IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 1, Mei 2025, page: 13-21

E-ISSN: 3063-4350

Siti Hidayah et.al (Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam....)

Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak

Pidana Korupsi: Tinjauan Hukum Dan Analisis

Keadilan Prosedural

Siti Hidayah

a,1*

, Aris Setyo Nugroho

b,2

Universitas Surakarta, Jl. Raya Palur No.5, Jurug, Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

57772, Indonesia

Universitas Surakarta, Jl. Raya Palur No.5, Jurug, Ngringo, Kec. Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah

57772, Indonesia

sitihidayah24111997@gmail.com;

arissetyonugroho.law@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 28 Mei 2025

Direvisi: 15 Juni 2025

Disetujui: 10 Juli 2025

Tersedia Daring: 30 Agustus 2025

Fenomena pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi

kepada Tom Lembong pada tahun 2025 menimbulkan perdebatan

publik yang serius, khususnya mengenai potensi politisasi instrumen

hukum tersebut. Penulis disini membahas praktik pemberian amnesti

dan abolisi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan fokus

pada analisis keadilan prosedural dan proporsionalitas hukum.

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan

perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil kajian

menunjukkan bahwa keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR

sebagai pemberi pertimbangan sebelum pemberian amnesti dan abolisi

berpotensi menggeser fungsi prerogatif Presiden menjadi instrumen

serta sarana negosiasi politik. Kondisi ini dapat berdampak

melemahkan prinsip keadilan, menghilangkan efek jera, dan merusak

konsistensi hukum. Oleh karena itu, mekanisme pengajuan dan

pemberian amnesti dan abolisi perlu direformulasi agar sejalan dengan

prinsip keadilan proporsional serta menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci:

Amnesti

Abolisi

Korupsi

Keadilan Prosedural

ABSTRACT

Keywords:

Amnesty

Abolition

Corruption

Procedural Justice

The phenomenon of granting amnesty to Hasto Kristiyanto and abolition

to Tom Lembong in 2025 has raised serious public debate, especially

regarding the potential politicization of these legal instruments. Writer

discusses the practice of granting amnesties and abolitions in corruption

crimes in Indonesia, with a focus on analyzing procedural justice and

legal proportionality. The research uses a normative juridical method

with statutory, conceptual, and philosophical approaches. The results of

the study show that the involvement of the Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) in the consideration of amnesty and abolition has the potential to

shift the President's prerogative function into a negotiation and political

instrument. This condition can weaken the principle of justice, eliminate

the deterrent effect, and damage legal consistency. Therefore, the

amnesty and abolition mechanism needs to be reformulation to be in line

with the principle of proportional justice and ensure legal certainty.

This is an open access article under CC BY-SA license

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 1, Mei 2025, page: 13-21

E-ISSN: 3063-4350

Siti Hidayah et.al (Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam....)

1. Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi Indonesia sebagai

negara berkembang. Korupsi merupakan bentuk extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa

karena masuk dalam domain Hostis Humanis Generis atau musuh seluruh umat manusia,

terlebih lagi korban dari tindak pidana korupsi adalah negara dan rakyat, karena dengan adanya

tindak pidana korupsi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi terganggu (Artidjo

Alkostar: 2013). Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga

merusak tatanan berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, dan politik bangsa. Dalam upaya

memberantas korupsi, negara memiliki berbagai instrumen hukum, mulai dari pencegahan

hingga penindakan melalui proses peradilan.

Di sisi lain, sistem hukum Indonesia juga mengenal konsep amnesti dan abolisi sebagai

bentuk pengampunan yang dapat diberikan oleh negara terhadap pelaku tindak pidana. Amnesti

dan abolisi merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam konstitusi Undang-Undang

Dasar (UUD) tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Namun,

penggunaan kedua instrumen ini dalam konteks tindak pidana korupsi menimbulkan

permasalahan dan perdebatan yang kompleks.

Pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus korupsi menciptakan dilema antara

kepentingan politik, penegakan hukum, dan rasa keadilan masyarakat. Contoh kasus besar yang

menjadi perhatian masyarakat luas adalah pemberian Amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan

Abolisi kepada Tom Lembong yang keduanya merupakan terdakwa tindak pidana korupsi yang

kasusnya masih berjalan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara

resmi menyetujui usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pemberian amnesti kepada Hasto

Kristiyanto, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan (PDI-P) atas dugaan suap dan perintangan penyidikan, serta pemberian abolisi

kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong Pada tanggal 31 Juli 2025 (ICJR: 2025).

