IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 84-90

E-ISSN: 3063-4350

Lia Agustina (Kelalaian dalam Pembuatan Akta Autentik….)

Tanggung Jawab Perdata Notaris atas Kelalaian

dalam Pembuatan Akta Autentik

Lia Agustina

Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Jl. Perintis Kemerdekaan, Gambiran, Umbulharjo,

Yogyakarta, 55161, DI Yogyakarta, Indonesia

ratuliasetiawan@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 1 April 2026

Direvisi: 17 April 2026

Disetujui: 25 April 2026

Tersedia Daring: 29 April 2026

Penelitian ini menganalisis bentuk tanggung jawab perdata Notaris atas kelalaian

dalam pembuatan akta autentik serta bentuk perlindungan hukum yang

diberikan kepada Notaris. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya

kasus penyalahgunaan wewenang oleh Notaris yang mengakibatkan kerugian

bagi para pihak dan pihak ketiga, serta ketimpangan antara idealisme jabatan

Notaris sebagai pejabat publik yang independen dengan realitas praktik di

masyarakat. Rumusan masalah yang diajukan adalah: (1) bagaimana bentuk

pertanggungjawaban Notaris secara perdata dalam pembuatan akta autentik; dan

(2) bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris. Metode yang

digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan

yang menelaah KUHPerdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris, serta

pendekatan kasus yang menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Nomor 09/PDT/2017/PT.BDG dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3121

K/Pdt/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata

Notaris bersumber dari kewenangan atributifnya dan didasarkan pada perbuatan

melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata), yang dapat berupa ganti rugi materil

dan immateril secara tanggung renteng, pembatalan akta, pembayaran uang

paksa (dwangsom), serta degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi

akta di bawah tangan (Pasal 1869 KUHPerdata). Tanggung jawab ini bersifat

personal dan berkelanjutan, tidak hapus meskipun jabatan Notaris berakhir.

Sebagai penyeimbang, Notaris mendapat perlindungan hukum melalui hak

ingkar, forum internal profesi (Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan

Notaris), hak menolak membuat akta, perlakuan sebagai saksi ahli di pengadilan,

serta perlindungan kultural berupa budaya hukum masyarakat yang

menghormati independensi jabatan Notaris. Sistem hukum Indonesia telah

menciptakan keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan profesi bagi

Notaris.

Kata Kunci:

Akta Autentik

Kelalaian

Perlindungan Hukum

Tanggung Jawab Perdata

Notaris

ABSTRACT

Keywords:

Authentic Deed

Negligence

Legal Protection

Civil Liability

Notary

This research analyzes the forms of notary's civil liability for negligence in making

authentic deeds and the forms of legal protection provided to notaries. The

background of this research is the increasing number of cases of authority abuse by

notaries resulting in losses to the parties and third parties, as well as the imbalance

between the idealism of the notary position as an independent public official and

the reality of practice in society. The research problems formulated are: (1) what

are the forms of notary's civil liability in making authentic deeds; and (2) what are

the forms of legal protection for notaries. The method used is normative juridical

with a statutory approach examining the Indonesian Civil Code and the Notary

Office Law, as well as a case approach analyzing the West Java High Court Decision

Number 09/PDT/2017/PT.BDG and the Supreme Court Decision Number 3121

K/Pdt/2018. The results show that notary's civil liability stems from their

attributive authority and is based on unlawful acts (Article 1365 of the Indonesian

Civil Code), which may include joint and several liability for material and

immaterial compensation, deed cancellation, payment of dwangsom, and

degradation of authentic deed's evidentiary power to that of a private deed (Article

1869 of the Indonesian Civil Code). This liability is personal and ongoing, not

expiring even when the notary's position ends. As a counterbalance, notaries receive

legal protection through the right to refuse testimony, internal professional forums

(Supervisory Assembly and Notary Honor Council), the right to refuse making deeds,

treatment as expert witnesses in court, and cultural protection in the form of a legal

culture that respects the independence of the notary position. The Indonesian legal

system has created a balance between accountability and professional protection

for notaries.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 84-90

E-ISSN: 3063-4350

Lia Agustina (Kelalaian dalam Pembuatan Akta Autentik….)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Jabatan Notaris lahir dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam bentuk alat

bukti tertulis yang bersifat autentik. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta

autentik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

(selanjutnya disebut UUJN), Notaris diharapkan memiliki posisi netral dan independen

(Umbas & Santoso, 2022, hlm. 3). Kehadiran Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan

maksud membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang

autentik. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akta autentik memiliki kekuatan

pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) sehingga apa yang tertulis di dalamnya

dianggap benar sampai ada pembuktian sebaliknya (Fauzi, 2019, hlm. 89). Ramdhan (2020,

hlm. 212) menambahkan bahwa kebutuhan akan akta autentik terus meningkat seiring dengan

kompleksitas hubungan ekonomi dan sosial masyarakat modern.

