IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Di

Bawah Tangan Dan Implikasinya Terhadap Balik

Nama Sertipikat Hak Guna Bangunan (Studi Putusan

Nomor 132/Pdt.G/2025/PN.Srg)

Amin Rahmat Sidik

, Ahmad Rizky Apriana

a,b

Universitas Pamulang Kampus Serang, Kota Serang, Banten

rs.arasi11@gmail.com;

akhmadrizkyapriana@gmail.com;

Corresponding Author: rs.arasi11@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 24 Februari 2026

Direvisi: 23 Maret 2026

Disetujui: 19 April 2026

Tersedia Daring: 1 Mei 2026

Dalam sistem hukum agraria nasional, setiap peralihan hak atas tanah

diwajibkan untuk didaftarkan guna memberikan perlindungan hukum

bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya masih banyak terjadi

transaksi jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan tanpa

melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang hanya

didasarkan pada kesepakatan sederhana seperti kwitansi. Praktik ini

berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama

terkait kekuatan pembuktian dan kesulitan dalam proses administrasi

pertanahan, seperti balik nama sertipikat. Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis kekuatan hukum jual beli tanah di bawah tangan,

mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait, serta

menelaah implikasi hukumnya terhadap proses administrasi

pertanahan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus terhadap

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PN.Srg. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa secara materiil jual beli tanah di bawah tangan

tetap sah apabila memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320

KUH Perdata. Namun, secara formil, transaksi tersebut tidak memiliki

kekuatan hukum administratif karena tidak didukung oleh akta otentik

PPAT, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran peralihan hak.

Dalam putusan yang dikaji, hakim menggunakan pendekatan keadilan

substantif dengan mempertimbangkan itikad baik, penguasaan fisik

yang lama, serta alat bukti yang ada, sehingga memberikan

perlindungan hukum kepada pihak pembeli. Putusan pengadilan

tersebut kemudian berfungsi sebagai dasar hukum pengganti akta jual

beli dalam proses balik nama sertipikat. Dengan demikian, pengadilan

memiliki peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara

hukum normatif dan praktik sosial. Penelitian ini juga menegaskan

perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat serta reformasi

sistem administrasi pertanahan agar tercipta kepastian hukum yang

lebih efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci:

sertipikat tanah

jual beli di bawah tangan

kepastian hukum

PPAT

Pembuktian

administrasi pertanahan.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

ABSTRACT

Keywords:

land certificate

private land sale

legal certainty

Land Deed Official (PPAT)

Evidence

land administration

In Indonesia’s agrarian legal system, every transfer of land rights must

be registered to ensure legal certainty and protection. However, private

land sale transactions conducted without the involvement of a Land

Deed Official (PPAT) remain common. This study analyzes the legal

validity of such transactions, judicial considerations in related disputes,

and their implications for land administration. Using a normative

juridical method with statutory and case approaches, this research

examines Decision Number 132/Pdt.G/2025/PN.Srg. The findings

show that private land sales are substantively valid if they meet the

requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code.

Nevertheless, they lack formal administrative validity because they are

not supported by an authentic PPAT deed and therefore cannot serve

as a basis for registering the transfer of land rights. In the examined

case, the court applied a substantive justice approach by considering

the purchaser’s good faith, long-term possession of the land, and

supporting evidence. As a result, the court decision functioned as a

legal substitute for the sale and purchase deed, enabling the transfer of

the land certificate. This study highlights the important role of courts in

bridging the gap between formal legal requirements and social realities

while promoting legal certainty and justice in land administration.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi dan sosial

yang tinggi sehingga memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat

Indonesia. Dalam perspektif hukum agraria nasional, tanah tidak semata-mata dipandang sebagai

objek ekonomi, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Oleh karena itu, kepastian

hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan tanah menjadi hal yang sangat fundamental untuk

menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat (Harsono, 2003).

Sejalan dengan itu, sistem hukum nasional menegaskan bahwa setiap peralihan hak atas

tanah wajib didaftarkan guna memberikan jaminan kepastian hukum, baik bagi pemegang hak

maupun pihak lain yang berkepentingan. Namun dalam praktiknya di masyarakat, masih kerap

ditemukan transaksi jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan, yakni tanpa

melibatkan pejabat berwenang seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah. Transaksi tersebut

umumnya hanya berlandaskan kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam kwitansi atau

surat pernyataan sederhana, tanpa mengikuti prosedur formal sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan. Jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan pihak yang satu

mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang termasuk property, dan pihak

lain untuk membayar harga yang sudah dijanjikan (Setiawan, 2006).

Praktik jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan kerap menimbulkan berbagai

persoalan hukum di kemudian hari. Salah satu masalah utama yang sering muncul berkaitan

dengan pembuktian kepemilikan tanah apabila terjadi sengketa, baik antara para pihak maupun

dengan pihak ketiga. Dalam hukum perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna, sedangkan dokumen di bawah tangan hanya memiliki kekuatan pembuktian yang

terbatas dan masih dapat diperdebatkan keabsahannya. Kondisi ini tentu menimbulkan

ketidakpastian hukum bagi pihak pembeli, terutama jika penjual melakukan perbuatan melawan

hukum, seperti menjual kembali tanah yang sama kepada pihak lain atau apabila ahli waris

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

penjual tidak mengakui transaksi yang telah dilakukan sebelumnya.

