IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 27-36

E-ISSN: 3063-4350

Muhamad Restu et.al (Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi....)

Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi Pekerja

yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dengan

Alasan Efisiensi

Muhamad Restu

a,1

, Singgih

b,2

a,b

Universitas Pamulang Serang, Jl. Pantura No.6, Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten 42183

restudelavega99@gmail.com;

singgihpoernomo767@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 25 Februari 2026

Direvisi: 23 Maret 2026

Disetujui: 20 April 2026

Tersedia Daring: 1 Mei 2026

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi merupakan salah satu isu

krusial dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, terutama terkait dengan

pemenuhan hak-hak pekerja, khususnya pesangon. Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis secara yuridis mekanisme perhitungan pesangon bagi pekerja yang

mengalami PHK karena efisiensi, dengan mengacu pada ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah

melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja serta peraturan

pelaksananya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan

berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pesangon dalam kasus PHK

karena efisiensi mengalami perubahan signifikan pasca berlakunya regulasi terbaru,

khususnya terkait besaran kompensasi yang diterima pekerja. Dalam kondisi

tertentu, efisiensi yang disertai penutupan perusahaan dapat memberikan hak

pesangon yang berbeda dibandingkan efisiensi tanpa penutupan perusahaan. Selain

itu, keberadaan peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun

2021 mempertegas skema pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja,

dan uang penggantian hak. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa meskipun

regulasi telah memberikan kerangka hukum yang jelas, masih terdapat potensi

multitafsir dalam penerapannya, terutama terkait definisi efisiensi dan pembuktian

alasan PHK oleh pengusaha. Hal ini berimplikasi pada perlindungan hukum bagi

pekerja yang berpotensi menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan

penafsiran yang konsisten serta penguatan peran lembaga penyelesaian perselisihan

hubungan industrial guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Kata Kunci:

PHK,

efisiensi,

pesangon,

ketenagakerjaan,

perlindungan hukum

ABSTRACT

Keywords:

layoffs,

efficiency,

severance pay,

employment,

legal protection

Termination of employment (PHK) for efficiency reasons is one of the crucial issues in

employment practices in Indonesia, especially related to the fulfillment of workers'

rights, especially severance pay. This study aims to analyze juridically the mechanism

for calculating severance pay for workers who are laid off due to efficiency, by referring

to the provisions in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower as amended

through Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation and its implementing

regulations. The research method used is normative legal research with a legislative

and conceptual approach. The data used are primary, secondary, and tertiary legal

materials that are analyzed qualitatively. The results of the study show that the

calculation of severance pay in the case of layoffs due to efficiency has changed

significantly after the enactment of the latest regulations, especially related to the

amount of compensation received by workers. Under certain conditions, the efficiency

accompanied by the closure of the company can provide different severance rights

compared to the efficiency without the closure of the company. In addition, the

existence of derivative regulations such as Government Regulation Number 35 of 2021

emphasizes the scheme for providing severance pay, service award money, and

reimbursement money. Further analysis shows that although regulations have provided

a clear legal framework, there is still the potential for multiple interpretations in their

application, especially related to the definition of efficiency and proof of reasons for

layoffs by employers. This has implications for legal protection for workers that have

the potential to be suboptimal. Therefore, a consistent interpretation and strengthening

of the role of industrial relations dispute settlement institutions are needed to ensure

legal certainty and justice for the parties.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 27-36

E-ISSN: 3063-4350

Muhamad Restu et.al (Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi....)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan fenomena yang tidak terpisahkan dari

dinamika hubungan industrial, khususnya dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Salah satu

alasan yang kerap digunakan oleh pengusaha dalam melakukan PHK adalah efisiensi

perusahaan. Alasan efisiensi ini umumnya berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menekan

biaya operasional guna mempertahankan keberlangsungan usaha. Namun demikian, PHK

dengan alasan efisiensi seringkali menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan

pemenuhan hak-hak pekerja, termasuk hak atas pesangon.

Dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, pengaturan mengenai pesangon diatur

dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian

mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

serta peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Perubahan

regulasi tersebut membawa implikasi signifikan terhadap besaran dan mekanisme perhitungan

pesangon, termasuk dalam kasus PHK karena efisiensi.

