

Bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 12 Nomor 1.

Seto Sanjoyo, Dkk. 2020. Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai

Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. Borneo Law Review Volume

4 No. 1.

Website/ Internet

https://www.oss.go.id/oss/

https://agastyalawfirm.wordpress.com/2011/08/22/pengertianperseroan-terbatas-pt-nama-ad-

perseroan/

https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusahamelalui-oss

https://www.scribd.com/document/362595114/tugas-teori-hukum-kepastian-hukum