Selain itu, hambatan juga muncul dalam proses administrasi pertanahan, khususnya terkait

balik nama sertipikat. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, peralihan hak atas tanah hanya dapat

didaftarkan apabila didukung oleh akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Tanpa adanya akta

tersebut, pihak pembeli akan mengalami kesulitan dalam melakukan perubahan data yuridis pada

sertipikat di kantor pertanahan. Akibatnya, secara administratif tanah tersebut masih tercatat atas

nama pemilik sebelumnya, meskipun secara faktual haknya telah beralih. Keadaan ini tidak

hanya merugikan pembeli, tetapi juga berpotensi memicu sengketa hukum yang lebih kompleks

di masa mendatang.

Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat

mengenai pentingnya melaksanakan transaksi jual beli tanah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah juga dituntut untuk memperkuat

upaya sosialisasi serta menyediakan kemudahan akses terhadap layanan pertanahan, sehingga

masyarakat tidak lagi memilih jalur informal yang berisiko tinggi. Dengan demikian, tujuan

utama hukum agraria dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum

bagi seluruh rakyat Indonesia dapat tercapai secara optimal dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Jual beli tanah di bawah tangan ini pada umumnya terjadi karena berbagai faktor, antara lain

rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pertimbangan biaya, serta anggapan bahwa prosedur

formal yang berlaku terlalu rumit dan memakan waktu. Padahal, secara yuridis, setiap peralihan

hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta otentik yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT) dan selanjutnya didaftarkan pada kantor pertanahan guna memperoleh kepastian

hokum (Santoso, 2014). Fenomena ini dapat dilihat secara nyata dalam Putusan Nomor

132/Pdt.G/2025/PN.Srg, dimana terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan

hanya berdasarkan kwitansi pembayaran tanpa adanya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT.

Dalam perkara tersebut, penggugat telah menguasai tanah objek sengketa selama lebih dari

sepuluh tahun secara berkelanjutan, namun tidak dapat mengurus proses balik nama sertipikat

karena tidak memiliki dasar hukum formal yang diakui dalam sistem pendaftaran tanah.

Permasalahan semakin rumit karena keberadaan pihak penjual tidak lagi diketahui, sehingga

pembuatan akta jual beli sebagai syarat formal peralihan hak menjadi tidak memungkinkan.

Keadaan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara praktik yang berkembang di masyarakat

dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di satu sisi, hukum mensyaratkan adanya formalitas

tertentu dalam setiap peralihan hak atas tanah, sementara di sisi lain realitas sosial menunjukkan

bahwa ketentuan tersebut kerap diabaikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, peran pengadilan

menjadi sangat krusial dalam memberikan solusi atas persoalan tersebut, terutama dalam

menjamin kepastian hukum bagi pihak yang beritikad baik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus kajian

terhadap isu hukum yang diteliti, khususnya terkait praktik jual beli tanah di bawah tangan yang

masih banyak terjadi dalam masyarakat. Permasalahan pertama yang dikaji adalah bagaimana

kekuatan hukum dari jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan, baik ditinjau dari

perspektif hukum perdata maupun hukum agraria, mengingat transaksi tersebut secara materiil

dapat memenuhi syarat sah perjanjian, namun seringkali tidak memenuhi ketentuan formal yang

dipersyaratkan dalam sistem pendaftaran tanah. Permasalahan kedua berkaitan dengan

bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan jual beli tanah

di bawah tangan, khususnya dalam menilai aspek keabsahan perjanjian, alat bukti yang diajukan,

serta kondisi konkret para pihak, sehingga dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan

keadilan dan kepastian hukum. Selanjutnya, permasalahan ketiga yang menjadi fokus penelitian

ini adalah bagaimana implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap proses balik nama

sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), terutama dalam konteks administrasi pertanahan yang

mensyaratkan adanya bukti formal sebagai dasar perubahan data yuridis. Ketiga rumusan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

masalah ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan

antara hukum normatif dan praktik yang berkembang di masyarakat, serta peran pengadilan

dalam menjembatani keduanya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai

aspek hukum yang berkaitan dengan praktik jual beli tanah di bawah tangan serta implikasinya

dalam sistem hukum pertanahan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

kekuatan hukum dari jual beli yang dilakukan secara di bawah tangan, baik ditinjau dari

perspektif hukum perdata maupun hukum agraria, guna mengetahui sejauh mana transaksi

tersebut diakui dan memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Selain itu, penelitian ini juga

bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang

berkaitan dengan jual beli tanah di bawah tangan, terutama dalam menilai alat bukti, fakta

hukum, serta penerapan prinsip keadilan dalam putusan. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap proses balik nama sertipikat,

khususnya dalam konteks administrasi pertanahan, sehingga dapat memberikan gambaran

