IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat

Penegak Hukum dalam KUHAP 2025 Ditinjau dari

Prinsip Due Process of Law

Suwandi

a,1*

;

Isram

b,2

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Law Firm IMS & Associates, Tangerang Selatan, Indonesia

wandy.idoy@gmail.com;

isram.imsassociates@gmail.com

Corresponding Author: wandy.idoy@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Agustus 2025

Direvisi: 17 September 2025

Disetujui: 20 Oktober 2025

Tersedia Daring: 1 November

2025

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025

merupakan bagian dari upaya reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia

yang bertujuan menyesuaikan hukum acara pidana dengan perkembangan

demokrasi konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia. Namun

demikian, perluasan kewenangan aparat penegak hukum yang diatur dalam

KUHAP 2025 menimbulkan berbagai persoalan normatif yang berpotensi

memengaruhi jaminan due process of law. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis problematika pengaturan kewenangan aparat penegak hukum

dalam KUHAP 2025 serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip due process of

law sebagai asas fundamental dalam hukum acara pidana. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan

perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data yang digunakan berupa data

sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang

dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perluasan kewenangan aparat penegak

hukum dalam KUHAP 2025 masih menyisakan kelemahan normatif, terutama

terkait batas kewenangan, ruang diskresi, dan efektivitas kontrol yudisial,

sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip

keadilan prosedural. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan

reorientasi pengaturan kewenangan aparat penegak hukum berbasis due

process of law melalui penegasan batas kewenangan, penguatan mekanisme

pengawasan yudisial yang substantif, serta penerapan prinsip checks and

balances yang lebih operasional agar implementasi KUHAP 2025 benar-benar

mencerminkan sistem peradilan pidana yang adil dan berlandaskan negara

hukum.

Kata Kunci:

Due process of law

Hak asasi manusia

Kewenangan aparat

KUHAP 2025

Sistem peradilan pidana

ABSTRACT

Keywords:

Due process of law

Criminal justice system

Human rights

Law enforcement authority

Indonesian Criminal

Procedure Code 2025

The 2025 update to the Criminal Procedure Code (KUHAP) is part of efforts to

reform the criminal justice system in Indonesia, with the aim of bringing

criminal procedure law into line with developments in constitutional

democracy and the protection of human rights. However, the expansion of the

authority of law enforcement officials as stipulated in the 2025 KUHAP raises

various normative issues that have the potential to affect the guarantee of due

process of law. This study aims to analyze the problems of regulating the

authority of law enforcement officials in the 2025 KUHAP and assess its

compatibility with the principle of due process of law as a fundamental

principle in criminal procedure law. This study uses a normative legal research

method with a legislative, conceptual, and case approach. The data used is

secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials,

which were collected through literature study and analyzed qualitatively and

juridically. The results of the study show that the expansion of the authority of

law enforcement officials in the 2025 Criminal Procedure Code still has

normative weaknesses, particularly regarding the limits of authority,

discretion, and the effectiveness of judicial control, thereby potentially

weakening the protection of human rights and the principle of procedural

justice. This study concludes that it is necessary to reorient the regulation of

law enforcement authorities' authority based on due process of law by

affirming the limits of authority, strengthening substantive judicial oversight

mechanisms, and applying more operational checks and balances principles so

that the implementation of the 2025 Criminal Procedure Code truly reflects a

fair criminal justice system based on the rule of law.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Perubahan hukum acara pidana merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika negara

hukum modern yang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan

perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2025 menandai fase penting reformasi sistem peradilan pidana

yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip due process of law (Tempo,

2025). KUHAP lama kerap dikritik karena membuka ruang dominasi aparat penegak hukum

dalam proses pidana, khususnya pada tahap pra-ajudikasi, yang berpotensi mengabaikan hak-

hak tersangka dan terdakwa (Atmasasmita, 2010; Dicey, 2007; Muladi, 2002). Pembaruan

KUHAP dimaksudkan untuk merespons kritik tersebut sekaligus menyesuaikan hukum acara

pidana dengan perkembangan demokrasi konstitusional dan standar hak asasi manusia

universal (Asshiddiqie, 2021; Bassiouni, 2013).

Prinsip due process of law merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang

menempatkan hukum sebagai pelindung utama warga negara dari tindakan sewenang-wenang

penguasa. Konsep ini tidak hanya menuntut kepatuhan formal terhadap prosedur, tetapi juga

menjamin keadilan substantif dalam setiap tahapan proses pidana (Alomoto et al., 2024;

Grossi, 2017; Hasibuan et al., 2024). Dalam konteks hukum acara pidana, due process of law

meniscayakan adanya pembatasan kewenangan aparat penegak hukum, mekanisme kontrol

yudisial yang efektif, serta perlindungan terhadap hak-hak dasar tersangka dan terdakwa

(Andreeva et al., 2022; Ashworth, 2006; Syahda, 2023). Oleh karena itu, perubahan

pengaturan kewenangan aparat dalam KUHAP 2025 perlu dikaji secara kritis untuk menilai

sejauh mana prinsip tersebut benar-benar diinternalisasikan.

Salah satu karakter utama KUHAP 2025 adalah perluasan dan diferensiasi kewenangan

aparat penegak hukum, meliputi penyidik, penuntut umum, dan hakim, dalam seluruh tahapan

proses pidana. Pengaturan baru mencakup mekanisme keadilan restoratif lintas tahap, plea

bargaining, deferred prosecution agreement, perluasan jenis upaya paksa, serta penguatan

praperadilan sebagai instrumen kontrol (MariNews, 2025). Di satu sisi, inovasi ini dipandang

progresif karena mendekatkan sistem peradilan pidana pada paradigma due process model.

