IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2 No. 1 Mei 2025, page: 21-28

E-ISSN: 3063-4350

Viktor Patabang (17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum....)

17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum atas Gerakan

Sosial dan Partisipasi Politik Generasi Milenial-Gen Z

dalam Menyuarakan Hak Konstitusional

Viktor Patabang

Universitas Borneo Tarakan, Jalan Amal Lama, Fakultas Hukum, Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Email: viktorpatabang11@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 31 Agustus 2025

Direvisi: 15 September 2025

Disetujui: 24 September 2025

Tersedia Daring: 7 Oktober 2025

Gelombang demonstrasi yang terjadi di Indonesia pada periode

Agustus-September 2025 menandai era baru aktivisme digital yang

berhasil memobilisasi massa secara masif. Artikel ini menganalisis

fenomena gerakan sosial yang diprakarsai oleh generasi milenial dan

Gen Z melalui platform media sosial dengan tagar #IndonesiaGelap dan

#ResetIndonesia. Demonstrasi ini mengusung 17+8 tuntutan rakyat

yang mencakup berbagai isu krusial mulai dari reformasi politik,

transparansi pemerintahan, hingga keadilan sosial ekonomi. Penelitian

ini mengeksplorasi bagaimana tokoh-tokoh publik dari kalangan

content creator dan influencer seperti Jerome Polin dan Andovi da

Lopez berperan sebagai katalisator mobilisasi massa, mengubah

paradigma gerakan sosial konvensional menjadi hybrid activism yang

menggabungkan kekuatan digital dan aksi lapangan. Melalui

pendekatan kualitatif dengan analisis konten media sosial dan

dokumentasi lapangan, artikel ini mengungkap dinamika partisipasi

lintas generasi—mahasiswa, buruh, hingga pengemudi ojek online—

yang bersatu dalam satu suara menuntut perubahan.

Kata Kunci:

#17+8

#IndonesiaGelap

Demonstrasi 2025

Reformasi Politik

Hak Konstitusional

ABSTRACT

Keywords:

#17+8

#DarkIndonesia

2025 Demonstration

Political Reform

Right Constitutional

The wave of demonstrations that occurred in Indonesia during the

August-September 2025 period marked a new era of digital activism

that successfully mobilized masses on a massive scale. This article

analyzes the social movement phenomenon initiated by millennials and

Gen Z through social media platforms using hashtags #IndonesiaGelap

(Indonesia Dark) and #ResetIndonesia. These demonstrations carried

17+8 people's demands encompassing various crucial issues ranging

from political reform, government transparency, to socio-economic

justice. This research explores how public figures from the content

creator and influencer circles, such as Jerome Polin and Andovi da

Lopez, served as catalysts for mass mobilization, transforming the

conventional social movement paradigm into hybrid activism that

combines digital power with on-ground action. Through a qualitative

approach utilizing social media content analysis and field

documentation, this article reveals the dynamics of cross-generational

participation—students, workers, to online motorcycle taxi drivers—

united in one voice demanding change.

This is an open access article under CC BY-SA license

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2 No. 1 Mei 2025, page: 21-28

E-ISSN: 3063-4350

Viktor Patabang (17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum....)

1. Pendahuluan

Indonesia tengah menyaksikan pergeseran lanskap aktivisme sosial dan politik yang

signifikan, dimotori oleh generasi milenial dan Gen Z. Kelompok demografis yang tumbuh di

era digital ini menunjukkan pola artikulasi aspirasi yang unik, berbeda dari generasi

sebelumnya. Puncak dari fenomena ini termanifestasi dalam gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat".

Gerakan ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan sebuah representasi kolektif dari kecemasan

dan harapan kaum muda terhadap masa depan bangsa. Tuntutan yang disuarakan mencakup

spektrum isu yang luas, mulai dari reformasi hukum dan pemberantasan korupsi, keadilan

ekonomi, hingga perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Angka "17+8" sendiri sarat

akan makna simbolis yang merujuk pada tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, seakan

menyiratkan adanya "proklamasi" ulang semangat kebangsaan oleh generasi baru. Penggunaan

platform digital dan media sosial menjadi bahan bakar utama yang mempercepat mobilisasi

massa, menyebarkan narasi, dan membangun solidaritas secara eksponensial. Fenomena ini