Namun, fakta di masyarakat menunjukkan adanya perilaku Notaris yang tidak independen

atau melakukan penyalahgunaan kewenangan dalam membuat akta autentik. Nurbaiti (2021a,

hlm. 47) menemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan Notaris meliputi pembuatan akta

tanpa kehadiran penghadap, pemalsuan tanda tangan, serta kegagalan memverifikasi keaslian

dokumen pendukung. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis terintegrasi

antara tiga hal: (1) bentuk pertanggungjawaban perdata Notaris berdasarkan Pasal 1365, 1370,

dan 1869 KUHPerdata; (2) perlindungan hukum preventif dan represif bagi Notaris menurut

UUJN; serta (3) validasi melalui dua putusan pengadilan terkini (PT Jawa Barat No.

09/PDT/2017/PT.BDG dan MA No. 3121 K/Pdt/2018). Penelitian sebelumnya oleh Umbas &

Santoso (2022) dan Herliana (2022) masih terpisah antara aspek tanggung jawab dan aspek

perlindungan. Kesenjangan penelitian (research gap) yang diidentifikasi adalah belum adanya

kajian yang secara simultan membahas tanggung jawab perdata Notaris dan perlindungan

hukumnya dalam kerangka teori sistem hukum Friedman (1975) dan teori perlindungan

hukum Hadjon (1987), yang diverifikasi dengan putusan pengadilan.

Secara teoretis, tanggung jawab Notaris tidak dapat dilepaskan dari karakteristik

jabatannya sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi pelayanan hukum kepada

masyarakat. Berbeda dengan profesi hukum lainnya seperti advokat yang bersifat pembela

(defensive) atau hakim yang bersifat memutus (adjudicative), Notaris memiliki posisi unik

sebagai pihak yang netral dan independen sekaligus diberi kewenangan atributif oleh negara.

Kedudukan ganda ini menciptakan konsekuensi yuridis bahwa setiap akta yang dibuat Notaris

tidak hanya mengikat para pihak secara privat, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian di

hadapan pengadilan. Oleh karena itu, setiap kelalaian yang dilakukan Notaris dalam

pembuatan akta tidak semata-mata melanggar kontrak dengan para penghadap, tetapi juga

berpotensi merusak tatanan hukum publik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem

pembuktian tertulis di Indonesia. Konsekuensi ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa akta

autentik merupakan salah satu alat bukti tertinggi dalam sistem hukum perdata Indonesia, di

samping alat bukti lain seperti tulisan, saksi, persangkaan, dan pengakuan (Pasal 1866

KUHPerdata). Akta autentik yang cacat karena kelalaian Notaris akan mengakibatkan

ketidakpastian hukum dan merugikan para pihak yang seharusnya dilindungi.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 09/PDT/2017/PT.BDG menunjukkan

bahwa Notaris/PPAT dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige

daad) dan dihukum secara tanggung renteng membayar dwangsom (PT Jawa Barat, 2017, hlm.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 84-90

E-ISSN: 3063-4350

Lia Agustina (Kelalaian dalam Pembuatan Akta Autentik….)

12-15). Sementara itu, Putusan MA Nomor 3121 K/Pdt/2018 memperluas tanggung jawab

Notaris tidak hanya kepada para penghadap tetapi juga kepada pihak ketiga yang dirugikan

(MA-RI, 2018, hlm. 10-12).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan dua rumusan masalah: (1)

Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris secara perdata dalam pembuatan akta

autentik? (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris? Tujuan penelitian ini

adalah menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata Notaris serta bentuk perlindungan

hukum yang diberikan. Kontribusi penelitian ini adalah menyediakan kerangka analisis

komprehensif bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam menyeimbangkan

akuntabilitas dan perlindungan profesi Notaris.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah

Pasal 1365, 1370, 1869, dan 1909 KUHPerdata serta UUJN. Pendekatan kasus (case

approach) juga digunakan untuk menganalisis Putusan PT Jawa Barat No.

