IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 74-83

E-ISSN: 3063-4350

Baren Sipayung et.al (Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan....)

Rekonstruksi Penghentian Penuntutan Berbasis

Kepentingan Hukum dalam Kerangka Diskresi dan

Manajemen Risiko Sistem Peradilan Pidana

Baren Sipayung

a,1*

, Zulkifli

b,2

Politeknik Bisnis Kaltara, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara 77111

Kejaksaan Negeri Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara 77122

baren.sipayung@gmail.com;

* 2

kejari.tarakan@kejaksaan.go.id;

Corresponding Author: baren.sipayung@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 30 Agustus 2025

Direvisi: 17 September 2025

Disetujui: 20 Oktober 2025

Tersedia Daring: 1 November

2025

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pergeseran

fundamental dari hukum pidana kolonial menuju sistem hukum nasional

yang berlandaskan pada keadilan substantif dan perlindungan hak asasi

manusia. Namun, dalam tataran praktis, implementasi norma-norma

progresif ini seringkali terhambat oleh kesenjangan antara hukum tertulis

(law in books) dan hukum yang dijalankan (law in action). Penelitian ini

mengkaji dinamika penghentian penuntutan perkara Hogi Minaya oleh

Kejaksaan Negeri Sleman sebagai titik temu antara diskresi penegak

hukum, tekanan sosial-politik, dan manajemen risiko institusional. Dengan

menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan teori

hukum pidana responsif dan manajemen risiko publik, laporan ini

mengungkap adanya implementation gap yang signifikan di tingkat

operasional Aparat Penegak Hukum (APH). Temuan menunjukkan bahwa

APH cenderung mengadopsi pendekatan defensive law enforcement untuk

memitigasi risiko akuntabilitas prosedural, yang pada gilirannya

mengabaikan alasan pembenar dalam Pasal 34 KUHP Nasional hingga

adanya intervensi legislatif. Penelitian ini menawarkan kerangka baru

dalam memahami diskresi penuntutan bukan sekadar sebagai instrumen

teknis, melainkan sebagai respons risiko strategis dalam menjaga

legitimasi sistem peradilan.

Kata Kunci:

KUHP Nasional

Diskresi Penuntutan

Manajemen Risiko

Implementation Gap

Alasan Pembenar

ABSTRACT

Keywords:

National Criminal Code

Prosecutorial Discretion

Risk Management

Implementation Gap

Justificatory Grounds

The enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code

(the National Criminal Code) marks a fundamental shift from a colonial

criminal law framework toward a national legal system grounded in

substantive justice and the protection of human rights. Nevertheless, at the

practical level, the implementation of these progressive norms is frequently

constrained by a gap between law in books and law in action. This study

examines the termination of prosecution in the Hogi Minaya case by the

Sleman District Prosecutor’s Office as a critical intersection of prosecutorial

discretion, socio-political pressure, and institutional risk management.

Employing an interdisciplinary approach that integrates responsive criminal

law theory and public risk management, the study reveals a significant

implementation gap at the operational level of law enforcement agencies.

The findings indicate that law enforcement authorities tend to adopt a

defensive law enforcement approach to mitigate procedural accountability

risks, which in turn leads to the marginalization of justificatory grounds

under Article 34 of the National Criminal Code until legislative intervention

occurs. This research proposes a new framework for understanding

prosecutorial discretion not merely as a technical legal instrument, but as a

form of strategic risk response aimed at preserving the legitimacy of the

criminal justice system.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 74-83

E-ISSN: 3063-4350

Baren Sipayung et.al (Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan....)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Transformasi hukum pidana Indonesia melalui pengundangan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) merupakan pencapaian monumental yang

mengakhiri ketergantungan selama lebih dari satu abad pada Wetboek van Strafrecht voor

Nederlandsch-Indië (WvS) (Manullang et al., 2023). Perjalanan panjang selama 59 tahun

melalui pergantian tujuh Presiden dan 20 Menteri Hukum menunjukkan betapa

kompleksnya misi rekodifikasi ini. Secara filosofis, KUHP Nasional tidak lagi sekadar

instrumen pembalasan (retributif), melainkan sebuah manifestasi dari ide keseimbangan

yang berakar pada nilai-nilai Pancasila (Manullang et al., 2023). Keseimbangan ini

mencakup relasi antara kepentingan negara dan individu, perlindungan pelaku dan korban,

serta harmonisasi antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Namun, di tengah kemajuan normatif ini, realitas penegakan hukum di tingkat

operasional seringkali menampilkan wajah yang berbeda. Kasus Hogi Minaya di Sleman

menjadi representasi krusial dari ketegangan paradigmatik tersebut. Hogi, seorang warga

sipil yang berupaya membela harta benda dan keselamatan istrinya dari serangan

penjambret, justru terjerat dalam proses hukum yang panjang dan ditetapkan sebagai

tersangka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian (Haris & Ramadhanty,