menandai babak baru dalam partisipasi politik warga negara, di mana suara anak muda tidak

lagi berada di pinggiran, melainkan menjadi pusat dari diskursus nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat" sebagai

sebuah studi kasus yang komprehensif mengenai hibridasi aktivisme digital dan aksi jalanan

yang digerakkan oleh milenial dan Gen Z di Indonesia. Jika penelitian sebelumnya sering kali

memisahkan antara aktivisme online dan offline, penelitian ini justru memfokuskan pada

simbiosis keduanya. Secara spesifik, penelitian ini akan mengurai bagaimana meme, tagar, dan

utas di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat propaganda, tetapi juga sebagai

instrumen pengorganisasian strategis yang mampu menerjemahkan sentimen daring menjadi

mobilisasi massa yang masif di ruang fisik. Inilah yang membedakan gerakan ini dari gerakan

sosial sebelumnya di Indonesia.

Studi mengenai gerakan sosial dan partisipasi politik anak muda di Indonesia telah banyak

dilakukan. Wijayanto (2019) dalam jurnal Asian Journal of Political Science, misalnya,

meneliti peran media sosial dalam aktivisme mahasiswa pasca-Reformasi, namun lebih

berfokus pada dinamika elektoral. Sementara itu, Ross Tapsell (2017) dalam bukunya Media

Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution, mengulas bagaimana

platform digital mengubah lanskap media dan politik, namun belum secara spesifik

menganalisis gerakan yang sepenuhnya diinisiasi dan dimobilisasi oleh Gen Z.

Dari survei literatur di atas, terlihat adanya kesenjangan riset dalam memahami bagaimana

proses transisi dari percakapan digital menjadi aksi kolektif di lapangan terjadi secara efektif

pada gerakan yang dimotori oleh generasi digital-native Indonesia. Banyak studi berhenti pada

analisis konten digital atau laporan jumlah massa, tanpa menggali lebih dalam mekanisme,

motivasi, dan jaringan yang menjembatani kedua dunia tersebut. Bagaimana sebuah tagar di X

(sebelumnya Twitter) atau sebuah video TikTok dapat menggerakkan ribuan orang untuk

turun ke jalan? Variabel psikologis, sosial, dan teknologis apa yang berperan di balik

fenomena ini? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang belum terjawab tuntas oleh literatur yang

ada dan menjadi celah yang akan diisi oleh penelitian ini.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan

kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam, kaya, dan

holistik fenomena sosial yang kompleks, yaitu gerakan "17+8 Tuntutan Rakyat". Desain studi kasus

dianggap paling relevan karena memungkinkan peneliti untuk melakukan investigasi intensif pada

satu fenomena spesifik dalam konteks kehidupan nyata. Melalui studi kasus, peneliti dapat

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2 No. 1 Mei 2025, page: 21-28

E-ISSN: 3063-4350

Viktor Patabang (17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum....)

mengeksplorasi pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" di balik proses mobilisasi massa yang

dimotori oleh milenial dan Gen Z, dari ruang digital hingga ke aksi di lapangan.

3. Hasil dan Pembahasan

Gerakan sosial 17+8 Tuntutan Rakyat merepresentasikan fenomena baru dalam lanskap

partisipasi politik Indonesia, khususnya yang dimotori oleh generasi milenial dan Gen Z.

Gerakan ini mencerminkan transformasi cara masyarakat, terutama generasi muda, dalam

menyuarakan aspirasi politik dan memperjuangkan hak-hak konstitusional mereka. Dalam

konteksdemokrasi Indonesia, gerakan semacam ini menjadi indikator penting tentang

kesehatan sistem politik dan efektivitas mekanisme check and balance dalam praktik

ketatanegaraan (Aspinall, 2005). Generasi milenial dan Gen Z, yang tumbuh di era digital dan

memiliki akses informasi yang lebih luas, menunjukkan karakter partisipasi politik yang

berbeda dari generasi sebelumnya, ditandai dengan penggunaan media sosial sebagai ruang

mobilisasi dan artikulasi kepentingan politik (Lim, 2013).

Hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam politik dijamin oleh

konstitusi Indonesia melalui UUD 1945, khususnya Pasal 28 yang menyatakan bahwa

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan adalah

hak setiap warga negara. Lebih lanjut, amandemen kedua UUD 1945 memperkuat jaminan hak

asasi manusia melalui Pasal 28E ayat (3) yang menegaskan hak atas kebebasan berserikat,

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Asshiddiqie, 2010). Jaminan konstitusional ini

sejalan dengan instrumen hukum internasional seperti International Covenant on Civil and

Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005,

yang dalam Pasal 21 dan 22 menjamin hak berkumpul secara damai dan hak berserikat (Butt,

2015). Dalam konteks ini, gerakan sosial seperti 17+8 Tuntutan Rakyat merupakan manifestasi

legitimate dari pelaksanaan hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh hukum.

Generasi milenial (lahir 1981-1996) dan Gen Z (lahir 1997-2012) memiliki karakteristik

partisipasi politik yang distintif dibandingkan generasi sebelumnya. Penelitian menunjukkan

bahwa kedua generasi ini cenderung lebih kritis terhadap institusi politik formal dan lebih

memilih bentuk partisipasi politik non-konvensional seperti demonstrasi, petisi online, dan

aktivisme media sosial (Norris, 2002). Generasi ini juga menunjukkan tingkat literasi politik

yang lebih tinggi karena kemudahan akses informasi melalui internet, namun paradoksnya

memiliki tingkat kepercayaan yang lebih rendah terhadap institusi politik tradisional seperti

partai politik dan parlemen (Henn & Foard, 2014). Dalam konteks Indonesia, generasi milenial

dan Gen Z memainkan peran krusial dalam berbagai gerakan sosial-politik, mulai dari gerakan

anti-korupsi, gerakan lingkungan, hingga gerakan yang menuntut reformasi sistem politik dan

hukum (Nugroho, 2018).

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat dapat dikaji melalui perspektif teori collective action yang

menjelaskan bagaimana individu-individu dengan kepentingan bersama melakukan mobilisasi

untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Olson (1965), collective action menghadapi masalah

free-rider problem, namun dalam era digital, teknologi informasi telah menurunkan biaya

koordinasi dan meningkatkan kemampuan mobilisasi massa. Tuntutan-tuntutan yang diajukan

dalam gerakan ini mencerminkan kekecewaan terhadap kinerja lembaga-lembaga negara dan

sistem politik yang dianggap tidak responsif terhadap aspirasi rakyat (Tarrow, 2011). Dari

perspektif hukum, gerakan ini menggunakan mekanisme konstitusional untuk mengkritisi

kebijakan dan keputusan politik yang dianggap melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan

konstitusionalisme, sehingga dapat dikategorikan sebagai constitutional activism (Ferejohn &

Pasquino, 2004).

Peran media sosial dalam gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat tidak dapat diabaikan sebagai

faktor kunci dalam mobilisasi dan diseminasi wacana politik. Platform seperti Twitter,

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2 No. 1 Mei 2025, page: 21-28

E-ISSN: 3063-4350

Viktor Patabang (17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum....)

Instagram, dan TikTok telah menjadi public sphere baru di mana generasi milenial dan Gen Z

mengkonstruksi dan menegosiasikan makna politik (Castells, 2012). Penggunaan hashtag,

meme politik, dan konten viral menjadi strategi komunikasi politik yang efektif dalam

menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun solidaritas kolektif (Bennett &

Segerberg, 2013). Namun demikian, arena digital ini juga menghadirkan tantangan baru

seperti penyebaran disinformasi, polarisasi politik, dan digital surveillance yang dapat

mengancam kebebasan berekspresi dan berorganisasi (Tapsell, 2017). Dari perspektif hukum,

penggunaan media sosial dalam aktivisme politik menimbulkan pertanyaan tentang batasan

kebebasan berekspresi, terutama dalam konteks UU ITE yang seringkali digunakan untuk

membatasi kritik politik (Nugroho, 2020).