Namun, di sisi lain, perluasan kewenangan tanpa perumusan batas yang tegas berpotensi

menimbulkan problematika baru dalam praktik penegakan hukum (Bloch-Wehba, 2021).

Problematika kewenangan aparat penegak hukum bukanlah isu baru dalam kajian hukum

pidana Indonesia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik penyidikan dan penuntutan

kerap diwarnai oleh penyalahgunaan diskresi, ketimpangan relasi kuasa, serta lemahnya

pengawasan yudisial (Butt, 2021; Firmansyah & Pangestika, 2024; Hardodi et al., 2023; Noor

et al., 2025; Nurwati & Husna, 2025). Dalam konteks ini, hukum acara pidana sering kali lebih

berfungsi sebagai alat kontrol sosial dibandingkan instrumen perlindungan hak warga negara

(Pompe, 2018). KUHAP 2025 hadir dalam lanskap problematik tersebut, sehingga menuntut

analisis kritis terhadap implikasi normatif dan praktis pengaturan kewenangan aparat.

Penguatan peran pengadilan sebagai pengendali proses pidana merupakan salah satu klaim

utama pembaruan KUHAP. Hakim diposisikan sebagai aktor sentral dalam menjamin legalitas

tindakan aparat, baik melalui persetujuan terhadap mekanisme tertentu maupun melalui

praperadilan yang diperluas (MariNews, 2025). Namun, dalam teori due process of law, peran

hakim tidak cukup hanya bersifat formal, melainkan harus efektif dan independen dalam

mengontrol kekuasaan eksekutif di bidang penegakan hukum (Fahmiron, 2016; Graver, 2015).

Pertanyaannya, sejauh mana desain kewenangan dalam KUHAP 2025 mampu mewujudkan

kontrol yudisial yang substantif, bukan sekadar simbolik.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

Selain itu, perluasan jenis upaya paksa, termasuk penetapan tersangka, penyadapan, dan

pembatasan mobilitas, menimbulkan diskursus serius terkait perlindungan hak asasi manusia.

Upaya paksa merupakan bentuk paling nyata dari intervensi negara terhadap kebebasan

individu, sehingga harus tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas

(Bondar et al., 2022; Róth, 2022). Dalam konteks Indonesia, pengalaman empiris

menunjukkan bahwa upaya paksa sering kali menjadi sumber pelanggaran HAM dalam proses

pidana (Ningsih, 2024; Prabowo & Saptomo, 2024). Oleh karena itu, pengaturan kewenangan

aparat dalam KUHAP 2025 perlu diuji secara normatif melalui perspektif due process of law.

Kajian akademik mengenai KUHAP cenderung terfokus pada aspek teknis prosedural atau

perbandingan dengan sistem hukum asing, sementara analisis kritis terhadap relasi kekuasaan

aparat penegak hukum dan prinsip due process masih relatif terbatas (Anggraeniko et al.,

2025; Hasibuan et al., 2024). Padahal, hukum acara pidana tidak dapat dilepaskan dari konteks

sosial, politik, dan institusional yang memengaruhi cara hukum tersebut dijalankan

(Herrmann, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut

dengan menempatkan kewenangan aparat sebagai fokus utama analisis.

Dalam perspektif teori sistem peradilan pidana, keseimbangan kewenangan antar aparat

merupakan prasyarat utama terciptanya keadilan prosedural (Sargeant et al., 2020). Ketika satu

institusi memiliki kewenangan yang terlalu dominan, maka risiko penyalahgunaan kekuasaan

menjadi semakin besar. KUHAP 2025, meskipun mengusung semangat reformasi, tetap

menyimpan potensi ketimpangan kewenangan apabila mekanisme checks and balances tidak

dirumuskan secara tegas dan operasional (Asshiddiqie, 2021).

Prinsip due process of law juga menuntut adanya kepastian hukum dan prediktabilitas

dalam penerapan kewenangan aparat. Norma yang multitafsir atau memberikan ruang diskresi

terlalu luas justru dapat melemahkan perlindungan hak asasi manusia (Fedina & Povalena,

2023; Raitio, 2022). Dalam konteks KUHAP 2025, sejumlah ketentuan mengenai kewenangan

aparat masih membuka ruang interpretasi yang beragam, sehingga berpotensi menimbulkan

inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum (Tempo, 2025).

Dari sudut pandang hukum konstitusi, due process of law merupakan pengejawantahan

langsung dari prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Mahkamah

Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa proses peradilan pidana harus

menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara (Sava, 2024). Oleh karena itu, setiap

pengaturan kewenangan aparat dalam KUHAP 2025 harus dibaca secara konstitusional dan

tidak boleh bertentangan dengan semangat perlindungan hak asasi manusia.

Urgensi penelitian ini semakin menguat apabila dikaitkan dengan praktik peradilan pidana

di Indonesia yang masih menghadapi masalah kepercayaan publik. Berbagai studi

menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum cenderung negatif

akibat praktik penyalahgunaan kewenangan dan lemahnya akuntabilitas. Dalam konteks

tersebut, keberhasilan KUHAP 2025 tidak hanya diukur dari kelengkapan normatifnya, tetapi

juga dari kemampuannya membatasi kekuasaan aparat secara efektif.

Penelitian ini memposisikan diri dalam ranah kajian hukum normatif-kritis dengan

menitikberatkan pada analisis problematika pengaturan kewenangan aparat penegak hukum.

Pendekatan due process of law digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai

konsistensi, rasionalitas, dan implikasi pengaturan tersebut. Dengan pendekatan ini, penelitian

tidak berhenti pada deskripsi norma, tetapi juga mengevaluasi potensi dampaknya terhadap

perlindungan hak asasi manusia dan keadilan prosedural (Ashworth, 2006; Bassiouni, 2013).