Permasalahan muncul ketika alasan efisiensi digunakan tanpa kejelasan parameter yang

tegas, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pengusaha. Di sisi lain, perbedaan penafsiran

terhadap ketentuan hukum yang berlaku, baik oleh pengusaha, pekerja, maupun aparat

penegak hukum, seringkali menimbulkan sengketa hubungan industrial. Selain itu, perubahan

skema perhitungan pesangon pasca berlakunya regulasi terbaru juga menimbulkan perdebatan

mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap pekerja tetap terjamin.

Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk mengkaji bagaimana

ketentuan hukum mengatur perhitungan pesangon dalam PHK karena efisiensi, serta

bagaimana penerapannya dalam praktik guna menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi

para pihak. Penelitian mengenai pesangon dan PHK telah banyak dilakukan, namun sebagian

besar masih berfokus pada aspek umum perlindungan tenaga kerja atau analisis normatif

terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

sebelum perubahan. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas perhitungan

pesangon dalam konteks PHK karena efisiensi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 masih

relatif terbatas.

Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung belum mengkaji secara mendalam:

• Perbedaan interpretasi terkait alasan efisiensi sebagai dasar PHK

• Implikasi perubahan regulasi terhadap besaran pesangon

• Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan

memberikan analisis yang lebih spesifik, komprehensif, dan kontekstual mengenai perhitungan

pesangon dalam PHK karena efisiensi, sehingga dapat memberikan kontribusi baik secara

teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang

berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan

perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan

permasalahan yang dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis perhitungan

pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan

efisiensi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 27-36

E-ISSN: 3063-4350

Muhamad Restu et.al (Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi....)

Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang dilakukan dengan

menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

serta peraturan pelaksananya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Kedua,

pendekatan konseptual (conceptual approach) yang digunakan untuk memahami konsep-

konsep hukum seperti pesangon, efisiensi, dan pemutusan hubungan kerja dalam perspektif

doktrin hukum. Ketiga, pendekatan kasus (case approach)dengan menganalisis putusan

pengadilan yang relevan guna melihat penerapan norma hukum dalam praktik. Jenis dan

sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung

dengan objek penelitian, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian

terdahulu, serta pendapat para ahli yang relevan dengan isu ketenagakerjaan dan

pesangon.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap

bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library

research), yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan

dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis

menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan

norma hukum secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis dilakukan

melalui tahapan identifikasi norma, interpretasi hukum, serta penarikan kesimpulan secara

deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju pada kesimpulan yang bersifat khusus terkait

perhitungan pesangon dalam kasus PHK karena efisiensi.

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan efisiensi dalam

hukum ketenagakerjaan Indonesia menunjukkan adanya diferensiasi perlakuan hukum yang

berdampak langsung pada perhitungan hak pekerja, khususnya uang pesangon (UP), uang

penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH). Diferensiasi ini secara

normatif didasarkan pada dua kondisi utama, yaitu efisiensi karena kerugian dan efisiensi

sebagai langkah preventif. Perbedaan dasar ini bukan sekadar teknis, melainkan

mencerminkan pendekatan hukum yang mencoba menyeimbangkan kepentingan

keberlangsungan usaha dan perlindungan tenaga kerja.

Dalam hal efisiensi karena kerugian, norma mensyaratkan adanya kondisi finansial negatif

yang nyata dan dapat dibuktikan oleh perusahaan. Konsekuensinya, pekerja hanya berhak atas

0,5 (setengah) kali uang pesangon, sementara UPMK dan UPH tetap diberikan secara penuh.

Reduksi besaran pesangon ini merupakan bentuk kompromi hukum terhadap kondisi

perusahaan yang dianggap tidak lagi memiliki kapasitas finansial optimal. Dengan demikian,

hukum mengadopsi pendekatan economic survival, di mana kelangsungan usaha diposisikan

sebagai kepentingan yang juga perlu dilindungi.

Sebaliknya, dalam efisiensi untuk mencegah kerugian, perusahaan tidak berada dalam

kondisi merugi, melainkan melakukan rasionalisasi operasional sebagai strategi bisnis. Dalam

konteks ini, tidak terdapat justifikasi normatif untuk mengurangi hak pekerja. Oleh karena itu,

pekerja tetap berhak atas uang pesangon secara penuh (1 kali ketentuan), disertai UPMK dan

UPH. Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan maksimal terhadap pekerja, di mana

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 27-36

E-ISSN: 3063-4350

Muhamad Restu et.al (Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi....)

risiko bisnis tidak boleh dialihkan secara tidak proporsional kepada pihak yang secara

struktural lebih lemah.