Sebagaimana diketahui Tom Lembong didakwa atas dugaan korupsi pembukaan izin impor

gula selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kedua kasus tersebut kemudian memantik

banyak diskusi baik dalam diskusi ilmiah maupun diskusi non-ilmiah mengenai urgensi dan

bagaimana kedua kasus tersebut mencerminkan keadilan prosedural di dalam masyarakat.

Karena kedua kasus tersebut masih berjalan dan belum memperoleh putusan yang berkekuatan

hukum mengikat (inkracht van gewijde). Sehingga dengan pemberian amnesti dan abolisi

tersebut, maka seluruh proses hukum yang sedang berjalan harus dihentikan.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 1, Mei 2025, page: 13-21

E-ISSN: 3063-4350

Siti Hidayah et.al (Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam....)

2. Metode

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual

approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Jenis dan sumber data dalam

penelitian ini adalah sumber data sekunder, yang diperoleh melalui study kepustakaan yang

terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan

dalam penyusunan ini adalah dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis

yang dilakukan secara kualitatif menitikberatkan pada konsistensi antara norma hukum positif,

prinsip keadilan, dan kebutuhan Masyarakat (Marzuki: 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

Pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia didasarkan pada konstitusi Undang-Undang

Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 14 ayat (2), yakni “Presiden

memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat.” Definisi Amnesti adalah penghapusan akibat hukum pidana terhadap sekelompok

orang atau golongan tertentu yang melakukan tindak pidana tertentu. Amnesti bersifat kolektif

dan biasanya diberikan untuk kepentingan politik, misalnya dalam rangka rekonsiliasi nasional.

Amnesti merupakan tindakan hukum yang menghapuskan semua akibat hukum pidana

terhadap sekelompok orang tertentu yang telah melakukan tindak pidana tertentu, sehingga

mereka diperlakukan seolah-olah tidak pernah melakukan tindak pidana (Hamzah: 2008)”.

Sedangkan Abolisi adalah penghapusan/ penghentian proses hukum pidana terhadap seorang

atau beberapa orang tertentu yang sedang menghadapi perkara pidana. Abolisi bersifat

individual dan menghentikan proses peradilan pidana sebelum ada putusan pengadilan. Abolisi

merupakan tindakan Presiden yang menghentikan proses peradilan pidana terhadap seorang

tersangka atau terdakwa, sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan (Jimly Asshiddiqie:

2010).

Ketentuan konstitusional Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 yang mengharuskan Presiden

meminta pertimbangan DPR sebelum memberikan Amnesti dan Abolisi berpotensi membatasi

keleluasaan Presiden dalam mengambil keputusan yang objektif. Padahal, pemberian amnesti

dan abolisi merupakan hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala

pemerintahan. Permasalahan dapat muncul ketika terjadi pertentangan kepentingan politik

antara Presiden dan DPR, meskipun secara formal DPR hanya memberikan pertimbangan.

Situasi ini diperparah oleh karakteristik sistem presidensial Indonesia yang tidak konvensional,

di mana parlemen menganut sistem multipartai. Dalam kondisi tertentu, kekuatan oposisi di

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 1, Mei 2025, page: 13-21

E-ISSN: 3063-4350

Siti Hidayah et.al (Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam....)

parlemen dapat jauh lebih besar dibandingkan dengan pendukung Presiden.

Ketidakseimbangan kekuatan politik tersebut akan menempatkan Presiden dalam posisi yang

sulit dan memaksanya untuk berkompromi, terutama dalam pemberian amnesti dan abolisi

yang membutuhkan pertimbangan DPR. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas

pelaksanaan hak prerogatif Presiden. Ketentuan konstitusional dalam Pasal 14 ayat (2) UUD

1945 yang mengharuskan Presiden meminta pertimbangan DPR sebelum memberikan Amnesti

dan Abolisi tidak hanya berpotensi membatasi hak prerogatif Presiden, tetapi juga membuka

celah bagi berbagai penyalahgunaan yang dapat merusak sistem peradilan dan penegakan

hukum di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa "kewenangan

pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan hak prerogatif kepala negara

yang tidak dapat diganggu gugat (Jimly Asshiddiqie: 2009)," namun keterlibatan DPR dalam

proses ini justru dapat mengubah sifat prerogatif tersebut menjadi instrumen politik yang sarat

kepentingan.

