I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 80-86

E-ISSN: 3064-0180

Nur Amalia Zahra et.al (Penolakan Kebijakan Relokasi dan….)

Penolakan Kebijakan Relokasi dan Implikasinya

terhadap Hak Asasi Pedagang di Cisoka,

Kabupaten Tangerang

Nur Amalia Zahra

a,1

, Siti Mariyatul Koimah

b,2

, Abi Robian

c,3

a,b,c

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten

araamalia21@gmail.com;

Mariyatulkoimah@gmail.com;

dosen00900@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 2 September 2024

Direvisi: 23 September 2024

Disetujui: 27 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

Penelitian ini menelaah penolakan kebijakan relokasi yang diatur dalam

PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016 oleh pedagang di

Kecamatan Cisoka. Temuan menunjukkan mayoritas pedagang menolak

kebijakan tersebut karena larangan bagi pedagang kaki lima (PKL) di pasar

baru dan kebijakan pengenaan biaya bagi masyarakat yang ingin melintas.

Dampaknya signifikan terhadap pendapatan pedagang, yang berpotensi

menurunkan taraf hidup mereka. Penolakan ini mencerminkan masalah

hak asasi manusia (HAM), khususnya hak pedagang untuk berusaha dan

memperoleh penghidupan layak. Ketidakpuasan muncul akibat kebijakan

yang tidak mendukung serta pengenaan biaya untuk akses publik.

Penelitian ini menekankan pentingnya melibatkan pedagang dalam

perumusan kebijakan yang berkaitan dengan penghidupan mereka.

Pemerintah diharapkan meninjau kembali kebijakan relokasi agar lebih

inklusif dan memperhatikan aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Secara

keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan tentang dampak negatif

kebijakan relokasi yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan hak

pedagang, serta pentingnya pendekatan yang lebih adil dan berkelanjutan

dalam penyusunan kebijakan untuk mendukung kesejahteraan

masyarakat secara keseluruhan.

Kata Kunci:

kebijakan relokasi

pedagang kaki lima (PKL)

hak asasi manusia (HAM)

pendapatan pedagang

kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Keywords:

relocation policy

street vendors (PKL)

human rights (HAM)

traders' income

community welfare

This study examines the rejection of the relocation policy stipulated in

PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 of 2016 by traders in the Cisoka

District. Findings indicate that the majority of traders oppose the policy due

to the prohibition of street vendors (PKL) in the new market and the

imposition of fees for public access. This situation significantly impacts the

traders' income, potentially lowering their standard of living. The rejection

reflects human rights issues, specifically the traders' right to work and earn

a decent living. Dissatisfaction arises from a policy that lacks support and

imposes access fees on the public. The study emphasizes the importance of

involving traders in the formulation of policies affecting their livelihoods. The

government is urged to review the relocation policy to be more inclusive and

consider the aspirations and needs of the community. Overall, this research

provides insights into the negative impacts of relocation policies that do not

take into account the needs and rights of traders, highlighting the necessity

of a fairer and more sustainable approach in policy-making to support the

overall welfare of the community.

This is an open access article under CC BY-SA license

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 80-86

E-ISSN: 3064-0180

Nur Amalia Zahra et.al (Penolakan Kebijakan Relokasi dan….)

1. Pendahuluan

Perkembangan kawasan memiliki dampak yang signifikan terhadap pola perdagangan

dan pengelolaan ruang publik (Putri et al., 2021). Di Kecamatan Cisoka, Kabupaten

Tangerang, misalnya, terdapat banyak pedagang yang beroperasi di lingkungan permukiman,

yang memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari

mereka. Namun, tantangan muncul seiring dengan kehadiran pedagang di area tersebut,

terutama terkait dengan ketertiban dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah adalah Peraturan Bupati (PERBUP) No.

60 Tahun 2016, yang bertujuan untuk mengatur keberadaan pedagang di ruang publik,

termasuk dalam konteks relokasi mereka ke pasar yang lebih terorganisir.