mengenai peran putusan pengadilan dalam menjembatani kekurangan aspek formal dalam

peralihan hak atas tanah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap pengesahan jual beli tanah yang

dilakukan di bawah tangan melalui putusan pengadilan sebagai dasar peralihan hak dan balik

nama sertipikat Hak Guna Bangunan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus

pada akibat hukum AJB yang tidak didaftarkan ke BPN, penelitian ini mengkaji peran hakim

dalam memberikan legitimasi hukum terhadap transaksi yang sejak awal tidak memenuhi

syarat formal berupa akta PPAT. Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif mengenai

fungsi substitutif putusan pengadilan sebagai pengganti AJB dalam proses administrasi

pertanahan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi pembeli yang

beritikad baik.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu

suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum yang berlaku,

baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan

sebagai sumber hukum sekunder (Soekanto,2014). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian

ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang dilakukan dengan

menelaah berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, serta

pendekatan studi kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan yang

menjadi objek penelitian guna memahami penerapan hukum dalam praktik (Marzuki, 2017).

Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang

komprehensif, sistematis, dan mendalam terhadap permasalahan hukum yang diteliti, khususnya

terkait kekuatan hukum jual beli tanah di bawah tangan dan implikasinya dalam sistem

pertanahan di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

Keabsahan Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Menurut Hukum Perdata

Jual beli merupakan perbuatan hokum yang paling banyak berlangsung di masyarakat,

kenyataan tersebut menempatkan pentingnya jual beli dalam pergaulan hidup masyarakat,

sehingga dipandang perlu membuat peraturan yang mengatur tentang jual beli (Subekti, 2014).

Jual beli tanah yang dilakukan secara di bawah tangan merupakan praktik yang masih banyak

dijumpai dalam kehidupan masyarakat, meskipun tidak mengikuti prosedur formal yang

ditentukan dalam hukum pertanahan. Secara yuridis, perjanjian semacam ini tetap dapat diakui

keberadaannya selama memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Subekti, 2005). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa

sah atau tidaknya suatu perjanjian pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur

pokok, seperti adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, serta sebab yang halal,

tanpa secara mutlak mensyaratkan bentuk formal tertentu. Oleh karena itu, jual beli tanah yang

dilakukan di bawah tangan tidak dapat langsung dianggap tidak sah, melainkan perlu terlebih

dahulu dinilai berdasarkan terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat tersebut.

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan para pihak, yaitu tercapainya kehendak yang

sama antara penjual dan pembeli tanpa adanya paksaan, kekeliruan, maupun penipuan. Dalam

praktik jual beli di bawah tangan, kesepakatan ini umumnya dituangkan dalam bentuk kwitansi,

surat pernyataan, atau perjanjian tertulis sederhana yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Sepanjang kesepakatan tersebut lahir secara bebas dan dengan kesadaran penuh, maka unsur ini

dianggap telah terpenuhi.

Syarat kedua adalah kecakapan para pihak dalam melakukan perbuatan hukum. Hal ini

berarti bahwa baik penjual maupun pembeli harus merupakan subjek hukum yang cakap, yakni

tidak masih di bawah umur, tidak berada dalam pengampuan, serta tidak sedang dilarang oleh

undang-undang untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Dalam konteks perkara yang

dianalisis, apabila kedua belah pihak merupakan orang dewasa dan tidak memiliki hambatan

hukum, maka unsur kecakapan ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Selanjutnya, syarat ketiga dan keempat adalah adanya objek tertentu serta sebab yang halal.

Objek tertentu dalam jual beli tanah mengharuskan tanah yang diperjualbelikan memiliki

kejelasan mengenai letak, luas, dan batas-batasnya, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian

di kemudian hari. Adapun sebab yang halal berarti bahwa perjanjian tersebut tidak boleh

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Dalam perkara yang

dimaksud, apabila objek tanah telah ditentukan secara jelas dan tidak mengandung unsur

pelanggaran hukum, maka kedua syarat tersebut dapat dianggap telah terpenuhi secara

kumulatif. Dengan terpenuhinya keempat syarat tersebut, maka secara substansi sesuai dengan

pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi, apabila suatu perjanjian telah

memenuhi syarat-syarat tersebut, maka perjajian tersebuat adalah sah (Perdana et al., 2022).

Dengan demikian, transaksi jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan dapat dinyatakan sah

dan mengikat para pihak yang membuatnya.

Dalam perspektif hukum agraria nasional, keabsahan peralihan hak atas tanah tidak cukup

hanya didasarkan pada terpenuhinya syarat materiil sebagaimana dikenal dalam hukum perdata,

tetapi juga harus memenuhi syarat formil yang bersifat administratif dan prosedural. Ketentuan

ini merupakan konsekuensi dari sistem pendaftaran tanah yang diatur dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang kemudian dijabarkan

lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam kerangka tersebut, setiap peralihan hak atas tanah, baik melalui jual beli, hibah, maupun

tukar-menukar, wajib dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam

bentuk akta otentik. Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tandatangan,

yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang

dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian (Mertokusumo, 2010).