2026). Fenomena ini mengungkap bahwa meskipun undang-undang telah berubah, pola

pikir dan keberanian profesional aparat penegak hukum masih tersandera oleh budaya

formalistik yang kaku (Puaschunder, 2022).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementation gap dengan

menempatkan keputusan penghentian penuntutan (SKP2) sebagai bentuk risk response

institusional. Dalam situasi di mana sebuah kasus menjadi sorotan publik yang luas (high-

profile case), APH seringkali terjebak dalam dilema antara menerapkan hukum secara

substantif yang mungkin mengundang risiko pemeriksaan administratif jika dianggap

memihak atau mengikuti prosedur formal yang "aman" namun melukai rasa keadilan

masyarakat. Melalui studi kasus Hogi Minaya, laporan ini akan membedah bagaimana

Pasal 34 KUHP Nasional mengenai alasan pembenar seharusnya berfungsi sebagai

perlindungan ex ante bagi warga negara, bukan sekadar koreksi ex post setelah adanya

intervensi politik dari lembaga legislatif.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif-

analitis yang bertujuan mengkaji kesenjangan implementasi norma KUHP Nasional dalam

praktik penegakan hukum, khususnya pada penghentian penuntutan perkara Hogi Minaya

oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Selanjutnya, pendekatan yang digunakan meliputi

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual

approach), dan pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah konsistensi antara

konstruksi normatif Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan

praktik diskresi Aparat Penegak Hukum. Adapun data penelitian terdiri atas bahan hukum

primer berupa peraturan perundang-undangan, risalah rapat DPR, dan dokumen resmi

penegak hukum; bahan hukum sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal bereputasi, serta

pemberitaan media yang relevan; dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan

ensiklopedia. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research)

dengan teknik penelusuran dokumen hukum dan literatur ilmiah yang relevan, sedangkan

analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode interpretasi sistematis dan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 74-83

E-ISSN: 3063-4350

Baren Sipayung et.al (Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan....)

argumentasi deduktif untuk mengidentifikasi implementation gap serta merumuskan

implikasi teoritis dan manajerial dalam kerangka hukum pidana dan manajemen risiko

penegakan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

Hukum Responsif dan Alasan Pembenar dalam KUHP Nasional

Dalam memahami fenomena penegakan hukum di Indonesia, penggunaan teori

hukum responsif yang dikembangkan oleh Nonet dan Selznick menjadi relevan (Afaf

Naufal Pahlevi et al., 2025). Hukum responsif menuntut agar institusi hukum memiliki

kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial dan nilai-nilai keadilan yang

berkembang tanpa kehilangan integritas hukum itu sendiri. Dalam konteks hukum pidana

modern, responsivitas ini diterjemahkan melalui penggunaan diskresi yang bertanggung

jawab untuk mencegah kriminalisasi yang tidak perlu (overcriminalization). Namun,

tantangan terbesar bagi hukum responsif adalah adanya defisit kapasitas institusional

dalam menerjemahkan norma progresif ke dalam tindakan nyata.

Sejajar dengan pendekatan hukum, perspektif manajemen risiko memberikan dimensi

analisis baru terhadap perilaku APH. Dalam organisasi sektor publik seperti Kepolisian

dan Kejaksaan, setiap keputusan yuridis membawa risiko reputasional, prosedural, dan

politis (Nash, 2012; Reuters, 2024). Keputusan untuk menetapkan seseorang sebagai

tersangka seringkali diambil bukan hanya berdasarkan alat bukti murni, melainkan

sebagai upaya mitigasi risiko agar lembaga tidak dituduh melakukan pembiaran (under-

enforcement). Sebaliknya, penghentian perkara di tahap awal sering dianggap sebagai

langkah yang berisiko tinggi bagi karir personal pejabat penegak hukum.

Berikut adalah matriks risiko yang dihadapi oleh institusi penegak hukum dalam

menangani kasus-kasus yang beririsan dengan pembelaan diri:

Tabel 1 Matriks risiko kasus-kasus yang beririsan dengan pembelaan diri

Kategori

Risiko

Deskripsi Risiko

Dampak Institusional

Strategi Mitigasi APH

Risiko

Reputasi

Persepsi publik bahwa hukum

tajam ke bawah dan tumpul ke

atas.

Penurunan tingkat

kepercayaan publik secara

sistemik.

Mengalihkan tanggung jawab

ke pengadilan (judicial

deference).

Risiko

Prosedural

Potensi tuntutan mal-administrasi

atau pemeriksaan internal oleh

Propam/Jamwas.

Sanksi administratif bagi

penyidik atau jaksa.

Menetapkan status tersangka

berdasarkan bukti fisik

minimal.

Risiko Politis

Tekanan dari lembaga legislatif

(DPR) atau pemerintah pusat

dalam kasus viral.

