I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 2, No. 1, May 2025, page: 1-7

E-ISSN: 3064-0180

Fifi Fatmawati et.al (Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan....)

Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan Akses

Pendidikan bagi Masyarakat Kurang Mampu

Fifi Fatmawati

, Nuzulul Fadillah

, Ahmad Faizi

, Heri Kurnia

CV. Kurnia Grup, Wirokerten, Banguntapan, Bantul DIY

Tegalsari, Kawunganten Lor, Kawunganten, Cilacap, Jawa Tengah

Mentosari, Kentengsari, Candiroto, Temanggung, Kawa Tengah

Program

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,

Universitas Pamulung, Kota Tangerang Selatan, Banten

fififatmawati34@gmail.com,

nuzululfadillah11@gmail.com,

ahmadfaizi037@gmail.com,

dosen03087@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Februari 2025

Direvisi: 12 Maret 2025

Disetujui: 25 April 2025

Tersedia Daring: 1 Mei 2025

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam

meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Pendidikan yang berkualitas merupakan faktor penting dalam menciptakan

kesempatan dan mobilitas sosial. Namun, masyarakat kurang mampu sering

menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan karena keterbatasan

finansial dan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah telah

mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini.

Penelitian ini melibatkan analisis kebijakan pemerintah, seperti program

beasiswa, subsidi pendidikan, pembangunan sekolah di daerah terpencil,

dan pengembangan infrastruktur pendidikan. Hasil analisis menunjukkan

bahwa kebijakan pemerintah telah berhasil meningkatkan akses pendidikan

bagi masyarakat kurang mampu, meskipun masih ada tantangan yang perlu

diatasi. Penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas kebijakan

pemerintah dalam mengurangi kesenjangan akses pendidikan dan

memberikan rekomendasi untuk peningkatan lebih lanjut.

Kata Kunci:

Kebijakan pemerintah

Akses pendidikan

Masyarakat kurang mampu

ABSTRACT

Keywords:

Government policies

Access to education

Underprivileged communities

This study aims to analyze government policies in increasing access to

education for the underprivileged. Quality education is an important factor in

creating opportunity and social mobility. However, disadvantaged

communities often face challenges in accessing education due to financial and

infrastructure constraints. Therefore, the government has implemented

various policies to overcome this problem. This research involves analyzing

government policies, such as scholarship programs, educational subsidies,

building schools in remote areas, and developing educational infrastructure.

The results of the analysis show that government policies have succeeded in

increasing access to education for underprivileged communities, although

there are still challenges that need to be overcome. This research provides

insight into the effectiveness of government policies in reducing disparities in

access to education and provides recommendations for further improvement.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang harus dijamin oleh negara. Namun,

kenyataannya masih banyak masyarakat kurang mampu yang menghadapi kendala dalam

mengakses pendidikan yang layak. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah telah

mengambil langkah-langkah penting dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 2, No. 1, May 2025, page: 1-7

E-ISSN: 3064-0180

Fifi Fatmawati et.al (Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan....)

meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Pemerintah memahami

bahwa pendidikan yang berkualitas merupakan kunci untuk menciptakan kesempatan yang

adil bagi semua warga negara dalam mengembangkan potensi mereka. Oleh karena itu,

kebijakan pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu

bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada anak atau individu yang terpinggirkan atau

terhalang dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan bantuan

keuangan atau beasiswa kepada masyarakat kurang mampu. Program beasiswa ini bertujuan

untuk membantu mereka dalam membiayai pendidikan mereka, mulai dari pendidikan dasar

hingga pendidikan tinggi. Beasiswa ini mencakup berbagai macam jenis pendidikan, seperti

beasiswa untuk sekolah negeri maupun swasta, beasiswa prestasi, dan beasiswa bagi siswa

yang berasal dari daerah terpencil atau terpinggirkan.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan akses pendidikan dengan membangun

infrastruktur pendidikan yang memadai di daerah-daerah terpencil atau miskin. Pembangunan

gedung sekolah, peningkatan fasilitas belajar, dan penyediaan perpustakaan serta laboratorium

yang memadai adalah beberapa contoh upaya pemerintah dalam memastikan bahwa setiap

anak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, pemerintah juga gencar melakukan kampanye untuk mengurangi angka putus

sekolah dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pendidikan. Program-program