Meskipun kebijakan ini bertujuan menciptakan ketertiban dan meningkatkan kualitas

lingkungan, banyak pedagang merasa dirugikan. Setelah penerapan kebijakan relokasi, banyak

dari mereka mengalami penurunan omzet yang signifikan, mengakibatkan kesulitan ekonomi

dan ketidakpastian dalam kelangsungan usaha (Nabila, 2023). Situasi ini menimbulkan

pertanyaan mendalam mengenai seberapa besar kebijakan tersebut mempertimbangkan

kondisi dan kebutuhan pedagang, serta dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), relokasi pedagang yang tidak

mempertimbangkan hak mereka untuk berusaha dan memperoleh penghidupan yang layak

dapat berpotensi melanggar hak-hak tersebut. Setiap individu berhak untuk menjalankan usaha

sebagai bagian dari usaha mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup. (Muhammad Japar et

al., 2024). Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap

perspektif pedagang mengenai kebijakan relokasi ini. Dengan memahami sudut pandang

mereka, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara kebijakan yang diterapkan

oleh pihak berwenang dan realitas yang dihadapi oleh pedagang di lapangan. Hal ini mencakup

tantangan yang mereka alami, seperti kehilangan mata pencaharian, akses terhadap lokasi

usaha yang baru, serta dampak sosial dan ekonomi dari relokasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pedagang yang berjualan di

kawasan permukiman Cisoka terkait kebijakan relokasi yang diatur dalam PERBUP

Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan

wawancara dan observasi. Hal ini untuk menggali pengalaman, harapan, dan kekhawatiran

pedagang mengenai kebijakan tersebut. kemudian untuk menggali pandangan dan pengalaman

pedagang di kawasan Cisoka terkait dampak kebijakan relokasi berdasarkan PERBUP

Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016 (Ramdani, 2019). Fokusnya adalah pada perubahan

pendapatan dan keberlanjutan usaha mereka setelah relokasi. Temuan diharapkan memberikan

wawasan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih responsif

terhadap kebutuhan pedagang dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu dapat mengeksplorasi implikasi kebijakan relokasi terhadap hak asasi manusia,

dengan penekanan pada hak untuk berusaha. Fokus pada hak untuk berusaha ini penting untuk

memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat memengaruhi akses pedagang terhadap mata

pencaharian mereka, serta dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi komunitas. Menurut

(Amanatin et al., 2023) wawasan mengenai bagaimana kebijakan publik dapat memengaruhi

kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama bagi para pedagang di kawasan permukiman,

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 80-86

E-ISSN: 3064-0180

Nur Amalia Zahra et.al (Penolakan Kebijakan Relokasi dan….)

sangat penting untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi. Kebijakan yang

diterapkan dapat berdampak langsung pada akses mereka terhadap sumber daya, peluang

usaha, dan keberlangsungan mata pencaharian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat

memberikan rekomendasi konstruktif bagi pembuat kebijakan agar strategi yang diterapkan

lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan mempertimbangkan pandangan dan

pengalaman para pedagang, pembuat kebijakan dapat merumuskan langkah-langkah yang

lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan usaha mereka.

Dengan mengkaji isu ini, diharapkan tercipta kesadaran akan pentingnya mendengarkan

suara pedagang dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif dalam

perumusan kebijakan akan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak hanya fokus

pada penciptaan ketertiban, tetapi juga mendukung keberlangsungan usaha dan kesejahteraan

masyarakat. Melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah dan para pedagang, kebijakan

dapat dirumuskan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan aspirasi mereka, sehingga

menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan

komunitas.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami perspektif pedagang

terkait kebijakan relokasi dalam PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016 (Arifin,

n.d.). Peneliti dapat menggali secara mendalam pengalaman, pandangan, dan perasaan

pedagang mengenai kebijakan tersebut. Melalui wawancara, diskusi kelompok, dan observasi,

data yang diperoleh akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dampak

kebijakan relokasi terhadap kehidupan dan usaha mereka.

Metode ini melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif untuk

mengumpulkan data primer dari pedagang yang terkena dampak kebijakan. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, pengalaman, dan perasaan pedagang

secara komprehensif (Johan Faladhin, 2024). Wawancara mendalam memberikan kesempatan

bagi pedagang untuk berbagi cerita dan perspektif mereka secara terbuka, sehingga peneliti

dapat memahami konteks dan nuansa yang mempengaruhi respon mereka terhadap kebijakan

relokasi. Sementara itu, observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk melihat langsung

interaksi dan dinamika yang terjadi di lapangan, serta bagaimana kebijakan tersebut diterapkan

dan dirasakan oleh pedagang.

Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian dapat menghasilkan data yang

kaya dan mendalam, yang tidak hanya mencerminkan angka atau statistik, tetapi juga suara

dan pengalaman nyata dari pedagang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan

gambaran yang lebih jelas tentang dampak kebijakan relokasi, serta memberikan rekomendasi

yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi pedagang.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang di kawasan permukiman Kecamatan

Cisoka menolak kebijakan relokasi yang diatur dalam PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun

2016. Dari 20 pedagang yang diwawancarai, sekitar 80% menyatakan keberatan untuk dipindahkan ke

pasar baru. Penolakan ini disebabkan oleh beberapa faktor kritis. Pertama, larangan keberadaan

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 80-86

E-ISSN: 3064-0180

Nur Amalia Zahra et.al (Penolakan Kebijakan Relokasi dan….)

pedagang kaki lima (PKL) di lokasi baru berdampak langsung pada penurunan omzet penjualan

mereka. Para pedagang terbiasa berjualan di area yang ramai, sehingga relokasi ke lokasi yang sepi dan

kurang dikenal oleh pelanggan membuat mereka kesulitan menarik pembeli (Azizah & Faozan, 2023a).

Kebijakan pengenaan biaya bagi masyarakat yang melintas semakin memperburuk keadaan.

Banyak pelanggan merasa enggan untuk berbelanja di pasar yang mengharuskan mereka membayar

hanya untuk melewati area tersebut. Akibatnya, jumlah pelanggan mengalami penurunan yang

signifikan, yang berdampak pada pendapatan para pedagang (Tang et al., 2021). Relokasi juga

mengakibatkan hilangnya hubungan sosial yang telah terbangun dengan pelanggan di area

permukiman. Interaksi yang terjalin selama bertahun-tahun pun lenyap, sehingga pedagang merasa

kurang diperhatikan dan didukung oleh komunitas (Ramasimu et al., 2023).

Kondisi ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan perasaan

terasing di antara para pedagang. Banyak pedagang merasakan kehilangan hubungan sosial yang

sebelumnya terjalin dengan pelanggan di area permukiman. Kehilangan interaksi yang telah dibangun

selama bertahun-tahun ini mengakibatkan perasaan kurang diperhatikan dan didukung oleh komunitas.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penolakan pedagang terhadap kebijakan relokasi

tidak hanya merupakan masalah ekonomi, melainkan juga terkait erat dengan isu hak asasi manusia

(HAM). Ketidakpuasan pedagang terhadap kebijakan yang tidak mendukung keberadaan mereka

menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar mereka sebagai individu yang berusaha

memenuhi kebutuhan hidup (Queralt, 2019). Kebijakan yang mengabaikan keberlangsungan usaha

mereka dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan, karena mereka tidak hanya kehilangan sumber

penghasilan, tetapi juga diabaikan dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan

sehari-hari mereka. Hal ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dalam

merumuskan kebijakan yang berdampak pada komunitas, agar pedagang dapat terus menjalankan usaha

mereka dengan layak dan mendapatkan dukungan yang seharusnya.

Dalam konteks ini, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian integral

dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Ketika pemerintah mengambil kebijakan

yang berdampak negatif terhadap penghidupan pedagang, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai

pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan dan

kondisi pedagang dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian mereka, yang pada gilirannya

berpotensi menimbulkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Hal ini dapat dianggap sebagai

pelanggaran terhadap hak mereka untuk berusaha dan mendapatkan kehidupan yang layak. Ketika

kebijakan pemerintah menghambat kemampuan pedagang untuk menjalankan usaha mereka, mereka

tidak hanya kehilangan sumber pendapatan, tetapi juga hak dasar untuk mengejar kehidupan yang lebih

baik (Azizah & Faozan, 2023).