Delegitimasi kepemimpinan

institusi di tingkat daerah.

Melakukan koreksi setelah

adanya sinyal dukungan

politik (SKP2).

Kesenjangan yang terjadi dalam kasus Hogi Minaya menunjukkan adanya risk transfer

dari APH ke lembaga legislatif (Maddusila et al., 2024). Ketika APH tidak berani

menggunakan kewenangan diskresi Pasal 34 KUHP Nasional secara mandiri, mereka

secara implisit "mengundang" intervensi eksternal untuk memberikan legitimasi atas

keputusan penghentian perkara tersebut (Kemshall, 2021). Hal ini memperkuat argumen

Roscoe Pound mengenai law in action yang seringkali menyimpang dari law in books

akibat faktor-faktor non-hukum yang mendominasi proses pengambilan keputusan

(Puaschunder, 2022).

KUHP Nasional memperkenalkan standardisasi asas-asas hukum yang lebih

manusiawi dan proporsional dibandingkan pendahulunya. Salah satu inovasi paling

signifikan adalah kejelasan mengenai alasan pembenar (rechtvaardigingsgrond) dan alasan

pemaaf (schuldontheffingsgrond). Dalam Pasal 34 KUHP Nasional, ditegaskan bahwa

perbuatan yang dilakukan untuk pembelaan diri terhadap serangan seketika tidak dapat

dipidana (Sari, 2026; Swasty, 2026). Ketentuan ini merupakan pengakuan negara terhadap

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 74-83

E-ISSN: 3063-4350

Baren Sipayung et.al (Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan....)

hak individu untuk mempertahankan diri dan orang lain ketika perlindungan negara tidak

hadir secara fisik di tempat kejadian.

Dalam WvS lama, konsep overmacht dan noodweer seringkali ditafsirkan secara kaku

dan seringkali hanya menjadi bahan perdebatan di tingkat persidangan (Sari, 2026).

Namun, KUHP Nasional memberikan panduan yang lebih eksplisit untuk diterapkan sejak

tahap penyidikan (Kamil & Carina, 2026). Pasal 34 mensyaratkan empat elemen esensial:

1. Pertama, disyaratkan adanya serangan yang bersifat seketika, yakni suatu perbuatan

yang sedang berlangsung atau secara nyata mengancam dalam waktu yang sangat

dekat, sehingga menuntut respons segera dan tidak memberikan ruang bagi penundaan

atau intervensi alternatif dari aparat yang berwenang.

2. Selanjutnya, serangan dimaksud harus memiliki sifat melawan hukum, yaitu

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

meniadakan legitimasi pelaku penyerangan dan menempatkan tindakan tersebut

sebagai perbuatan yang secara normatif dapat dilawan.

3. Selain itu, ditegaskan bahwa kepentingan hukum yang dapat dilindungi melalui

pembelaan mencakup keselamatan diri sendiri atau orang lain, kehormatan dan

kesusilaan, serta harta benda, yang keseluruhannya merupakan objek perlindungan

hukum pidana untuk menjamin ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat.

4. Akhirnya, tindakan pembelaan wajib memenuhi prinsip proporsionalitas dan

subsidiaritas, yaitu dilakukan secara seimbang dengan tingkat ancaman yang dihadapi

serta sebagai upaya terakhir karena tidak tersedia cara lain yang lebih ringan untuk

menghentikan serangan, sehingga pembelaan tersebut tetap berada dalam koridor

keadilan dan kepatutan hukum.

Lebih jauh lagi, Pasal 43 KUHP Nasional mengakomodasi pembelaan terpaksa yang

melampaui batas (noodweer excess) yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat.

Dalam kasus Hogi Minaya, keguncangan jiwa saat melihat istrinya diancam dengan

senjata tajam (cutter) merupakan faktor subjektif yang seharusnya menjadi pertimbangan

utama sejak awal penyelidikan (Setyadhi, 2026). Kegagalan APH untuk melihat dimensi

psikologis ini menunjukkan bahwa standardisasi asas dalam KUHP Nasional belum

sepenuhnya terinternalisasi dalam professional judgment aparat.

Tabel 2 Perbandingan Norma Pembelaan Diri

Dimensi

Perbandingan

WvS (KUHP Lama)

UU 1/2023 (KUHP Nasional)

Signifikansi Perubahan

Kejelasan

Norma

Bersifat umum dan bergantung

pada yurisprudensi.

Detail dalam Pasal 31-35 dengan

penjelasan operasional.

Meningkatkan kepastian hukum

bagi warga negara.

Ruang

Lingkup

Harta Benda

Seringkali diperdebatkan apakah

pembelaan harta benda mencakup

tindakan fatal.

Eksplisit memasukkan harta benda

sebagai kepentingan hukum yang

sah untuk dibela.

Memberikan dasar legitimasi

bagi korban kriminalitas jalanan.