tersebut melibatkan kerjasama antara pemerintah, sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat

secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya

pendidikan dan mendorong partisipasi aktif dalam memastikan anak-anak menerima

pendidikan yang layak. Melalui kebijakan-kebijakan ini, pemerintah berupaya untuk

meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

2. Metode

Metode yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah metode literatur. Metode ini

menggunakan teknik pengumpulan data, membaca, penyimpanan dan pengelolaan bahan

penelitian. Peneliti menggunakan metode ini, karena peneliti anggap lebih mudah dari pada

metode yang lain. Metode ini juga memudahkan kami sebagai penulis. Anda sebagai pembaca

juga lebih mudah memahaminya. Dan kami berharap apa yang saya tulis dalam artikel ilmiah

ini dapat membuat perbedaan yang positif. Baik bagi kami sebagai penulis maupun bagi anda

sebagai pembaca.

3. Hasil dan Pembahasan

Pentingnya pendidikan dalam pembangunan suatu negara

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap individu dan merupakan kunci utama

dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemajuan suatu negara. Namun, akses pendidikan

yang terbatas masih menjadi masalah yang dihadapi oleh sebagian masyarakat, terutama

mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah sering kali

mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat

kurang mampu. Dalam pembahasan ini, akan dibahas beberapa kebijakan yang biasa

diterapkan oleh pemerintah yaitu:

A. Program Beasiswa: Salah satu kebijakan yang paling umum digunakan oleh pemerintah

adalah program beasiswa. Program ini memberikan bantuan finansial kepada siswa atau

mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka dapat mengakses

pendidikan tanpa terkendala masalah keuangan. Beasiswa dapat mencakup biaya

pendidikan, biaya hidup, dan seringkali juga memberikan tunjangan tambahan. Dalam

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 2, No. 1, May 2025, page: 1-7

E-ISSN: 3064-0180

Fifi Fatmawati et.al (Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan....)

program beasiswa, pemerintah bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan

mitra lainnya untuk memilih penerima beasiswa yang memenuhi syarat.

B. Peningkatan Alokasi Dana Pendidikan: Pemerintah juga dapat meningkatkan alokasi dana

untuk sektor pendidikan. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran yang lebih

besar untuk pendidikan di daerah-daerah yang memiliki populasi masyarakat kurang

mampu yang tinggi. Dana tambahan ini dapat digunakan untuk membangun infrastruktur

pendidikan, memberikan bantuan finansial kepada siswa, meningkatkan kualitas

pengajaran, dan melatih guru.

C. Pendidikan Gratis atau Berbiaya Rendah: Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh

pemerintah adalah memberikan akses pendidikan secara gratis atau dengan biaya yang

rendah kepada masyarakat kurang mampu. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan

pendidikan gratis untuk jenjang pendidikan tertentu, seperti pendidikan dasar dan

menengah, atau memberikan subsidi yang signifikan untuk biaya pendidikan. Tujuannya

adalah untuk menghilangkan hambatan finansial yang mungkin menghalangi masyarakat

kurang mampu untuk mengakses pendidikan.

D. Program Bantuan Pendidikan Non-Finansial: Selain bantuan finansial, pemerintah juga

dapat memberikan bantuan non-finansial kepada masyarakat kurang mampu untuk

meningkatkan akses pendidikan. Contohnya adalah memberikan akses ke fasilitas

pendidikan, seperti perpustakaan dan laboratorium, penyediaan sarana transportasi bagi

siswa yang tinggal di daerah terpencil, atau menyediakan materi pendidikan yang mudah

diakses melalui platform digital.

E. Penyuluhan dan Kampanye Pendidikan: Pemerintah dapat mengadakan program

penyuluhan dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya

pendidikan dan hak-hak mereka. Kampanye ini dapat melibatkan partisipasi aktif dari

komunitas lokal, tokoh masyarakat, dan kelompok sukarelawan untuk memastikan bahwa

masyarakat kurang mampu memahami pentingnya pendidikan dan memanfaatkan peluang

yang ada.

F. Peningkatan Akses Teknologi: Pemerintah dapat berupaya meningkatkan akses

masyarakat kurang mampu terhadap teknologi, seperti komputer dan akses internet.

