IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 111-121

E-ISSN: 3063-4350

111

Baren Sipayung (Analisis Yuridis Pembentukan dan….)

Baren Sipayung

Politeknik Bisnis Kaltara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 111-121

E-ISSN: 3063-4350

112

Baren Sipayung (Analisis Yuridis Pembentukan dan….)

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan ancaman laten yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa

dan bernegara di Indonesia, merusak tatanan ekonomi, sosial, dan politik, serta menghambat

kemajuan pembangunan nasional. Pemberantasan korupsi adalah aspek krusial dalam

pembangunan negara yang berkelanjutan dan adil (Nakesya Raihana Ismawan, 2013), karena

selain merugikan ekonomi, korupsi juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah

dan institusi negara. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, mulai dari

pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga

penguatan kerangka hukum melalui peraturan perundang-undangan. Namun, perjalanan

lembaga penegak hukum. Kortas Tipikor diharapkan dapat menjadi motor penggerak dalam

upaya pemberantasan korupsi, bersama-sama dengan KPK dan lembaga penegak hukum

lainnya. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari Jubir KPK (Antara, 2024) bahwa

pembentukan Kortas Tipikor Polri tidak akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan,

melainkan sinergi yang memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia, sejalan dengan

pandangan bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi multi-instansi untuk

mencapai tujuan bersama. Hal tersebut juga diperkuat dengan gagasan dalam RUU Polri agar

menekankan urgensi pengawasan dan kontrol terhadap kepolisian untuk mencegah

penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran HAM, serta pentingnya transparansi dan

akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam pemberantasan korupsi

besar, seperti kasus di PT Timah dengan kerugian negara mencapai Rp271 triliun, serta

keterlibatan sejumlah figur publik, sehingga publik menilai keberanian dan keseriusan

Kejaksaan dalam menindak kasus-kasus penting (Hanan, 2024). Selain itu, terdapat instruksi

Jaksa Agung kepada seluruh jaksa (Tim Detikcom, 2021) untuk mengedepankan hati nurani

dan profesionalisme dalam tugasnya, selaras dengan asas oportunitas yang memberi jaksa

kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara berdasarkan kepentingan

umum, sesuai dengan Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004, serta Putusan MK No.

29/PUU-XIV/2016 yang menjamin keadilan dan perlakuan hukum yang sama; Angka 6 butir

(1) Pedoman Jaksa Agung 3/2019, jaksa juga dapat mengajukan tuntutan bebas jika

kesalahan terdakwa tidak terbukti, unsur tindak pidana tidak terpenuhi, atau bukti yang

membuktikan kinerjanya tanpa melemahkan KPK dan mengembalikan kepercayaan publik

terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Di sisi lain, terdapat dukungan JAN

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 111-121

E-ISSN: 3063-4350

113

Baren Sipayung (Analisis Yuridis Pembentukan dan….)

(Tondowatu, 2024) yang dilatarbelakangi oleh integrasi mantan pegawai KPK, Kortas

Tipikor Polri hadir dengan struktur yang lengkap untuk menjadi solusi pemberantasan

korupsi di Indonesia, namun tetap dihadapkan pada tantangan menjaga independensi dan

objektivitas, terutama dalam menangani kasus internal.

Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2024 menjadi payung hukum bagi pembentukan

Kortas Tipikor Polri. Peraturan ini mengamanatkan tugas dan fungsi Kortas Tipikor dalam

pemberantasan korupsi, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tindak

pidana korupsi (Republik Indonesia, 2024). Selain itu, Kortas Tipikor juga memiliki peran

penting dalam upaya pencegahan korupsi melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

menjadi alat bukti dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pembentukan Kortas Tipikor

Polri, menganalisis tugas dan fungsinya dalam upaya pemberantasan korupsi, serta menelaah

sinergitasnya dengan lembaga lain seperti KPK dan BPK. Dengan menggunakan pendekatan

kualitatif dan metode yuridis-normatif, penelitian ini akan menganalisis peraturan

perundang-undangan, dokumen resmi, dan literatur yang relevan untuk memberikan

pemahaman yang komprehensif mengenai Kortas Tipikor Polri dan perannya dalam

pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang

bertujuan mengkaji pembentukan Kortas Tipikor Polri serta menilai sinergitasnya dengan

lembaga lain dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Data yang dianalisis

merupakan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur,

dokumen resmi, dan sumber-sumber relevan lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan

melalui studi dokumen dan literatur, sementara analisis data dilaksanakan dengan pendekatan

kualitatif melalui interpretasi dan argumentasi hukum. Hasil analisis kemudian disintesis