Pertimbangan

Keguncangan

Jiwa

Diatur sebagai alasan pemaaf

namun sulit dibuktikan di

penyidikan.

Menjadi bagian integral dari

evaluasi kesalahan pelaku dalam

Pasal 43.

Mendorong APH untuk

melakukan early psychological

assessment.

Paradigma

Hukum

Berorientasi pada perbuatan

(klasik).

Berorientasi pada keseimbangan

perbuatan dan batin (neo-klasik).

Mewujudkan keadilan substantif

yang lebih inklusif.

Ketentuan dalam Pasal 2 KUHP Nasional juga memberikan pengakuan terhadap

hukum yang hidup dalam masyarakat (living law), yang menekankan bahwa nilai-nilai

keadilan kolektif tidak boleh diabaikan demi kepastian formal semata (Manullang et al.,

2023). Dalam pandangan filsafat hukum, pengakuan pluralisme hukum ini seharusnya

memandu hakim dan jaksa untuk menemukan hukum (rechtvinding) yang paling adil

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 74-83

E-ISSN: 3063-4350

Baren Sipayung et.al (Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan....)

dalam setiap kasus konkret, terutama yang melibatkan konflik nilai seperti antara nyawa

penjambret dan keselamatan korban.

Diskresi Penegakan Hukum, Risiko Institusional, dan Intervensi Legislatif

Peristiwa yang menimpa Hogi Minaya pada 26 April 2025 di Jalan Jogja-Solo

merupakan mikrokosmos dari problem penegakan hukum di Indonesia (Ristiyanti, 2026).

Kronologi peristiwa yang dirilis menunjukkan bahwa Hogi bertindak dalam hitungan

detik setelah melihat istrinya dijambret. Dalam aksi kejar-kejaran tersebut, motor pelaku

menabrak tembok dan mengakibatkan kematian, sebuah akibat yang tidak direncanakan

namun menjadi konsekuensi dari situasi darurat yang diciptakan oleh pelaku itu sendiri

(Fatimah Az Zahra & Adit, 2026).

Polres Sleman menetapkan Hogi sebagai tersangka berdasarkan Pasal 310 ayat (4)

dan Pasal 311 UU LLAJ (Syarifudin, 2026). Keputusan ini menunjukkan pendekatan

"kacamata kuda" di mana APH hanya melihat peristiwa tersebut sebagai kecelakaan lalu

lintas biasa tanpa mengaitkannya dengan peristiwa pidana pokok, yaitu pencurian dengan

kekerasan (curas) yang dilakukan oleh korban kecelakaan tersebut. Safaruddin, anggota

Komisi III DPR RI, secara tajam mengkritik ketidakseimbangan logika ini: Hogi adalah

warga sipil tanpa senjata yang merespons kejahatan, namun diposisikan seolah-olah

sebagai pelaku kejahatan lalu lintas (Umam, 2026).

Kegagalan melakukan early legal assessment yang komprehensif menyebabkan Hogi

harus menanggung beban status tersangka selama berbulan-bulan, lengkap dengan

penggunaan gelang GPS sebagai tahanan luar. Hal ini menciptakan trauma psikologis dan

kerugian sosial bagi korban yang seharusnya dilindungi oleh negara (Forstag, 2025; Kamil

& Carina, 2026). Di sini, hukum pidana yang seharusnya menjadi perisai bagi warga

negara yang taat justru berubah menjadi pedang yang menghukum inisiatif pertahanan

diri.

Upaya penyelesaian melalui Restorative Justice di tingkat kepolisian mengalami

kegagalan karena adanya persyaratan yang tidak terpenuhi, khususnya kesediaan pihak

keluarga penjambret untuk berdamai (Raharjo & Weadcaksana, 2026). Fenomena ini

mengungkap kelemahan mendasar dalam sistem RJ di Indonesia: RJ seringkali

diperlakukan sebagai mekanisme administrasi perdamaian, bukan sebagai instrumen

untuk menegakkan kebenaran materiil (Wibianto et al., 2025). Ketika salah satu pihak

menolak berdamai, kepolisian cenderung "melempar handuk" dan menyerahkan kasus ke

pengadilan, meskipun secara yuridis unsur tindak pidana tidak terpenuhi karena adanya

alasan pembenar.

Dalam perspektif manajemen risiko, kepolisian merasa "aman" secara administratif

jika kasus berlanjut ke kejaksaan karena status tersangka didasarkan pada adanya korban

jiwa, meskipun kematian tersebut adalah akibat dari tindakan bela paksa. Hal ini

menunjukkan adanya defisit keberanian profesional untuk menyatakan bahwa sebuah

peristiwa bukan merupakan tindak pidana sejak tahap awal, demi menghindari risiko

pemeriksaan internal di kemudian hari.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI pada 28 Januari 2026

menjadi titik balik dramatis dalam kasus ini. Anggota dewan dari berbagai fraksi

menyuarakan kemarahan dan kritik keras terhadap Polres dan Kejari Sleman. Kesimpulan

RDPU tegas: perkara Hogi Minaya harus dihentikan demi kepentingan hukum karena

tidak memenuhi unsur tindak pidana menurut Pasal 34 KUHP Nasional (Djedi, 2026;

Lestari, 2026).

