IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 66-73

E-ISSN: 3063-4350

Karmila Sari Sukarno (Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: ....)

Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat

Elektronik: Transformasi Digital Sistem

Pertanahan Indonesia

Karmila Sari Sukarno

Universitas Surakarta,Karanganyar, Jawa Tengah

Email: karmila.fhunsa@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Agustus 2025

Direvisi: 17 September 2025

Disetujui: 20 Oktober 2025

Tersedia Daring: 1 November

2025

Digitalisasi administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat

tanah elektronik merupakan bagian dari upaya modernisasi pelayanan

publik dan reformasi birokrasi di bidang pertanahan. Kebijakan ini

bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kepastian hukum

dalam pendaftaran tanah, sekaligus merespons tingginya konflik

agraria di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan,

doktrin hukum, dan literatur yang relevan untuk menganalisis

legitimasi dan kepastian hukum sertipikat tanah elektronik. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sertipikat elektronik

telah memperoleh pengakuan sebagai dokumen elektronik dan alat

bukti hukum, serta memberikan kepastian administratif melalui sistem

elektronik dan tanda tangan elektronik. Namun demikian, kepastian

hukum substantif belum sepenuhnya terjamin karena fondasi hukum

pertanahan masih menganut sistem publikasi negatif dan pengaturan

sertipikat elektronik masih berada pada level peraturan menteri. Selain

itu, legitimasi sertipikat elektronik sangat dipengaruhi oleh keandalan

sistem, keamanan data, serta ketepatan prosedur penerbitan dan alih

media. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan

keamanan dan integrasi data, serta verifikasi yang lebih komprehensif

agar sertipikat tanah elektronik benar-benar mampu memberikan

kepastian hukum dan diterima secara luas oleh masyarakat.

Kata Kunci:

Kepastian Hukum

Legitimasi

Sertifikat Elektronik

ABSTRACT

Keywords:

Legal Certainty

Legitimacy

Electronic Certificate

The digitalization of land administration through the implementation of

electronic land certificates constitutes an integral part of public service

modernization and bureaucratic reform in the land sector. This policy

aims to enhance efficiency, transparency, and legal certainty in land

registration, while simultaneously responding to the high incidence of

agrarian conflicts in Indonesia. This study employs a library research

method by examining statutory regulations, legal doctrines, and relevant

literature to analyze the legitimacy and legal certainty of electronic land

certificates. The findings indicate that, from a normative perspective,

electronic land certificates have obtained legal recognition as electronic

documents and valid legal evidence, and provide administrative certainty

through electronic systems and electronic signatures. Nevertheless,

substantive legal certainty has not been fully ensured, as the foundation

of Indonesian land law continues to adhere to a negative publication

system and the regulation of electronic land certificates remains at the

level of ministerial regulations. Furthermore, the legitimacy of electronic

land certificates is strongly influenced by system reliability, data security,

and the accuracy of issuance and media conversion procedures.

Therefore, strengthening the regulatory framework, enhancing data

security and system integration, and implementing more comprehensive

verification mechanisms are necessary to ensure legal certainity and

gaining broad acceptance within society.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 66-73

E-ISSN: 3063-4350

Karmila Sari Sukarno (Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: ....)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Tanah sebagai aset strategis yang mempunyai nilai ekonomis, sosial, dan yuridis diatur

dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA). Sertifikat tanah sebagai bukti hak yang kuat memberikan jaminan

kepastian hukum bagi pemegang haknya. Beriringan dengan hal tersebut, perkembangan

teknologi informasi telah mendorong transformasi digital dalam administrasi pertanahan.

Transformasi digital yang dimaksud ialah sistem pertanahan yang berbasis elektronik, yakni

salah satunya melalui penerbitan sertifikat elektronik. Kebijakan ini sejalan dengan agenda

reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan

akuntabel.

