IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

Negara-negara Gagal di Pulau Jawa (Study Archeologi

Hukum tentang Sistem Hukum yang Meruntuhkan

Negara)

Agus Pandoman

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Kadipaten, Keraton, Kota Yogyakarta

Email: agus.pandoman@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Agustus 2025

Direvisi: 17 September 2025

Disetujui: 20 Oktober 2025

Tersedia Daring: 1 November

2025

Keruntuhan monumental yang ditinggalkan oleh negara-negara

kerajaan di Pulau Jawa masa silam itu mencengkeram saya dengan daya

tarik romantis dari nenek moyang saya, yang lahir dan hidup di pulau

ini, namun mereka menjadi warga negara kerajaan yang mana karena

bangsa dan negara telah runtuh dan lenyap. Saya tertarik pada

keindahan reruntuhan puing-puing bangunan atau sisa tembok

bangunan monumental, yang seringkali spektakuler dan mencekam,

beserta misteri-misteri yang mereka hadirkan. Apakah keberadaan kita

sekarang, adalah bagian dari runtuhan-runtuhan itu dan yang tersisa

hanyalah monument-monumen kejayaan Negara masa silam.

Kehancuran Kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram,

Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, Kerajaan Daha, sebagian besar

situs-situs kerajaan itu dapat dikatakan bukan sebuah Negara dan

bukan pemerintahan yang memiliki keagungan dan entitas politik.

Analisis artikel ini menggunakan pendekatan Archeologi hukum, dengan

hipotesis bahwa sistem hukum yang dibangun dengan struktur

kekuasaan melahirkan budaya hukum tanpa ada kepastian, keadilan,

dan ketertiban menuju pada runtuhnya negara dan lenyapnya kejayaan

bangsa dan negara itu. Analisis penelitian menggunakan pendekatan

Archeologi menunjukan bahwa runtuhnya sistem hukum melenyapkan

bangsa dan negara .

Kata Kunci:

Negara-Negara Gagal

Study Archeologi Hukum

Sistem Hukum

ABSTRACT

Keywords:

Failed States

Legal Archaeology Study

Legal System

The monumental ruins left behind by the royal states on the island of Java

in the past gripped me with the romantic appeal of my ancestors, who were

born and lived on this island, but who became citizens of which kingdom,

because the nation and state had collapsed and disappeared. I am drawn

to the beauty of the ruins of buildings or the remaining walls of

monumental structures, which are often spectacular and gripping, and the

mysteries they present. Are we, as we are now, part of those ruins and all

that remains are the monuments to the past glory of the State. The

destruction of the Majapahit Kingdom, the Demak Kingdom, the Mataram

Kingdom, the Kediri Kingdom, the Singasari Kingdom, the Daha Kingdom,

most of the royal sites can be said not to be a state and not a government

that has majesty and political entity. Analysis of this article, using a legal

anthropology approach, with the hypothesis that the legal system built

with the ambition of power, bringing down the nation and state, legal

culture without certainty, justice, and order leads to the collapse of the

state. The glory of the nation and state has been lost. Analysis of research

using the Anthropology approach shows that the collapse of the legal

system, eliminates the nation and state.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Keruntuhan monumental yang ditinggalkan oleh negara-negara kerajaan di Pulau Jawa

masa silam itu mencengkeram saya dengan daya tarik romantis. Saya terkagum-kagum sewaktu

mengikuti pelajaran di sekolah dasar bahwa nenek moyangku bangsa pelaut gagah, berani,

sopan santun, adap asor dan gotong royong. Terasa sekali waktu kecil itu rasa bangga pada

masa silam karena terdapat keagungan dalam diri nenek moyang saya yang lahir dan hidup di

bumi pulau jawa (Fazrin, n.d.). Sewaktu saya dewasa saya berada dalam Negara Republik

Indonesia, dan nuansa ini digambarkan dalam bentuk filosofi bangsa Indoensia yaitu Pancasila,

yang juga diharuskan oleh Negara ini untuk mempelajari nya, bahwa suku-suku di Indonesia

adalah Bangsa Indonesia adalah orang yang keberadaanya memiliki jiwa Ketuhanan yang Maha

Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh

hikmah kebijaksanaan/ perwakilan dan memiliki jiwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia seperti itulah jalan hidup (way of life) bangsa Indonesia.

Namun artefak filosofis itu menopang dan sekaligus mendera bangsa ini bagaimana jika

keagungan dalam diri manusia yang lahir dan hidup di Indonesia tidak memiliki hal-hal diatas,

bukankah semua himpunan kalimat-kalimat tersebut diatas telah dilakukan dan di jalanai oleh

Rejim berkuasa dalam wadah negara-negara Kerajaan di Pulau Jawa, dan terakhir adalah

Negara Republik Indonesia dimana kita sedang menjalaninya. Negara-negara Kerajaan di

pulau Jawa adalah sebuah tragedi wadah kehidupan bangsa masa silam yang suram, yang

dihadirkan bukan sebagai kemegahan negara Kerajaan seperti negara -negara Kerajaan di

Eropa, namun ketika saya sudah dewasa, merasakan semua telah menjadi monument

keruntuhan rejim-rejim terdahulu, Raja-Raja dan Presiden Republik Indonesia (Orde Lama dan

Orde Baru) mereka telah membangun artefak-artefak kekuasaanya. Saya adalah keturunan

mereka merasakan langsung peninggalan itu dalam agenda melancong, Borobudur, Candi

Prambanan, Monas, Monumen Yogya Kembali. Lubang Buaya. Keraton-Keraton, Kereta

Kencana, situs majapahit dan lain-lain. saya tertarik pada keindahan reruntuhan atau bangunan

monument, yang seringkali spektakuler dan mencekam, beserta misteri-misteri yang mereka

hadirkan .