Salah satu akibat paling berbahaya adalah transformasi amnesti dan abolisi menjadi

instrumen politik yang dapat disalahgunakan untuk membebaskan terpidana korupsi bukan atas

dasar pertimbangan keadilan, melainkan kepentingan politik pragmatis. Dalam dinamika

politik Indonesia yang sarat dengan tawar-menawar kepentingan, mekanisme ini dapat dengan

mudah menjadi "komoditas politik" di mana DPR dapat "menjual" pertimbangannya kepada

Presiden dengan imbalan dukungan terhadap agenda-agenda politik tertentu, atau sebaliknya,

Presiden dapat menggunakan kewenangan ini sebagai alat untuk membeli loyalitas politik dari

fraksi-fraksi di DPR. Kondisi ini sejalan dengan peringatan Satjipto Rahardjo yang menyatakan

bahwa "hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan semata, tetapi harus mengabdi pada

keadilan dan kemanusiaan (Rahardjo: 2009)". Situasi ini semakin diperparah oleh karakteristik

sistem presidensial Indonesia yang tidak konvensional dengan parlemen multipartai, di mana

keseimbangan kekuatan politik seringkali berubah-ubah dan dapat menciptakan situasi di mana

terpidana korupsi dengan dukungan politik yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk

mendapatkan amnesti atau abolisi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki koneksi

politik.

Hal ini tidak hanya menciptakan inkonsistensi dalam penegakan hukum dan merusak

prinsip equality before the law, tetapi juga secara signifikan melemahkan efek jera bagi para

calon koruptor yang menyadari adanya "jalan belakang" untuk menghindari konsekuensi

hukum melalui manuver politik. Sebagaimana ditekankan oleh Romli Atmasasmita bahwa

"pemberantasan korupsi memerlukan konsistensi dan ketegasan dalam penegakan hukum tanpa

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 1, Mei 2025, page: 13-21

E-ISSN: 3063-4350

Siti Hidayah et.al (Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam....)

pandang bulu (Atmasasmita: 2010)", maka politisasi amnesti dan abolisi justru bertentangan

dengan semangat tersebut. Dampak jangka panjang dari situasi ini adalah erosi kepercayaan

publik terhadap sistem peradilan dan pemerintahan, menguatnya persepsi bahwa hukum dapat

"dibeli" atau "dinegosiasikan", dan pada akhirnya dapat menghambat upaya pemberantasan

korupsi yang menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan nasional, sehingga diperlukan

reformasi mendasar terhadap mekanisme pemberian amnesti dan abolisi agar tidak menjadi

celah legalisasi impunitas bagi para koruptor dan dapat memastikan bahwa keputusan tersebut

benar-benar didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kepentingan bangsa, bukan

kepentingan politik sesaat.

Contoh penerapan amnesti dan abolisi yang menjadi perhatian publik yakni kasus Tom

Lembong dan Hasto Kristiyanto, kekhawatiran tentang politisasi amnesti dan abolisi dalam

konteks korupsi menjadi sangat relevan dan menunjukkan bagaimana mekanisme ini dapat

disalahgunakan sebagai instrumen politik praktis. Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun

penjara dalam kasus korupsi impor gula akhirnya mendapat abolisi melalui usulan Presiden

Prabowo Subianto yang disetujui DPR pada Juli 2025, sementara Hasto Kristiyanto yang

divonis 7 tahun penjara dalam kasus suap dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku

juga mendapat amnesti.² Kedua kasus ini menunjukkan pola yang mengkhawatirkan di mana

terpidana korupsi seperti Tom Lembong yang bahkan oleh hakim disebut tidak menikmati hasil

korupsi tetap divonis bersalah, namun kemudian dengan mudah mendapat pembebasan melalui

jalur politik. Hal ini menciptakan inkonsistensi dalam sistem peradilan dan memberikan sinyal

berbahaya bahwa hukuman korupsi dapat "dibatalkan" melalui manuver politik.