Sertifikat tanah elektronik merupakan suatu agenda modernisasi layanan pertanahan yang

dicetuskan dan dikelola secara sentral oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun

2021 Tentang Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut sertifikat-el merupakan sertifikat

yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik. Sertifikat tanah

elektronik sebagai dokumen bukti kepemilikan atau hak atas tanah yang diterbitkan,

ditandatangani, dan/atau disimpan dalam bentuk elektronik oleh instansi pertanahan sehingga

dapat berfungsi sebagai alat bukti hukum digital dalam sistem registrasi tanah. Konsep ini

dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital administrasi pertanahan dan dikaitkan

dengan pengakuan dokumen elektronik dalam kerangka hukum Indonesia. Bentuknya sebagai

suatu dokumen elektronik tersebut didasarkan pada Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1

Tahun 2021 yang menyatakan bahwa dokumen elektronik sebagai berikut:

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,

dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk manual, digital, elektro magnetik, optikal,

atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau

Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Transformasi digital dalam administrasi pertanahan Indonesia melalui implementasi

sertifikat elektronik merupakan inovasi signifikan yang bertujuan meningkatkan efisiensi,

transparansi, dan kepastian hukum dalam pendaftaran tanah. Serta menjadi upaya pemenuhan

prinsip good governance dalam mewujudkan sistem pertanahan yang akuntabel dan

transparan. Namun, sebagai sebuah sistem hukum baru, keberhasilan sertifikat elektronik tidak

hanya bergantung pada keberadaan regulasi semata, melainkan memerlukan analisis

komprehensif terhadap seluruh elemen sistem hukum. Kepastian hukum dalam sertifikat

elektronik menjadi krusial agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (library

research), dimana penulis memperoleh data dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan

dimanfaatkan untuk memahami konsepsi atau teori-teori yang diperlukan terhadap

permasalahan yang akan dianalisa, juga sebagai bahan pembuktian yang dikumpulkan dan

dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Sumber data studi

kepustakaan adalah data sekunder yang digolongan menjadi bahan hukum primer, sekunder,

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 66-73

E-ISSN: 3063-4350

Karmila Sari Sukarno (Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: ....)

dan tesier. Bahan hukum primer dapat terdiri dari peraturan perundang-undangan, norma,

yurispudensi, dan traktat. Bahan hukum sekundar dapat berupa rancangan undang-undang,

hasil-hasil penelitian, karya hukum dan lain sebagainya. Sedangkan bahan hukum tersier yang

bersifat memberikan informasi yang langsung bermanfaat secara cepat dan mudah sepert

ensiklopedia, kamu, bibliografi, bahkan sumber dari laman website/internet (I Ketut dan Tetti:

2023).

3. Hasil dan Pembahasan

Tingginya intensitas konflik agraria di Indonesia menunjukkan kelemahan mendasar dalam

pengelolaan dan administrasi pertanahan yang masih konvensional (analog), sehingga

memperkuat tuntutan untuk mempercepat digitalisasi sistem. Laporan dari Konsorsium

Pembaruan Agraria (KPA) mencatat tren peningkatan jumlah konflik pertanahan selama

beberapa tahun terakhir, yang digambarkan pada grafik berikut:

Jika dilihat dari grafik maka diketahui bahwa tren konflik pertanahan Indonesia cenderung

menurun dari kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2021, dan mulai naik kembali dari tahun

2022 sampai 2024 (Anin: 2025). Dari data konflik pertanahan yang tinggi menambah urgensi

digitalisasi yang mendorong transformasi sistem pertanahan di Indonesia yang bertujuan

memberikan kepastian hukum dan legitimasi dalam sistem pertanahan.

Legitimasi dan kepastian hukum merupakan dua konsep berbeda, dimana kaitannya dengan

sertifikat tanah elektronik memberikan sudut pandang yang saling saling berkomplementer.

Kepastian hukum menyajikan sisi peraturan perundang-undangan yang dibuat serta

diumumkan secara pasti (Zainal: 2014). Sedangkan legitimasi menekankan pada kepercayaan

masyarakat bahwa wewenang penguasa merupakan hal yang wajar dan patut dihormati.