Apakah keberadaan saya sekarang, adalah bagian dari runtuhan-runtuhan itu dan yang

tersisa hanyalah monument-monumen kejayaan Negara masa silam yang masih terselubung

rimba, ditengah pemukiman manusia pedesaan. Padahal dulu tempat-tempat itu merupakan

situs-situs peradaban Negara yang paling maju di Asia, dengan naskah-naskah tertulis panjang

yang telah berhasil dibaca. Bagaimana bisa Negara-negara itu runtuh, musnah, padahal

kehidupan ibukota dan warga Negara kerajaan itu bisa menyokong masyarakat perkotaan

didaerah-daerah yang kini hanya ditinggali segilintir petani yang susah payah bertahan hidup

(Muljana, 2005). Monument-monumen dan runtuhan kerajaan Majapahit, reruntuhan candi,

bangunan-bangunan candi membuat kita terkesan bukan karena peninggalan Arkeologi yang

beraura kecantikan dan penuh misteri, namun merupakan kehancuran perdaban, pusat

perkotaan yang lokasinya tidak lagi bernuansa ibu kota yang tertutupi rumah-rumah bangunan

para bangsawan, seperti layaknya ibu kota Negara. Kehancuran ibukota Majapahit, ibukota

kerajaan Demak, ibukota Kerajaan Mataram, ibukota kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari,

Kerajaan Daha, sebagian besar situs-situs kerajaan itu dapat dikatakan bukan sebuah Negara

dan bukan pemerintahan yang memiliki keagungan dan entitas politik hanya sebuah cerita yang

membuktikan bahwa saya keturunan dari negara gagal (Wahyudi, 2015).

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan arkeologi hukum, yaitu

pendekatan yang menelusuri lapisan-lapisan wacana hukum dalam sejarah untuk memahami

bagaimana sistem hukum pada berbagai periode di Pulau Jawa berkontribusi terhadap

melemahnya struktur negara hingga terjadinya kegagalan negara. Penelitian ini juga

menggunakan metode studi literatur, yaitu pengumpulan dan analisis data melalui berbagai

sumber tertulis, baik primer maupun sekunder. Sumber primer yang dikaji meliputi prasasti

hukum, naskah-naskah hukum tradisional Jawa, dokumen kolonial, piagam kerajaan, dan karya

filologis yang telah diterbitkan. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku sejarah

politik Jawa, kajian arkeologi dan epigrafi, literatur hukum adat, serta teori-teori terkait

arkeologi pengetahuan, hukum kritis, dan konsep negara gagal.

3. Hasil dan Pembahasan

Entitas Negara Kerajaan Majapahit

Entitas politik Negara kerajaan Majapahit yang waktu itu, membentang dari yang kini

merupakan wilayah propinsi Jawa Timur membentang sampai :

a. Sumatera meliputi: Jambi, Palembang, Dharmasaraya, Kandis, Kahwas, Siak , Rokan

Mandailing, Panai, Kampe, Haru , Tamiang, Perlak, Samudra, Lamuri, Barus, Batan,

Lampung.

b. Kalimantan meliputi: Kapuas, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Kota Waringin, Sambas,

Lawai, Kandngan, Singkawang, Tirem, Landa, Sedu, Barune, Sukadana, Seludung,

Selot, Pasir, Barito, Sawaku, Tabalung, Tanjung Kutei, Malano.

c. Semenanjung tanah melayu meliputi: Pahang, Langkasuka, Kelantan, Saiwang, Nagor,

Paka, Muar, Dungun, Tumasik, Kelang, Kedah, Jerai

d. Daerah Sebelah Timur pulau Jawa meliputi: Bali, Badahulu, Lo Gajah, Gurun, Sukun

Taliwung, Dompo, Sapi, Gunung Api, Seram, hutan Kadali, Sasak, Bantayan, Luwuk,

Makasar, Buton, Banggawi,Kunir, Galian, Salayar, Sumba, Muar ( Saparua), Solor,

Bima, Wandan (Banda), Ambon, atau Maluku, Wanin, Seran, Timor .

Wilayah itu lebih luas dari negara Republik Indonesia sekarang ini, menyiratkan

pengalaman masalah yang lebih besar dari negara masa silam, pada sisi skala wilayah dan sikap

pengelola negaranya, yang melibatkan kerusakan adalah sistem hukum yang dibuatnya.

Kerusakan tragis dari sistem hukum merupakan akibat tragis yang tidak terduga dan tidak

disengaja dari upaya-upaya pengelolaan pemerintahan terbaik mereka, sulit bagi para elite

menahan diri dalam memanen sumber kekuasaan bersama, yang menjadi tragedi perebutan

kekuasaan terhadap Negara, bukan karena bodoh dan primitive, masyarakat yang menjadi

penduduk di Negara itu. Tergolong masyarakat yang paling kreatif paling maju dan berhasil

pada jamannya misalnya seperti Kerajaan Majapahit bisa mencapai tujuan kemakmuran, yang

gemah ripah loh jinawai

Ibukota negeri yang luar biasa, membuat inovasi, efisiensi dan ketrampilan arsitektur

menunjukan kemampuan intelektual pada jamannya, membawa sensasi yang masih dirasakan

oleh para wisatawan yang terpikat pada reruntuhan bangunan istana itu. Namun sekarang ini

hanya dihuni oleh petani yang tidak berpengalaman mengolah pertanian, di tengah hiruk pikuk

kota modern (Setiawan, 2022). Saya sebagai peneliti, bertanya-tanya, datang dari mana para

petani yang menghuni areal ini, dan kemana para bangsawan dan satria itu pergi dan apa yang

menyebabkan konstruksi bangunan dan istana negara itu hancur beserta seluruh arsitektur,

seni lukis patung itu musnah, padahal dahulu pernah memperindah kehidupan ibu kota