Dalam sistem demokrasi konstitusional, tuntutan rakyat yang disampaikan melalui

gerakan sosial memiliki legitimasi hukum sepanjang dilakukan melalui cara-cara yang damai

dan tidak melanggar hukum. Konsep popular sovereignty yang menjadi dasar demokrasi

menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sehingga rakyat memiliki hak

untuk mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan (Dahl, 1989). Dalam konteks

Indonesia, mekanisme pengawasan rakyat terhadap penyelenggara negara dijamin melalui

berbagai instrumen hukum, termasuk hak mengajukan petisi, hak mengajukan judicial review

ke Mahkamah Konstitusi, dan hak untuk melakukan demonstrasi damai (Butt & Lindsey,

2012). Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, jika dikaji dari perspektif constitutional law,

merupakan ekspresi dari prinsip popular constitutionalism yang mengakui peran aktif rakyat

dalam memaknai dan menegakkan konstitusi, bukan hanya menyerahkannya kepada institusi-

institusi resmi negara (Kramer, 2004).

Respons negara terhadap gerakan sosial seperti 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi indikator

penting tentang kualitas demokrasi dan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi

manusia. Dalam praktik, respons negara dapat bervariasi dari akomodatif hingga represif,

tergantung pada konteks politik dan persepsi ancaman terhadap stabilitas (Tilly & Tarrow,

2015). Penggunaan kekerasan terhadap demonstran, kriminalisasi aktivis, atau pembatasan

ruang sipil melalui regulasi yang restriktif menunjukkan kemunduran demokrasi dan

pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional (Freedom House, 2020). Sebaliknya, respons

yang dialogis dan akomodatif menunjukkan kematangan demokrasi dan penghormatan

terhadap hak-hak sipil dan politik masyarakat (Mietzner, 2018). Dari perspektif rule of law,

negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak warga negara untuk berserikat dan

menyampaikan pendapat, sekaligus menjaga ketertiban umum, dan keseimbangan antara

kedua kepentingan ini harus dijaga melalui penerapan prinsip proporsionalitas (Waldron,

2016).

Pelaksanaan hak berdemonstrasidan menyampaikan pendapat dalam praktik menghadapi

berbagai tantangan hukum, terutama terkait dengan regulasi yang membatasi atau mengatur

pelaksanaan hak-hak tersebut. UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan

Pendapat di Muka Umum, meskipun dimaksudkan untuk melindungi hak demonstrasi, dalam

praktiknya seringkali diimplementasikan secara restriktif melalui mekanisme pemberitahuan

yang berubah menjadi sistem perizinan de facto (Human Rights Watch, 2019). Ketentuan

pidana dalam berbagai undang-undang seperti KUHP, UU ITE, dan UU Ormas juga seringkali

digunakan untuk membungkam kritik dan membatasi ruang gerak civil society (Amnesty

International, 2021). Generasi milenial dan Gen Z yang aktif dalam gerakan sosial menghadapi

risiko kriminalisasi melalui pasal-pasal karet seperti penghinaan, pencemaran nama baik, atau

ujaran kebencian yang definisinya seringkali tidak jelas dan dapat ditafsirkan secara luas (Lim,

2017). Tantangan hukum ini menuntut reformasi regulasi yang lebih protektif terhadap hak-

hak sipil dan politik, serta penguatan mekanisme akuntabilitas bagi aparat penegak hukum

yang melakukan pelanggaran (ELSAM, 2020).

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2 No. 1 Mei 2025, page: 21-28

E-ISSN: 3063-4350

Viktor Patabang (17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum....)

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran strategis dalam melindungi hak-hak

konstitusional warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam politik dan

menyampaikan pendapat. Melalui mekanisme judicial review, MK memiliki kewenangan

untuk menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi dan dapat

membatalkan atau menafsirkan ulang ketentuan yang membatasi hak-hak fundamental (Butt,

2015). Beberapa putusan MK telah menunjukkan komitmen untuk melindungi kebebasan

berekspresi dan berserikat, meskipun dalam beberapa kasus juga menunjukkan pendekatan

yang lebih konservatif (Hiariej, 2018). Dalam konteks gerakan sosial yang dimotori generasi

milenial dan Gen Z, MK dapat menjadi forum penting untuk memperjuangkan interpretasi

konstitusi yang lebih progresif dan protektif terhadap hak-hak sipil dan politik (Hendrianto,

2016). Namun demikian, efektivitas MK sebagai guardian of the constitution bergantung pada

independensi, integritas, dan kompetensi hakim konstitusi, serta dukungan politik dan sosial

terhadap putusan-putusannya (Mietzner, 2010).