09/PDT/2017/PT.BDG dan Putusan MA No. 3121 K/Pdt/2018 (Soekanto & Mamudji, 2015,

hlm. 13-14). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum

primer (KUHPerdata, UUJN, dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (buku

teks, jurnal hukum, dan doktrin). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

kepustakaan (library research) dengan menelusuri literatur hukum yang relevan (Nasution,

2008, hlm. 95). Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu

menggambarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, mengaitkannya dengan teori-teori

hukum dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis untuk menemukan makna dan

kesesuaian penerapannya dalam praktik. Kerangka teori yang digunakan meliputi teori

tanggung jawab hukum (Kelsen, 2006), teori perbuatan melawan hukum (Djojodirdjo, 2006),

teori perlindungan hukum (Hadjon, 1987), dan teori sistem hukum (Friedman, 1975).

3. Hasil dan Pembahasan

Bentuk Pertanggungjawaban Perdata Notaris atas Kelalaian

Pertanggungjawaban perdata Notaris merupakan konsekuensi logis dari kewenangan

atributif yang diberikan oleh undang-undang. Lumban Tobing (1993, hlm. 56) menjelaskan

bahwa secara filosofis tanggung jawab ini bersumber dari teori kepercayaan publik (public

trust theory), di mana masyarakat memberikan kepercayaan kepada Notaris untuk membuat

dokumen hukum dengan kekuatan pembuktian sempurna. Kohar (1983, hlm. 33) menegaskan

bahwa kewenangan atributif dalam Pasal 15 UUJN bukanlah hak absolut melainkan disertai

beban pertanggungjawaban.

Dalam konstruksi hukum perdata, pertanggungjawaban Notaris terutama dibangun di atas

dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365

KUHPerdata. Fuady (2015, hlm. 21) merinci empat syarat kumulatif: (1) adanya perbuatan;

(2) sifat melawan hukum; (3) adanya kesalahan (sengaja maupun lalai); serta (4) kerugian

yang nyata dan langsung ditimbulkan. Notaris dapat dianggap melakukan perbuatan melawan

hukum tidak hanya melalui tindakan aktif, tetapi juga melalui kelalaian pasif seperti tidak

melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen (Setiawan, 2018, hlm. 67).

Pasal 1370 KUHPerdata mempertegas bahwa notaris yang dalam menjalankan jabatannya

melakukan kesalahan atau kelalaian, bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak

yang bersangkutan.” Ridwan (2006, hlm. 102) menyatakan bahwa ketentuan ini menegaskan

standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi bagi Notaris dibandingkan warga negara biasa.

Teori tanggung jawab Hans Kelsen yang membedakan antara pertanggungjawaban

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 84-90

E-ISSN: 3063-4350

Lia Agustina (Kelalaian dalam Pembuatan Akta Autentik….)

berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dan pertanggungjawaban mutlak (strict

liability) menemukan relevansinya, di mana Notaris umumnya bertanggung jawab berdasarkan

kesalahan (Kelsen, 2006, hlm. 118).

Dalam praktik peradilan, hakim seringkali menghadapi kesulitan dalam membedakan

antara kelalaian administratif ringan yang tidak menimbulkan kerugian materil dengan

kelalaian substansial yang menjadi dasar gugatan ganti rugi. Berdasarkan analisis terhadap

Putusan PT Jawa Barat No. 09/PDT/2017/PT.BDG, hakim menetapkan beberapa indikator

untuk mengukur tingkat kelalaian Notaris: pertama, apakah Notaris telah melakukan verifikasi

identitas dan kapasitas hukum para penghadap sesuai standar prosedur operasional yang

berlaku; kedua, apakah Notaris telah memberikan penjelasan mengenai akibat hukum dari akta

yang akan ditandatangani; ketiga, apakah Notaris memiliki alasan objektif untuk mengetahui

atau patut mengetahui bahwa dokumen yang diserahkan oleh penghadap adalah dokumen

palsu atau tidak sah. Ketiga indikator ini kemudian dihubungkan dengan prinsip due

professional care yang menjadi standar baku bagi profesi kenotariatan secara internasional.