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat sektoral, penelitian ini

berupaya melihat KUHAP 2025 secara holistik sebagai satu kesatuan sistem. Relasi

kewenangan antar aparat dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi titik-titik

problematik yang berpotensi melemahkan prinsip due process of law. Dengan demikian,

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan

hukum acara pidana Indonesia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak

hukum, pembentuk undang-undang, dan akademisi dalam memahami implikasi KUHAP 2025.

Analisis kritis terhadap kewenangan aparat diharapkan mampu mendorong praktik penegakan

hukum yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi

manusia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada problematika

pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 ditinjau dari prinsip due

process of law. Fokus ini dipilih untuk menilai sejauh mana pembaruan hukum acara pidana

benar-benar mencerminkan pergeseran paradigma dari crime control model menuju due

process model. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

konseptual dan normatif bagi pembaruan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih

berkeadilan dan berlandaskan negara hukum.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu

penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem

peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (Marzuki, 2017; Soekanto, 2006).

Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis pengaturan

kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 serta kesesuaiannya dengan prinsip

due process of law sebagai asas fundamental dalam hukum acara pidana.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-

undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan

kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara

sistematis ketentuan KUHAP 2025 dan peraturan terkait guna menilai struktur kewenangan

aparat penegak hukum dan mekanisme pengawasan yudisial (Marzuki, 2017). Pendekatan

konseptual digunakan untuk menelaah konsep due process of law, perlindungan hak asasi

manusia, serta model sistem peradilan pidana yang berkembang dalam doktrin hukum pidana

dan hukum acara pidana (Ashworth, 2006; Dicey, 2007). Adapun pendekatan kasus digunakan

secara terbatas dengan menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, khususnya

terkait pengujian kewenangan aparat penegak hukum dan jaminan fair trial (Butt, 2021;

Pompe, 2018).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Soekanto, 2006).

Bahan hukum primer meliputi KUHAP 2025, peraturan perundang-undangan terkait, serta

putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, jurnal

ilmiah nasional dan internasional bereputasi, serta pendapat para sarjana hukum yang

membahas hukum acara pidana, kewenangan negara, dan prinsip due process of law. Bahan

hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas

terminologi dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian (Marzuki, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara

menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara kritis bahan-bahan hukum yang relevan

dengan objek penelitian (Soekanto, 2006). Penelusuran dilakukan baik melalui literatur cetak

maupun basis data jurnal ilmiah guna memastikan keakuratan, relevansi, dan kemutakhiran

sumber hukum yang digunakan.

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yuridis, yaitu metode analisis yang

menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum secara sistematis dan argumentatif untuk

menemukan makna, konsistensi, serta implikasi yuridis dari suatu pengaturan hukum

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

(Marzuki, 2017). Analisis dilakukan melalui tahapan identifikasi norma, interpretasi hukum,

serta evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip due process of law sebagai standar perlindungan

hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana (Bassiouni, 2013). Hasil analisis selanjutnya

disajikan secara deskriptif-analitis guna memberikan gambaran yang komprehensif mengenai

problematika pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025.

3. Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam KUHAP 2025

KUHAP 2025 memperlihatkan perubahan signifikan dalam konstruksi pengaturan

kewenangan aparat penegak hukum dibandingkan dengan KUHAP sebelumnya. Pembaruan

ini ditandai oleh penguatan peran aparat sejak tahap pra-ajudikasi hingga pasca-ajudikasi,

yang mencakup penyidik, penuntut umum, dan hakim sebagai aktor utama dalam sistem

peradilan pidana. Secara normatif, penguatan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk

meningkatkan efektivitas penegakan hukum sekaligus mengakomodasi perkembangan

kejahatan modern yang semakin kompleks (Asshiddiqie, 2021; MariNews, 2025).

Dalam tahap penyidikan, KUHAP 2025 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada

penyidik, termasuk dalam penggunaan upaya paksa, penetapan tersangka, serta pemanfaatan

instrumen khusus seperti penyadapan dan pembatasan mobilitas. Perluasan kewenangan ini

secara normatif ditempatkan dalam kerangka efisiensi dan efektivitas proses pidana. Namun

demikian, dari perspektif teori due process of law, setiap bentuk perluasan kewenangan

negara harus disertai dengan batasan yang ketat serta mekanisme kontrol yang memadai untuk

mencegah tindakan sewenang-wenang (Ashworth, 2006; Bassiouni, 2013).

Di sisi lain, penuntut umum dalam KUHAP 2025 tidak lagi semata-mata berperan sebagai

dominus litis dalam tahap penuntutan, tetapi juga diberikan ruang diskresi yang lebih luas

melalui mekanisme seperti deferred prosecution agreement dan plea bargaining. Konstruksi

ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang

lebih fleksibel dan restoratif. Meskipun demikian, diskresi yang terlalu luas berpotensi

menimbulkan ketimpangan kekuasaan apabila tidak diimbangi dengan standar normatif yang

jelas dan transparan (Bloch-Wehba, 2021; Sargeant et al., 2020).

Peran hakim dalam KUHAP 2025 secara normatif diposisikan sebagai pengendali proses

pidana melalui penguatan mekanisme praperadilan dan persetujuan yudisial terhadap tindakan

tertentu aparat penegak hukum. Desain ini sejalan dengan prinsip due process of law yang

menempatkan pengadilan sebagai benteng terakhir perlindungan hak asasi manusia. Namun,

efektivitas peran tersebut sangat bergantung pada independensi hakim serta keberanian

institusional dalam mengoreksi tindakan aparat eksekutif di bidang penegakan hukum

(Graver, 2015; Fahmiron, 2016).