Permasalahan utama dalam implementasi norma tersebut terletak pada aspek pembuktian

kerugian. Secara yuridis, beban pembuktian berada pada pihak pengusaha sebagai pihak yang

mendalilkan adanya kerugian. Namun, ketiadaan standar yang tegas mengenai bentuk dan

kualitas alat bukti menimbulkan inkonsistensi dalam praktik peradilan. Dalam beberapa

perkara di Pengadilan Hubungan Industrial, laporan keuangan internal perusahaan telah

dianggap cukup untuk membuktikan kerugian, sementara dalam perkara lain hakim

mensyaratkan adanya audit independen. Disparitas ini menimbulkan ketidakpastian hukum

dan berpotensi merugikan pekerja.

Dari perspektif teori keadilan distributif, perbedaan perlakuan antara kedua jenis efisiensi

tersebut dapat dipahami sebagai upaya pembagian beban secara proporsional. Namun, jika

dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan keadilan korektif, muncul persoalan mendasar

terkait legitimasi pengalihan risiko bisnis kepada pekerja. Kerugian perusahaan pada dasarnya

merupakan konsekuensi dari keputusan manajerial yang berada di luar kendali pekerja,

sehingga pengurangan pesangon dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan apabila tidak

didasarkan pada kondisi objektif yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, dalam perspektif perlindungan hukum tenaga kerja, pekerja diposisikan sebagai

pihak yang memiliki ketergantungan ekonomi terhadap pengusaha. Oleh karena itu, hukum

ketenagakerjaan secara doktrinal bersifat protektif dan tidak netral. Dalam konteks ini,

pengurangan pesangon akibat efisiensi karena kerugian seharusnya dipandang sebagai

pengecualian yang diterapkan secara restriktif. Tanpa pembatasan yang ketat, norma tersebut

berpotensi disalahgunakan sebagai instrumen untuk menekan kewajiban pengusaha.

Dalam praktik hubungan industrial, terdapat kecenderungan terjadinya rekayasa

klasifikasi alasan PHK, di mana efisiensi preventif dikonstruksikan sebagai efisiensi karena

kerugian untuk memperoleh pengurangan pesangon. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya

mekanisme pengawasan dan kurangnya transparansi laporan keuangan perusahaan. Akibatnya,

pekerja berada dalam posisi yang rentan terhadap praktik-praktik yang merugikan.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan penguatan norma dan praktik penegakan hukum,

khususnya melalui standarisasi pembuktian kerugian yang mewajibkan audit independen serta

peningkatan peran hakim dalam menilai substansi alasan efisiensi. Selain itu, perlu adanya

penafsiran yang lebih progresif terhadap ketentuan pesangon sebagai bagian dari jaminan

sosial bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, bukan sekadar kewajiban administratif

pengusaha.

Dengan demikian, analisis yuridis terhadap perhitungan pesangon dalam PHK karena

efisiensi menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada rumusan norma semata,

melainkan pada implementasi dan penegakannya. Efektivitas perlindungan pekerja sangat

bergantung pada integritas pembuktian dan konsistensi putusan pengadilan dalam menafsirkan

alasan efisiensi secara tepat dan adil.

1. Pengaturan Hukum Perhitungan Pesangon Akibat PHK Efisiensi

Landasan yuridis utama mengenai PHK karena efisiensi pasca-reformasi regulasi adalah

Pasal 156 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023 jo. Pasal 43 PP No. 35 Tahun 2021. Secara normatif,

efisiensi kini dikategorikan menjadi dua kondisi yang memiliki implikasi nominal pesangon

yang berbeda:

• Efisiensi karena Perusahaan Mengalami Kerugian: Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) PP No.

35/2021, jika PHK dilakukan karena efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami

kerugian, maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 0,5 kali ketentuan, uang

penghargaan masa kerja (UPMK) 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak (UPH)

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 27-36

E-ISSN: 3063-4350

Muhamad Restu et.al (Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi....)

• Efisiensi untuk Mencegah Kerugian: Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) PP No. 35/2021, jika

efisiensi dilakukan sebagai langkah preventif tanpa harus menunggu perusahaan rugi,

maka pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan, UPMK 1 kali

ketentuan, dan UPH

Secara konseptual, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran dari UU No. 13 Tahun

2003 yang sebelumnya mensyaratkan perusahaan harus tutup (closed down) untuk dapat

menggunakan alasan efisiensi dengan pesangon rendah, sebagaimana ditegaskan dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011.