Dalam konteks ini, peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta otentik yang

dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan

oleh negara untuk menyusun akta terkait perbuatan hukum tertentu di bidang pertanahan. Akta

yang diterbitkan oleh PPAT memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan menjadi dasar

utama dalam proses pendaftaran peralihan hak di kantor pertanahan. Tanpa adanya akta tersebut,

proses balik nama sertipikat tidak dapat dilaksanakan secara sah menurut hukum administrasi

pertanahan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah,

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

meskipun suatu transaksi jual beli tanah telah memenuhi syarat materiil, apabila tidak memenuhi

syarat formil ini, maka peralihan hak tersebut belum memperoleh pengakuan secara penuh

dalam sistem hukum agraria nasional. Tanpa adanya akta tersebut, maka peralihan hak tidak

dapat dicatat dalam buku tanah dan sertipikat. Dengan tidak dipenuhinya syarat formil tersebut,

maka transaksi jual beli di bawah tangan tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan balik

nama sertipikat. Hanya tanah yang telah terdaftar dalam sistem pendaftaran tanah yang

memperoleh perlindungan hukum dari Negara (A Lubis, Isnaeni & Anggreni, 2022). Namun

demikian menurut Adisa Indira Mandigani kedudukan hukum akta jual beli tanah yang tidak

didaftarkan ke BPN dapat dikatakan sah sebagai bukti adanya perikatan jual beli, namun tidak

sah sebagai bukti telah terjadinya peralihan hak atas tanah secara sempurna menurut hukum

pertanahan Indonesia (Mandigani, 2024).

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PN.Srg

Dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PN.Srg, hakim menerapkan pendekatan yang tidak

semata-mata bersifat formalistik, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif.

Pendekatan ini mencerminkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif

yang kaku, melainkan juga berusaha memahami konteks sosial serta fakta empiris yang

melatarbelakangi timbulnya sengketa. Hal ini menjadi relevan dalam perkara pertanahan yang

kerap melibatkan praktik-praktik nonformal di tengah masyarakat. Hakim menilai bahwa

penggugat telah bertindak dengan itikad baik dalam melakukan transaksi, yang dibuktikan

melalui adanya pembayaran yang sah serta penguasaan fisik atas tanah dalam jangka waktu yang

cukup lama. Itikad baik tersebut menjadi salah satu pertimbangan utama, mengingat dalam

hukum perdata perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik merupakan prinsip yang sangat

dijunjung tinggi.

Penguasaan fisik atas tanah yang berlangsung dalam waktu lama, dilakukan secara terus-

menerus, serta tanpa adanya gangguan, keberatan, atau sengketa dari pihak lain dapat menjadi

indikator kuat adanya pengakuan sosial terhadap status kepemilikan tanah tersebut. Dalam

praktik kehidupan masyarakat, kondisi ini mencerminkan bahwa keberadaan dan penguasaan

seseorang atas sebidang tanah telah diterima secara umum oleh lingkungan sekitarnya, baik oleh

tetangga, aparat desa, maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan. Dalam praktik hukum

agraria di Indonesia, penguasaan yang berlangsung secara terus-menerus dan tidak terputus

kerap dijadikan sebagai salah satu dasar untuk menilai adanya hak secara de facto, khususnya

dalam pembuktian di persidangan maupun dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Hal ini

menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata berfokus pada aspek normatif-formal, tetapi juga

memperhatikan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian,

meskipun penguasaan fisik tidak serta-merta menggantikan bukti kepemilikan yang sah secara

hukum, namun keberadaannya tetap memiliki nilai penting sebagai indikator pengakuan sosial

yang dapat memperkuat klaim kepemilikan seseorang atas tanah, khususnya ketika didukung

oleh bukti-bukti lain yang relevan (Harsono, 2003).

Di samping itu, keberadaan kwitansi dalam suatu transaksi memiliki peran penting sebagai

alat bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara para pihak, khususnya dalam

konteks perjanjian jual beli. Kwitansi pada umumnya memuat keterangan mengenai telah

dilakukannya pembayaran sejumlah uang dari pembeli kepada penjual, yang sekaligus

merefleksikan adanya kesepakatan dan pelaksanaan sebagian atau seluruh isi perjanjian.

Meskipun secara formil kwitansi tidak termasuk dalam kategori akta otentik karena tidak dibuat

oleh pejabat yang berwenang, namun keberadaannya tetap tidak dapat diabaikan dalam menilai

suatu hubungan hokum (Subekti, 2005).

Dalam perspektif hukum pembuktian perdata, kwitansi tergolong sebagai alat bukti surat di

bawah tangan yang tetap memiliki kekuatan pembuktian, meskipun tidak sekuat akta otentik.

Nilai pembuktiannya akan semakin kuat apabila tidak disangkal oleh pihak yang berkepentingan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

dan didukung oleh fakta-fakta lain yang relevan, seperti penguasaan fisik atas objek, kesaksian

para saksi, maupun adanya perbuatan lanjutan yang menunjukkan bahwa perjanjian tersebut

benar-benar telah dilaksanakan (Subekti, 2008). Dengan demikian, meskipun kedudukan

kwitansi berada di bawah akta otentik dalam hierarki pembuktian, namun dalam praktik

peradilan, alat bukti ini tetap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam membuktikan

adanya peristiwa hukum dan hubungan keperdataan antara para pihak.