Secara sistemik, konstruksi kewenangan aparat dalam KUHAP 2025 menunjukkan adanya

upaya membangun keseimbangan baru antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan

hak warga negara. Akan tetapi, pembagian kewenangan tersebut belum sepenuhnya diikuti

oleh perumusan batas yang operasional dan mekanisme akuntabilitas yang tegas. Kondisi ini

membuka ruang terjadinya dominasi institusional tertentu dalam praktik, yang justru

berpotensi menjauhkan sistem peradilan pidana dari prinsip due process of law yang menjadi

tujuan normatif pembaruan KUHAP (Pompe, 2018; Raitio, 2022).

Problematika Normatif Perluasan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dalam

Perspektif Due Process of Law

Perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 secara normatif

dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan responsivitas sistem peradilan pidana.

Namun, dalam perspektif due process of law, perluasan kewenangan negara selalu

mengandung risiko penyimpangan apabila tidak disertai dengan batasan normatif yang tegas

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

dan mekanisme pengawasan yang efektif. Prinsip due process of law menuntut agar setiap

tindakan aparat tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substantif serta

proporsional terhadap tujuan penegakan hukum yang hendak dicapai (Ashworth, 2006;

Bassiouni, 2013).

Salah satu problematika utama terletak pada kecenderungan norma KUHAP 2025 yang

memberikan ruang diskresi luas kepada aparat penegak hukum tanpa perumusan standar

operasional yang rinci. Diskresi pada dasarnya merupakan instrumen yang sah dalam hukum

administrasi dan hukum pidana, namun dalam konteks hukum acara pidana, diskresi yang

berlebihan berpotensi menempatkan tersangka dalam posisi yang rentan terhadap

penyalahgunaan kewenangan (Raitio, 2022; Fedina & Povalena, 2023). Norma yang bersifat

terbuka dan multitafsir dapat menggeser orientasi hukum acara pidana dari perlindungan hak

individu menuju efisiensi semata.

Problematika normatif juga tampak pada pengaturan upaya paksa yang diperluas, baik

dari segi jenis maupun jangka waktu pelaksanaannya. Upaya paksa, seperti penahanan,

penyitaan, dan penyadapan, merupakan bentuk intervensi negara yang paling serius terhadap

hak kebebasan individu. Dalam teori due process of law, tindakan tersebut hanya dapat

dibenarkan apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan yang mendesak (necessity), dan

proporsionalitas (proportionality) (Bondar et al., 2022; Róth, 2022). Ketika norma hukum

tidak memberikan parameter yang jelas, maka perlindungan hak asasi manusia menjadi sangat

bergantung pada itikad baik aparat.

Perluasan kewenangan penuntut umum melalui mekanisme plea bargaining dan deferred

prosecution agreement juga menimbulkan persoalan normatif yang signifikan. Di satu sisi,

mekanisme ini mencerminkan modernisasi sistem peradilan pidana dan efisiensi penanganan

perkara. Namun, di sisi lain, ketimpangan relasi kuasa antara negara dan tersangka dapat

mendorong terjadinya pemaksaan persetujuan secara terselubung, terutama dalam kondisi

minimnya akses terhadap bantuan hukum yang efektif (Sargeant et al., 2020; Bloch-Wehba,

2021). Dalam konteks due process, persetujuan yang lahir dari ketidaksetaraan struktural

tidak dapat dianggap sebagai kehendak bebas yang sah.

Dari sudut pandang teori checks and balances, problematika normatif juga muncul ketika

penguatan kewenangan aparat tidak diimbangi dengan penguatan kontrol yudisial yang

substantif. KUHAP 2025 memang memperluas peran praperadilan dan persetujuan hakim,

tetapi efektivitas mekanisme tersebut sangat bergantung pada kejelasan norma dan keberanian

institusional hakim dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tanpa jaminan independensi dan

standar pengujian yang ketat, kontrol yudisial berpotensi tereduksi menjadi formalitas

prosedural semata (Graver, 2015; Fahmiron, 2016).

Lebih jauh, problematika normatif perluasan kewenangan aparat juga berkaitan dengan

prinsip kepastian hukum. Norma hukum acara pidana seharusnya memberikan pedoman yang

jelas dan dapat diprediksi bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pidana. Ketika

kewenangan aparat dirumuskan secara umum dan abstrak, maka peluang terjadinya

inkonsistensi penerapan hukum antar kasus dan antar aparat menjadi semakin besar (Pompe,

2018). Kondisi ini tidak hanya merugikan tersangka, tetapi juga berpotensi merusak

kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

Dalam konteks negara hukum, perluasan kewenangan aparat yang tidak dibatasi secara

ketat berpotensi menggeser keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara.

Due process of law menuntut agar hukum acara pidana berfungsi sebagai instrumen pembatas

kekuasaan, bukan justru sebagai legitimasi bagi ekspansi kewenangan negara (Dicey, 2007;

Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, problematika normatif dalam KUHAP 2025 tidak dapat

dipahami semata-mata sebagai kelemahan teknis peraturan, melainkan sebagai persoalan

konseptual yang menyentuh jantung prinsip negara hukum itu sendiri.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

Kontrol Yudisial dan Prinsip Checks and Balances dalam KUHAP 2025)

Kontrol yudisial merupakan elemen sentral dalam prinsip due process of law karena

berfungsi sebagai mekanisme pembatas kekuasaan aparat penegak hukum. Dalam sistem

peradilan pidana modern, keberadaan hakim tidak semata sebagai pemutus perkara pada tahap

adjudikasi, tetapi juga sebagai pengawas legalitas dan konstitusionalitas tindakan aparat sejak

tahap pra-ajudikasi (Ashworth, 2006; Bassiouni, 2013). KUHAP 2025 secara normatif

mengklaim adanya penguatan kontrol yudisial melalui perluasan kewenangan hakim,

khususnya dalam mekanisme praperadilan dan persetujuan terhadap tindakan tertentu.