Kewajaran tersebut bersumber dari penilaian bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan

asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan

ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah (Miriam: 1999).

Gustav radbruch mengemukakan bahwa hal dasar pada kepastian hukum ialah hukum

positif yang berwujud peraturan perundang-undangan. Reinhold Zippelius membagi kepastian

hukum menjadi dua bagian, yakni kepastian dalam pelaksanaan oleh negara dan kepastian

orientasi yang mengahruskan hukum bersifat jelas dan terang sehingga masyarakat dan hakim

dapat berpedoman padanya (Franz: 2001). Pada sistem hukum pertanahan Indonesia, kepastian

hukum diwujudkan melalui pendaftaran tanah yang menghasilkan sertifikat sebagai alat bukti

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 66-73

E-ISSN: 3063-4350

Karmila Sari Sukarno (Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: ....)

hak yang kuat. Aturan hukum positif yang memuat sertifikat tanah elektronik antara lain yaitu

pertama, UUPA dan UU ITE. Jaminan kepastian hukum dalam UUPA diwujdukan dengan

tersedianya perangkat hukum yang tertulis lengkap dan jelas yang dilaksanakan secara

konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan ketentuannya. Serta penyelenggaraan pendaftaran

tanah yang memungkinkan bagi pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan

hak atas tanah yang dikuasainya, dan bagi pihak yang berkepentingan seperti calon pembeli

dan calon kreditor untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang

menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan serta bagi pemerintah untuk

melaksanakan kebijakan pertanahan. Di sisi lain, UU ITE Sebagai kerangka dasar yang

relevan, tersebut digunakan sebagai bentuk pengakuan dokumen elektronik dalam perkara

pertanahan dan transaksi elektronik yang telah dibahas sebagai landasan normatif dalam

literatur yuridis mengenai sertifikat elektronik. Fondasi UUPA dirancang untuk sistem analog

berbasis kertas dengan filosofi kepastian hukum yang relatif. Sistem pendaftaran tanah yang dianut

adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, yang maknanya adalag sertifikat

yang diterbitkan oleh pemerintah berfungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan

hak atas tanah. Namun, sistem itu tidak memberikan jaminan mutlak dari negara atas

kebenaran data yang tercantum di dalamnya. Akibatnya, data dalam sertifikat masih dapat

digugat dan dibatalkan oleh pengadilan jika pihak lain dapat membuktikan hak yang lebih kuat

yang menjadikannya salah satu penyebab tingginya jumlah sengketa pertanahan, karena

kepastian yang diberikan oleh sertifikat bersifat relatif, bukan absolut. Sedangkan UU ITE dan

peraturan turunannya memperkenalkan paradigma digital yang mengasumsikan adanya satu sumber

kebenaran data yang tunggal dan otoritatif (Bahori: 2025). Salah satu tujuan utama diadakannya

sertifikat tanah elektronik adalah untuk mengurangi sengketa tanah dan menjamin kepastian hukum hak

atas tanah (legal kadaster).

Secara lebih khusus kemudian pemerintah melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1

Tahun 2021 yang menginisiasi pengaturan sertifikat elektronik dalam program e-certificates

dan menjadi acuan operasional awal. Penerapannya Peraturan Menteri tersebut tidak mengubah

substansi hak atas tanah, melainkan mengubah media pembuktiannya hak dari analog ke

elektronik. Hal demikian dilakukan karena kepentingan optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi dalam pelayanan pertanahan demi mengembangkan indikator kesederhanaan

berusaha serta pelayanan publik terhadap masyarakat. Menurut Pasal 1 angka (10) menyatakan

bahwa Sertipikat Elektronik merupakan sertipikat dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan

Tanda Tangan Elektronik serta identitas yang menunjukkan kedudukan subjek hukum para

pihak dalam suatu Transaksi Elektronik, yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi

Elektronik. Keberadaan tanda tangan elektronik menjadi unsur yang sangat penting, karena

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021, tanda tangan elektronik dapat dipergunakan

sebagai sarana persetujuan dan/atau pengesahan atas Dokumen Elektronik Pertanahan dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Dengan demikian, dokumen yang dibubuhi tanda

tangan elektronik merupakan dokumen yang diterbitkan dan diproses melalui suatu sistem

elektronik.