Dalam pertimbangannya, hakim juga menilai bahwa tidak hadirnya pihak penjual dalam

proses yang diperlukan untuk memenuhi formalitas hukum bukan disebabkan oleh kelalaian atau

kesalahan penggugat, melainkan karena keadaan tertentu di luar jangkauan dan kendalinya.

Situasi tersebut dapat berupa tidak diketahuinya keberadaan penjual, meninggal dunia tanpa

kejelasan ahli waris, atau kondisi lain yang secara objektif menghambat terlaksananya prosedur

formal. Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa penggugat telah bertindak dengan itikad

baik dan telah melakukan upaya yang wajar untuk memenuhi ketentuan hukum yang berlaku,

namun terhalang oleh faktor eksternal yang tidak dapat dihindari. Pertimbangan ini

menunjukkan adanya pendekatan yang tidak semata-mata kaku pada aspek formalitas, tetapi

juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan itikad baik dalam hubungan hukum perdata.

Dalam konteks ini, penggugat tidak dapat dibebani tanggung jawab atas tidak terpenuhinya

syarat formil berupa pembuatan akta jual beli di hadapan pejabat yang berwenang, karena

hambatan tersebut bukan berasal dari kesalahan atau kesengajaan pihaknya. Oleh karena itu,

posisi penggugat tetap harus dilindungi secara hukum, terutama apabila dapat dibuktikan bahwa

secara materiil perjanjian telah terjadi dan dilaksanakan (Muhammad, 2010). Sehingga tidak adil

apabila haknya diabaikan hanya karena kendala administratif yang berada di luar

kemampuannya.

Pendekatan yang diambil oleh hakim dalam perkara ini mencerminkan adanya perubahan

orientasi dalam cara pandang terhadap hukum, dari yang semula bersifat kaku dan formalistik

menuju pendekatan yang lebih lentur serta responsif terhadap realitas sosial yang berkembang di

masyarakat. Perubahan paradigma ini merupakan bagian dari perkembangan hukum modern

yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam penegakan hukum, bukan sekadar

kepastian formal belaka. Dalam kerangka ini, hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan

memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat

(Mertokusumo, 2020). Pendekatan yang lebih progresif ini menunjukkan bahwa hukum bersifat

dinamis dan adaptif, sehingga mampu mengakomodasi berbagai situasi yang tidak sepenuhnya

terjangkau oleh norma tertulis. Oleh karena itu, putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki

legitimasi yuridis, tetapi juga legitimasi sosial, karena mencerminkan keseimbangan antara

kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim dalam menjalankan fungsinya tidak hanya

bertindak sebagai pelaksana norma hukum secara tekstual semata, melainkan juga sebagai

penafsir hukum yang memiliki kewenangan untuk menggali dan menemukan makna di balik

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran interpretatif ini menjadi sangat krusial terutama dalam menghadapi perkara-perkara

yang tidak diatur secara tegas atau bahkan belum diantisipasi oleh peraturan perundang-

undangan. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum

(rechtsvinding) dengan menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, doktrin, serta

asas-asas umum hukum. Melalui pendekatan ini, hakim dapat memberikan solusi terhadap

permasalahan konkret yang dihadapi para pihak, sehingga hukum tetap dapat berfungsi secara

efektif sebagai sarana penyelesaian sengketa dan pencipta keadilan, meskipun terdapat

kekosongan atau keterbatasan pengaturan dalam hukum positif.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

Implikasi Hukum Putusan terhadap Balik Nama Sertipikat dan Reformasi Administrasi

Pertanahan

Dengan mengesahkan transaksi jual beli tersebut melalui putusan pengadilan, hakim pada

hakikatnya telah membuka jalan bagi penggugat untuk memperoleh kepastian hukum atas tanah

yang selama ini dikuasainya secara nyata. Putusan tersebut tidak hanya mengakui keberadaan

hubungan hukum antara para pihak, tetapi juga memberikan legitimasi yuridis yang sebelumnya

tidak dimiliki akibat tidak terpenuhinya syarat formal dalam proses peralihan hak. Dalam

konteks ini, pengadilan berperan sebagai sarana untuk “menyempurnakan” keadaan hukum yang

secara materiil telah ada, sehingga penggugat dapat melanjutkan proses administratif, seperti

pendaftaran atau balik nama sertipikat, dengan dasar hukum yang lebih kuat dan dapat

dipertanggungjawabkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan dapat berfungsi

sebagai instrumen korektif terhadap keterbatasan atau kekakuan dalam sistem hukum formal.

Ketika prosedur administratif tidak dapat dipenuhi karena keadaan tertentu, pengadilan berperan

sebagai jembatan antara hukum normatif dan realitas sosial (Raharjo, 2012). Dengan demikian,

peran hakim tidak hanya sebatas menegakkan aturan secara mekanis, tetapi juga memastikan

bahwa tujuan hokum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tetap dapat tercapai.