Secara normatif, penguatan kontrol yudisial dalam KUHAP 2025 tercermin dari perluasan

objek praperadilan dan keterlibatan hakim dalam mengawasi pelaksanaan upaya paksa.

Praperadilan tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sarana menguji sah atau tidaknya

penangkapan dan penahanan, tetapi juga mencakup pengujian tindakan aparat lain yang

berpotensi melanggar hak asasi manusia. Secara teoritis, desain ini sejalan dengan prinsip

checks and balances yang menempatkan kekuasaan yudikatif sebagai pengimbang terhadap

dominasi kekuasaan eksekutif dalam proses pidana (Dicey, 2007; Graver, 2015).

Namun demikian, dari perspektif normatif-kritis, perluasan peran hakim tersebut masih

menyisakan persoalan mendasar. Salah satu problem utamanya terletak pada ketidakjelasan

standar pengujian (standard of review) ang digunakan oleh hakim dalam menilai tindakan

aparat penegak hukum. Tanpa kriteria normatif yang tegas, kontrol yudisial berisiko bergeser

menjadi pemeriksaan administratif semata, bukan evaluasi substantif terhadap pelanggaran

hak konstitusional warga negara (Fahmiron, 2016; Pompe, 2018). Kondisi ini berpotensi

melemahkan fungsi pengawasan hakim dalam kerangka due process of law.

Selain itu, efektivitas kontrol yudisial juga dipengaruhi oleh relasi kelembagaan antara

aparat penegak hukum dan kekuasaan kehakiman. Dalam praktik sistem peradilan pidana

Indonesia, relasi tersebut kerap ditandai oleh ketimpangan struktural, di mana aparat penyidik

dan penuntut umum memiliki posisi yang lebih dominan pada tahap awal proses pidana (Butt,

2021). Apabila desain KUHAP 2025 tidak secara eksplisit mengoreksi ketimpangan ini, maka

penguatan kontrol yudisial berpotensi bersifat normatif semu dan tidak berdampak signifikan

dalam praktik.

Prinsip checks and balances juga menuntut adanya pemisahan dan pembatasan

kewenangan yang jelas antar institusi penegak hukum. Dalam konteks KUHAP 2025,

perluasan kewenangan aparat sering kali tidak diikuti dengan perumusan mekanisme

pertanggungjawaban yang rinci dan operasional. Ketika hakim hanya diberi peran

memberikan persetujuan formal tanpa kewenangan untuk melakukan pengujian mendalam,

maka fungsi pengawasan yudisial kehilangan makna substantifnya (Sargeant et al., 2020). Hal

ini bertentangan dengan esensi due process of law yang menempatkan hakim sebagai

pelindung hak individu terhadap kekuasaan negara.

Dari sudut pandang hukum konstitusi, kontrol yudisial dalam proses pidana merupakan

perwujudan langsung dari prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya menegaskan bahwa tindakan aparat

penegak hukum harus selalu dapat diuji secara yudisial untuk mencegah tindakan sewenang-

wenang (Asshiddiqie, 2021). Oleh karena itu, pengaturan kontrol yudisial dalam KUHAP

2025 seharusnya dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan prosedural, tetapi juga

untuk menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara secara efektif.

Lebih jauh, prinsip checks and balances tidak dapat dilepaskan dari aspek independensi

hakim. Penguatan kewenangan hakim dalam KUHAP 2025 akan kehilangan signifikansinya

apabila tidak diiringi dengan jaminan independensi dan keberanian institusional dalam

mengoreksi tindakan aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, kontrol yudisial yang efektif

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

menuntut lebih dari sekadar kewenangan normatif, tetapi juga kultur hukum yang menjunjung

tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia (Herrmann, 2025).

Dengan demikian, meskipun KUHAP 2025 secara normatif telah mengakomodasi

penguatan kontrol yudisial sebagai bagian dari prinsip checks and balances, efektivitas

pengaturan tersebut masih sangat bergantung pada kejelasan norma, standar pengujian yang

digunakan, serta konfigurasi relasi kekuasaan antar institusi penegak hukum. Tanpa

perumusan yang tegas dan operasional, kontrol yudisial berisiko menjadi mekanisme simbolik

yang belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya due process of law dalam praktik

peradilan pidana di Indonesia.

Implikasi Perluasan Kewenangan Aparat terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 membawa implikasi

langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Dalam

perspektif due process of law, setiap penambahan kewenangan negara harus disertai dengan

mekanisme pembatasan yang ketat guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.

Hal ini didasarkan pada premis bahwa proses pidana merupakan arena paling rentan terhadap

pelanggaran hak fundamental individu, terutama hak atas kebebasan, rasa aman, dan

perlakuan yang adil (Ashworth, 2006; Bassiouni, 2013).

Implikasi pertama yang patut dicermati adalah meningkatnya potensi pelanggaran hak atas

kebebasan pribadi akibat perluasan jenis upaya paksa. Penetapan tersangka, penahanan,

penyadapan, serta pembatasan mobilitas merupakan bentuk intervensi serius negara terhadap

hak individu. Dalam teori hak asasi manusia, tindakan semacam ini hanya dapat dibenarkan

apabila memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, dan proporsionalitas (Bondar et al., 2022;

Róth, 2022). Namun, ketika norma yang mengatur kewenangan tersebut dirumuskan secara

umum dan memberikan ruang diskresi yang luas, maka perlindungan hak kebebasan individu

menjadi rentan tereduksi.