Berselang dua tahun kemudian, pada tanggal 20 Juni 2023, Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberlakukan Peraturan Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Dokumen Elektronik dalam Proses Pendaftaran Tanah dan secara resmi mencabut Peraturan Menteri

ATR/BPN No. 1 Tahun 2021. Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 3 Tahun 2023 tersebut

mengatur alih media buku tanah dan surat ukur ke format digital sebagai bagian dari sistem

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 66-73

E-ISSN: 3063-4350

Karmila Sari Sukarno (Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: ....)

pendaftaran tanah elektronik dan pengembangan informasi pertanahan digital. Per Permen

ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 mengatur eccara rinci proses konversi dokumen fisik ke digital

(alih media) untuk memastikan validitas hukum. Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023

memperluas dan mempertegas kerangka hukum dengan menyatakan bahwa “kegiatan

pendaftaran tanah dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronik” (Pasal 2 ayat (1)),

mengatur pembukuan hak dalam Buku Tanah Elektronik sebagaimana ditegaskan bahwa

“pembukuan hak dilakukan dalam buku tanah elektronik” (Pasal 16), serta menetapkan bahwa

“sertipikat elektronik diterbitkan berdasarkan buku tanah elektronik dan disahkan dengan

tanda tangan elektronik” (Pasal 17). Selain itu, pengaturan alih media ditegaskan melalui

ketentuan bahwa “dokumen pendaftaran tanah dapat dilakukan alih media dari bentuk analog

ke bentuk elektronik” (Pasal 33 ayat (1)). Namun secara kritis, penekanan pada verifikasi

administratif dalam alih media tanpa pemeriksaan substantif berpotensi melahirkan cacat

prosedural dan material. Dalam perspektif hukum administrasi negara, sejalan dengan

pandangan Jimly Asshiddiqie bahwa keputusan administrasi yang cacat prosedural bersifat

batal demi hukum, sertipikat elektronik yang diterbitkan berdasarkan prosedur yang tidak

memenuhi syarat formal dan material tetap rentan kehilangan keabsahan hukumnya, sehingga

digitalisasi pertanahan melalui Permen 3 Tahun 2023 belum sepenuhnya menjamin kepastian

hukum substantif meskipun telah memperkuat kepastian administrative (Jimly: 2005).

Kepastian hukum atas sertipikat elektronik yang berbentuk dokumen digital dapat

diposisikan sebagai alat bukti elektronik yang memiliki kekuatan pembuktian setara dengan

alat bukti surat atau tulisan yang dibuat secara konvensional di atas kertas, termasuk hasil

cetaknya yang diakui sebagai bentuk pembuktian yang sah. Kondisi ini menjadi dasar

legitimasi kedudukan sertipikat elektronik sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam

proses persidangan, sepanjang data yang tersimpan dalam sistem elektronik tersebut terjamin

keutuhannya dan tidak mengalami perubahan.

Penerapan sertifikat tanah elektronik untuk pertama kali akan diresmikan terhadap aset atau

barang milik negara (BMN) maupun swasta, yang kemudian berangsur diaplikasikan pada

tanah milik pribadi masyarakat dengan tujuan agar masyarakat bisa mengamati dana

menyiapkan terlebih dahulu proses peralihan setifikat analog menjadi eletronik (Rohmatun, et

al: 2022).