2. Penerapan Perhitungan Pesangon dalam Praktik Hubungan Industrial

Dalam praktik hubungan industrial, penerapan norma ini sering kali mengalami deviasi.

Pengusaha cenderung menggunakan diksi "efisiensi karena rugi" untuk menjustifikasi

pembayaran pesangon sebesar 0,5 kali. Namun, secara yuridis, hal ini mewajibkan pengusaha

untuk membuktikan kerugian tersebut melalui laporan keuangan.

Pendekatan kasus menunjukkan bahwa hakim sering kali membatalkan alasan efisiensi

jika pengusaha tidak mampu membuktikan adanya restrukturisasi nyata atau hanya sekadar

upaya mengganti pekerja lama dengan pekerja baru yang upahnya lebih rendah . Selain itu,

praktik bipartit sering kali berakhir buntu karena perbedaan penafsiran antara "kerugian

faktual" (yang sudah terjadi) dan "potensi kerugian" (yang akan dicegah), yang mana

keduanya memiliki nilai pesangon yang berbeda secara signifikan.

3. Komponen dan Formula Perhitungan Pesangon Efisiensi

Berdasarkan Pasal 156 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2023, hak yang diterima pekerja akibat PHK

terdiri atas:

• Uang Pesangon (UP);

• Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK);

• Uang Penggantian Hak (UPH).

Sesuai Pasal 156 ayat (2) dan (3) UU Cipta Kerja, berikut adalah besaran standar:

Tabel 1. Standar Perhitungan UP dan UPMK

Masa Kerja

Uang Pesangon (UP)

UPMK

< 1 Tahun

1 Bulan Gaji

3 thn - < 6 thn

4 Bulan Gaji

2 Bulan Gaji

12 thn - < 15 thn

9 Bulan Gaji

5 Bulan Gaji

24 thn atau lebih

9 Bulan Gaji

10 Bulan Gaji

Penerapan Indeks Pengali Berdasarkan Alasan Efisiensi

Analisis yuridis terhadap PP No. 35 Tahun 2021 menunjukkan adanya stratifikasi kompensasi

bagi alasan efisiensi:

Efisiensi karena Kerugian (Pasal 43 ayat 1):

Jika perusahaan membuktikan adanya kerugian, maka pekerja berhak atas:

UP=0.5UP+1UPMK+UPH

UP (Uang Pesangon)

UPMK (Uang Penghargaan Masa Kerja)

UPH (Uang Penggantian Hak)

• Efisiensi untuk Mencegah Kerugian (Pasal 43 ayat 2):

Jika perusahaan melakukan efisiensi bukan karena sedang rugi, melainkan langkah preventif

(misal: otomatisasi atau restrukturisasi), maka pekerja berhak atas:

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 27-36

E-ISSN: 3063-4350

Muhamad Restu et.al (Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi....)

UP=1UP+1UPMK+UPH

4. Kendala Yuridis dan Implikasinya terhadap Perlindungan Pekerja

Kendala yuridis dalam pelaksanaan perhitungan pesangon akibat pemutusan hubungan

kerja (PHK) dengan alasan efisiensi semakin kompleks apabila dianalisis melalui praktik

peradilan. Secara normatif, hukum ketenagakerjaan telah membedakan antara efisiensi karena

kerugian dan efisiensi sebagai langkah preventif, yang masing-masing memiliki implikasi

terhadap besaran hak pekerja. Namun demikian, dalam tataran implementasi, perbedaan

tersebut seringkali tidak berjalan secara konsisten akibat lemahnya parameter yuridis yang

mengatur batasan dan pembuktiannya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

tentang Cipta Kerja).

Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan standar pembuktian kerugian

perusahaan. Dalam beberapa putusan Mahkamah Agung, seperti Putusan Nomor 851

K/Pdt.Sus-PHI/2013, ditegaskan bahwa alasan efisiensi harus didasarkan pada kondisi kerugian

yang nyata dan dibuktikan melalui laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Putusan ini mencerminkan pendekatan yang menempatkan pembuktian sebagai elemen sentral

dalam menentukan sah atau tidaknya alasan efisiensi. Akan tetapi, dalam putusan lain, seperti

Putusan Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2012, pengadilan tetap mempertimbangkan laporan

internal perusahaan tanpa mensyaratkan audit independen secara ketat. Perbedaan pendekatan

ini menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan standar pembuktian, yang pada

akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum (Putusan Mahkamah Agung Nomor 851

K/Pdt.Sus-PHI/2013; Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Pdt.Sus-PHI/2012).

Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt.Sus-PHI/2014, terlihat

adanya kecenderungan hakim untuk menafsirkan alasan efisiensi secara restriktif. Dalam

perkara tersebut, alasan efisiensi ditolak karena tidak dapat dibuktikan sebagai kebutuhan

mendesak akibat kerugian perusahaan. Pertimbangan ini mempertegas bahwa efisiensi tidak

dapat dijadikan dalih secara bebas oleh pengusaha, melainkan harus memenuhi kualifikasi

tertentu yang bersifat objektif dan mendesak. Dengan demikian, Mahkamah Agung pada

prinsipnya berupaya menjaga agar norma efisiensi tidak disalahgunakan sebagai sarana untuk

mengurangi kewajiban pesangon (Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Pdt.Sus-PHI/2014).

Di sisi lain, putusan Pengadilan Hubungan Industrial, seperti Putusan Nomor 123/Pdt.Sus-

PHI/2018/PN.Jkt.Pst, menunjukkan bahwa apabila efisiensi tidak terbukti sebagai akibat

kerugian, maka pekerja tetap berhak atas pesangon secara penuh. Dalam perkara tersebut,

pengadilan menilai bahwa efisiensi yang dilakukan perusahaan merupakan bagian dari

restrukturisasi bisnis, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi hak pekerja.

Putusan ini memperkuat prinsip bahwa risiko bisnis tidak boleh dialihkan kepada pekerja

secara tidak proporsional (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 123/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst).

Meskipun demikian, jika dianalisis secara keseluruhan, yurisprudensi yang ada justru

memperlihatkan adanya pendekatan kasuistik yang kuat. Hakim cenderung menilai setiap

perkara berdasarkan kondisi konkret tanpa didukung oleh parameter normatif yang seragam.

Hal ini menyebabkan terjadinya disparitas putusan dalam perkara dengan karakteristik yang

relatif serupa. Akibatnya, kepastian hukum menjadi lemah, dan perlindungan terhadap pekerja

sangat bergantung pada interpretasi hakim dalam setiap kasus (Subekti, Hukum Pembuktian,

Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 15).

Kondisi tersebut juga berdampak pada posisi tawar pekerja yang secara struktural lebih

lemah. Keterbatasan akses terhadap informasi keuangan perusahaan membuat pekerja sulit

untuk membantah dalil kerugian yang diajukan oleh pengusaha. Dalam situasi demikian,

ketidakjelasan standar pembuktian semakin memperburuk posisi pekerja, karena membuka

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 27-36

E-ISSN: 3063-4350

Muhamad Restu et.al (Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi....)

peluang bagi pengusaha untuk mengkonstruksikan alasan efisiensi demi menekan kewajiban

pesangon (Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2016, hlm. 45).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa kendala yuridis dalam pelaksanaan

perhitungan pesangon akibat PHK karena efisiensi tidak hanya bersumber dari kekosongan

atau ketidakjelasan norma, tetapi juga dari inkonsistensi dalam praktik peradilan.

Yurisprudensi yang berkembang belum sepenuhnya membentuk suatu pola yang konsisten

sebagai pedoman bagi penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan standar

pembuktian serta konsistensi dalam penafsiran hukum oleh Mahkamah Agung agar tercipta

kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi pekerja (Asri Wijayanti, Hukum

Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 122).

Selain kendala yuridis yang telah diuraikan sebelumnya, pelaksanaan perhitungan

pesangon akibat PHK dengan alasan efisiensi juga menghadapi persoalan yang lebih mendalam

apabila ditinjau dari dimensi sistem hukum, teori hukum ketenagakerjaan, serta dinamika

hubungan industrial kontemporer. Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga

menyentuh aspek filosofis mengenai bagaimana hukum memposisikan pekerja dalam relasi

industrial yang asimetris.