Majapahit dan telah menjadi model kota kerajaan di Jawa. Namun sekarang ini, saat saya

berdiri disini keindahan itu hanyalah romatika masa lalu, dan hanyalah belantara tanah-tanah

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

kering di pelosok desa-desa yang sepi di Jawa, sementara orator kerajaan, prajurit, dan raja-

rajanya menghilang entah kemana.

Di temapat ini, di atas reruntuhan kerajaan, sudah tidak ada lagi hukum, meskipun hanya

untuk mencegah pencurian batu bernilai sejarah sekalipun, apalagi ambisi kekuasaan dan

kemuliaan sang raja semua telah sirna. Jika saya bayangkan masa lalu, keadaan ini, berbanding

terbalik, pada kurun waktu itu, negara kerjaan ini berdiri kokoh, mereka telah mendapatkan

momentum mewujudkan sistem hukum, sistem ekonomi dan politik, menjadi negara yang

sangat makmur di Asia Tenggara. Kini kejayaan negara itu telah hilang dan kita hanya tahu

reruntuhannya saja, sedangkan yang menandakan disini pernah berdiri negara besar adalah

puing-puing itulah sebagai fakta yang bisa berbicara sendiri tentang keberadaannya (Haryono,

1997).

Hampir dipastikan runtuhnya sistem hukum, ekonomi dan politik kerajaan, bersamaan

dengan itu pula ibukota dan istana negara pun lenyap, misalnya runtuhnya negara kerajaan

Demak, sampai hari ini, belum ditemukan dimana istana dan ibukota negara itu, yang masih

tersisa, hanyalah sebuah sosok bangunan religius yang berupa masjid agung Demak, sedangkan

sistem hukum, ekonomi dan politik, bagaikan dua jarum jam yang memutar, satu menuju

keangka puncak, yang satunya berganti waktu kembali berulang, pada titik yang sama

meruntuhkan negara. Sistem hukum negara–negara gagal itu sealtar dengan kohesi naluri

dinasti yang diturunkan genarasi berikutnya, kontur plagiasi masa lalu pada masa kini

menyelimuti kehidupan selanjutnya, yang selalu saja terkoneksi dengan budaya itu, politisasi

kekuasaan intrik, ambisi , intoleransi, menjungkir balikan sistem hukum dari hulu kehilihir dan

dari masa lalu ke masa kini, seakan-akan tidak pernah sepi dan bisa terhempas dari jiwa itu,

dimana hukum diproduksi dimana dinasti menganulirnya (Wahyudi, 2015).

Hiritage Dinasty

Sementara dinasti berikutnya, tiba-tiba telah berada dalam negara baru dan kemudian

mendirikan negara baru lagi, dengan sistem hukum yang modelnya tetap sama, kepastian,

keadilan dan ketertiban berpihak pada heritage dinasti. Demikian seterusnya siklus ini mendera

penghuni tanah jawa mewarisi kutukan turun temurun. Mereka membuat sistem hukum dan

sekaligus meruntuhkan negaranya. Seperti sekarang ini, tiba-tiba kehidupan ini berada dalam

wadah negara Republik Indonesia, jauh dari waktu ketika sistem hukum dan negara kerajaan

itu lenyap, menjadi artefak sejarah masa silam, namun sistem hukumnya dibangun dengan

sistem hukum yang memiliki jiwa (dassolen) yang tak akan pernah menjadi masa silam. Apakah

norma hukum itu tetap bersemayam pada di negara negara baru, yang lahir karena negara

masa silam yang gagal.

Negara-negara masa silam di tanah jawa ini, tidak mengenal keabadian, tiak seperti halnya

negara kerajaan Inggris, Jepang, Belanda dan Thailand. Negara-negara yang disebutkan itu,

tak lapuk di telan jaman, mereka tetap eksis sampai hari ini, namun bagi negara-negara yang

berdiri di tanah Jawa, keabadian tidak pernah berpihak padanya. Berapa banyak negara –

negara di tanah ini berdiri dan runtuh mengukir masa silam menjadi negara gagal, meski telah

ditopang dengan sistem hukum, justru hukum itulah yang meruntuhkannya. Berpijak dari sistem

hukum yang meruntuhkan negara, kelahiran sebuah negara di tanah jawa gagal mewujudkan

kepastian, keadilan dan ketertiban ke dalam bentuk peraturan-peraturan kerajaan, karena

pengaruh legal yang di masukan dalam model peraturannya berbasis kasta isme atau hukum

berkelas-kelas. Tujuan utamanya adalah ketertiban untuk ke amanan raja dan dinastinya. Raja

tidak boleh di ganggu, dia berada pada kelas tertinggi. Plagiasi ini menjelma menjadi karakter

partai politik abad ini di negara ini, dinasti partai memiliki hak veto yang tak terbantahkan

sepanjang usia pemimpinnya.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

Rotasi Kekuasaan/ Politik

Rotasi kekuasan Raja (sekarang partai politik), bergulir diantara dinasti ke dinasti

berikutnya. Konteks dan teks hukum negara kerajaan cenderung terakumulasi oleh

keberpihakan norma pada dinasti, sebagai pendiri kerajaan (sekarang partai politik), memiliki

hak privilege /hak utama pada negaranya (sekarang partainya) adalah sebuah kenyataan bahwa

tentang keberadaan negara-negara gagal ini ditentukan oleh produk hukum para dinasti para

bangsawan (sekarang partai-partai), kedaulatan rakyat berada pada dinasti-dinasti raja.