Dengan menyediakan fasilitas teknologi yang memadai, mereka dapat memanfaatkannya

untuk mengakses sumber daya pendidikan online, e-learning, dan literatur digital yang

dapat membantu meningkatkan akses pendidikan mereka.

G. Kebijakan-kebijakan di atas hanya beberapa contoh dari berbagai pendekatan yang dapat

diambil oleh pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang

mampu. Namun, penting untuk diingat bahwa kebijakan semacam ini haruslah disertai

dengan pemantauan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar tujuan meningkatkan

akses pendidikan dapat tercapai dengan efektif. Selain itu, pemerintah juga dapat

melakukan kerjasama dengan pihak swasta, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan

organisasi non-pemerintah lainnya untuk mendorong partisipasi dalam meningkatkan

akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Akses pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu

Akses pendidikan yang dihadapi oleh masyarakat kurang mampu adalah isu yang serius di

banyak negara. Kelompok masyarakat ini sering kali menghadapi berbagai kendala yang

menghalangi mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Salah satu kendala utama

adalah keterbatasan ekonomi. Masyarakat kurang mampu sering kali tidak mampu membayar

biaya pendidikan, termasuk biaya sekolah, seragam, buku, dan peralatan lainnya. Akibatnya,

anak-anak dari keluarga miskin sering kali terhalang untuk mengakses pendidikan formal.

Selain itu, akses fisik ke lembaga pendidikan juga dapat menjadi masalah. Masyarakat kurang

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 2, No. 1, May 2025, page: 1-7

E-ISSN: 3064-0180

Fifi Fatmawati et.al (Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan....)

mampu sering kali tinggal di daerah terpencil atau perkotaan yang terpinggirkan, di mana jarak

ke sekolah bisa jauh dan transportasi yang terbatas. Keterbatasan infrastruktur dan transportasi

yang memadai dapat menghambat anak-anak dari keluarga miskin untuk menghadiri sekolah

secara teratur.

Selain itu kurangnya dukungan dan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan juga

dapat mempengaruhi akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Beberapa orang tua

mungkin tidak menyadari manfaat pendidikan formal atau kurang memahami bagaimana

mereka dapat membantu anak-anak mereka meraih pendidikan yang lebih baik. Kurangnya

dukungan ini dapat menghambat motivasi anak-anak untuk belajar dan mencapai potensi

mereka secara penuh. Isu sosial seperti diskriminasi juga dapat mempengaruhi akses

pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Mereka mungkin menghadapi stereotip negatif

atau prasangka dari masyarakat yang lebih mampu secara ekonomi, yang pada gilirannya

dapat menghambat kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan yang sama dengan

yang diperoleh oleh kelompok lain.

Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga pendidikan untuk

mengambil langkah-langkah konkret. Ini dapat mencakup menyediakan beasiswa atau bantuan

keuangan kepada siswa dari latar belakang ekonomi rendah, membangun sekolah di daerah

terpencil, menyediakan transportasi sekolah yang aman dan terjangkau, serta memberikan

pendidikan kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya pendidikan.Melalui upaya

kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, diharapkan akses

pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dapat ditingkatkan. Setiap individu berhak

mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan dengan mengatasi kendala-kendala yang

dihadapi oleh masyarakat kurang mampu, kita dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki

kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang sukses melalui pendidikan.

Faktor-faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu

Ada beberapa faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang

mampu. Beberapa faktor utama antara lain:

A. Faktor Ekonomi: Salah satu penyebab utama keterbatasan akses pendidikan adalah

keterbatasan sumber daya finansial. Masyarakat kurang mampu sering kali tidak memiliki

cukup uang untuk membiayai biaya pendidikan, seperti biaya sekolah, buku, seragam,

transportasi, dan lain sebagainya. Keterbatasan ekonomi dapat menghambat akses mereka

ke lembaga pendidikan yang berkualitas.

B. Ketidaktersediaan Infrastruktur: Banyak daerah di negara-negara berkembang tidak

memiliki infrastruktur pendidikan yang memadai. Jarak yang jauh antara rumah dan

sekolah, kurangnya sarana transportasi yang terjangkau, serta kurangnya fasilitas

pendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan akses internet dapat menghambat

masyarakat kurang mampu untuk mengakses pendidikan.