Apabila Notaris gagal memenuhi standar ini, maka hakim cenderung menyatakan bahwa

Notaris telah melakukan perbuatan melawan hukum, terlepas dari ada tidaknya niat jahat

(mens rea). Dengan kata lain, strict liability dalam konteks kelalaian Notaris lebih diarahkan

pada pelanggaran standar prosedural yang telah ditetapkan, bukan pada pembuktian unsur

kesengajaan.

Penerapan standar "kelalaian profesional" bagi Notaris diukur berdasarkan dua hal.

Pertama, standar ketelitian rata-rata seorang Notaris yang baik dan cermat (the average careful

notary standard). Kedua, kepatuhan terhadap standar prosedural dan etika dalam Pasal 16, 65,

dan 84 UUJN (Herliana, 2022, hlm. 33). Namun, Fuady (2016, hlm. 89) mengingatkan bahwa

ganti rugi hanya dapat dituntut jika terdapat hubungan kausalitas langsung antara kelalaian

Notaris dengan kerugian nyata yang diderita para pihak. Salah satu konsekuensi substantif

yang paling signifikan adalah degradasi kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1869

KUHPerdata. Harahap (2017, hlm. 345) menjelaskan bahwa akta autentik yang dibuat oleh

pejabat tidak berwenang atau tidak memenuhi syarat formal hanya mempunyai kekuatan

pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Efek degradasi ini menggeser beban pembuktian

(bewijslast) dari pihak lawan ke pihak pemegang akta.

Bentuk konkret pertanggungjawaban perdata Notaris terlihat dalam Putusan PT Jawa

Barat No. 09/PDT/2017/PT.BDG. Dalam kasus ini, dua orang Notaris/PPAT dinyatakan

melakukan perbuatan melawan hukum karena membuat Akta Pengikatan Jual Beli tanpa

persetujuan pemilik sah tanah. Hakim menyatakan akta batal demi hukum, menghukum

Notaris membayar ganti rugi secara tanggung renteng, serta membayar uang paksa

(dwangsom) (PT Jawa Barat, 2017, hlm. 18-20).Perkembangan yurisprudensi menunjukkan

ekspansi tanggung jawab Notaris. Putusan MA No. 3121 K/Pdt/2018 secara implisit mengakui

bahwa akta notaris sebagai dokumen publik menciptakan kepercayaan yang wajar bagi

siapapun yang beritikad baik, termasuk pihak ketiga (MA RI, 2018, hlm. 12). Nurbaiti (2021b,

hlm. 55) dan Ramdhan (2021, hlm. 40) sependapat bahwa perluasan tanggung jawab ini

memperkuat posisi Notaris sebagai penjaga public trust, namun sekaligus memberinya beban

profesional yang semakin berat.

Yang patut dicatat adalah sifat personal dan berkelanjutan dari pertanggungjawaban

perdata Notaris. Meskipun Pasal 20 UUJN memperbolehkan persekutuan perdata, tanggung

jawab tetap melekat pada Notaris yang menandatangani akta. Berdasarkan Pasal 65 UUJN,

tanggung jawab tidak hapus karena berakhirnya jabatan (pensiun, pemberhentian, maupun

meninggal dunia). Apabila Notaris meninggal, pihak yang dirugikan dapat menggugat ahli

waris sebatas harta peninggalan yang diterima (Lumban Tobing, 1993, hlm. 78).

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 84-90

E-ISSN: 3063-4350

Lia Agustina (Kelalaian dalam Pembuatan Akta Autentik….)

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Nurbaiti (2021a) dan Herliana (2022) sekaligus

melengkapinya dengan bukti yurisprudensial. Kebaruan yang ditemukan adalah perluasan

tanggung jawab Notaris kepada pihak ketiga serta pengakuan eksplisit pengadilan terhadap

dwangsom sebagai sanksi tambahan yang efektif.

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Notaris

Sebagai pejabat publik dengan tanggung jawab tinggi, Notaris juga diberikan

perlindungan hukum yang memadai. Hadjon (1987, hlm. 4-5) dalam teorinya membedakan

perlindungan hukum menjadi sarana preventif (pencegahan) dan sarana represif (penindakan).