Referensi-refensi sejarahwan dan arkeolog mecatat negara-negara ditanah Jawa meski

ditopang oleh sistem hukum, namun ber akhir bagai siklus seratus tahunan menyimpan kisah

tragis sebagai negara gagal dan musnah.

Negara gagal terus menerus berulang-ulang, para pendiri negara gagal ini lebih suka

menengok spion belakang, tak pernah bercermin pada spion depan, dimana sistem hukum

yang dibangun dari negara sebelumnya. kemudian negara baru berikutnya tetap menggunakan

sistem hukum terdahulu, misalnya negara Republik Indonesia sekarang ini. sistem hukum nya

dibangun dari masa silam kolonial Kerajaan Belanda. Sistem hukum kerajaan pada umumnya

adalah sangat possessive/anti tesis dinasti. Konsep ini menyebarkan anti tesis pada para

bangsawan (sekarang politisi) yaitu dengan cara memertahankan kekuasaan melalui proliferasi

(pengembang biakan kekuasaan) dengan membuka wilayah-wilayah baru dan penguasa-

penguasa barunya (sekarang dengan cara pemekaran daerah menciptakan para Gubernur baru

dan Bupati/Wali Kota baru).

Para penguasa-penguasa baru ini kemudian menstigmasi satu dengan lainya, untuk meraih

kekuasaan puncak. dan produk-produk hukum diprioritaskan untuk kepentingan stake

holdernya (dinasti/bangsawan-sekarang para politisi) sebagai bentuk penciptaan kekayaan baru.

Penciptaan kekayaan baru adalah harga yang diperoleh dari mendulang kekuasaan. Hukum di

kondosikan sebagai mandatory pengawasan kolusi, korupsi, dan nepotisme, melahirkan badan-

badan pengawasan, untuk memonitor terhadap penciptaan kekayaan baru, menisbikan legalitas

(hukum), perekutan mata-mata diseantero negara (sekarang alat bukti dengan penyadapan),

prioritas pembuktian kejahatan diutamakan, lebih memilih hukum daripada keadilan, Operasi

tangkap tangan menjadi mudah, sehingga tujuan hukum menjadi instrument pemangsa

memburu pemangsa (Anwari, 2015).

Hukum Meruntuhkan Negara

Sandiakalaning negara kerajaan Majapahit, identik dengan runtuhnya majapahit adalah

tak terlepas dari sistem hukum semacam ini, yang pernah mencapai ke emasanya pada rezim

pemerintahan Hayam Wuruk ( 1350-1389 M ), serta kehancuranya semasa pemerintahan

Girindrawardhana Dyah Ranawijaya pada tahun 1527 M, dan yang masih dikenali oleh

arkeolog abad ini dari temuanya, diketahui bahwa disini terbentang sisa-sisa kejayaan Negara,

sebuah bangsa yang beradab, berbudaya dan memiliki hukum yang ditulis sebagai tata atruan

kehidupan bernegara yang telah melalui tahapan kehidupan bernegara dan berbangsa, yang

berkenanan dengan hidup dan jatuh bangunnya pemerintahan, mencapai masa ke emasan

bernegara, namun seiring perjalanan waktu lantas negara ini lenyap. Akhir wisata observasi saya

menjelajahi situs bekas ibu kota Negara Majapahit, yang sekelilingnya dihuni oleh orang-orang

desa dimana puing-puing, kanal-kanal dan garis lengkung pondasi dibawahnya ditanam batu

kokoh penyanggah tiang kerajaan yang runtuh, kemanapun saya bergerak melihat bukti selera

arsitektur elite kerajaan.

keahlian arsitektur mereka dalam sistem pengairan irigrasi semua menunjukan seperti

khayalan angan saya , disini bangsawan-bangsawan berkostum khas kerajaan membayangkan

mereka akhli dalam bidang hukum administrasi Negara dan tata kelola ekonomi yang dari sini

sebagai pusat kota menghidupi keseluruhan wilayah Negara. dibangun infrastruktur yang

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

harmoni bukankah ini karena keegoisan yang buta yang disadari dan keliru secara moral

menerapkan sistem hukum dalam mengelola negaranya sehingga mengalami keruntuhan.

Ditempat ini puing kerajaan hanyalah selimut belantara, yang sedang digali untuk

merekonstruksi romansah sejarah Negara besar yang pernah jaya di pulau jawa ini, tak ada yang

pernah membuat saya terkesan dari pada kota yang dahulu agung dan indah, namun kini

hanyalah sederetan tumpukan bata-bata yang dahulu menjulang tanpa batas terhempas masa,

hancur, hilang, ditelan pohon-pohon dan semak-semak tanpa komunitas tanpa pemukim dan

bahkan tanpa nama. Strata masyarakat di kerajaan Majapahit adalah Raja, bangsawan-

bangsawan kerajaan, prajurit satria, beserta seluruh keturunannya yang dahulu dikenal sebagai

komunitas elite politik Negara, adalah cahaya keagungan kerajaan sebagai jenis manusia yang

jatuh dari taman firdaus yang setibanya perjalanan di bumi, membangun Negara besar

dihadapkan pada alam yang memiliki daya dukung dan harmoni yang sempurna dibuatnya

sistem sosial diantaranya pengelompokan masyarakat yaitu bangsawan (wong gede atau dalam

litertur disebut priyayi ) dan rakyat jelata wong cilik /kawula alit, sistem hukum, prilaku

bernegara bagi penduduknya baik itu warga Negara maupun bukan warga Negara, menjalin

hubungan sosial ekonomi dalam rajutan hajat hidup diseluruh aspek kehidupan Negara

sehingga keberadaannya mendukung lahirnya negara yang gemah ripah loh jinawi.