Situasi ini semakin memperkuat argumen bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD

1945 yang mengharuskan pertimbangan DPR dapat menjadi celah bagi politisasi keadilan, di

mana keputusan pemberian amnesti dan abolisi lebih didasarkan pada kalkulasi politik daripada

pertimbangan keadilan substantif. Kasus Hasto yang melibatkan suap terhadap Komisioner

KPU dan perintangan penyidikan⁴ serta kasus Tom Lembong yang merugikan negara hingga

Rp. 515 miliar seharusnya menjadi contoh penegakan hukum yang tegas, namun justru

berakhir dengan pembebasan melalui jalur politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahfud

MD bahwa "amnesti dan abolisi harus diberikan berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan

keadilan, bukan kepentingan politik semata,"⁶ maka kedua kasus ini justru menunjukkan

sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa mekanisme amnesti dan abolisi telah berubah fungsi dari

instrumen keadilan restoratif menjadi alat untuk menghindari konsekuensi hukum bagi elit

politik, sehingga menguatnya persepsi bahwa sistem hukum Indonesia masih dapat

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 1, Mei 2025, page: 13-21

E-ISSN: 3063-4350

Siti Hidayah et.al (Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam....)

"dinegosiasikan" dan menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum antara rakyat biasa

dan elit politik. Kondisi ini sejalan dengan kritik Bivitri Susanti yang menyatakan bahwa

"pemberian amnesti dan abolisi untuk kasus korupsi dapat merusak upaya pemberantasan

korupsi dan menghilangkan efek jera (Susanti: 2018)".

Terlebih lagi fenomena tersebut dapat ditinjau dalam perspektif keadilan proporsional.

Keadilan proporsional menghendaki keseimbangan antara hak negara, hak masyarakat, dan hak

individu pelaku. Jika abolisi atau amnesti diberikan tanpa mempertimbangkan proporsionalitas,

maka hak masyarakat atas keadilan dan kesejahteraan akan terlanggar. Dalam kerangka ini,

pemberian abolisi dan amnesti bagi koruptor hanya dapat dibenarkan jika memenuhi syarat: (1)

ada kepentingan nasional yang lebih besar, (2) ada jaminan pengembalian kerugian negara, dan

(3) tidak meniadakan tanggung jawab moral pelaku (Muladi dan Priyatno: 2010).

Konsep keadilan proporsional memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam analisis

pemberian amnesti dan abolisi, terutama ketika dihubungkan dengan kasus-kasus korupsi

seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Keadilan proporsional menuntut bahwa

pemberian amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan proporsionalitas antara tingkat

kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan

dengan keputusan pembebasan yang diberikan.Pelanggaran Keadilan Proporsional dalam

Kasus Korupsi. Dalam perspektif keadilan proporsional, pemberian abolisi kepada Tom

Lembong yang kasusnya merugikan negara hingga Rp515 miliar dan amnesti kepada Hasto

Kristiyanto yang terlibat suap serta perintangan penyidikan menunjukkan ketidakseimbangan

yang mendasar. Keadilan proporsional mengharuskan bahwa semakin besar kerugian atau

dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan, semakin berat pula konsekuensi hukum

yang harus ditanggung. Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls bahwa "keadilan

menuntut proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi," maka pemberian amnesti dan abolisi

untuk kasus korupsi dengan kerugian negara yang sangat besar justru melanggar prinsip

proporsionalitas ini.

Distorsi proporsionalitas melalui politisasi keterlibatan DPR dalam pemberian

pertimbangan amnesti dan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945

berpotensi mendistorsi keadilan proporsional karena keputusan tidak lagi didasarkan pada

pertimbangan objektif mengenai tingkat kesalahan dan kerugian, melainkan pada kalkulasi

politik. Hal ini menciptakan situasi di mana terpidana dengan koneksi politik yang kuat dapat

memperoleh "diskon hukuman" yang tidak proporsional dengan kesalahannya. Sebagaimana

diungkapkan oleh Satjipto Rahardjo bahwa "keadilan harus diukur dari proporsionalitas antara

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 1, Mei 2025, page: 13-21

E-ISSN: 3063-4350

Siti Hidayah et.al (Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam....)

perbuatan dan akibat hukumnya, bukan dari kekuatan politik pelakunya (Rahardjo: 2009)",

maka politisasi amnesti dan abolisi justru merusak esensi keadilan proporsional

tersebut.Ketimpangan Proporsional antara Elite dan Rakyat BiasaKeadilan proporsional juga

menuntut konsistensi dalam penerapan hukum, di mana individu dengan tingkat kesalahan

yang sama harus menerima perlakuan hukum yang proporsional pula. Namun, mekanisme

amnesti dan abolisi yang terpolitisasi menciptakan ketimpangan proporsional yang mencolok

antara elit politik dan rakyat biasa.