Lebih lanjut, putusan pengadilan tersebut membawa implikasi hukum yang sangat

signifikan, terutama dalam kaitannya dengan proses balik nama sertipikat hak atas tanah. Dalam

praktik administrasi pertanahan, peralihan hak tidak hanya bergantung pada fakta terjadinya

transaksi secara materiil, tetapi juga mensyaratkan adanya dasar hukum formal yang diakui oleh

negara. Putusan pengadilan dalam hal ini dapat berfungsi sebagai pengganti atau dasar legitimasi

yang memperkuat posisi hukum penggugat, sehingga dapat digunakan sebagai landasan dalam

mengajukan permohonan perubahan data yuridis di kantor pertanahan. Dengan demikian,

keberadaan putusan tersebut menjadi sangat strategis dalam menjembatani kekurangan dokumen

formal yang sebelumnya tidak terpenuhi.

Dalam sistem administrasi pertanahan, kepastian hukum sangat bergantung pada alat bukti

resmi seperti sertipikat dan akta otentik. Tanpa bukti tersebut, penguasaan atau transaksi tanah

sulit diakui secara administratif meskipun secara faktual telah terjadi. Dalam kondisi ini, putusan

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk

mendukung proses balik nama sertipikat sekaligus menjadi bukti yang sah. Hal ini menunjukkan

bahwa sistem hukum tidak hanya bertumpu pada prosedur administratif, tetapi juga

menyediakan mekanisme yudisial untuk menjamin pengakuan dan perlindungan hak masyarakat.

Dalam praktiknya, putusan pengadilan dapat menggantikan dokumen formal tertentu seperti akta

jual beli ketika terdapat kendala objektif, misalnya ketiadaan pihak penjual, dokumen yang tidak

lengkap, atau adanya transaksi di bawah tangan. Dengan demikian, putusan pengadilan berfungsi

menjembatani kesenjangan antara kondisi faktual dan tuntutan formal, serta mengisi kekosongan

administratif agar hak keperdataan tetap diakui dan terlindungi secara hukum.

Fungsi substitutif yang dijalankan oleh putusan pengadilan tersebut mencerminkan adanya

fleksibilitas dalam sistem hukum, khususnya dalam merespons kebutuhan nyata masyarakat

yang tidak selalu dapat memenuhi ketentuan formal secara sempurna. Hukum dalam hal ini tidak

bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap berbagai kondisi yang berkembang di lapangan.

Dengan memberikan ruang bagi putusan pengadilan sebagai alternatif pengganti dokumen

formal, sistem hukum menunjukkan kemampuannya untuk tetap menjamin tercapainya tujuan

utama hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, tanpa mengabaikan realitas sosial

yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki

sifat yang fleksibel, khususnya ketika dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu yang tidak

memungkinkan terpenuhinya seluruh persyaratan formal secara sempurna.

Fleksibilitas ini menjadi penting agar hukum tetap mampu menjalankan fungsinya secara

optimal dalam menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

praktiknya, pendekatan yang tidak semata-mata kaku terhadap aturan tertulis memungkinkan

hakim maupun aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan aspek substansi, itikad baik

para pihak, serta realitas sosial yang melatarbelakangi suatu peristiwa hukum. Fleksibilitas

tersebut diperlukan agar hukum tidak justru berubah menjadi instrumen yang menghambat

terwujudnya keadilan. Apabila hukum diterapkan secara rigid tanpa mempertimbangkan kondisi

konkret, maka berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang secara substansi

telah memiliki hak, tetapi terhalang oleh kendala administratif atau formalitas semata. Oleh

karena itu, pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada keadilan substantif menjadi kunci agar

hukum tetap relevan dan mampu memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat,

sekaligus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan.

Kasus ini tidak hanya bersifat individual, tetapi menunjukkan masalah struktural dalam

sistem pertanahan, terutama kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di masyarakat.

Prosedur formal yang ketat sering tidak sejalan dengan kondisi masyarakat yang terbatas akses

dan pemahamannya, sehingga memicu praktik informal seperti jual beli di bawah tangan.

Masalah ini bersifat sistemik akibat kendala kelembagaan, administrasi, biaya, dan rendahnya

kesadaran hukum, sehingga perlu pembenahan menyeluruh agar tercapai kepastian dan

perlindungan hukum yang merata.