C. Faktor Geografis: Pendidikan dapat sulit diakses di daerah pedesaan, terpencil, atau

terpencil. Jarak yang jauh antara sekolah dan tempat tinggal, kondisi infrastruktur yang

buruk, serta minimnya lembaga pendidikan di daerah-daerah ini membuat sulitnya akses

ke pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang tinggal di sana.

D. Faktor Budaya dan Tradisi: Beberapa budaya dan tradisi tertentu mungkin menghambat

akses pendidikan. Misalnya, perkawinan dini, peran gender yang ketat, atau tanggung

jawab pekerjaan rumah tangga yang berlebihan bagi perempuan dapat menghambat

mereka untuk mengakses pendidikan. Juga, dalam beberapa masyarakat, kurangnya

kesadaran akan pentingnya pendidikan atau pandangan negatif terhadap pendidikan dapat

menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata.

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 2, No. 1, May 2025, page: 1-7

E-ISSN: 3064-0180

Fifi Fatmawati et.al (Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan....)

E. Kualitas Pendidikan: Kualitas pendidikan yang buruk atau rendah di sekolah-sekolah yang

terjangkau juga dapat menjadi faktor yang menghambat akses pendidikan. Jika sekolah

tidak memberikan pendidikan berkualitas atau jika guru tidak terlatih dengan baik, maka

masyarakat kurang mampu mungkin akan kehilangan minat dalam mengakses pendidikan.

Untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu,

diperlukan langkah-langkah seperti kebijakan pembebasan biaya pendidikan, peningkatan

infrastruktur pendidikan di daerah terpencil, program beasiswa, upaya penghapusan

diskriminasi, dan pendekatan inklusif untuk memastikan bahwa semua kelompok

masyarakat memiliki kesempatan yang setara dalam mendapatkan pendidikan yang

berkualitas.

Penjelasan mengenai tujuan, strategi, dan program-program yang dilakukan oleh

pemerintah untuk mencapai tujuan

Pemerintah memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai untuk meningkatkan

kesejahteraan dan pembangunan negara. Beberapa tujuan utama yang sering dikejar oleh

pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup

masyarakat, pengentasan kemiskinan, penyediaan layanan publik yang baik, perlindungan

lingkungan, dan keamanan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah mengadopsi

berbagai strategi dan melaksanakan berbagai program. Salah satu strategi yang sering

digunakan oleh pemerintah adalah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah

berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong sektor-sektor ekonomi yang

potensial, dan memperkuat sektor industri dalam negeri. Tujuannya adalah untuk menciptakan

lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi

antarwilayah.

Pemerintah juga melaksanakan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan

kualitas hidup masyarakat. Program-program ini mencakup peningkatan akses dan mutu

pendidikan, penyediaan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, serta pemenuhan

kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak. Selain itu,

pemerintah juga melaksanakan program-program pembangunan infrastruktur seperti jalan,

jembatan, bandara, dan energi yang berkelanjutan guna meningkatkan konektivitas dan

mobilitas masyarakat. Pemerintah juga memiliki tujuan dalam mengentaskan kemiskinan.

Untuk mencapai hal ini, pemerintah melaksanakan program-program bantuan sosial dan

program peningkatan keterampilan serta pelatihan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah juga berupaya menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja melalui

pembangunan sektor ekonomi yang inklusif.

Selain itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan lingkungan

dan sumber daya alam. Pemerintah melaksanakan program-program perlindungan lingkungan

seperti pengelolaan sampah yang baik, konservasi sumber daya alam, dan pengurangan emisi

gas rumah kaca. Tujuannya adalah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan agar dapat

dinikmati oleh generasi masa depan. Di bidang keamanan nasional, pemerintah memiliki

tujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan keamanan rakyat. Pemerintah melaksanakan

program-program pertahanan dan keamanan yang mencakup pengembangan militer,

penegakan hukum, dan kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan keamanan baik

di dalam maupun di luar negeri.

