Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 3 No. 1 April 2025, Page 76 - 88

Journal of Economics, Business, Accounting and Management

(JEBAM)

Journal homepage:https://kurniajurnal.com/index.php/jebam

E-ISSN: 3032-274X

Mengungkap Penyalahgunaan Keuangan Publik: Bentuk, Dampak serta

Strategi Penanggulangan

Elivia Pasma Putri

, Arisman

Universitas Sriwijaya, Jl. Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumater Selatan 30662

Universitas Mahakarya Asia, Jl. Magelang No.KM 8, Glondong, Sendangadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta 55282

Article History

Received : 12-April-2025

Revised : 27-June-2025

Accepted : 30-July-2025

Published : 13-August-2025

Keywords: Public finance, Abuse of

authority, Impact, Strategy

Corresponding author:

epasmaputri@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.61476/vtk4p871

A B S T R A C T

Sound financial management will provide opportunities for the

government to finance vital sectors such as infrastructure, energy,

agriculture, and human resource development through education and

health. However, while sound financial management can support state

governance, challenges and obstacles such as abuse of authority,

corruption, collusion, and nepotism can impact the optimization of

sound state financial management. Therefore, this article aims to

further understand the definition of public financial misuse, its forms,

its impacts, and effective strategies for preventing and addressing cases

of public financial misuse. The research method used in this article is

qualitative, with a literature approach obtained from books, articles,

and previous research relevant to the topic. The results obtained

through this study include an understanding of the forms, impacts,

and strategies for addressing public financial problems. Through this

research, the author hopes to help readers understand and contribute to

improving the quality of effective and efficient public financial

management.

A B S T R A K

Pengelolaan keuangan yang sehat akan memberi peluang bagi

pemerintah untuk membiayai sektor-sektor vital seperti

infrastruktur, energi, pertanian, serta pengembangan sumber

daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Akan tetapi,

meski pengelolaan keuangan yang baik dapat mendukung

penyelenggaraan negara, tantangan dan hambatan yang

dihadapi seperti adanya penyalahgunaan wewenang, korupsi,

kolusi dan nepotisme dapat mempengaruhi optimalisasi

pengelolaan keuangan negara yang sehat. Oleh karena itu,

penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut

mengenai pengertian penyalahgunaan keuangan publik,

bentuk-bentuk penyalahgunaan, dampak yang ditimbulkan,

hingga strategi efektif dalam pencegahan dan penanganan

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 3 No. 1 April 2025, Page 76 - 88 77

terhadap kasus penyalahgunaan keuangan publik. Metode

penelitian yang digunakan dalam kepenulisan artikel ini adalah

kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yang didaptkan

melalui buku, artikel serta penelitian terdahulu yang relevan

dengan topik yang diteliti. Hasil yang didapat melalui

penelitian ini mencakup pemahaman mengenai bentuk, dampak

serta strategi penanggulangan masalah keuangan publik.

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat membantu

pembaca untuk memahami sekaligus berkontribusi dalam

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik yang

efektif dan efisien.

This is an open access article under CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Sebagai pondasi yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan

penyelanggaran negara, keuangan negara atau yang biasa disebut dengan keuangan

publik berperan dalam memastikan terlaksananya pembangunanan dan kesejahteraan

bagi semua masyarakat (Handini, N., Darwina, M., Juliana, S., & Pangestoeti, 2025).

Menurut pengertian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

pada Pasal 1 angka 1, keuangan negara atau keuangan publik merujuk pada seluruh hak

dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang, beserta segala bentuk barang

atau uang yang dapat menjadi milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut (UU Nomor 17, 2003). Secara singkat, ini merupakan konsep yang

membahas hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dalam ranah ekonomi.

Keuangan negara merupakan fondasi penting dalam pembangunan dan

kesejahteraan bangsa (Darmawan, 2015). Pengelolaan keuangan negara yang efisien

akan mendorong pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Bagi Indonesia

sebagai negara berkembang, pengelolaan keuangan yang sehat akan memberi peluang

bagi pemerintah untuk membiayai sektor-sektor vital seperti infrastruktur, energi, hasil

bumi, serta pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan

(Kementrian Keuangan, 2024). Selain itu, keuangan yang stabil juga mendukung

terciptanya stabilitas ekonomi, yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat

78 Mengungkap Penyalahgunaan Keuangan Publik:....( Elivia Pasma Putri, Arisman)

pertumbuhan (Hakiki et al., 2024). Melalui keuangan yang stabil, pemerintah juga

memiliki fleksibilitas dalam mengalokasikan sumber daya untuk mencapai prioritas

pembangunan nasional.