Keterlibatan DPR dalam kasus individual seperti ini sebenarnya menunjukkan adanya

disfungsi dalam sistem pengawasan internal APH. Ketika lembaga pengawas seperti

Kompolnas atau Komisi Kejaksaan tidak mampu memberikan koreksi yang cepat,

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 74-83

E-ISSN: 3063-4350

Baren Sipayung et.al (Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan....)

masyarakat beralih ke saluran politik untuk mencari keadilan. Bagi APH, kesimpulan

RDPU berfungsi sebagai "payung legitimasi" yang memungkinkan mereka untuk

menghentikan perkara tanpa takut akan risiko administratif. Kajari Sleman yang meminta

maaf di hadapan DPR menunjukkan betapa besarnya pengaruh tekanan politik terhadap

jalannya proses hukum di Indonesia (Bella & Isdiansyah, 2026).

Langkah Kejari Sleman menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan

(SKP2) Nomor: TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 pada 29 Januari 2026 adalah respons

langsung terhadap dinamika politik di Senayan (Darmaya, 2026; Kusuma & Susanti,

2026). Meskipun keputusan ini secara substantif benar, ketergantungannya pada intervensi

legislatif menjadi catatan buruk bagi independensi penegakan hukum. Hal ini memperkuat

teori bahwa dalam high-profile cases, APH seringkali melakukan risk transfer di mana

legitimasi politik digunakan sebagai tameng untuk mengambil keputusan yuridis yang

seharusnya bisa diambil secara mandiri berdasarkan norma KUHP Nasional.

Tantangan Harmonisasi Sistem Pemidanaan dan Perlindungan Hak Asasi

Penting untuk dicatat bahwa paradigma KUHP Nasional tidak hanya berdampak pada

tindak pidana umum seperti pembelaan diri, tetapi juga pada kejahatan khusus seperti

korupsi, terorisme, dan narkotika. Pasal 630 KUHP Nasional menjadi jembatan

rekodifikasi yang menyatukan berbagai aturan khusus ke dalam satu payung asas yang

konsisten (Manullang et al., 2023). Dalam hal korupsi, terdapat sinkronisasi hukuman

yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pidana yang selama ini terjadi akibat

perbedaan tafsir antara UU Tipikor dan KUHP lama.

Tabel 3 Perbandingan Sanksi dalam Kejahatan Korupsi

Delik Korupsi

Sanksi UU Tipikor

Sanksi UU 1/2023

(KUHP Nasional)

Analisis Risiko & Proporsionalitas

Memperkaya

Diri Sendiri

Penjara min. 4 thn; Denda

min. Rp 200 juta.

Penjara min. 2 thn;

Denda kategori II/VI.

Penurunan batas minimum untuk fleksibilitas

hakim dalam kasus skala kecil.

Penyalahgunaan

Wewenang

Penjara min. 1 thn; Denda

min. Rp 50 juta.

Penjara min. 2 thn;

Denda kategori II/VI.

Peningkatan batas minimum untuk mencegah

korupsi birokrasi.

Suap-Menyuap

(Gratifikasi)

Denda maks. Rp 250 juta.

Denda maks. Kategori

V (Rp 500 juta).

Peningkatan sanksi finansial sebagai instrumen

penjeraan.

Manajemen risiko dalam penanganan korupsi juga diperkuat dengan pembentukan

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri melalui Perpres 122

Tahun 2024. Struktur baru ini bertujuan untuk mengoptimalkan sinergi dengan KPK dan

Kejaksaan, namun tetap menghadapi risiko kelembagaan berupa tumpang tindih

kewenangan (overlapping authority). Pengalaman dari kasus Hogi Minaya memberikan

pelajaran bahwa spesialisasi institusi tidak akan efektif tanpa adanya standar operasional

yang jelas mengenai batasan diskresi dan perlindungan terhadap akuntabilitas profesional

penyidik (Sipayung, 2024).

Selain itu, BPK memiliki peran strategis dalam mitigasi risiko keuangan negara

melalui audit investigatif yang hasilnya dapat dikonversi menjadi alat bukti sah menurut

KUHP. Namun, kendala sering muncul dalam ketiadaan mekanisme deklarasi hasil

penghitungan kerugian negara yang cepat oleh APIP, yang seringkali menghambat proses

penetapan tersangka. Di sini, implementation gap kembali muncul akibat perbedaan

perspektif antara standar akuntansi dan standar hukum pidana ekonomi.