Pada zaman Negara kerajaan Majapahit, sebagai arus balik peradaban yang berlangsung

dari wilayah bawah angin di Selatan ke Atas Angin di utara, Rakyatnya bagai hidup dikapal

pesiar Titanik super mewah abad 17, seperti apa yang ia riangkan, seperti kehidupan itulah

adanya. Identitas Rakyat sebagai warga Negara besar yang wilayah lautnya membentang

menguasai samudra raya sampai keujung cape town benua Afrika, yang secara budaya adalah

Negara maju di Asia Tenggara. Bahtera Negara ini dua ratus tahun kemudian, tenggelam

bersama dengan aspek kehidupan Negara, keruntuhannya adalah resiko bagi masyarakat-

masyarakat kecil yang hidup dikoloni Majapahit.

Bangsa-bangsa yang hidup pada era kerajaan di Pulau Jawa, berdasarkan pendekatan

kultur budaya atau pendekatan geografi. Pertama Pendekatan yang berkaitan kultur adalah

dengan memisahkan bahasa jawa (bahasa jawa panginyongan, bahasa jawa mataraman, dan

bahasa jawa pangarekan) hanya meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dan Propinsi Jawa Timur. Kedua berdasarkan pendekatan geografi , area

ini dengan sebutan Jawa identik dengan Pulau Jawa, yang meliputi wilayah Provinsi Jawa

Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provini Banten, Privinsi Jawa Barat, dan Daerah

Khusus Ibukota.

Sistem Hukum Yang Gagal.

Para kepala Negara yang diuraikan diatas, bukanlah pengelola Negara yang payah dan

bodoh yang patut runtuh dan musnah, bukanlah oleh akhli sejarah yang maha tahu yang bisa

memecahkan masalah-masalah yang tidak bisa kita pecahkan kini. Mereka manusia seperti kita,

menghadapi masalah masalah yang secara umum mirip dengan yang kini kita hadapi. Mereka

dapat berhasil maupun gagal tergantung keadaan, mirip dengan yang membuat kita berhasil

ataupun gagal kini dengan yang dihadapi bangsa-bangsa silam, namun masih cukup ada

kesamaan sehingga kita bisa belajar dari masa lalu.

a. Sebagai makhluk secara biologis terdapat dua gender yaitu pria dan wanita, merupakan

sumber reproduksi penerus generasi kehidupan selanjutnya.

b. Memiliki ruang dan waktu, manusia berada pada ruang-ruang tertentu yang ditempatinya

membentuk negara dan penggalan-penggalan waktu untuk menjalani, memprtahankan

kehidupanya dalam putaran waktu siang dan malam.

c. Tersedianya daya dukung kehidupan sebagai sumber daya alam seperti pohon-pohonan,

hewan-hewan dan mineral-mineral.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

d. Cuaca merupakan situasional yang diperlukan untuk menghidupkan sumber daya alam

yang dibutuhkan bagi sumber kekayaan.

e. Ke lima penciptaan kekayaan, sebagai upaya menguasai kehidupan dan sumber daya alam

yang diwujudkan dalam bentuk peradaban-peradaban dari ruang dan waktu tertentu yang

ditulis oleh para pemenangnya yang disebut “sejarah”.

Kelima katagori itu adalah realita bahwa kerajaan-kerajaan itu memiliki hukum yang

mengatur kehidupan, yaitu sesuatu yang pasti sesuatu yang adil dan sesuatu yang tertib, yang

dapat diterangkan sebagai berikut ;

a. Sesuatu yang pasti bahwa kehidupan adalah secara biologis ada ruang dan waktu daya

dukung kehidupan, situasi kondisi kehidupan negara, dan untuk mempertahankan kehidupan

bernegara diperlukan penciptaan kekayaan. Jadi dengan demikian Jika negara ini kaya

maka kehidupan rakyat akan sejahtera ,dan negara akan mendistribusikan kekayaannya pada

rakyat, secara adil.

b. Sesuatu yang adil, siapa yang bisa mengolah dan menguasai penciptaan kekayaan ia adalah

pemenang ia akan mendapatkan kekayaan melebihi yang terkalahkan, sehingga si kaya akan

menopang si miskin.

c. Sesuatu yang tertib, adalah pusat kekuasaanlah yang harus mengatur dan menciptakan

keamanan bagi rakyatnya, agar distribusi kebutuhan hidup terjamin dapat tersalurkan pada

rakyat sebagai bentuk hukum yang dilahirkan oleh kekuasaan totalitarian, maka unsur pasti,

adil dan tertib, berada ditangan raja. Raja menorehkannya dalam bentuk peraturan

perundang-undangan, sebagai implementasi, kepastian, keadilan dan ketertiban. Sedangkan

ciri norma yang membedakannya ialah antara peraturan perundang-undangan dengan

kepentingan negara lebih diutamakan melindungi kekuasaan raja, dari pada kepentingan

rakyatnya. Suksesi kepala negara berbasis pada putaran waktu seumur usia raja tak dibatasi

periodesisi kekuasaan.