Pengenaan biaya bagi masyarakat yang melintas di pasar baru dapat dipandang sebagai bentuk

diskriminasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Masyarakat seharusnya

memiliki hak untuk mengakses ruang publik tanpa harus membayar biaya tambahan. Kebijakan

semacam ini tidak hanya membatasi akses, tetapi juga menciptakan ketidakadilan, karena seharusnya

semua orang berhak menikmati fasilitas publik tanpa adanya beban finansial yang tidak perlu. Dengan

adanya plang yang mewajibkan masyarakat membayar untuk sekadar melewati area pasar, menciptakan

kesan bahwa pemerintah lebih mengutamakan keuntungan finansial daripada kesejahteraan

Masyarakat. Ini dapat mengarah pada ketidakpuasan sosial dan pengabaian terhadap kebutuhan dasar

masyarakat yang seharusnya dilindungi.

Dari hasil dan pembahasan ini, terlihat jelas bahwa kebijakan relokasi yang diterapkan tanpa

melibatkan pedagang serta tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka berpotensi menimbulkan konflik

sosial. Ketika pedagang tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 80-86

E-ISSN: 3064-0180

Nur Amalia Zahra et.al (Penolakan Kebijakan Relokasi dan….)

langsung pada kehidupan dan mata pencaharian mereka, hal ini dapat menciptakan rasa ketidakadilan

dan ketidakpuasan. Konflik sosial yang muncul akibat kebijakan yang tidak inklusif dapat mengganggu

stabilitas komunitas dan merusak hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, penting

bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada dan melibatkan

pedagang dalam proses perumusan kebijakan. Dengan melibatkan pedagang, pemerintah dapat

memahami kebutuhan dan tantangan yang mereka hadapi, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat

lebih adil dan efektif.

Melalui dialog yang konstruktif dan inklusif, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih adil dan

berpihak kepada semua pihak. Dengan pendekatan ini, hak asasi manusia dapat dijadikan landasan

dalam pengambilan keputusan, sehingga semua suara didengar dan dipertimbangkan. Hal ini tidak

hanya akan meningkatkan legitimasi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat hubungan

antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan rasa saling percaya, serta mendorong partisipasi aktif

dalam proses Pembangunan (Damanik et al., 2024).

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang dampak

ekonomi dari kebijakan relokasi, tetapi juga mengangkat isu-isu hak asasi manusia (HAM) yang perlu

menjadi perhatian pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi yang tidak

mempertimbangkan hak-hak pedagang dan masyarakat dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran

HAM, seperti kehilangan mata pencaharian, akses terhadap ruang publik, dan hak untuk terlibat dalam

pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Penghormatan terhadap hak-hak

pedagang dalam konteks kebijakan publik akan sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan dan

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ketika hak-hak pedagang diakui dan dilindungi, mereka

akan merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara positif terhadap ekonomi lokal.

Kebijakan yang memperhatikan kebutuhan dan aspirasi pedagang tidak hanya akan menciptakan

lingkungan usaha yang lebih kondusif, tetapi juga dapat mengurangi konflik dan meningkatkan

stabilitas sosial. Dengan demikian, integrasi hak-hak pedagang dalam perumusan kebijakan publik

menjadi krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Rogerson,

2024).

4. Kesimpulan

Penelitian terhadap pedagang di Kecamatan Cisoka menemukan bahwa mayoritas pedagang

menolak kebijakan relokasi yang diatur dalam PERBUP Kabupaten Tangerang No. 60 Tahun 2016.

Penolakan ini disebabkan oleh larangan pedagang kaki lima (PKL) di pasar baru dan kebijakan

pengenaan biaya bagi masyarakat yang ingin melintas. Situasi ini berdampak signifikan pada

pendapatan penjualan mereka, yang dapat menurunkan taraf hidup pedagang.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penolakan tersebut mencerminkan masalah hak asasi

manusia (HAM), di mana hak pedagang untuk berusaha dan memperoleh penghidupan layak

terabaikan. Kebijakan yang tidak mendukung serta pengenaan biaya untuk akses publik menimbulkan

ketidakpuasan di kalangan pedagang dan masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya melibatkan

pedagang dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi penghidupan mereka. Oleh karena itu,

pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan relokasi agar lebih inklusif dan memperhatikan aspirasi

serta kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang dampak negatif kebijakan relokasi yang

tidak memperhitungkan kebutuhan dan hak pedagang terhadap kehidupan ekonomi dan sosial mereka.