Implikasi kedua berkaitan dengan hak atas fair trial dan kesetaraan posisi para pihak

dalam proses pidana. Perluasan kewenangan aparat penyidik dan penuntut umum berpotensi

memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara negara dan individu. Dalam praktik, tersangka

sering berada pada posisi yang lemah, baik secara struktural maupun psikologis, sehingga

sulit untuk secara efektif menggunakan hak-haknya (Butt, 2021; Pompe, 2018). Apabila

KUHAP 2025 tidak secara tegas menjamin akses terhadap bantuan hukum dan mekanisme

pengaduan yang efektif, maka prinsip equality of arms sebagai bagian dari due process of law

berpotensi terabaikan.

Selain itu, mekanisme baru seperti plea bargaining dan deferred prosecution agreement

juga memiliki implikasi ambivalen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi,

mekanisme tersebut dapat mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban sistem

peradilan pidana. Namun, di sisi lain, terdapat risiko terjadinya tekanan terhadap terdakwa

untuk mengakui kesalahan demi menghindari ancaman hukuman yang lebih berat (Grossi,

2017). Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak untuk tidak dipaksa mengaku bersalah

(privilege against self-incrimination) menjadi isu krusial yang harus diantisipasi secara

normatif.

Implikasi selanjutnya menyangkut hak atas kepastian hukum dan perlindungan dari

perlakuan diskriminatif. Norma kewenangan yang multitafsir membuka ruang penerapan

hukum yang tidak konsisten antar kasus dan antar aparat penegak hukum. Kondisi ini

berpotensi melahirkan praktik penegakan hukum yang selektif, di mana individu atau

kelompok tertentu lebih rentan terhadap penggunaan kewenangan secara represif (Fedina &

Povalena, 2023; Raitio, 2022). Dari perspektif hak asasi manusia, ketidakpastian dan

ketidaksetaraan dalam penerapan hukum merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap

prinsip negara hukum.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

Lebih jauh, perluasan kewenangan aparat juga berdampak pada efektivitas perlindungan

hak atas martabat manusia (human dignity). Proses pidana yang menempatkan individu

semata sebagai objek penegakan hukum cenderung mengabaikan dimensi kemanusiaan dari

subjek hukum tersebut. Dalam konteks due process of law, perlindungan martabat manusia

menuntut agar setiap tindakan aparat dilakukan dengan menghormati nilai kemanusiaan,

bukan sekadar berorientasi pada efisiensi penindakan (Herrmann, 2025). KUHAP 2025 harus

dibaca dan diterapkan dalam kerangka tersebut agar tidak terjebak pada logika crime control

yang menomorsatukan efektivitas di atas hak asasi manusia.

Dari perspektif hukum konstitusi, implikasi perluasan kewenangan aparat terhadap hak

asasi manusia juga harus diuji melalui standar perlindungan hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi secara konsisten menegaskan bahwa pembatasan hak hanya dapat

dilakukan berdasarkan undang-undang dan harus memenuhi prinsip proporsionalitas serta

tujuan yang sah (Asshiddiqie, 2021; Sava, 2024). Apabila pengaturan kewenangan aparat

dalam KUHAP 2025 tidak memenuhi standar tersebut, maka norma yang bersangkutan

berpotensi inkonstitusional.

Dengan demikian, perluasan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025

memiliki implikasi yang kompleks terhadap perlindungan hak asasi manusia. Di satu sisi,

perluasan kewenangan dapat memperkuat efektivitas penegakan hukum, namun di sisi lain

berpotensi menggerus jaminan hak-hak fundamental apabila tidak diimbangi dengan

mekanisme pembatasan dan pengawasan yang memadai. Oleh karena itu, perlindungan hak

asasi manusia harus ditempatkan sebagai parameter utama dalam menilai keberhasilan

reformasi hukum acara pidana, bukan sekadar pelengkap normatif dalam desain regulasi.

Reorientasi Pengaturan Kewenangan Aparat Penegak Hukum Berbasis Due Process of

Law

Reorientasi pengaturan kewenangan aparat penegak hukum dalam KUHAP 2025 harus

diletakkan dalam kerangka due process of law sebagai prinsip fundamental negara hukum.

Reorientasi ini tidak sekadar menuntut perubahan redaksional norma, tetapi menghendaki

pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan

yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai orientasi utama. Dalam

perspektif ini, kewenangan aparat tidak dipahami sebagai instrumen kekuasaan, melainkan

sebagai mandat konstitusional yang dibatasi oleh hukum dan nilai keadilan (Ashworth, 2006;

Bassiouni, 2013).

Langkah pertama dalam reorientasi tersebut adalah penegasan batas normatif kewenangan

aparat penegak hukum. Setiap bentuk kewenangan, khususnya yang bersifat koersif, harus

dirumuskan secara ketat, jelas, dan tidak membuka ruang diskresi yang berlebihan. Norma

yang kabur atau multitafsir bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan berpotensi

melahirkan praktik penegakan hukum yang sewenang-wenang (Raitio, 2022; Fedina &

Povalena, 2023). Oleh karena itu, KUHAP 2025 perlu direorientasikan dengan menempatkan

asas legalitas dan proporsionalitas sebagai rujukan utama dalam perumusan kewenangan

aparat.

Reorientasi berikutnya menyangkut penguatan kontrol yudisial yang substantif, bukan

semata-mata formal. Due process of law mensyaratkan bahwa setiap penggunaan kewenangan

aparat, terutama pada tahap pra-ajudikasi, harus berada di bawah pengawasan hakim yang

independen dan imparsial. Pengawasan yudisial tidak boleh dibatasi pada mekanisme pasca-

faktum seperti praperadilan, tetapi perlu diperluas pada tahap awal melalui kewajiban

memperoleh izin atau penetapan pengadilan untuk tindakan-tindakan yang berpotensi

melanggar hak asasi manusia (Graver, 2015; Fahmiron, 2016). Dengan demikian, hakim

benar-benar berfungsi sebagai penjaga konstitusional hak warga negara.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

Selain itu, reorientasi kewenangan aparat harus memperkuat posisi subjek hukum dalam

proses pidana. Tersangka dan terdakwa tidak boleh diperlakukan semata sebagai objek

penyidikan dan penuntutan, melainkan sebagai pemegang hak yang setara di hadapan hukum.