Kedua bentuk perlindungan ini ditemukan dalam UUJN. Pertama, hak ingkar (recht van

verschoning). Lumban Tobing (1993, hlm. 90) menyebut hak ini sebagai perlindungan paling

fundamental, yang bersumber dari sifat jabatan yang mengharuskan kerahasiaan. Hak ingkar

diatur secara berlapis: Pasal 4 ayat (2) UUJN (sumpah jabatan), Pasal 16 ayat (1) huruf f

UUJN (kewajiban merahasiakan), serta Pasal 1909 ayat (2) butir 3e KUHPerdata dan Pasal

170 ayat (1) KUHAP. Kohar (1983, hlm. 51) menjelaskan bahwa secara filosofis hak ingkar

melindungi kepentingan umum agar masyarakat bersikap terbuka dan jujur kepada Notaris.

Namun, hak ingkar tidak absolut. Pasal 54 UUJN mengatur dua skenario: pertama,

Notaris dapat memberikan keterangan hanya atas izin Majelis Pengawas Daerah (MPD);

kedua, Notaris wajib memberikan keterangan jika diwajibkan oleh undang-undang (Hamzah,

2016, hlm. 123). Mekanisme izin MPD berfungsi sebagai filter perlindungan bagi Notaris.

Kedua, forum internal profesi (Majelis Pengawas). Pasal 67-84 UUJN mengatur wewenang

MPD, Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP). Ridwan

(2006, hlm. 145) menjelaskan bahwa forum ini berfungsi sebagai filter awal dan mekanisme

disiplin profesi. Herliana (2023, hlm. 28) menambahkan bahwa putusan MPD yang

menjatuhkan sanksi berat dapat digunakan sebagai alat bukti kuat dalam gugatan perdata,

meskipun putusan MPD tidak memiliki kekuatan res judicata.

Ketiga, hak menolak membuat akta. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN memberikan hak

kepada Notaris untuk menolak pelayanan jika ada alasan yang mengakibatkan Notaris

berpihak (hubungan darah/semenda), penghadap tidak cakap bertindak, atau perbuatan hukum

bertentangan dengan hukum. Kohar (2000, hlm. 67) menegaskan bahwa penolakan harus

didasarkan pada alasan objektif dan didokumentasikan secara tertulis. Keempat, perlindungan

prosesual sebagai saksi ahli. Dalam proses peradilan, Notaris berkedudukan sebagai saksi ahli

(deskundige getuige), bukan saksi fakta biasa (Pasal 1909 KUHPerdata). Harahap (2017, hlm.

412) menjelaskan bahwa Pasal 66 UUJN mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan

Notaris (MKN) untuk pemanggilan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris.

Kelima, perlindungan kultural. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman

(1975, hlm. 23), efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada struktur dan substansi, tetapi

juga budaya hukum (legal culture). Atmosudirjo (2005, hlm. 112) dan Nurbaiti (2023, hlm.

60) sependapat bahwa budaya hukum yang menghormati independensi dan kerahasiaan

jabatan Notaris merupakan perlindungan non-formal yang tidak kalah penting. Temuan pada

bagian ini sejalan dengan penelitian Umbas & Santoso (2022) dan memperkuat teori Hadjon

tentang perlindungan preventif dan represif. Kebaruan yang ditemukan adalah identifikasi

perlindungan kultural sebagai faktor non-formal yang signifikan dan mekanisme persetujuan

MKN dalam Pasal 66 UUJN yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur.

4. Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban perdata Notaris dalam pembuatan akta autentik merupakan

konsekuensi hukum dari kewenangan atributifnya sebagai pejabat umum. Tanggung jawab ini

didasarkan pada perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dengan syarat

kumulatif: adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan (kelalaian), dan kerugian nyata.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 84-90

E-ISSN: 3063-4350

Lia Agustina (Kelalaian dalam Pembuatan Akta Autentik….)