Berbagai langkah telah diupayakan untuk memberantas praktik korupsi, mulai dari

pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pengaturan melalui regulasi

yang bertujuan untuk mencegah dan menindak korupsi. Meskipun terdapat lembaga yang

khusus dibentuk untuk menangani isu ini, tantangan yang dihadapi tetap besar. Kasus-kasus

korupsi yang melibatkan pejabat publik, pengusaha, serta masyarakat umum terus

bermunculan, menunjukkan bahwa upaya pemberantasan yang ada belum sepenuhnya efektif

(Suyanto et al., 2023).

Pembentukan Kortas Tipikor di lingkungan Polri dilatarbelakangi oleh beberapa faktor

signifikan. Pertama, maraknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik dan sektor

swasta mengindikasikan bahwa upaya yang ada belum mencapai hasil yang diharapkan.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 111-121

E-ISSN: 3063-4350

114

Baren Sipayung (Analisis Yuridis Pembentukan dan….)

Tipikor dimaksudkan sebagai wadah bagi mantan penyidik KPK yang kini berstatus

Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri, sehingga keahlian dan pengalaman mereka dalam

memberantas korupsi dapat dimanfaatkan secara maksimal (Manullang et al., 2023;

Sipayung & Wahyudi, 2024). Dengan langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat

memperkuat kolaborasi antara Polri dan KPK, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas

pemberantasan korupsi di Indonesia.

Regulasi yang mendasari pembentukan Kortas Tipikor, yaitu Peraturan Presiden Nomor

122 Tahun 2024, mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi secara

komprehensif. Peraturan ini diharapkan dapat memperkuat struktur organisasi Polri dalam

dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan pencegahan ini, diharapkan kesadaran

masyarakat akan isu korupsi dapat meningkat, sehingga praktik-praktik korupsi dapat

diminimalisir sejak dini.

Selanjutnya, Kortas Tipikor diharapkan dapat menjalin kerjasama yang solid dengan

berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Kerjasama ini

penting untuk menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan korupsi secara komprehensif

dan terintegrasi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Kortas Tipikor harus mematuhi

prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil dan transparan. Proses penyidikan dan

penuntutan perlu mengedepankan hak asasi manusia dan prinsip keadilan, sehingga Kortas

Tipikor tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak

anggota Kortas Tipikor, terutama mereka yang baru beralih dari KPK ke Polri. Pemanfaatan

pengalaman KPK diharapkan dapat mempercepat adaptasi anggota Kortas Tipikor dan

meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani kasus korupsi.

Penting untuk memastikan pengaturan yang jelas mengenai batasan tugas dan wewenang

antara Kortas Tipikor dan KPK guna mencegah tumpang tindih dalam penanganan kasus.

Koordinasi yang baik diharapkan dapat menciptakan sinergi yang saling melengkapi dan

mendukung dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, BPK memiliki peran penting

dalam pengawasan keuangan negara. Kemudian, BPK berperan penting dalam pencegahan

dan pemberantasan korupsi dengan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengelolaan

keuangan negara, mengidentifikasi potensi celah korupsi melalui pemeriksaan, mengawasi

aturan baru terkait mekanisme tuntutan perbendaharaan yang dapat secara efektif

mengembalikan kerugian Negara/ Daerah.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 111-121

E-ISSN: 3063-4350

115

Baren Sipayung (Analisis Yuridis Pembentukan dan….)

Adapun sinergitas antara Kortas Tipikor dan BPK dapat memperkuat pemberantasan

korupsi, terutama dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara. Kerjasama ini

mencakup audit dan pemeriksaan terhadap kasus korupsi yang berhubungan dengan kerugian

negara. Hal tersebut sejalan dengan Renstra BPK 2020–2024 yang mengadopsi Model

Kematangan Organisasi Akuntabilitas yang dikembangkan oleh US Government

Accountability Office dan diterapkan oleh INTOSAI untuk meningkatkan efektivitas

pengawasan keuangan, memperdalam wawasan kebijakan publik, serta mempersiapkan

tinjauan alternatif masa depan dalam upaya memberantas korupsi (Badan Pemeriksa

Keuangan, 2020b).