4. Kesimpulan

Pemerintah melaksanakan strategi-strategi seperti memperkuat pertahanan militer,

membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara lain, dan melibatkan masyarakat

dalam program-program keamanan. Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan negara,

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 2, No. 1, May 2025, page: 1-7

E-ISSN: 3064-0180

Fifi Fatmawati et.al (Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan....)

melindungi warga negara, dan menciptakan stabilitas dan perdamaian di dalam dan di luar

negeri. Selain strategi-strategi tersebut, pemerintah juga melaksanakan berbagai program yang

berkaitan dengan tujuan pembangunan negara. Program-program ini mencakup program

beasiswa untuk meningkatkan akses pendidikan, program pembangunan infrastruktur untuk

memperbaiki konektivitas dan aksesibilitas, program peningkatan keterampilan dan pelatihan

kerja untuk mengurangi kemiskinan, program pengembangan energi terbarukan untuk menjaga

keberlanjutan lingkungan, dan program keamanan nasional untuk menjaga kedaulatan negara.

Melalui strategi-strategi dan program-program ini, pemerintah berupaya untuk mencapai

tujuan pembangunan negara secara komprehensif. Dengan meningkatkan akses pendidikan,

kualitas hidup masyarakat, pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan keamanan

nasional, pemerintah berharap dapat menciptakan masyarakat yang lebih maju, adil, dan

berkelanjutan.

5. Daftar Pustaka

Afiyanti, Y. (2008). Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif.

https://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/212

Ahmad, R. (2018). Analisis Data Kualitatif (Vol. 17, Issue 33). https://jurnal.uin-

antasari.ac.id/index.php/alhadharah

Anshori, I. (2018). Melacak State Of The Art Fenomenologi Dalam Kajian Ilmu-Ilmu Sosial.

Halaqa: Islamic Education Journal, 2(2), 165–181.

https://doi.org/10.21070/halaqa.v2i2.1814

Azwar, M., & Amaliah, R. (2017). Pemanfaatan Jurnal Elektronik Sebagai Sumber Referensi

Dalam Penulisan Skripsi Di Institut Pertanian Bogor (Vol. 5, Issue 1).

Fitri, P. O., & Fernandes, R. (2021). Peran Orang Tua Dalam Mengawasi Penyalahgunaan

Gadgetoleh Anak diMasa Pandemi Covid-19(Studi: Nagari Durian

GadangKabupatenLimapuluh Kota). Jurnal Perspektif, 4(3), 266.

https://doi.org/10.24036/perspektif.v4i3.445

Irhandayaningsih, A. (2020). Pengukuran Literasi Digital Pada Peserta Pembelajaran Daring di

Masa Pandemi COVID-19. ANUVA, 4(2), 231–240.

Kalsum, U. (2016). Referensi sebagai layanan, Referensi sebagai tempat: sebuah tinjauan

terhadap layanan referensi di perpustakaan perguruan tinggi. Jurnal Iqra’, 10(1), 132–

136.

Karniawati, N. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian secara Filsafat). Cosmogov, 1(2).

Maulana, S. (2016). Pemanfaatan Computational Fluid Dynamics (Cfd) Dalam Strategi

Penelitian Simulasi Model Pada Teknologi Penghawaan Ruang. In Jurnal Education

Building (Vol. 2, Issue 2).

Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar

Menggabungkannya (Vol. 15, Issue 1).

Nashihuddin, W., Dwi, D., & Aulianto, R. (2016). Pengelolaan Terbitan Berkala Ilmiah Sesuai

Ketentuan Akreditasi: Upaya Menuju Jurnal Trakreditasi Dan Bereputasi Internasional.

In Jurnal Pustakawan Indonesia (Vol. 15, Issue 1).

Prihantoro, A., & Hidayat, F. (2019). Melakukan Penelitian Tindakan Kelas. Ulummudin,

9(21), 48–60. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/index

I M E J

Innovations in Multidisciplinary Education Journal

Vol. 2, No. 1, May 2025, page: 1-7

E-ISSN: 3064-0180

Fifi Fatmawati et.al (Kebijakan Pemerintah untuk Meningkatkan....)

Romli, L. (2008). Masalah Reformasi Birokrasi. E-Journal BKN, 2(2), 1–8.

https://jurnal.bkn.go.id/index.php/asn/article/view/149

Wahyudiati, D. (2018). Pengaruh Aspek Keuangan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia

(Sdm) Terhadap Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Desa Kasongan

The Effect Of Financial Aspect And Human Resource Competence On Umkm

Performance In Kasongan VILLAGE.

https://journal.student.uny.ac.id/index.php/profita/article/view/13761/13264