Alih media sertifikat analog menjadi sertifikat elektronik bersifat pengajuan yang dilakukan

oleh pemegang hak. Tidak ada keharusan pemegang hak untuk mengajukan alih media

sertifikat, namun sertifikat elektronik memeliki beberapa keunggulan disbanding sertifikat

analaog, antara lain: (Rohmatun et al: 2022):

a. pelayanan terhadap dokumen-dokumen elektronik akan lebih efisien karena langsung

dilaksanakan secara elektronik, mulai dari proses input, progres, maupun output, akan

menjadikan efisiensi waktu pelayanan juga mempermudah penelusuran riwayat hak dan

peralihan hak.

b. mengurangi intervensi pihak yang tidak berkepentingan, yang mana segala saluran

informasi dijaga keamanannya, sehingga pemegang hak atas tanah dapat

mengetahui/memantau jika terdapat intervensi pada hak atas tanahnya.

c. akuntabilitas dan aksesbilitas, pembukuan pada segala bidang pendaftaran tanah secara

elektronik akan menambah akuntabilitas sertifikat tanah serta meningkatkan aksesibilitas

informasi.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 66-73

E-ISSN: 3063-4350

Karmila Sari Sukarno (Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: ....)

Sejumlah tantangan juga menyertai dalam proses implementasi sertifikat elektroni, antara

lain:

a. Keamanan dan Privasi Data

Sertifikat elektronik rentan terhadap ancaman siber seperti peretasan, pencurian, dan

manipulasi data, baik dari pihak eksternal maupun internal. Oleh karena itu, diperlukan

sistem pengamanan berlapis, meliputi enkripsi data, autentikasi ketat, tanda tangan

elektronik yang andal, serta pembangunan database pertanahan nasional yang terintegrasi

dan memiliki mekanisme pencadangan data berkala. Pengaturan mengenai kewenangan dan

tanggung jawab dalam pengelolaan data pertanahan elektronik belum sepenuhnya tegas

semisal di kemudian hari terjadi kebocoran data, kesalahan sistem, atau konflik akibat data

elektronik yang tidak akurat. Mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas antara

negara, pejabat pertanahan, dan penyelenggara sistem elektronik belum dirumuskan secara

spesifik dalam hukum positif.

b. Kesenjangan Akses terhadap Teknologi

Secara teknologi, penggunaan digitalisasi akan lebih mudah diakses oleh

masyarakat perkotaan dan kelas menengah keatas, sedangkan di wilayah pedesaan

akses teknologi digitalisasi masih sulit dan belum merata, ditambah oleh sebagian

masyarakat pedesaan yang masih kurangnya akses terhadap teknologi; Dengan demikian

terlebih dahulu, harus dilakukan edukasi teknologinya kepada masyarakat dan kelengkapan

sarana dan prasarananya (Devi: 2024) .

c. Kepatuhan dan Kepastian hukum

Sertifikat tanah elektronik sudah semestinya diatur secara terang dan jelas dalam

regulasi yang menjamin keabsahan hukumnya sebagai alat bukti. Pengaturan mengenai

kewenangan, tanggung jawab, serta mekanisme pengelolaan data menjadi penting agar

sertifikat elektronik memiliki legitimasi dan dapat digunakan dalam berbagai perbuatan

hukum. Melihat sistem hirarki peraturan perundang-undangan, sertifikat elektronik baru

diatur pada level peraturan menteri, sementara hukum pertanahan yang bersifat

fundamental (UUPA dan PP Pendaftaran Tanah) belum secara eksplisit mengatur sertifikat

elektronik. Hal tersebut menjaadi persoalan legitimasi normatif, terutama ketika sertifikat

elektronik harus diuji dalam sengketa di pengadilan. Selain itu, dari sudut pandang hukum

pembuktian, meskipun dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti, namun belum ada

pengaturan teknis yang rinci dan seragam mengenai bagaimana hakim harus menilai

keaslian (otentisitas), integritas, dan reliabilitas sertifikat tanah elektronik, khususnya

ketika terjadi dugaan manipulasi data atau kegagalan sistem. Akibatnya, kekuatan

pembuktian sertifikat elektronik masih sangat bergantung pada penilaian hakim (judicial

discretion).

Tujuannya memberikan kepastian hukum dan mempercepat penyelesaian sengketa tanah.