adanya kerugian keuangan negara, BPK dapat menyediakan data dan informasi yang

diperlukan oleh Kortas Tipikor dalam proses penyidikan. Kerjasama yang erat ini diharapkan

mempercepat proses penghitungan kerugian keuangan negara dan menjadikan hasil audit

BPK sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan penuntutan kasus korupsi. Meskipun

BPK memiliki otoritas utama dalam hal ini, peran hakim di pengadilan juga penting, karena

hakim dapat mengevaluasi kerugian berdasarkan fakta persidangan dan menetapkan

jumlahnya, meskipun secara konstitusional, kewenangan tersebut tetap berada di BPK

(Mahkamah Agung, 2016). Hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK yang sering

memakan waktu lama dapat menghambat proses penetapan tersangka, sedangkan pengaturan

dalam KUHP bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012

tentang BPK, meskipun dalam praktiknya terdapat kekosongan norma terkait penetapan

pengadilan pada putusan kasasi dalam kasus yang sedang berjalan.

Fleksibilitas dalam pemberian keterangan ahli oleh BPK menjadi nilai tambah, di mana

lembaga tersebut dapat menyampaikan pandangan ahli tanpa harus selalu bergantung pada

laporan hasil pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2020a). Ketentuan ini

memungkinkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperoleh informasi dari BPK,

meskipun laporan penghitungan kerugian belum tersedia, sehingga APH dapat

memanfaatkan keterangan tersebut sejak tahap awal penanganan kasus korupsi. Sinergi

antara Kortas Tipikor dan BPK dapat diwujudkan melalui strategi komunikasi yang efektif,

meliputi pembukaan jalur komunikasi yang rutin dan transparan di setiap tahap pemeriksaan.

yang lebih terbuka bagi APH terhadap hasil pemeriksaan BPK juga diharapkan mempercepat

proses penyelesaian perkara korupsi.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 111-121

E-ISSN: 3063-4350

116

Baren Sipayung (Analisis Yuridis Pembentukan dan….)

Sinergi yang erat antara APH dan BPK memiliki urgensi tinggi, namun masih

menghadapi kendala, terutama dalam ketiadaan mekanisme deklarasi hasil penghitungan

kerugian keuangan negara oleh APIP. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan pedoman

yang mengatur tahapan serta metodologi penghitungan, alokasi sumber daya pemeriksa, dan

sinergi kelembagaan antara BPK dan APH. Hal ini bertujuan agar proses deklarasi dapat

dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta memperkuat akuntabilitas dalam pemberantasan

disebabkan oleh Bendahara masih mengalami dualisme yaitu melalui penetapan uang

pengganti pada mekanisme peradilan dan penetapan Majelis Tuntutan Perbendaharaan BPK

sangatlah penting. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan tugas BPK

akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan

anggaran negara dan melaporkan praktik-praktik korupsi.

Salah satu tantangan utama dalam pembentukan Kortas Tipikor adalah menghindari

tumpang tindih penanganan kasus korupsi antara Kortas Tipikor, KPK, dan BPK. Pengaturan

yang jelas mengenai batasan tugas dan fungsi masing-masing lembaga perlu disusun melalui

regulasi rinci. Selain itu, perlu ada mekanisme koordinasi yang efektif antara ketiga lembaga,

termasuk pertemuan rutin dan pembentukan tim gabungan. Dengan koordinasi yang baik,

penanganan kasus korupsi diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi. Evaluasi

berkala terhadap kinerja Kortas Tipikor, KPK, dan BPK juga penting untuk mengetahui

KUHP merupakan implementasi dari preferensi hukum Lex Generalis Derogate Legi

Specialis dan Lex Posteriori Derogate Legi Priori, ketika terdapat pengaturan ganda antara

Undang-Undang Korupsi dan KUHP, namun KUHP juga menerapkan asas In Dubio Pro

Reo, yang berarti bahwa ketika mempertimbangkan dua peraturan yang mengatur hal yang

sama, aturan yang lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa yang digunakan

(Suyanto et al., 2023).

Adapun Jaksa Agung (Martiar, 2023) mengusulkan definisi yang lebih jelas atas frasa

memberikan kepastian hukum, baik dalam pembuktian langsung maupun melalui

perhitungan kerugian negara. Perekonomian negara, sebagaimana dijelaskan dalam

pembuktian di pengadilan tanpa membatasi cakupan hukum.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 111-121

E-ISSN: 3063-4350

117

Baren Sipayung (Analisis Yuridis Pembentukan dan….)