Pengelolaan asset negara merupakan kepemilikan bersama ditangan garis keturunan raja

sebagai sumber daya kekuasaan Negara pada rakyat nya. Prilaku-prilaku penghuni wilayah

kerajaan adalah penggunaan tata aturan perundang-undangan kerajaan melalui rute lingkaran

kekuasaan raja yang tersamarkan oleh fluktuasi kepentingan penguasa. Sebagaimana dijelaskan

dimuka, hukum adalah seuatu yang pasti, sesuatu yang adil, dan seuatu yang tertib,

implementasi dari sesuatu yang adil, sesuatu yang pasti dan sesuatu yang tertib, dilakukan

oleh raja adalah membuat peraturan perundang-undangan nyaris dapat dikatakan legislatornya

adalah raja, tidak penting apakah dibuat oleh lembaga legislatf atau perorangan, karena

kedaulatan di tangan raja, maka raja dalam mempertahankan kekuasaanya menstimulasi

pandangan agamanya ( Hindu, Budha atau Islam ) tentang perbuatan atau prilaku mana yang

boleh atau tidak boleh, baik dan buruk, semua dituangkan dalam tata aturan berbasis pandangan

agamanya, dan rakyat memiliki kesempatan yang sama, sedangkan norma-norma hanya

memberikan petunjuk bagi kehidupan msyarakatnya yang mengikat baik hari ini, esok dan

kemarin.

Sistem hukum kerajaan kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa dipengaruhi oleh filsafat kawula

gusti, artinya hanya rakyat lah yang menerima keadilan , sedangkan kepastian dan ketertiban

ditentukan oleh kekuasaan raja, misalnya tentang pajak, yang pasti membayar pajak adalah

rakyat, sedangkan para bangsawan dan keturunan raja tidak pasti membayar pajak. Demikian

juga sebaliknya bila keturunan raja tidak pasti ditetapkan sebagai wajib pajak, artinya ia boleh

secara suka rela atau serelanya memenuhi kewajiban mengisi pundi-pundi negara. Rakyat yang

tidak membayar pajak, ber-arti ia telah mencederai keadilan, maka ketertiban harus dipulihkan

maka raja akan menjatuhkan hukuman untuk memulihkan ketertiban.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

Pengaruh filosofi kawula – gusti pada masyarakat di negara-negara kerajaan di pulau

Jawa, melahirkan legal opinion bahwa kepastian, keadilan, dan ketertiban , hanyalah berada

dalam lingkaran kehidupan rakyat, sedangkan penguasa tidak termasuk, mereka berada pada

lingkaran kehidupan bebas nilai, bagi lingkaran ini sesuatu yang pasti, adil dan tertib , jika rakyat

terkondisikan sebagai “kawula”. Kondisi kehidupan semacam itu, wujud sesuatu yang pasti,

adil dan tertib dalam bentuk peraturan perundang-undangan menjadi hukum yang kemarin (

until yesterday ), mungkin kemarin dari sejuta tahun, mungkin dari dua puluh empat tahun,

atau bulan atau hari bahkan mungkin juga dari dua puluh empat jam yang lalu. Kemarin ,

membawa efek , ke kinian yang baru yang memiliki daya dukung dan harmoni yang sempurna

bagi “kawula- gusti ”. Misalnya “ kawula “…. telah …. salah, sedangkan bagi”gusti” (

pangeran ) ……..sebaliknya….

Jika “Gusti “ ……salah ia ( kerajaan ), berhenti tidak ada hari esok , maka negara akan

menghadapi “armageddon” pertarungan hidup mati, antara kebaikan dan kejahatan. Gusti akan

bergerak melaksanakan tindakan menjauhkan kesalahan dari tujuan yang salah ( go wrong from

going wrong), dari masyarakat mengakibatkan kekurangan kebutuhan hidup, perang saudara,

dan kerusuhan massa, diantara orang yang berjumlah terlalu banyak, dengan memperebutkan

sumberdaya yang terlalu sedikit dan penggulingan elite pemerintahan oleh masa yang kecewa.

Pada akhirnya kekuasaan menurun dan masyarakatpun kehilangan sebagaian kompleksitas

politik, ekonomi dan budaya yang dikembangkan pada puncak kejayaanya.

Kesalahan Pengelolaan Negara

Kesalahan pengelolaan Negara adalah kondisi manusiawi dan bukan apa adanya menjadi

persoalan hukum, yang menjatuhkan keabsahaan tindakan dalam perang armagedon, kebaikan

dan kejahatan, oleh sebab penciptaan dari prilaku yang terkontaminasi dari penguasaan

kekayaan dan penguasa ( kawula-gusti ), siapa yang menciptakaan kejahatan dan kebaikan

adalah siapa yang berperan menegakan hukumnya go wrong from going wrong, adalah siapa-

siapa yang telah menyuntikan kebaikan dan kejahatan dalam kehidupan negara dari apa-apa

yang ia perbuat dalam mempertahankan dan mendapatkan kekayaan. Distribusi kekayaan yang

di atur oleh sang Raja sebagai kepala Negara bukanlah semata pemberian yang ditentukan

berdasarkan suka tidak suka sang Raja pada apa yang diberikannya baik kepada aparaturnya

maupun kepada keturunannya, bangsawan atau rakyat nya. Pada era ini, bahwa dibawah

kerumitan distribusi kekayaan sumberdaya alam, seringkali membuat sistem hukum yang

diterapkan dalam kehidupan masyarakat, menggantungkan pada seberapa besar kontribusi

rakyat terhadap raja ( kawula-gusti ), yang merupakan simpul keadilan dimana sang raja

seringkali membuat keputusan berbeda dengan kenyataan hati-hati dan tidak boleh memihak,

namun tidak jarang penegakan hukum sering berdasar asumsi untuk mendukung prilaku adil

terhadap rakyatnya .