Prinsip equality of arms menuntut agar setiap individu memiliki kesempatan yang adil untuk

membela diri, memperoleh bantuan hukum, dan mengajukan keberatan terhadap tindakan

aparat (Butt, 2021; Pompe, 2018). Reorientasi berbasis due process mengharuskan KUHAP

2025 secara eksplisit menjamin hak-hak tersebut dalam setiap tahapan proses pidana.

Reorientasi juga perlu diarahkan pada penataan ulang mekanisme alternatif penyelesaian

perkara, seperti keadilan restoratif dan plea bargaining. Dalam kerangka due process of law,

mekanisme tersebut harus dilaksanakan secara sukarela, transparan, dan berada di bawah

pengawasan yudisial yang efektif. Tanpa pengawasan yang memadai, mekanisme alternatif

justru berpotensi menjadi sarana tekanan terhadap tersangka atau terdakwa untuk

mengorbankan hak-haknya demi efisiensi penanganan perkara (Grossi, 2017). Oleh karena

itu, reorientasi normatif diperlukan agar mekanisme tersebut benar-benar berfungsi sebagai

instrumen keadilan, bukan alat kontrol kekuasaan.

Dari perspektif kelembagaan, reorientasi kewenangan aparat juga menuntut penguatan

prinsip checks and balances dalam sistem peradilan pidana. Tidak boleh ada satu institusi pun

yang memonopoli kewenangan tanpa pengawasan yang efektif. Distribusi kewenangan yang

seimbang antar penyidik, penuntut umum, dan hakim merupakan prasyarat utama bagi

terwujudnya keadilan prosedural (Sargeant et al., 2020; Asshiddiqie, 2021). Dalam konteks

ini, KUHAP 2025 perlu dibaca dan dikembangkan sebagai instrumen pengendali kekuasaan,

bukan sekadar alat koordinasi antar aparat.

Lebih jauh, reorientasi berbasis due process of law juga menuntut perubahan budaya

hukum aparat penegak hukum. Reformasi normatif tidak akan efektif tanpa diikuti oleh

internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Aparat

harus diposisikan tidak hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung hak

konstitusional warga negara (Herrmann, 2025). Oleh karena itu, reorientasi kewenangan

aparat harus diiringi dengan penguatan etika profesi, pendidikan hukum berkelanjutan, dan

mekanisme akuntabilitas yang transparan.

Dengan demikian, reorientasi pengaturan kewenangan aparat penegak hukum berbasis due

process of law merupakan kebutuhan mendesak dalam implementasi KUHAP 2025.

Reorientasi ini tidak hanya bertujuan membatasi kekuasaan negara, tetapi juga memastikan

bahwa penegakan hukum pidana berjalan secara adil, proporsional, dan berlandaskan

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan reformasi

hukum acara pidana di Indonesia harus diukur dari sejauh mana sistem yang dibangun mampu

melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kewenangan, sekaligus menjamin tegaknya

keadilan substantif.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan kewenangan aparat penegak hukum

dalam KUHAP 2025, meskipun mengusung semangat reformasi hukum acara pidana, belum

sepenuhnya selaras dengan prinsip due process of law sebagai asas fundamental negara

hukum, karena perluasan kewenangan yang diberikan masih menyisakan persoalan normatif

berupa batasan yang tidak tegas, ruang diskresi yang luas, serta kontrol yudisial yang belum

sepenuhnya efektif, sehingga berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia dan

memperkuat ketimpangan relasi kuasa antara negara dan individu dalam proses pidana; oleh

karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi pengaturan kewenangan

aparat penegak hukum melalui penegasan batas normatif kewenangan, penguatan mekanisme

pengawasan yudisial yang bersifat preventif dan substantif, serta penataan prinsip checks and

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

balances yang lebih operasional, agar implementasi KUHAP 2025 benar-benar

mencerminkan pergeseran paradigma dari crime control model menuju due process model

yang menjamin keadilan prosedural, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia

secara nyata dalam praktik peradilan pidana.

5. Daftar Pustaka

Alomoto, T. F. S., Isizan, M. D. G., Soto, L. G. Q., & Coronel, J. P. Á. (2024). El Debido

Proceso en los Procedimientos Administrativos: Pilar Fundamental para la Protección de

los Derechos Ciudadanos. Reincisol., 3(5), 1723–1746.

https://doi.org/10.59282/reincisol.V3(5)1723-1746

Andreeva, E. Y., Bykadorova, E. V., & Tertychnaya, I. V. (2022). Certain aspects of ensuring

the legitimate interests of the suspect in the process of criminal prosecution. Law Нerald

of Dagestan State University, 41(1), 154–159. https://doi.org/10.21779/2224-0241-2022-

41-1-154-159

Anggraeniko, L. S., Palah, N., & Kania, D. (2025). Perlindungan Korban Kekerasan dalam

Proses Pidana: Evaluasi KUHAP dan Rekomendasi Reformasi berdasarkan Standar

HAM Internasional. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 23, 124–133.

https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1557

Ashworth, A. (2006). Principles of criminal law (5. ed). Oxford Univ. Press.

Asshiddiqie, J. (2021). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia (Ed. 1 Cet. 2). Sinar

Grafika.

Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Kencana.

Bassiouni, M. C. (2013). Introduction to international criminal law (2nd rev. ed). M. Nijhoff

Publishers.

Bloch-Wehba, H. (2021). Visible Policing: Technology, Transparency, and Democratic

Control. California Law Review. https://doi.org/10.15779/Z38NS0KZ51

Bondar, T. I., Molyanov, A. Y., Boziev, T. O., Bukharov, N. N., & Shakhmatov, A. V. (2022).