Akan tetapi, meski pengelolaan keuangan yang baik dapat mendukung

penyelenggaraan negara, tantangan dan hambatan yang dihadapi seperti adanya

penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi dan nepotisme dapat mempengaruhi

optimalisasi pengelolaan keuangan negara yang sehat (Bahari AdiJaya, 2025). Terlebih

lagi, menurut data yang dilansir dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

penyahgunaan keuangan di sektor pelayanan publik cenderung memiliki kerentanan

praktik korupsi yang tinggi (Amalia, 2022). Sebagai penyelenggara dalam pengelola

pelayanan publik, seharusnya permasalahan ini harus dicegah guna mengoptimalkan

keberlanjutan pembangunan nasional yang lebih baik.

Strategi pencegahan dan penanganan yang efektif tentu sangat membantu dalam

mengatasi penyelahgunaan wewenang dalam mengelola keuangan publik. Untuk itu,

melalui artikel ini penulis akan menjelaskan secara lengkap mengenai pengertian

penyalahgunaan keuangan publik, bentuk-bentuk penyalahgunaan, dampak yang

ditimbulkan, hingga strategi efektif dalam pencegahan dan penanganan terhadap kasus

penyalahgunaan keuangan publik. Penulis berharap adanya artikel ini dapat

membantu pembaca khususnya Mahasiswa Administrasi Publik untuk memahami

sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik

yang efektif dan efisien.

LANDASAN TEORI

A. KONSEP PENYALAHGUNAAN KEUANGAN PUBLIK

Penyalahgunaan keuangan publik dapat diartikan sebagai suatu bentuk

penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara (Ngadino &

Rumesten, 2011). Sementara menurut Office of the Public Sector Integrity Commissioner of

Canada, penyalahgunaan keuangan publik mencakup pengeluaran yang dilakukan

tanpa otorisasi atau legalisasi yang tepat sehingga termasuk perbuatan melanggar

hukum atau bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kebijakan, atau

prosedur yang berlaku. Pelanggaran ini termasuk juga dalam penggunaan properti

pemerintah secara tidak tepat atau tidak sah, serta kegagalan dalam menjaga aset

negara tersebut.

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 3 No. 1 April 2025, Page 76 - 88 79

Berkenaan dengan pengertian di atas, penulis merumuskan bahwa di sini

penyalahgunaan keuangan publik mencakup dua pengertian, yaitu penyalahgunaan

wewenang dan kerugian keuangan negara.

a) Penyalahgunaan Wewenang

“Penyalahgunaan wewenang” dan “menyalahgunakan kewenangan”

merupakan istilah yang lahir dan lazim digunakan dalam Hukum

Administrasi Negara. Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur dalam

(Puhi et al., 2020) merumuskan (penyalahgunaan wewenang) sebagai

penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Menurut (Putra et al.,

2023), penyalahgunaan wewenang adalah pemanfaatan kesempatan oleh

seseorang atau sekelompok orang yang tengah menjabat untuk

mengharapkan keuntungan pribadi atau golongan semata. Kita dapat

mengambil arti bahwa pejabat telah dianggap melanggar asas spesialitas

(asas tujuan) karena yang bersangkutan menggunakan wewenangnya untuk

tujuan yang menyimpang dari yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan perspektif hukum, suatu tindakan atau keputusan yang

dikategorikan sebagai fenomena penyalahgunaan wewenang sebagaimana

dimuat dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan terjadi apabila (UU Nomor 30, 2014) :

1. Entitas dan/atau pejabat yang mengatur, dalam pelaksanaan

pengambilan keputusan dan/atau melakukan tindakan, melanggar

batas-batas wewenang mereka, menggabungkan otoritas yang

berbeda, dan/atau terlibat dalam perilaku sewenang-wenang.

2. Entitas dan/atau Pejabat melanggar wewenang yang diberikan

ketika keputusan dan/atau tindakan yang mereka lakukan

melampaui durasi masa jabatan mereka atau batas waktu wewenang

mereka, sehingga melebihi parameter geografis atau kontekstual dari

otoritas yang ditentukan mereka dan melanggar ketentuan hukum.

3. Keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh Badan dan/atau

Pejabat Pemerintah diklasifikasikan sebagai pencampuran

kekuasaan ketika mereka dilaksanakan di luar batas-batas domain

yang ditunjuk atau area substantif dari otoritas yang diberikan,

80 Mengungkap Penyalahgunaan Keuangan Publik:....( Elivia Pasma Putri, Arisman)

dan/atau berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan dari otoritas

tersebut.

4. Terakhir, Instansi Pemerintah dan/atau Pejabat dianggap bertindak

sewenang-wenang ketika keputusan dan/atau tindakan mereka

dieksekusi tanpa dasar otoritatif dan/atau bertentangan dengan

putusan Pengadilan yang memiliki validitas hukum permanen.

Kesimpulannya, penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk pelanggaran

yang terjadi karena si pelaku memiliki kekuasaan (power), dilakukan di luar batas

kewenangannya serta dapat mengakibatkan kerugian negara.