Sementara, Muhdar (Muhdar, 2024) berpendapat bahwa tindak pidana korupsi tidak

hanya mencakup tindakan melawan hukum yang memperkaya individu atau pihak lain, tetapi

juga meliputi pemborosan keuangan negara yang secara administratif legal namun merugikan

kepentingan publik dan mengurangi aset negara. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan

Jaksa Agung untuk memperjelas definisi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

sehingga ruang lingkup kerugian ekonomi dapat mencakup bentuk penyalahgunaan dana

publik lainnya. Meskipun penghitungan kerugian perekonomian negara melibatkan berbagai

disiplin ilmu dan cukup kompleks (Ramadana & Said, 2024), penerapannya tetap

memungkinkan, sebagaimana dalam beberapa putusan pengadilan yang telah

penyidikan KPK sebagai lembaga negara yang berwenang melakukan audit keuangan

(Republik Indonesia, 2023). Perdebatan antara pendekatan Jaksa Agung dan Yenti Garnasih

Jaksa Agung mengusulkan definisi yang spesifik untuk memperkuat kepastian hukum dan

instrumen pemidanaan. Namun, pendekatan ini dianggap dapat mengurangi fleksibilitas

aparat dalam pembuktian. Kasus tambang timah 271 T di Bangka Belitung (BBC News

Indonesia, 2024), misalnya, menunjukkan kompleksitas dalam menentukan kerugian

ekonomi tanpa panduan definisi yang jelas, terlebih ketika pro justitia menuntut audit oleh

lembaga seperti BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Terlebih, BPKP memiliki tugas berat agar tidak tumpang tindih dengan fungsi Badan

tantangan dalam pembuktian (Martiar, 2023). Prinsip bahwa kerugian harus “nyata dan pasti”

menjadi kendala bagi BPK dalam menyatakan adanya kerugian ekonomi negara, terutama

mengingat belum adanya formulasi hukum yang spesifik dari pemerintah. Dalam hal

"kerugian keuangan negara" yang lebih konkret, lembaga audit seperti BPKP dapat bergerak

cepat. Namun, tanpa kejelasan mengenai “kerugian perekonomian negara” yang lebih

abstrak, aparat hukum mengalami dilema dalam memastikan keadilan yang pasti. Di sisi

sebaliknya, terdapat skeptisisme terhadap kemampuan lembaga penegak hukum dalam

menegakkan pasal-pasal KUHP nasional ini secara efektif, diperparah oleh kekhawatiran

terkait korupsi internal, sehingga beberapa pihak menggarisbawahi pentingnya reformasi

sistem peradilan dan lembaga penegak hukum guna menjamin efektivitas penerapan KUHP

sangat diperlukan untuk menilai efektivitasnya dalam pencegahan korupsi dan untuk menjadi

dasar penyempurnaan kebijakan. Partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas praktik

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 111-121

E-ISSN: 3063-4350

118

Baren Sipayung (Analisis Yuridis Pembentukan dan….)

korupsi diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, serta

mewujudkan integritas dalam sistem hukum yang efektif (Sipayung & Wahyudi, 2022).

4. Kesimpulan

Pembentukan Kortas Tipikor Polri merupakan langkah strategis dalam memperkuat

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Kortas Tipikor memiliki peran krusial dalam

penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan tindak pidana korupsi, serta dalam upaya

pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi antikorupsi. Sinergitas Kortas Tipikor dengan

KPK dan BPK menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas korupsi, dengan tetap

deterrence yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi melalui

penegakan hukum yang tegas dan efektif.

Dalam implementasinya, Kortas Tipikor Polri perlu mengembangkan strategi manajerial

yang efektif untuk mengoptimalkan kinerjanya. Hal ini meliputi pengembangan sistem

rekrutmen berbasis kompetensi yang transparan, peningkatan kapasitas anggota Kortas

Tipikor melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi informasi untuk efisiensi

penanganan kasus korupsi, serta pengawasan internal ketat untuk mencegah penyimpangan

menjadi langkah-langkah strategis dalam menjamin kualitas sumber daya manusia dan

efektivitas kerja.

Keberhasilan Kortas Tipikor Polri dalam memberantas korupsi tidak hanya bergantung

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 111-121

E-ISSN: 3063-4350

119

Baren Sipayung (Analisis Yuridis Pembentukan dan….)

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020b). Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana

Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2020-2024. In LN.2020/No.246.

https://peraturan.bpk.go.id/Details/150481/peraturan-bpk-no-3-tahun-2020