Observance of human rights and freedoms in the implementation of intelligence-

gathering. REVISTA QUAESTIO IURIS, 15(2). https://doi.org/10.12957/rqi.2022.66325

Butt, S. (2021). Indonesia’s Criminal Justice System on Trial. New Criminal Law Review,

24(1), 3–58. https://doi.org/10.1525/nclr.2021.24.1.3

Dicey, A. V. (2007). Introduction to the Study of the Law of the Constitution (Cet. 1).

Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Fahmiron, F. (2016). Independensi dan akuntabilitas hakim dalam penegakan hukum sebagai

wujud independensi dan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. LITIGASI, 17(2), 3467.

https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i2.158

Fedina, N. V., & Povalena, M. V. (2023). Compliance with principle the rule of law, as an

important component of the protection of human rights, in the application of legal norms

by state authorities. Analytical and Comparative Jurisprudence, 2, 58–62.

https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.9

Firmansyah, D. D., & Pangestika, E. Q. (2024). Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum di

Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial,

2(3), 219–223. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v2i3.67

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

Graver, H. P. (2015). The Judicial Role and the Rule of Law. In H. P. Graver, Judges Against

Justice (pp. 1–11). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44293-

7_1

Grossi, S. (2017). Procedural Due Process. SSRN Electronic Journal.

https://doi.org/10.2139/ssrn.2935505

Hardodi, H., Yusriyadi, Y., & Indreswari, T. (2023). Legal and Moral Relations in Law

Enforcement in Indonesia. Proceedings of the 1st International Workshop on Law,

Economics and Governance, IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia.

Proceedings of the 1st International Workshop on Law, Economics and Governance,

IWLEG 2022, 27 July 2022, Semarang, Indonesia, Semarang, Indonesia.

https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326255

Hasibuan, K., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHAP: Tantangan dan

Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia.

Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora, 3(2), 57–72.

https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023

Herrmann, F. R. (2025). Epilogue: Reflections on the Foundations. In F. R. Herrmann & B. M.

Speer, Foundations of American Criminal Due Process at Trial (1st ed., pp. 226–232).

Oxford University PressNew York, NY.

https://doi.org/10.1093/9780199364770.003.0016

MariNews. (2025, December 2). Eddy Hiariej: 5 Hal Baru Yang DIatur dalam KUHAP 2025.

Eddy Hiariej: 5 Hal Baru Yang DIatur dalam KUHAP 2025.

https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/eddy-hiariej-5-hal-baru-yang-diatur-

dalam-kuhap-2025-0DL

Marzuki, P. D. M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Prenada Media.

Muladi. (2002). Demokratisasi, hak asasi manusia, dan reformasi hukum di Indonesia (Cet. 1).

Habibie Center.

Ningsih, E. P. (2024). Protection of Human Rights in the Investigation Process Criminal

Offenses in Indonesia. Journal of Strafvordering Indonesian, 1(2), 6–12.

https://doi.org/10.62872/g9297g96

Noor, S., Banapon, K. I., & Levis, T. K. (2025). Distorted Practice of Restorative Justice in the

Enforcement of Criminal Law in Indonesia: Distorsi Praktik Restorative Justice dalam

Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Peradaban Hukum Nusantara, 2(1), 17–33.

https://doi.org/10.62193/ze7dhp98

Nurwati, N., & Husna, L. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam

sistem penyidikan berkeadilan berbasis hak asasi manusia. SCIENTIA JOURNAL : Jurnal

Ilmiah Mahasiswa, 7(3). https://doi.org/10.33884/scientiajournal.v7i3.9678

Pompe, S. (2018). The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse. Cornell

University Press. https://doi.org/10.7591/9781501718861

Prabowo, T. T., & Saptomo, A. (2024). Quo Vadis Protection of Human Rights in Coercive

Confiscation Efforts. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 4(12), 1063–1072.

https://doi.org/10.59141/cerdika.v4i12.2317

Raitio, J. (2022). Oikeusvaltio ja oikeusvarmuus Euroopan unionissa. Annales Academiae

Scientiarum Fennicae, 1(1), 44–59. https://doi.org/10.57048/aasf.122849

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 53-65

E-ISSN: 3063-4350

Suwandi et.al (Problematika Pengaturan Kewenangan Aparat….)

Róth, E. (2022). Coercive Measures in Criminal Proceedings. In E. Váradi-Csema (Ed.), Legal

Studies on Central Europe (Vol. 10, pp. 335–360). Central European Academic

Publishing. https://doi.org/10.54171/2022.evcs.cls_11

Sargeant, E., Barkworth, J., & Madon, N. S. (2020). Procedural Justice in the Criminal Justice

System. In E. Sargeant, J. Barkworth, & N. S. Madon, Oxford Research Encyclopedia of

Criminology and Criminal Justice. Oxford University Press.

https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264079.013.635

Sava, E. (2024). The change in the legal classification of the criminal offense and the right to

defense in the trial. Academic Journal of Business, Administration, Law and Social

Sciences, 10(2), 33–40. https://doi.org/10.2478/ajbals-2024-0013

Soekanto, S. (2006). Penelitian hukum normatif.

Syahda, V. S. (2023). Pengaruh Implementasi Hukum Acara Pidana Terhadap Perlindungan

Hak Asasi Tersangka dalam Proses Peradilan. Verdict: Journal of Law Science, 2(2), 91–

102. https://doi.org/10.59011/vjlaws.2.2.2023.91-102

Tempo. (2025, November 20). Pasal Bermasalah dalam KUHAP Baru. tempo.co.

https://www.tempo.co/infografik/infografik/infografik/pasal-bermasalah-dalam-kuhap-

baru-2091621