Gerakan sosial yang dimotori generasi muda bukan fenomena unik Indonesia, melainkan

bagian dari tren global di mana generasi milenial dan Gen Z di berbagai negara menunjukkan

aktivisme politik yang tinggi. Gerakan seperti Arab Spring di Timur Tengah, Occupy Wall

Street di Amerika Serikat, dan Umbrella Movement di Hong Kong menunjukkan pola serupa

dalam hal penggunaan media sosial untuk mobilisasi, tuntutan terhadap reformasi politik dan

ekonomi, serta partisipasi generasi muda yang masif (Howard & Hussain, 2013). Studi

komparatif menunjukkan bahwa keberhasilan gerakan sosial sangat bergantung pada beberapa

faktor kunci seperti struktur kesempatan politik, kapasitas organisasional, framing yang

efektif, dan respons negara (McAdam et al., 2001). Dalam konteks Indonesia, pembelajaran

dari gerakan sosial di negara lain dapat memberikan insight tentang strategi mobilisasi,

antisipasi terhadap represi negara, dan pentingnya membangun koalisi yang luas untuk

mencapai tujuan politik (Aspinall, 2014). Namun demikian, setiap konteks nasional memiliki

keunikan tersendiri yang memerlukan strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokal (Hadiz &

Robison, 2017).

Partisipasi aktif generasi milenial dan Gen Z dalam gerakan sosial seperti 17+8 Tuntutan

Rakyat memiliki implikasi signifikan terhadap proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Di

satu sisi, aktivisme politik generasi muda dapat memperkuat civil society dan meningkatkan

akuntabilitas pemerintah, yang merupakan elemen penting dalam demokrasi yang sehat

(Diamond, 1999). Tekanan dari bawah melalui gerakan sosial dapat mendorong reformasi

institusional dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kepentingan rakyat (O'Donnell &

Schmitter, 1986). Di sisi lain, jika tuntutan masyarakat tidak diakomodasi atau bahkan

direspons dengan represi, hal ini dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi demokrasi dan

memicu political disaffection yang dapat membahayakan stabilitas politik (Norris, 2011).

Dalam jangka panjang, kemampuan sistem politik Indonesia untuk mengakomodasi aspirasi

dan tuntutan generasi muda akan menentukan kualitas dan keberlanjutan demokrasi di

Indonesia (Mietzner, 2018). Oleh karena itu, diperlukan reformasi politik dan hukum yang

dapat memperluas ruang partisipasi demokratis dan memperkuat mekanisme responsiveness

dan accountability (Crouch, 2010).

4. Kesimpulan

Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat merepresentasikan dinamika baru dalam partisipasi

politik Indonesia yang dimotori oleh generasi milenial dan Gen Z. Dari perspektif hukum

konstitusi, gerakan ini merupakan manifestasi legitimate dari pelaksanaan hak-hak

konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan instrumen hukum internasional.

Karakteristik partisipasi politik generasi muda yang lebih kritis, memanfaatkan teknologi

digital, dan memilih jalur politik non-konvensional menunjukkan transformasi dalam cara

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2 No. 1 Mei 2025, page: 21-28

E-ISSN: 3063-4350

Viktor Patabang (17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum....)

masyarakat berinteraksi dengan sistem politik. Namun demikian, pelaksanaan hak

berdemonstrasidan menyampaikan pendapat masih menghadapi berbagai tantangan hukum,

mulai dari regulasi yang restriktif hingga praktik kriminalisasi aktivis. Respons negara

terhadap gerakan sosial menjadi indikator penting tentang kualitas demokrasi dan komitmen

terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks konsolidasi demokrasi Indonesia,

partisipasi aktif generasi muda dapat menjadi kekuatan pendorong reformasi politik dan

hukum, namun memerlukan political will dari penyelenggara negara untuk mengakomodasi

aspirasi rakyat secara konstruktif. Ke depan, diperlukan reformasi regulasi yang lebih

protektif terhadap hak-hak sipil dan politik, penguatan independensi lembaga peradilan, serta

pembangunan budaya politik yang menghargai perbedaan pendapat dan partisipasi

demokratis.

5. Daftar Pustaka

Amnesty International. (2021). Indonesia: Shrinking Space for Freedom of Expression.

London: Amnesty International Publications.

Aspinall, E. (2005). Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in

Indonesia. Stanford: Stanford University Press.

Aspinall, E. (2014). Parliament and Patronage. Journal of Democracy, 25(4), 96-110.

Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2013). The Logic of Connective Action: Digital Media and

the Personalization of Contentious Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

Butt, S. (2015). The Constitutional Court and Democracy in Indonesia. Leiden: Brill Nijhoff.

Butt, S., & Lindsey, T. (2012). The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis. Oxford:

Hart Publishing.

Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age.

Cambridge: Polity Press.

Crouch, H. (2010). Political Reform in Indonesia after Soeharto. Singapore: Institute of

Southeast Asian Studies.

Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.

Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Baltimore: Johns

Hopkins University Press.

ELSAM. (2020). Laporan Kondisi HAM 2020: Pandemi, Otoritarianisme, dan Krisis

Demokrasi. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.

Ferejohn, J., & Pasquino, P. (2004). Constitutional Adjudication: Lessons from Europe. Texas

Law Review, 82(7), 1671-1704.

Freedom House. (2020). Freedom in the World 2020: Indonesia. Washington DC: Freedom

House.

Hadiz, V. R., & Robison, R. (2017). Competing Populisms in Post-authoritarian Indonesia.

International Political Science Review, 38(4), 488-502.

Hendrianto, S. (2016). Law and Politics of Constitutional Courts: Indonesia and the Search for

Judicial Heroes. London: Routledge.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2 No. 1 Mei 2025, page: 21-28

E-ISSN: 3063-4350

Viktor Patabang (17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum....)

Henn, M., & Foard, N. (2014). Social Differentiation in Young People's Political Participation:

The Impact of Social and Educational Factors on Youth Political Engagement in

Britain. Journal of Youth Studies, 17(3), 360-380.

Hiariej, E. (2018). The Judicialization of Politics in Indonesia. In T. Lindsey & S. Butt (Eds.),

Indonesian Law (pp. 89-112). Oxford: Oxford University Press.

Howard, P. N., & Hussain, M. M. (2013). Democracy's Fourth Wave? Digital Media and the

Arab Spring. Oxford: Oxford University Press.

Human Rights Watch. (2019). Indonesia: Freedom of Expression Under Attack. New York:

Human Rights Watch.

Kramer, L. D. (2004). The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review.

Oxford: Oxford University Press.

Lim, M. (2013). Many Clicks but Little Sticks: Social Media Activism in Indonesia. Journal of

Contemporary Asia, 43(4), 636-657.

Lim, M. (2017). Freedom to Hate: Social Media, Algorithmic Enclaves, and the Rise of Tribal

Nationalism in Indonesia. Critical Asian Studies, 49(3), 411-427.

McAdam, D., Tarrow, S., & Tilly, C. (2001). Dynamics of Contention. Cambridge: Cambridge

University Press.

Mietzner, M. (2010). Political Conflict Resolution and Democratic Consolidation in Indonesia:

The Role of the Constitutional Court. Journal of East Asian Studies, 10(3), 397-424.

Mietzner, M. (2018). Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic

Deconsolidation in Indonesia. Pacific Affairs, 91(2), 261-282.

Norris, P. (2002). Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. Cambridge: Cambridge

University Press.

Norris, P. (2011). Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge: Cambridge

University Press.

Nugroho, Y. (2018). Youth, Technology and Participation in Indonesia. In S. Pickard & J.

Bessant (Eds.), Young People Re-Generating Politics in Times of Crises (pp. 223-240).

London: Palgrave Macmillan.

Nugroho, Y. (2020). Digital Rights and Freedom of Expression in Southeast Asia. Media and

Communication, 8(2), 36-48.

O'Donnell, G., & Schmitter, P. C. (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative

Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University

Press.

Olson, M. (1965). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups.

Cambridge: Harvard University Press.

Tapsell, R. (2017). Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution.

London: Rowman & Littlefield.

Tarrow, S. (2011). Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics (3rd ed.).

Cambridge: Cambridge University Press.

Tilly, C., & Tarrow, S. (2015). Contentious Politics (2nd ed.). Oxford: Oxford University

Press.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2 No. 1 Mei 2025, page: 21-28

E-ISSN: 3063-4350

Viktor Patabang (17+8 Tuntutan Rakyat: Kajian Hukum....)

Waldron, J. (2016). Political Political Theory: Essays on Institutions. Cambridge: Harvard

University Press.