Salah satu persoalan mendasar yang sering muncul dalam praktik pertanahan adalah masih

rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan transaksi tanah. Kondisi ini

tercermin dari banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli tanah tanpa mengikuti prosedur

hukum yang telah ditetapkan, seperti pembuatan akta di hadapan pejabat yang berwenang

maupun pendaftaran peralihan hak. Kurangnya pemahaman mengenai aspek hukum ini

menyebabkan masyarakat lebih mengandalkan kebiasaan atau praktik yang berkembang secara

turun-temurun, tanpa mempertimbangkan konsekuensi yuridis yang dapat timbul di kemudian

hari. Akibatnya, potensi terjadinya sengketa menjadi semakin besar, terutama ketika tidak

terdapat bukti formal yang kuat untuk mendukung klaim kepemilikan.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya keberadaan akta

otentik dan proses pendaftaran tanah sebagai instrumen utama dalam memberikan kepastian

hukum. Akta otentik tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti yang kuat, tetapi juga sebagai dasar

administratif untuk mencatatkan peralihan hak dalam sistem pertanahan nasional. Demikian

pula, pendaftaran tanah memiliki peran strategis dalam menjamin perlindungan hukum bagi

pemegang hak, karena data yang tercatat di kantor pertanahan diakui oleh negara. Ketidaktahuan

atau kurangnya kesadaran terhadap hal ini seringkali membuat masyarakat mengabaikan

prosedur formal, sehingga pada akhirnya merugikan diri sendiri ketika menghadapi

permasalahan hukum di kemudian hari. Selain rendahnya kesadaran hukum, prosedur

administrasi pertanahan yang rumit juga mendorong jual beli tanah di bawah tangan. Proses

peralihan hak yang panjang, berlapis, dan memakan waktu dianggap menyulitkan, terutama bagi

masyarakat dengan keterbatasan akses dan pemahaman, sehingga mereka memilih cara praktis

meski berisiko hukum.

Selain itu, faktor biaya juga menjadi pertimbangan utama yang tidak dapat diabaikan.

Pengurusan transaksi tanah melalui jalur resmi seringkali melibatkan berbagai jenis biaya,

seperti biaya pembuatan akta, pajak, serta biaya administrasi lainnya yang dianggap cukup besar

oleh masyarakat. Persepsi bahwa biaya tersebut memberatkan mendorong sebagian pihak untuk

menghindari prosedur formal dan memilih melakukan transaksi secara langsung tanpa

melibatkan pejabat berwenang. Padahal, keputusan tersebut justru dapat menimbulkan kerugian

yang lebih besar di kemudian hari, terutama apabila terjadi sengketa atau kesulitan dalam proses

legalisasi hak. Oleh karena itu, diperlukan reformasi birokrasi serta penyederhanaan prosedur

guna meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat (Sutedi, 2013).

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

Banyak masyarakat yang pada akhirnya lebih memilih melakukan transaksi jual beli tanah

secara di bawah tangan karena dinilai lebih sederhana, cepat, dan tidak memerlukan biaya besar

sebagaimana prosedur formal. Cara ini dianggap praktis karena cukup dilakukan berdasarkan

kesepakatan para pihak, seringkali hanya disertai kwitansi atau surat pernyataan sederhana.

Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak sedikit masyarakat yang belum sepenuhnya

menyadari risiko dan konsekuensi hukum yang dapat timbul di kemudian hari, seperti lemahnya

kekuatan pembuktian, kesulitan dalam proses balik nama sertipikat, hingga potensi sengketa

dengan pihak lain. Pilihan yang semula dianggap efisien justru dapat berujung pada

permasalahan hukum yang lebih kompleks dan merugikan.

Kondisi ini pada dasarnya mencerminkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku

secara normatif dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Di satu sisi, hukum

mengatur secara jelas prosedur formal yang harus ditempuh untuk menjamin kepastian dan

perlindungan hukum, namun di sisi lain, masyarakat cenderung mengikuti pola yang lebih sesuai

dengan kondisi dan kebutuhan praktis mereka. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa efektivitas

hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh sejauh mana aturan

tersebut dapat diakses, dipahami, dan dilaksanakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan

upaya untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan

edukasi hukum, serta pendekatan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial. Diperlukan upaya

serius dan sistematis dari pemerintah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang

pentingnya legalitas transaksi tanah melalui sosialisasi, edukasi, dan akses informasi yang

mudah. Penyuluhan hingga tingkat desa serta perbaikan layanan yang lebih sederhana,

transparan, dan terjangkau menjadi kunci. Dengan kombinasi edukasi dan pembenahan sistem,

diharapkan terbentuk kesadaran hukum yang mendorong masyarakat patuh demi kepastian dan

perlindungan hak atas tanah.

Reformasi birokrasi dalam bidang pertanahan menjadi kunci utama dalam meningkatkan

tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Birokrasi yang responsif, akuntabel, dan bebas dari

praktik-praktik yang merugikan akan membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Ketika masyarakat merasa bahwa layanan yang diberikan mudah, cepat, dan biaya yang

dikenakan jelas serta wajar, maka kecenderungan untuk melakukan transaksi di bawah tangan

akan berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, perbaikan tata kelola administrasi pertanahan

tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tetapi juga berperan

strategis dalam menciptakan budaya hukum yang lebih tertib dan berorientasi pada kepastian

serta perlindungan hukum.