Perhatikan ketentuan yang terdapat pada kitab Kutara Manawa pasal 259 dan 261

berbunyi "Barang siapa menelantarkan sawah dan ternaknya akan dikenakan denda atau

diperlakukan sebagai pencuri dan dikenakan pidana mati”. Konsep hukum dari peraturan itu

menunjukan perlindungan terhadap harta kekayaan rakyat, menjaga stabilitas pangan sehingga,

penggarapan sawah dan pemeliharaan ternak yang baik dapat mempengaruhi perekonomian

rakyat dan Negara. Salah satu faktor adalah ide hukum tentang proliferasi (pengembang biakan)

yang diterapkan dalam sistem hukum yang dibangunnya, misalnya kerajaan-kerajan terdahulu

sangat suka mengembang biakan keturunan raja, pengembang biakan (pemekaran) daerah-

daerah kekuasaan, membuat lembaga-lembaga negara yang diberikan kekuasaan untuk

mengambil kekayaan rakyatnya (pajak), pada akhirnya menjadikan peraturan-peraturan itu

tajam kebawah tumpul keatas, dan hanyalah artefak-artefak sistim hukum, berupa norma-norma

tentang kontribusi kekayaan rakyat terhadap penguasa.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

Kontribusi itu adalah rakit-rakit yang membawa sang pencipta kekayaan merengkuh

kesenangan melebihi penderitaan rakyatnya. Kemiskinan adalah penderitaan, dan kekalahan

selalu menerpa keadaan itu meruntuhkan segalanya, hanya hakekat kejayaan masa lalu yang

tersisa berupa monumen-monumen Tuhan yang mengaktualisasikan antara jagad kosmos

dengan raja dan kawula gusti dalam bentuk corak asali ajaran kebenaran, berupa peninggalan

Candi dan Masjid Agung. Monumen-monumen Ketuhanan, yang berbentuk Candi dan Masjid

Agung, merupakan bukti tempat ibadah yang menunjukan identitas religiusitas adalah

representasi adanya ruang antara yang memungkinkan interprestasi manusiawi, antara kota

Tuhan dan Kota duniawi antara agama dan negara, antara teks kitab suci dan konteks yang

spesifik, antara lembaga-lembaga perwakilan yang menghubungkan kosmos (imanan ) pada

suatu waktu ketika substansi yang mendasar diterima sebagai suatu yang normal dan alamiah,

suatu keadaan dimana kita harus kembali kepadanya. Dalam konteks terakhir ini, spiritualitas

dan religiusitas para pelaku antara raja, keluarga dan individu mewarnai dalam pengelolaan

dunia materi (sumber daya alam dan sumberdaya manusia) baik mikro maupun makro.

Ketika raja sengaja mengatur mekanisme pemungutan hasil bumi rakayat penggarap

dengan regulasi ketat untuk menciptakan kemenangan agar meraih kesenangan, bergulir

ditengah kalangan istana, hal ini menghilangkan dasar yuridis, rasionalitas, ataupun urgensi

kebijakannya. Pasalnya banyak faktor yang menjadi diterminan, hasil panenan dikendalikan

oleh pemerintah kerajaan, terutama pemungutan pajak hasil bumi yang mencekik rakyat kawula

gusti. Pada keadaan dan situasi tersebut raja secara otoriter, menerapkan proteksi negara

dengan membuat cakupan regulasi menguntungkan para elite/ bangsawan. Terciptalah bangun

kelas bangsawan/ priyayi yang besar dalam struktur berbelah-belah, dimana kekayaan dikuasai

oleh para bangsawan, sedangkan yang miskin lebih banyak menderita, terjadilah conflictual

scenario.

Peraturan yang di buat oleh raja jauh dari implementasi hukum. Perwujudan hukum sudah

terjerumus dalam monotonisme takut kehilangan kekuasaan, realitas keadaan ini, hukum

hanyalah sebagai alat untuk menghindari ketakutan serba (univers). Ketakutan miskin dari

kemiskinan, ketakutan sumber kekuasaan dari kekuasaan. Kontraksi kehidupan di masyarakat

saat itu, berada dalam lingkaran cinta dan kebohongan para elite kerajaan , baik terhadap rakyat

maupun terhadap raja nya. Kehidupan menjadi terpisah /sub ordinaat dari kekuasaan dan

politik. Kekuasaan adalah milik raja, dan politik adalah ditangan raja. Way of life semacam ini,

menciptakan keniscayaan wujud hukum. Penguasa adalah hukum. Peraturan perundang-

undangan tidak lagi sebagai perwujudan hukum (yang mengandung unsur kepastian,keadilan

dan ketertiban), namun hanyalah sebagai sarana penangkal potensi pembangkangan (

disobedience ), tercermin dari tindakan-tindakan represif yang dilakukan oleh pamong praja

terhadap orang yang tidak menaati peraturan, dapat dikatagorikan sebagai para pembangkang .

Esensi hukum merupakan rotasi terhadap sesuatu yang adil, sesuatu yang pasti dan

sesuatu yang tertib, yang secara mekanik adalah kerja alam yang berada pada unsur-unsur itu.