Paradigma neo-klasik KUHP Nasional juga tercermin dalam pengaturan pidana mati

sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif (Sipayung et al., 2023). Secara normatif,

hakim kini wajib menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun (Malanka,

2007; Nash, 2012). Jika terpidana menunjukkan perubahan perilaku, pidana mati dapat

diubah menjadi penjara seumur hidup. Pendekatan ini merupakan bentuk manajemen

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 74-83

E-ISSN: 3063-4350

Baren Sipayung et.al (Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan....)

risiko terhadap potensi kesalahan yudisial (miscarriage of justice) yang bersifat permanen,

sekaligus merespons tekanan internasional mengenai hak untuk hidup.

Namun, secara sosiologis, pidana mati masih dipertahankan karena kesadaran sejarah

masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menerima penghapusan total. Terdapat

ketegangan antara tuntutan publik akan keadilan bagi korban kejahatan luar biasa

(extraordinary crimes) dan komitmen negara terhadap HAM universal. Masa percobaan

10 tahun sendiri menciptakan risiko psikologis bagi terpidana, namun secara sistemik

berfungsi sebagai filter keadilan substantif agar eksekusi hanya dilakukan terhadap

mereka yang benar-benar tidak dapat diperbaiki lagi.

Implikasi Teoretis dan Manajerial Penegakan Hukum Berbasis Risiko

Keberhasilan reformasi hukum pidana nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas

teks undang-undang, tetapi oleh kapasitas manajerial institusi penegak hukum untuk

mengelola diskresi secara efektif. Berdasarkan temuan penelitian atas kasus Hogi Minaya

dan desain KUHP Nasional, beberapa rekomendasi strategis perlu diimplementasikan:

1. Bahwa penguatan mekanisme penilaian hukum awal (Early Legal Assessment (ELA))

pada tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya

keadilan substantif, sehingga evaluasi yuridis terhadap keberadaan alasan pembenar

dan pemaaf wajib dilakukan secara komprehensif dengan memperhitungkan konteks

peristiwa, proporsionalitas tindakan, dan kondisi psikologis subjek hukum guna

mencegah kriminalisasi pembelaan diri yang sah.

2. Selanjutnya, dalam rangka menjamin konsistensi dan kepastian hukum, diperlukan

standardisasi diskresi penuntutan melalui pedoman internal yang memberikan

perlindungan administratif dan legitimasi kelembagaan bagi penyidik dan penuntut

umum yang mengambil keputusan penghentian perkara berdasarkan keadilan

substantif, sehingga praktik penegakan hukum tidak lagi didominasi oleh orientasi

prosedural semata yang melahirkan budaya pengamanan diri institusional dan

pelimpahan beban penilaian ke pengadilan.

3. Di samping itu, internalisasi paradigma neo-klasik dalam hukum pidana harus

diarusutamakan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi Aparat Penegak

Hukum dengan penekanan pada pemahaman rasionalitas pemidanaan dan filsafat

hukum KUHP Nasional, agar kemampuan menemukan hukum pada tataran operasional

dapat berkembang secara optimal sejalan dengan prinsip bahwa pengadilan dianggap

mengetahui hukum dan penegak hukum wajib menerjemahkan norma abstrak ke dalam

keadilan konkret.

4. Lebih jauh, pengelolaan risiko reputasi institusi penegak hukum perlu ditempatkan

sebagai bagian integral dari manajemen perkara, mengingat pemaksaan proses pidana

terhadap peristiwa yang secara sosial dipandang adil justru berpotensi menimbulkan

delegitimasi publik yang lebih serius dibandingkan risiko administratif akibat

penghentian penuntutan, sehingga kepemimpinan yang berorientasi pada keberanian

mengambil keputusan hukum yang tidak populer namun adil menjadi fondasi

kepercayaan masyarakat.

5. Pada akhirnya, harmonisasi kelembagaan antarpenegak hukum harus diperkuat melalui

mekanisme koordinasi yang terstruktur dan berbasis kewenangan konstitusional, guna

meniadakan ego sektoral serta mencegah fragmentasi penanganan perkara, khususnya

dalam konteks kejahatan khusus yang berdampak sistemik, sehingga integrasi

kebijakan penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan tujuan pembaruan hukum

pidana nasional.

Bagi masyarakat luas, sosialisasi KUHP Nasional perlu menekankan bahwa hukum

tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan pada perlindungan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 74-83

E-ISSN: 3063-4350

Baren Sipayung et.al (Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan....)

kepentingan hukum yang proporsional. Edukasi mengenai batas-batas pembelaan diri

sangat penting agar warga negara merasa aman untuk bertindak benar dalam situasi

darurat tanpa takut dikriminalisasi oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa KUHP Nasional telah menyediakan fondasi yang

kokoh bagi perwujudan keadilan substantif melalui perluasan alasan pembenar dalam

Pasal 34. Namun, kasus Hogi Minaya menjadi pengingat keras bahwa norma progresif

tetap dapat menjadi mandul jika tidak dibarengi dengan keberanian institusional dan

perubahan budaya hukum di tingkat operasional. Implementation gap yang terjadi bukan

disebabkan oleh kekurangan dalam desain undang-undang, melainkan oleh mekanisme

manajemen risiko yang terlalu defensif di pihak aparat penegak hukum.