Sistem administrasi yang terlalu birokratis dan berbelit-belit pada kenyataannya justru

menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas di luar mekanisme

resmi. Ketika prosedur dianggap rumit, memakan waktu lama, dan tidak transparan, sebagian

masyarakat cenderung memilih cara yang lebih cepat meskipun tidak sesuai dengan ketentuan

hukum, seperti melakukan transaksi di bawah tangan. Pilihan ini seringkali didasarkan pada

pertimbangan praktis, namun tanpa disadari dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum

di kemudian hari, mulai dari lemahnya kekuatan pembuktian hingga potensi sengketa yang

berkepanjangan. Dengan demikian, kompleksitas birokrasi secara tidak langsung berkontribusi

terhadap meningkatnya praktik-praktik informal dalam transaksi pertanahan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya serius untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih

efisien, sederhana, dan transparan. Efisiensi dapat diwujudkan melalui pemangkasan prosedur

yang tidak diperlukan serta pemanfaatan teknologi untuk mempercepat pelayanan, sementara

transparansi dapat ditingkatkan melalui kejelasan informasi terkait biaya, waktu, dan tahapan

yang harus dilalui. Sistem yang terbuka dan mudah dipahami akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga pertanahan, sehingga mendorong mereka untuk mengikuti

prosedur yang sah.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Putusan Nomor

132/Pdt.G/2025/PN.Srg, dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah yang dilakukan di bawah

tangan pada prinsipnya tetap sah secara materiil sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu adanya

kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu,

serta sebab yang halal. Dalam perkara yang dikaji, seluruh unsur tersebut telah terpenuhi,

sehingga hubungan hukum antara para pihak secara keperdataan tetap dianggap sah dan

mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan ruang pengakuan terhadap

kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak, meskipun tidak dituangkan dalam

bentuk akta otentik.

Namun demikian, dari perspektif hukum agraria dan administrasi pertanahan, jual beli tanah

di bawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum administratif karena tidak memenuhi syarat

formil berupa pembuatan akta jual beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ketiadaan

akta otentik tersebut menyebabkan peralihan hak atas tanah tidak dapat didaftarkan secara resmi

pada kantor pertanahan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam

kaitannya dengan perlindungan terhadap pihak ketiga dan pengakuan negara atas kepemilikan

tanah tersebut.

Dalam kondisi tertentu, sebagaimana tercermin dalam putusan yang dianalisis, pengadilan

memiliki peran strategis dalam memberikan solusi atas permasalahan hukum yang tidak dapat

diselesaikan melalui mekanisme administratif biasa. Putusan pengadilan dapat berfungsi sebagai

dasar hukum pengganti akta jual beli, khususnya ketika pembuatan akta tersebut tidak

memungkinkan untuk dilakukan, misalnya karena salah satu pihak tidak diketahui

keberadaannya atau tidak bersedia hadir. Dengan demikian, putusan pengadilan memiliki

kedudukan yang penting sebagai instrumen untuk menjembatani kesenjangan antara hukum

formal dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2025/PN.Srg secara jelas menunjukkan bahwa hakim

mengedepankan prinsip keadilan substantif dengan memberikan perlindungan hukum kepada

pembeli yang beritikad baik. Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal berupa

ketiadaan akta otentik, tetapi juga memperhatikan fakta-fakta yang ada, seperti adanya

pembayaran yang sah, penguasaan fisik atas tanah dalam jangka waktu yang lama, serta tidak

adanya sengketa dari pihak lain. Pendekatan ini mencerminkan keberanian hakim dalam

melakukan penafsiran hukum yang progresif guna mencapai keadilan yang sesungguhnya.

5. Daftar Pustaka

Budi Harsono. (2003). Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan Undang-Undang

Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya. Djambatan.

Lubis, A., Isnaini, & Anggreni. (2022). Hukum Agraria, Kajian Komprehensif. CV Pustaka

Prima.

Mandigani, A. I. (2025, September 17). Analisis Hukum terhadap Akta Jual Beli Tanah yang

Tidak Didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional. Analisis Hukum terhadap Akta Jual

Beli Tanah yang Tidak Didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, 4, 202-222.

https://doi.org/10.20885/JON.vol4.iss2.art3

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana.

Mertokusumo, S. (2010). Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Liberty.

Mertokusumo, S. (2013). Hukum Acara Perdata di Indonesia. Cahaya Atma Pustaka.

Muhammad, A. (2010). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 15-26

E-ISSN: 3063-4350

Amin Rahmat Sidik et.al (Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah....)

Oka Setiawan, I. K. (2006). Hukum Perikatan. Sinar Grafika.

Perdana, M. P., Herlina, N., & Rusydi, I. (2022, Maret 4). KEKUATAN HUKUM AKTA DI

BAWAH TANGAN DALAM PROSES JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor

30/Pdt.G/2016/PN.Cbn). KEKUATAN HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM

PROSES JUAL BELI TANAH (Studi Putusan Nomor 30/Pdt.G/2016/PN.Cbn), 10, 45-

59. https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/7194/4675

Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. PT . Citra Aditya Bakti.

R. Setiawan. (1987). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bina Cipta.

R. Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Intermasa.

R. Subekti. (2008). Hukum Pembuktian. Pradnya Pramita.

R. Subekti. (2014). Aneka Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti.

Santoso, U. (2014). Hukum Agraria: Kajian Komprehensif. Kencana.

Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.

Sutedi, A. (2007). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya. Sinar Grafika.