Sementara rakyat biasa yang melakukan kejahatan dengan kerugian yang relatif kecil

harus menjalani hukuman penuh, elit politik dengan kasus korupsi bernilai ratusan miliar dapat

dengan mudah memperoleh pembebasan melalui jalur politik. Kondisi ini bertentangan dengan

prinsip keadilan proporsional yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa "keadilan distributif

harus memberikan perlakuan yang sama terhadap kasus-kasus yang sama." Implikasi terhadap

efek jera dan pencegahan dari perspektif keadilan proporsional, pemberian amnesti dan abolisi

yang tidak mempertimbangkan proporsionalitas kesalahan juga merusak fungsi hukum sebagai

alat pencegahan. Keadilan proporsional tidak hanya melihat keseimbangan antara kesalahan

dan sanksi dalam konteks retributif, tetapi juga mempertimbangkan efek deterjen yang

proporsional. Efektivitas hukuman terletak pada proporsionalitasnya dengan kejahatan, bukan

pada beratnya semata, maka pemberian amnesti dan abolisi yang mudah kepada koruptor justru

menghilangkan efek jera yang proporsional dan dapat mendorong terjadinya korupsi lebih

lanjut. Hal ini menciptakan spiral ketidakadilan di mana ketiadaan sanksi yang proporsional

justru mengundang pelanggaran hukum yang lebih besar, sehingga diperlukan reformasi

mendasar terhadap mekanisme amnesti dan abolisi agar dapat mengembalikan prinsip keadilan

proporsional dalam sistem peradilan Indonesia.

4. Kesimpulan

Pemberian amnesti dan abolisi dalam kasus tindak pidana korupsi, meskipun merupakan

hak prerogatif Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, berpotensi dipolitisasi akibat

keterlibatan DPR dalam proses pertimbangan. Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong

memperlihatkan bahwa keputusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan proporsional

karena lebih menonjolkan kepentingan politik daripada kepastian hukum dan efek jera. Situasi

ini merusak konsistensi hukum, melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,

serta menimbulkan ketidakadilan antara elit politik dan masyarakat biasa. Mekanisme

pemberian amnesti dan abolisi perlu direformulasi agar lebih transparan, akuntabel, dan

berlandaskan prinsip keadilan proporsional. Pemberian pengampunan terhadap koruptor hanya

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 1, Mei 2025, page: 13-21

E-ISSN: 3063-4350

Siti Hidayah et.al (Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam....)

dapat dipertimbangkan jika terdapat kepentingan nasional yang lebih besar, disertai jaminan

pengembalian kerugian negara, serta tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik sesaat. DPR

seharusnya menekankan evaluasi substantif ketimbang politis, sementara pemerintah wajib

menjamin bahwa proses tersebut terbuka bagi pengawasan publik sehingga legitimasi

keputusan tetap terjaga.

5. Daftar Pustaka

Artidjo Alkostar, “Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime”, Makalah pada Pengarusutamaan

Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim

Seluruh Indonesia, 2013.

Bivitri Susanti, Reformasi Hukum dan Pemberantasan Korupsi, (Jakarta: Pustaka Sinar

Harapan, 2018).

Hamzah. A, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Institute for Criminal Justice Reform, “ICJR Pertanyakan Amnesti Hasto Kristiyanto dan

Abolisi Tom Lembong: Reformasi Hukum yang Justru Harus Jadi Prioritas”,

https://icjr.or.id/pertanyakan-amnesti-hasto-kristiyanto-dan-abolisi-tom-lembong-

reformasi-hukum-yang-justru-harus-jadi-prioritas/

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press,

2010).

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Muladi dan Priyatno, D, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Bandung: Alumni 2010).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2016).

Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2010).

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta

Publishing, 2009).

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Genta

Publishing, 2009).