Intervensi legislatif melalui DPR RI, meskipun berhasil memberikan koreksi darurat,

bukanlah solusi jangka panjang bagi profesionalisme hukum. Penegakan hukum yang

berintegritas harus mampu mengoreksi dirinya sendiri melalui penggunaan diskresi yang

bertanggung jawab dan analisis yuridis yang cerdas sejak tahap awal. Tantangan ke depan

bagi Indonesia adalah bagaimana mentransformasi sistem peradilan pidana dari mesin

birokrasi yang kaku menjadi institusi yang benar-benar responsif terhadap nilai-nilai

kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hanya dengan menutup celah

antara hukum dalam kitab dan hukum dalam praktik, cita-cita luhur KUHP Nasional

untuk menciptakan keseimbangan hukum yang adil dan beradab dapat benar-benar

terwujud.

5. Daftar Pustaka

Afaf Naufal Pahlevi, Nengsarah Permatasari, & Dede Kania. (2025). Comparison of the

Application of Responsive Legal Theory in Responding To Social Change in the

Criminal Law and Civil Law. Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 1–16.

https://doi.org/10.33369/jbengkoelenjust.v15i1.40023

Bella, & Isdiansyah, B. (2026). Kajari Sleman Minta Maaf di DPR, Siap Jalankan

Instruksi Hentikan Kasus Hogi Minaya. Suara.Com.

https://www.suara.com/news/2026/01/28/182323/kajari-sleman-minta-maaf-di-dpr-

siap-jalankan-instruksi-hentikan-kasus-hogi-minaya

Darmaya, M. (2026). Alasan Kejari Sleman Terbitkan Surat Penghentian Perkara Hogi

Minaya, Kini Akhirnya Bebas. Kilat.Com.

Djedi, E. (2026). Kesimpulan RDPU Komisi III : Bukan RJ, Kasus Hogi Minaya Vs

Jambret di Sleman Harus Dihentikan! Jejakrekam.Com.

https://jejakrekam.com/kesimpulan-rdpu-komisi-iii-bukan-rj-kasus-jambret-vs-hogi-

minaya-di-sleman-harus-dihentikan/

Fatimah Az Zahra, & Adit, A. (2026). Kasus Hogi Minaya dalam Perspektif Hukum

Pidana, Pakar Jelaskan Batas Pembelaan Terpaksa. Kompas.Com.

https://www.kompas.com/tren/read/2026/01/27/114500665/kasus-hogi-minaya-

dalam-perspektif-hukum-pidana-pakar-jelaskan-batas

Forstag, E. H. (2025). Law Enforcement Use of Predictive Policing Approaches:

Proceedings of a Workshop. National Academies of Sciences, Engineering, and

Medicine. https://www.nationalacademies.org/read/28036

Haris, A., & Ramadhanty, N. (2026). Kronologi Kasus Hogi Minaya, Jadi Tersangka

Usai Kejar Jambret. Tirto.Id. https://tirto.id/kronologi-kasus-hogi-minaya-jadi-

tersangka-usai-kejar-jambret-di-jogja-hpTo

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 74-83

E-ISSN: 3063-4350

Baren Sipayung et.al (Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan....)

Kamil, I., & Carina, J. (2026). Berkaca dari Kasus Hogi Minaya: Mengapa Pembelaan

Terpaksa Tak Dapat Dipidana? Kompas.Com.

https://nasional.kompas.com/read/2026/01/27/07080001/berkaca-dari-kasus-hogi-

minaya-mengapa-pembelaan-terpaksa-tak-dapat-dipidana?page=all

Kemshall, H. (2021). Risk and Desistence: A Blended Approach to Risk Management.

Her Majesty’s Inspectorate of Probation.

https://golab.bsg.ox.ac.uk/documents/1833/Academic-Insights-Kemshall.pdf

Kusuma, W., & Susanti, R. (2026). Mobil Milik Hogi Minaya Dikembalikan, Kejari

Sleman Terbitkan SKP2. Kompas.Com.

https://yogyakarta.kompas.com/read/2026/01/31/092548478/mobil-milik-hogi-

minaya-dikembalikan-kejari-sleman-terbitkan-skp2

Lestari, Y. (2026). Tak Layak Jadi Tersangka, Komisi III DPR Desak Kasus Hogi Minaya

Dihentikan. VIVA.Co.Id. https://www.viva.co.id/berita/nasional/1876959-tak-layak-

jadi-tersangka-komisi-iii-dpr-desak-kasus-hogi-minaya-dihentikan

Maddusila, S. F., Fithrah, Hendrawan, D., Adiman, Purnamasari, A. I., & Supriyadi.