Implementasi dari unsu-unsur itu, selanjutnya kemudian diwujudkan oleh negara dalam bentuk

peraturan per undang-undangan. Tata aturan ini sebagai isntrumen atau alat dari negara yang

digunakan untuk mendistribusikan kekayaan Tuhan pada rakyatnya yang bertujuan untuk

mencapai kehidupan dari lebih buruk menjadi lebih baik. Mekanisme hukum tidak lain adalah

untuk membentuk hubungan sosial kemitraan dan kerjasama, hal ini telah ada dalam bentuk

tata aturan kerajaan, dan bukan persoalan rumit dalam kehidupan negara silam. Hubungan

sosial dalam bentuk transaski –transaksi dagang , terbentang luas pada era kerajaan –kerajaan

masa silam. Kontrak dagang sebagian besar dimulai dengan pola kedekatan penguasa dan

bangsawan. Tujuan utamanya adalah dalam rangka menghindari ke miskinan kurang pangan,

sandang, dan papan. Namun selalu saja ada kontrak dagang yang mendominasi, misalnya

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

tentang monopoli rempah-rempah. Regulasi nya ditentukan oleh investor asing yaitu VOC atau

Para pedagang dari Portugis dan Tiongkok.

4. Kesimpulan

a. Masa lalu perdagangan rempah-rempah menjadi sumber pendapatan kerajaan-kerajaan di

pulau jawa, tidak lepas dari kepentingan raja karena disamping regulasi pengendalian

harga dan penanaman di atur oleh pihak asing, disisi lain sarana-sarana perdagangan

seperti infrasturktur jalan untuk mengangkat hasil panenan, dikuasai langsung oleh

investor, sehingga praktis komoditi ini, sebagai tiang penyanggah dominasi non pribumi

dalam aspek kehidupan perekonomian negara, ia menguasai area lahan perkebunan yang

begitu luas, contohnya daerah parahyangan meliputi Batavia, pengusaha-pengusaha inilah

yang menetukan sumber daya manusianya dan sekaligus sumber daya pertahanan

(militer).

b. Salah satu faktor adalah para raja /penguasa mungkin tidak pernah menyadari bahwa

dengan tindakan koalisi itu melahirkan konsep mengembang biakan (proliferasi) terhadap

institusi negara dan instrument hukum berkenaan dengan masalah-masalah suksesi,

masalah kerjasama dengan negara tetangga, penggarapan lahan (Investasi perkebunan),

dan karenanya mungkin belum peka terhadap kemungkinan itu, sehingga ketika masalah

itu betul-betul tiba kepala negara (raja) gagal memahaminya. Kemudian ,setelah mereka

memahaminya mereka mungkin gagal menjalankan pemecahannya, bisa juga mereka

menggunakan kekuasaanya dengan operasi militer dan berkualisi dengan investor untuk

memulihkan ketertiban, namun justru upayanya menuai proliferasi kekuasaan. wilayah

kekuasaan kerajaan semakin menyempit dan terpecah-pecah,sedangkan investor semakin

luas.

c. Disisi lain proliferasi terjadi karena mengembang biakan penyedia (pengendali) kebutuhan

hidup bagi masyarakat, yang semula dikenadlikan oleh kalangan istana raja, tapi dengan

kebijakan proliferasi pola kedekatan pengusaha-penguasa menjadi sangat dominan,

dengan demikian kelangkaan dan ketersediaan yang dibutuhkan untuk bisa bertahan dan

menjalani kehidupan bernegara dikendalikan oleh pemilik modal, karena pemilik modal

ini diberi konsesi terhadap lahan-lahan perkebunan yang wilayahnya seluas propinsi

negara sekarang bukan hanya sekedar itu saja ia juga diberikan kebebasan menggunakan

sumber daya pertahanan yang direkutnya sendiri .Diskriminasi, dan kediktatatoran ditanah

kerajaan bagi rakyatnya melaju dengan terpksa menjalani kehidupan diatas api dan

belerang.

5. Daftar Pustaka

Anwari, I. R. M. (2015). Sistem perekonomian kerajaan majapahit. In Jurnal Kesejarahan.

academia.edu.

https://www.academia.edu/download/48627889/2_verleden_juni_2015_Ikhsan.pdf

Aji Krisna Bayu .dkk.2011, Ensklopedi Raja-Raja Jawa Dari Kalingga Hingga Kasultanan

Yogyakarta, araska .

Ensklopedia Nasional Indonesia jilid 12 , PT Delta Pamungkas ,1997

Fazrin, F. Z. (n.d.). Bonus Demografi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa. In Feb Uin

Jakarta.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 42-52

E-ISSN: 3063-4350

Agus Pandoman (Negara-negara Gagal di Pulau...)

Haryono, T. (1997). Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara sampai Girindrawarddhana.

Humaniora. https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/download/1902/1707

Muljana, S. (2005). Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di

Nusantara. books.google.com.

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=LHFaDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1

&dq=negara+negara+gagal+di+pulau+jawa&ots=gKVArxZr7B&sig=4dABXbLZckOa

bFv235L5UEURovw

Setiawan, Z. (2022). Sejarah Sosial Politik Kerajaan Majapahit. Jurnal Lanskap Politik.

https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/JLP/article/view/8124/0

Wahyudi, D. Y. (2015). Kerajaan Majapahit: dinamika dalam sejarah Nusantara. In Jurnal

Sejarah dan Budaya. download.garuda.kemdikbud.go.id.

http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=357886&val=7688&title=

Kerajaan Majapahit Dinamika Dalam Sejarah Nusantara