Ketidakadilan yang muncul akibat pengabaian hak-hak ini dapat mengakibatkan kerugian ekonomi,

kehilangan mata pencaharian, serta dampak sosial yang merugikan bagi komunitas. Oleh karena itu,

melibatkan pedagang dalam proses perumusan kebijakan sangatlah penting. Dengan partisipasi mereka,

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 80-86

E-ISSN: 3064-0180

Nur Amalia Zahra et.al (Penolakan Kebijakan Relokasi dan….)

diharapkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan dapat tercipta. Pendekatan ini tidak hanya akan

meningkatkan ketertiban, tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,

menciptakan iklim yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta memperkuat fondasi

ekonomi lokal.

5. Daftar Pustaka

Amanatin, E. L., Fedryansyah, M., & Nurwati, N. (2023). Implikasi Pembangunan Pedestrian di

Jalan Pancasila Kota Tegal: Kontroversi Pemanfaatan Trotoar Pejalan Kaki dan Pedagang

Kaki Lima. RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual, 5(2), 225–240.

https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i2.434

Arifin, Z. (n.d.). METODOLOGI PENELITIAN PENDIDIKAN.

Azizah, N., & Faozan, A. (2023a). Sharia Economics on the Market Relocation Policy of Street

Vendors in Purbalingga Food Center: Socio-Economic Conditions as the Consideration.

Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 11(3), 1087–1094.

https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2232

Azizah, N., & Faozan, A. (2023b). Sharia Economics on the Market Relocation Policy of Street

Vendors in Purbalingga Food Center: Socio-Economic Conditions as the Consideration.

Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan, 11(3), 1087–1094.

https://doi.org/10.37641/jimkes.v11i3.2232

Damanik, F. H. S., Rerung, A., Lubis, M. D. A., Malik, D., & Ismiyatun, I. (2024). Community

Participation in the Public Decision Process: Realizing Better Governance in Public

Administration. Global International Journal of Innovative Research, 1(2), 88–96.

https://doi.org/10.59613/global.v1i2.12

Johan Faladhin. (2024). Food Vlogger vs. e-WoM: Preferensi Kepercayaan Konsumen dalam

Memilih Tempat Makan di Pekanbaru. MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi, 3(3), 205–225.

https://doi.org/10.54259/mukasi.v3i3.2928

Muhammad Japar, Abdul Haris Semendawai, Muhammad Fahruddin, & Hermanto. (2024).

Hukum Kesehatan Ditinjau dari Perlindungan Hak Asasi Manusia. Jurnal Interpretasi

Hukum, 5(1), 952–961. https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.9290.952-961

Nabila, F. E. (2023). DIALEKTIKA SPASIAL DAN PRODUKSI BEAUTIFIKASI RUANG

KOTA TERHADAP PELAKU AKTIVITAS EKONOMI INFORMAL. Jurnal Analisa

Sosiologi, 12(2). https://doi.org/10.20961/jas.v12i2.71253

Putri, P. S., Raharjo, W., & Susetyaningtyas, O. (2021). Pengaruh Keberadaan Fasilitas

Perdagangan dan JasaTerhadap Perubahan Fisik Kawasan di Sekitarnya.

Queralt, J. (2019). Protecting the entrepreneurial poor: A human rights approach. Politics,

Philosophy & Economics, 18(4), 336–357. https://doi.org/10.1177/1470594X19860235

Ramasimu, M. A., Ramasimu, N. F., & Nenzhelele, T. E. (2023). Contributions and challenges

of informal traders in local economic development. Corporate Governance and

Organizational Behavior Review, 7(2, special issue), 236–244.

https://doi.org/10.22495/cgobrv7i2sip3

Ramdani, T. (2019). PERSEPSI PEDAGANG KAKI LIMA ALUN-ALUN KOTA

PASURUAN TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI. Jurnal Sosiologi Reflektif, 14(1),

151–186. https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1671

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 1, No. 2, November 2024, page: 80-86

E-ISSN: 3064-0180

Nur Amalia Zahra et.al (Penolakan Kebijakan Relokasi dan….)

Rogerson, M. (2024). Business and Human Rights in Russia: Emerging or Merging? Business

and Human Rights Journal, 9(1), 103–128. https://doi.org/10.1017/bhj.2022.29

Tang, G., Wu, L., & Guo, L. (2021). The impact of e-commerce platform merchants’ reputation

on consumer decision making. E3S Web of Conferences, 292, 02023.

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202129202023