Challenge. International Journal of Criminal Justice Sciences, 19(2), 27–43.

https://doi.org/10.5281/zenodo.19203

Malanka, A. O. D. (2007). Decision 07-015 Canada Labour Code Part II Occupational

Health and Safety. Justice Canada. https://www.canada.ca/en/occupational-health-

and-safety-tribunal-canada/programs/decisions/archived/2007/ohstc-2007-015.html

Manullang, S. O., Tompul, V. B., Kusumadewi, Y., Krisnalita, L. Y., & Mutiarany.

(2023). Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus

Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. Jurnal Pendidikan Tambusai,

7(2), 17340–17346.

Nash, J. R. (2012). The Supreme Court and the Regulation of Risk in Criminal Law

Enforcement. Boston University Law Review, 92(1), 171–225.

https://heinonline.org/hol-cgi-

bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/bulr92&section=6

Puaschunder, J. M. (2022). Behavioral International Law: Law-in-books vs. Law-in-

action Resembling the Neoclassical Economics vs. Behavioral Economics Debate.

Central and Eastern European Online Library.

http://blogs.cuit.columbia.edu/jmp2265

Raharjo, D. B., & Weadcaksana, H. A. (2026). Mengapa RJ Kasus Suami Bela Istri Baru

Berhasil di Kejaksaan? Pengacara Beberkan Hambatannya. Suara.Com.

https://www.suara.com/news/2026/01/26/145730/mengapa-rj-kasus-suami-bela-

istri-baru-berhasil-di-kejaksaan-pengacara-beberkan-hambatannya

Reuters, T. (2024). Reputational Risk Management during a Criminal Investigation.

Practical Law Business Crime and Investigations.

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-008-

7264?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true

Ristiyanti, J. (2026). Kapolresta Sleman Jelaskan Alasan Hogi Ditetapkan Tersangka.

Tempo.Co. https://www.tempo.co/hukum/kapolresta-sleman-jelaskan-alasan-hogi-

ditetapkan-tersangka-2110893

Sari, P. P. (2026). Isi Pasal 34 KUHP Baru dan Kaitannya dengan Kasus Pembelaan Diri

Hogi Minaya. Metrotvnews.Com. https://www.metrotvnews.com/read/KYVCeVqL-

isi-pasal-34-kuhp-baru-dan-kaitannya-dengan-kasus-pembelaan-diri-hogi-minaya

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 74-83

E-ISSN: 3063-4350

Baren Sipayung et.al (Penghentian Penuntutan Berbasis Kepentingan....)

Setyadhi, I. (2026). Rapat Bareng DPR, Kapolresta Sleman Dicecar soal Pasal 34 KUHP

Terkait Kasus Hog. Inilah.Com. https://www.inilah.com/rapat-bareng-dpr-kapolres-

sleman-dicecar-soal-pasal-34-kuhp-terkait-kasus-hogi

Sipayung, B. (2024). Analisis Yuridis Pembentukan dan Sinergitas Korps Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi ( Kortas Tipikor ) Polri dalam Upaya Pemberantasan

Korupsi di Indonesia. Indonesian Journal of Law and Justice, 1(2), 111–121.

Sipayung, B., Manullang, S. O., & Siburian, H. K. (2023). Penerapan Hukuman Mati

Menurut Hukum Positif di Indonesia ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia.

Jurnal Kewarganegaraan, 7(1), 134–142.

Swasty, R. (2026). Pasal 34 KUHP Baru Tentang Apa? Begini Bunyi dan Maknanya.

Medcom.Id. https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/Rkj1yJVb-pasal-

34-kuhp-baru-tentang-apa-begini-bunyi-dan-maknanya

Syarifudin, A. (2026). Penjelasan Polisi Mengapa Suami Korban Jambret di Sleman Bisa

Jadi Tersangka. Tribunnews.Com.

https://jogja.tribunnews.com/diy/1206817/penjelasan-polisi-mengapa-suami-

korban-jambret-di-sleman-bisa-jadi-tersangka?page=2

Umam, C. (2026). Komisi III DPR Semprot Kapolres Sleman Kombes Edy Setyanto,

Desak Kasus Hogi Minaya Dihentikan. Tribunnews.Com.

https://www.tribunnews.com/nasional/7783976/komisi-iii-dpr-semprot-kapolres-

sleman-kombes-edy-setyanto-desak-kasus-hogi-minaya-dihentikan

Wibianto, M. Y., Hartiwiningsih, & Ketut Rachmi Handayani, I. G. A. (2025). Real

Justice, Real Impact with the Prosecutors in Action. Journal of Human Rights,

Culture and Legal System, 5(3), 1015–1041. https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i3.804