Bentuk konkret pertanggungjawaban meliputi: (a) kewajiban membayar ganti rugi (materil dan

immateril) secara tanggung renteng; (b) pembatalan akta sehingga dinyatakan tidak sah dan

batal demi hukum; (c) pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagai sanksi tambahan; serta (d)

degradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan (Pasal 1869

KUHPerdata) yang menggeser beban pembuktian. Tanggung jawab ini bersifat personal

(melekat pada Notaris pembuat akta) dan berkelanjutan (tidak hapus dengan berakhirnya

jabatan). Bentuk perlindungan hukum bagi Notaris sebagai penyeimbang meliputi: (a) hak

ingkar (Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, Pasal 1909 KUHPerdata, dan Pasal

170 KUHAP) yang bersumber dari sumpah jabatan; (b) mekanisme pengawasan internal

profesi melalui Majelis Pengawas (MPD/MPW/MPP) dan Majelis Kehormatan Notaris

(MKN) sebagai filter awal; (c) hak menolak membuat akta jika terdapat alasan sah (Pasal 16

ayat (1) huruf e UUJN); (d) perlindungan prosesual sebagai saksi ahli di pengadilan; serta (e)

perlindungan kultural berupa budaya hukum masyarakat yang menghormati independensi dan

kerahasiaan jabatan Notaris. Rekomendasi bagi pembuat kebijakan adalah memperkuat

koordinasi antara Majelis Pengawas dan peradilan untuk menghindari risiko double jeopardy.

Bagi praktisi Notaris, disarankan untuk mendokumentasikan secara tertulis setiap penolakan

pembuatan akta dan selalu meminta persetujuan MPD/MKN sebelum memberikan keterangan

di pengadilan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto

Yogyakarta yang telah memberikan dukungan fasilitas dan sumber daya selama proses

penelitian ini. Penelitian ini tidak didanai hibah atau pendanaan khusus dari lembaga manapun.

6. Daftar Pustaka

Atmosudirjo, P. (2005). Hukum Administrasi Negara. Ghalia Indonesia.

Djojodirdjo, M. A. M. (2006). Perbuatan Melawan Hukum. Pradnya Paramita.

Fauzi, A. (2019). Kekuatan pembuktian akta autentik menurut KUHPerdata. Jurnal Ilmu Hukum,

7(2), 88-95.

Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage

Foundation.

Fuady, M. (2015). Perbuatan Melawan Hukum. Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2016). Hukum Kontrak. Citra Aditya Bakti.

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.

Hamzah, A. (2016). Hukum acara pidana. Sinar Grafika.

Harahap, Y. (2017). Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika.

Herliana. (2022). Standar Kelalaian Profesional Notaris. Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(1), 31-

40.

Herliana. (2023). Peran Majelis Pengawas Notaris Dalam Perlindungan Profesi. Jurnal Hukum

Kenotariatan, 11(1), 25-34.

Kelsen, H. (2006). Teori Hukum Murni (R. Muttaqien, Penerj.). Nuansa & Nusa Media.

Kohar, A. (1983). Notaris dalam Praktek Hukum. Alumni.

Kohar, A. (2000). Etika Profesi Notaris. Alumni.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 2, No. 2, November 2025, page: 84-90

E-ISSN: 3063-4350

Lia Agustina (Kelalaian dalam Pembuatan Akta Autentik….)

Lumban Tobing, G. H. S. (1993). Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia. Erlangga.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 3121 K/Pdt/2018.

Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju.

Nurbaiti, S. (2021a). Penyalahgunaan Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik.

Jurnal Hukum Kenotariatan, 8(1), 45-55.

Nurbaiti, S. (2021b). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pihak Ketiga. Jurnal Hukum

Kenotariatan, 9(2), 50-60.

Nurbaiti, S. (2023). Budaya hukum dan perlindungan Notaris. Jurnal Hukum Kenotariatan,

12(1), 55-65.

Pengadilan Tinggi Jawa Barat. (2017). Putusan Nomor 09/PDT/2017/PT.BDG.

Radbruch, G. (1932). Rechtsphilosophie. Quelle & Meyer.

Ramdhan. (2020). Kepastian hukum akta autentik dalam transaksi ekonomi. Jurnal Hukum dan

Pembangunan, 12(3), 210-225.

Ramdhan. (2021). Public trust dan Notaris di era digital. Jurnal Hukum dan Pembangunan, -

13(1), 35-48.

Ridwan, H. R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo Persada.

Setiawan, R. (2018). Kelalaian profesi Notaris dalam perspektif perdata. Jurnal Hukum

Kenotariatan, 5(2), 65-75.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif. Rajawali Pers.

Umbas, F. O., & Santoso, B. (2022). Perlindungan hukum terhadap Notaris dan PPAT dalam

menjalankan profesinya. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 15(2), 1-15.