Salah satu kendala mendasar terletak pada ketidakharmonisan antara norma hukum

positif dengan perkembangan praktik ekonomi modern. Regulasi ketenagakerjaan pada

dasarnya dibangun dengan asumsi hubungan kerja konvensional yang relatif stabil, sementara

dalam praktik saat ini perusahaan menghadapi tekanan globalisasi, digitalisasi, dan otomatisasi

yang mendorong efisiensi secara terus-menerus. Dalam konteks ini, alasan efisiensi menjadi

semakin luas dan fleksibel, namun tidak diikuti dengan pembaruan norma yang mampu

memberikan batasan yang jelas. Akibatnya, terjadi ketegangan antara kebutuhan fleksibilitas

ekonomi dan perlindungan hukum terhadap pekerja (Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 210).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa norma mengenai efisiensi cenderung bersifat

open texture, yaitu terbuka terhadap berbagai penafsiran. Dalam teori hukum, konsep norma

yang terbuka ini memang memberikan ruang bagi hakim untuk menyesuaikan dengan kondisi

konkret, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan apabila tidak disertai

dengan pedoman interpretasi yang seragam. Hal ini tercermin dalam berbagai putusan

Mahkamah Agung yang menunjukkan perbedaan dalam menilai validitas alasan efisiensi dan

pembuktian kerugian. Dengan demikian, kendala yuridis tidak hanya terletak pada norma

tertulis, tetapi juga pada tidak terbentuknya uniformity of jurisprudence (Sudikno

Mertokusumo, Penemuan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 73).

Lebih lanjut, dari perspektif hukum ekonomi, pengurangan pesangon dalam efisiensi

karena kerugian dapat dipahami sebagai upaya menekan biaya transaksi (transaction cost) yang

harus ditanggung oleh perusahaan. Namun, pendekatan ini mengandung risiko apabila tidak

diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang memadai bagi pekerja. Dalam kerangka law

and economics, hukum seharusnya mampu menciptakan efisiensi tanpa mengorbankan

keadilan distributif. Apabila beban efisiensi lebih banyak dialihkan kepada pekerja, maka akan

terjadi distorsi keadilan yang pada akhirnya dapat menimbulkan instabilitas sosial (Richard A.

Posner, Economic Analysis of Law, New York: Aspen Publishers, 2014, hlm. 25).

Dalam konteks ini, teori keadilan John Rawls menjadi relevan untuk menganalisis

distribusi beban akibat PHK. Prinsip difference principle menghendaki agar ketimpangan

hanya dapat dibenarkan apabila memberikan manfaat bagi pihak yang paling lemah. Namun,

dalam praktik PHK karena efisiensi, pekerja justru menjadi pihak yang paling terdampak tanpa

memperoleh kompensasi yang memadai, khususnya ketika pesangon dikurangi akibat klaim

kerugian perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya deviasi antara praktik hukum dengan

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 27-36

E-ISSN: 3063-4350

Muhamad Restu et.al (Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi....)

prinsip keadilan substantif (John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge: Harvard University

Press, 1971, hlm. 75).

Kendala yuridis lainnya berkaitan dengan lemahnya transparansi dan akses informasi.

Dalam hubungan industrial, pengusaha memiliki kontrol penuh terhadap data keuangan

perusahaan, sementara pekerja tidak memiliki akses yang setara. Ketimpangan informasi

(information asymmetry) ini menyebabkan pekerja berada dalam posisi yang sulit untuk

membuktikan bahwa perusahaan sebenarnya tidak mengalami kerugian. Dalam perspektif

hukum pembuktian, kondisi ini seharusnya mendorong penerapan prinsip reversal of burden of

proof atau setidaknya memperketat standar pembuktian bagi pengusaha. Namun, dalam praktik

peradilan, prinsip tersebut belum diterapkan secara konsisten (Subekti, Hukum Pembuktian,

Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm. 15).

Selain itu, kendala juga muncul dalam aspek konseptual mengenai sifat pesangon itu

sendiri. Dalam doktrin klasik, pesangon dipandang sebagai kompensasi atas berakhirnya

hubungan kerja. Namun, dalam perkembangan modern, pesangon juga memiliki fungsi sebagai

social security mechanism yang memberikan perlindungan bagi pekerja yang kehilangan mata

pencaharian. Ketika pesangon dikurangi akibat efisiensi karena kerugian, fungsi perlindungan

sosial tersebut menjadi tereduksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai apakah

pesangon seharusnya tetap diperlakukan sebagai kewajiban kontraktual semata atau sebagai

bagian dari sistem jaminan sosial tenaga kerja (Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan

Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 45).