Negara sebagai penjamin kepastian tujuannya memberikan kepastian hukum dan

mempercepat penyelesaian sengketa tanah.Negara sebagai penjamin kepastian hak atas

tanah. Masa depan administrasi pertanahan digital di Indonesia bergantung pada sinergi

kebijakan, investasi infrastruktur, standar keamanan, dan program literasi yang berkelanjutan

untuk memastikan manfaat distribusi dan kepastian hukum. Digitalisasi srtipika tanah

elektronik tidak serta-merta menghilangkan risiko batal demi hukum. Sertipikat elektronik

tetap dapat dianggap tidak sah apabila prosedur penerbitannya baik dalam tahap verifikasi,

pembukuan, maupun alih media tidak memenuhi syarat formal dan material yang ditentukan

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 66-73

E-ISSN: 3063-4350

Karmila Sari Sukarno (Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: ....)

Berdasarkan analisis terhadap legitimasi dan kepastian hukum sertipikat elektronik

tersebut di atas, maka dapat di ilustrasikan seperti pada tabel berikut:

Tabel 1 legitimasi dan kepastian hukum sertipikat elektronik

Aspek

Kepastian Hukum

Legitimasi

Definisi

Jaminan bahwa hukum

dilaksanakan secara terang, dan

memberi perlundungan hak yang

jelas

Pengakuan dan penerimaan dari

masyarakat luas terhadap keabsahan

dan kepatutan sistem

Orientasi

Perlindungan Hukum

Akseptabilitas dan kredibilias sistem

Autentikasi

Tanda tangan elektronik

tersertifikasi sebaga syarat legal

Verifikasi multi factor yang

dipercaya publik

Implementasi

Regulasi yang lengkap dan

harmonis

Persiapan infrastruktur, sumber daya

dan sosialisasi

4. Kesimpulan

Kepastian hukum dan legitimasi merupakan dua pilar fundamental yang saling

menguatkan dalam penerapan sistem sertifikat tanah elektoik. Kepastian hukum memberikan

jaminan perlundangan melaui UUPA, UU ITE, dan Peraturan Menteri ATR/Ka BPN No. 3

Tahun 2023. Sedangkan legitimasi berorientasi pada efektivitas sistem di masyarakat. Sebagai

sebuah sistem hukum baru, keberhasilan sertifikat elektronik tidak hanya bergantung pada

keberadaan regulasi semata, melainkan memerlukan analisis komprehensif terhadap seluruh

elemen sistem hukum. Diperlukan penguatan pengaturan sertipikat tanah elektronik pada

tingkat peraturan yang lebih tinggi, disertai verifikasi substantif dalam proses alih media.

Negara juga perlu memperjelas mekanisme pertanggungjawaban hukum, meningkatkan

keamanan dan integrasi data pertanahan, serta memperluas literasi dan infrastruktur digital

agar sertipikat elektronik memiliki kepastian hukum dan legitimasi yang kuat dalam praktik.

5. Daftar Pustaka

Anin Dhita Kiky Amrynudin, “Percepatan Transformasi Digital Layanan Publik di Bidang

Pertanahan”, Jurnal Info Singkat, Vol. 17, No.19, 2025.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Konstitusi Press,

2005).

Bahori Ahoen, “Analisis Kekuatan, Kerentanan, dan Tantangan Pembuktian Sertifikat Tanah

Elektronik di Indonesia”, Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian, Vol.4, No.9, 2025.

Devi elora, “Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat Menjadi Sertipikat

Elektronik”, Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Vol 2, No.3, 2024.

Franz Magis Suseno, Etika Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

I Desak Ketut Oka Setiawan dan Tetti Samosir, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta:

Reka Cipta, 2023).

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi,(Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 1999).

Rohmatun Nafisah, Diyan Isnaeni, dan M. Taufik, “Keabsahan Hukum Sertifikat Elektronik

Dalam Kepemilikan Tanah Berdasarkan Peratura Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat

Elektronik”, Jurnal Dinamika, Vol. 28, No. 3, 2022.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 66-73

E-ISSN: 3063-4350

Karmila Sari Sukarno (Legitimasi dan Kepastian Hukum Sertifikat Elektronik: ....)

Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014). ------------