Dari sisi praktik peradilan, kendala yuridis juga terlihat pada belum optimalnya

penggunaan pendekatan keadilan substantif oleh hakim. Meskipun dalam beberapa putusan

Mahkamah Agung terlihat adanya upaya untuk melindungi pekerja melalui penafsiran restriktif

terhadap alasan efisiensi, namun pendekatan tersebut belum konsisten. Dalam beberapa kasus,

hakim masih cenderung menggunakan pendekatan formalistik yang hanya berfokus pada

kelengkapan administratif tanpa menggali substansi kondisi perusahaan secara mendalam. Hal

ini menunjukkan adanya kesenjangan antara law in books dan law in action (Satjipto Rahardjo,

Hukum Progresif, Jakarta: Kompas, 2009, hlm. 112).

Selanjutnya, kendala juga muncul dalam konteks harmonisasi peraturan perundang-

undangan. Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan

turunannya telah mengubah beberapa ketentuan terkait pesangon, termasuk besaran dan

formula perhitungannya. Namun, perubahan tersebut tidak selalu diikuti dengan kejelasan

dalam implementasi, sehingga menimbulkan kebingungan baik bagi pekerja maupun

pengusaha. Dalam beberapa kasus, terjadi perbedaan interpretasi antara ketentuan lama dan

baru, yang berdampak pada perhitungan pesangon dalam sengketa PHK (Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Dalam perspektif sosiologis, kendala yuridis ini juga berkaitan dengan lemahnya posisi

serikat pekerja dalam mengawal hak-hak anggotanya. Dalam banyak kasus PHK karena

efisiensi, pekerja tidak memiliki dukungan kolektif yang kuat untuk menegosiasikan hak

pesangon secara optimal. Hal ini memperburuk posisi pekerja dalam menghadapi pengusaha

yang memiliki sumber daya lebih besar, baik dari sisi finansial maupun akses terhadap bantuan

hukum (Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika,

2009, hlm. 12).

Lebih jauh lagi, perkembangan teknologi dan otomatisasi juga menimbulkan tantangan

baru dalam konteks efisiensi. Banyak perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja dengan

alasan digitalisasi dan penggunaan mesin, yang secara substansi merupakan efisiensi preventif.

Namun, dalam praktiknya, alasan tersebut seringkali dikaitkan dengan kerugian untuk

mengurangi kewajiban pesangon. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum belum

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 27-36

E-ISSN: 3063-4350

Muhamad Restu et.al (Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi....)

sepenuhnya adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi berbasis teknologi (Abdul Khakim,

Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 98).

Apabila dianalisis secara komprehensif, seluruh kendala yuridis tersebut menunjukkan

adanya kelemahan dalam tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya

hukum. Dari aspek substansi, norma yang ada masih multitafsir dan belum memberikan

parameter yang jelas. Dari aspek struktur, lembaga penegak hukum belum menunjukkan

konsistensi dalam menerapkan standar pembuktian dan penafsiran. Sementara itu, dari aspek

budaya hukum, masih terdapat kecenderungan untuk memanfaatkan celah hukum demi

kepentingan ekonomi tertentu (Lawrence M. Friedman, Legal System: A Social Science

Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hlm. 15).

Dengan demikian, penyelesaian terhadap kendala yuridis ini memerlukan pendekatan

yang komprehensif. Tidak cukup hanya dengan memperbaiki norma, tetapi juga perlu

dilakukan penguatan kapasitas hakim, peningkatan transparansi perusahaan, serta

pemberdayaan pekerja melalui akses informasi dan bantuan hukum. Selain itu, diperlukan

pembentukan yurisprudensi yang konsisten oleh Mahkamah Agung agar dapat menjadi

pedoman bagi pengadilan di bawahnya.

Pada akhirnya, analisis ini menunjukkan bahwa perhitungan pesangon dalam PHK

karena efisiensi bukan sekadar persoalan matematis, melainkan persoalan yuridis yang

kompleks yang melibatkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Tanpa adanya

pembenahan yang menyeluruh, norma mengenai efisiensi berpotensi kehilangan fungsi

perlindungannya dan justru menjadi instrumen legitimasi bagi pengurangan hak pekerja.

4. Kesimpulan

Simpulan harus menjawab permasalahan, tujuan penelitian dan berisi rekomendasi atau

implikasi penelitian. Simpulan bukan ringkasan dan bukan pula tulisan ulang dari

pembahasan. Pengaturan Hukum yaitu mekanisme perhitungan pesangon karena efisiensi saat

ini didasarkan pada stratifikasi kondisi ekonomi perusahaan (indeks 0,5 kali untuk kondisi

rugi dan indeks 1 kali untuk pencegahan kerugian) sebagaimana diatur dalam PP No. 35/2021

sebagai aturan pelaksana UU No. 6 Tahun 2023. Penerapan Praktik yaitu dalam praktik,

sering terjadi perselisihan mengenai klasifikasi efisiensi yang digunakan. Penggunaan alasan

efisiensi sering kali dilakukan tanpa transparansi laporan keuangan, yang memicu eskalasi

konflik dari tahap bipartit hingga ke Pengadilan Hubungan Industrial. Kendala Yuridis yaitu

kendala utama terletak pada multitafsir definisi efisiensi dan sulitnya pembuktian bagi pekerja

atas kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini mengakibatkan perlindungan

hukum bagi pekerja menjadi tidak optimal, di mana pekerja sering kali terpaksa menerima

pesangon minimum (0,5 kali) karena posisi tawar yang lemah dalam pembuktian hukum.

5. Daftar Pustaka

Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja

Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan

Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020

perihal Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI.

IJLJ: Indonesian Journal of Law and Justice

Vol. 3, No. 1, Mei 2026, page: 27-36

E-ISSN: 3063-4350

Muhamad Restu et.al (Analisis Yuridis Perhitungan Pesangon bagi....)

Aizid, R. (2022). Hak-hak pekerja pasca UU Cipta Kerja: Panduan praktis bagi pemberi kerja

dan karyawan. Yogyakarta: Laksana.

Ardiyanto, R., & Santoso, B. (2021). Analisis yuridis pemutusan hubungan kerja karena alasan

efisiensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Jurnal Hukum

Lingkungan dan Ketenagakerjaan, 1(2), 145-160.

Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2023). Hukum ketenagakerjaan dalam rezim Undang-Undang

Cipta Kerja. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Fadhli, Y. Z. (2020). Perlindungan hak-hak pekerja dalam mekanisme pemutusan hubungan

kerja (PHK) di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 17(2), 350-372.

Hamidi, J., & Mutia, R. (2021). Hukum hubungan industrial di Indonesia. Malang: Setara

Press.

Hasmirati, H. (2022). Analisis perhitungan pesangon bagi pekerja yang terkena PHK efisiensi:

Studi komparasi UU No. 13 Tahun 2003 dan UU No. 11 Tahun 2020. Jurnal Hukum

Modern, 8(1), 45-58.

Husni, L. (2021). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia: Edisi revisi. Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Lestari, T. P., & Wijayanti, A. (2024). Problematika pembuktian alasan efisiensi dalam

perselisihan pemutusan hubungan kerja di Pengadilan Hubungan Industrial. Jurnal

Kertha Patrika, 46(1), 89-104.

Manulang, S. H. (2020). Pokok-pokok hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: PT

Rineka Cipta.

Nugroho, A. S. (2021). Omnibus Law: Transformasi hukum ketenagakerjaan dan implikasinya

terhadap kesejahteraan buruh. Surabaya: Airlangga University Press.

Priyono, E. A. (2022). Tinjauan yuridis mengenai pesangon dalam perjanjian kerja berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jurnal Pembangunan

Hukum Indonesia, 4(2), 234-248.

Putra, I. B. G. A. (2023). Analisis yuridis penafsiran "efisiensi" sebagai alasan pemutusan

hubungan kerja pasca penetapan UU Cipta Kerja. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan, 8(2), 312-325.

Sitorus, M. (2021). Perlindungan hukum bagi tenaga kerja atas hak pesangon karena efisiensi

perusahaan. Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(3), 567-578.

Sutedi, A. (2022). Hukum perburuhan: Edisi terbaru pasca Omnibus Law. Jakarta: Sinar

Grafika.

Triyono, T. (2020). Tantangan hubungan industrial dalam masa transisi hukum

ketenagakerjaan di Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 20(4), 511-525.

Wicaksono, G. (2021). Analisis ekonomi terhadap hukum pesangon di Indonesia. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Wijayanti, A. (2021). Hukum ketenagakerjaan pasca UU Cipta Kerja. Jakarta: Sinar Grafika.