B. Kerugian Keuangan Publik

Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya harta kekayaan negara atau

segala sesuatu asset negara dalam jumlah tertentu akibat perbuatan seseorang,

kelompok, lembaga dan sebagainya (Idris et al., 2023). Penjelasan lebih lanjut menurut

Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa

Keuangan, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah : Kekurangan uang, surat

berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan

melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa kerugian negara, terdiri atas

beberapa unsur, yaitu : 1). Terdapat pelaku/ penanggung jawab; 2). Adanya

pengurangan uang, surat berharga, dan barang milik negara. 3). Kerugian dengan jumlah

yang nyata dan pasti; 4). Perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum baik sengaja

maupun lalai; 5). Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan penyelahgunaan

(melanggar hukum) dengan kerugian yang terjadi (Subekti et al., 2018).

Menurut Saidi, (2008) dalam beberapa peristiwa yang dapat merugikan keuangan

Negara, sebagai berikut (Edbert et al., 2022).

1. Terdapat pengadaan barang atau jasa jauh di atas harga pasar, sehingga dapat

merugikan keuangan negara sebesar selisih antara harga pembelian dengan

harga pasar atau harga yang sewajarnya.

2. Pembelian barang dan jasa di luar dari spesifikasi yang diminta. Biasanya

pembelian barang ini dialihkan dengan alternatif yang lebih murah, tetapi

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 3 No. 1 April 2025, Page 76 - 88 81

kualitas barang dan jasa kurang baik, maka dapat dikatakan juga merugikan

keuangan negara.

3. Terdapat transaksi yang secara tidak proporsional menyebabkan peningkatan

utang negara. Hal ini dapat dinilai sebagai kerugian karena negara harus

menanggung beban pembayaran utang yang lebih besar.

4. Pengurangan utang negara yang dilakukan secara tidak tepat atau tidak wajar

juga dapat dianggap menyebabkan kerugian bagi keuangan negara.

5. Negara dapat mengalami kerugian apabila aset atau barang milik negara

dijual dengan harga yang terlalu rendah, dialihkan kepada pihak lain tanpa

prosedur yang sah, atau dipertukarkan untuk kepentingan pribadi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun artikel ini adalah

penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research) dengan

mengumpulkan sumber informasi melalui buku-buku, peraturan pemerintah, artikel

ilmiah serta literatur lainnya sebagai objek kajian yang utama. Penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif

yang terdapat pada teks yang diteliti (Nashrullah et al., 2023). Sementara pendekatan

studi kepustakan menurut sugiono dalam (Ansori et al., 2019) adalah kajian teoritis dari

referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya serta norma yang berkaitan dengan

fenomena/situasi yang diteliti. Data diperoleh dari studi kepustakaan merupakan

semua informasi yang relevan terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan

melakukan studi pustaka lainnya seperti buku, jurnal, artikel, peneliti terdahulu. Dalam

memperoleh informasi, peneliti mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasi, sumber

dari artikel, buku, penelitian terdahulu. Kemudian peneliti menyimpulkan serta

menyajikan informasi secara lengkap mengenai permasalahan keuangan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Keuangan Publik

Ada beberapa bentuk-bentuk penyalahgunaan keuangan publik, sebagai berikut.

1. Korupsi

82 Mengungkap Penyalahgunaan Keuangan Publik:....( Elivia Pasma Putri, Arisman)

Korupsi berasal dari kata Latin corruption, yang berasal dari kata kerja corrumpere,

yang berarti busuk, rusak, merusak, menyimpangkan, atau menyuap (Setiawan &

Jesaja, 2022). Menurut Transparency International, korupsi merupakan tindakan tidak

wajar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat publik baik politisi

maupun pegawai negeri dalam upaya memperkaya diri sendiri atau orang-orang di

sekitarnya, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang telah dipercayakan oleh

masyarakat (Handayani, 2019). Secara esensial, korupsi merupakan bentuk

pengkhianatan terhadap kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Oleh karena

itu, korupsi mencerminkan kontradiksi dalam fungsi kekuasaan: wewenang yang

seharusnya digunakan untuk kesejahteraan umum justru dimanfaatkan untuk

keuntungan individu. Secara umum, tindak pidana korupsi mengandung beberapa

unsur pokok, yaitu (Handayani, 2019):

1. Tindakan yang melanggar hukum,

2. Penyalahgunaan wewenang, peluang, atau fasilitas,

3. Upaya memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan hukum, serta

4. Menimbulkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.

2. Fraud (kecurangan/penipuan)

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), fraud atau kecurangan

diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum atau peraturan yang berlaku,

ditandai dengan perilaku tidak jujur seperti penggelapan atau penyalahgunaan

wewenang. Tindakan ini dapat dilakukan baik dengan maupun tanpa kekerasan

fisik, dan bertujuan untuk memberikan keuntungan pribadi atau menguntungkan

pihak tertentu yang melakukan kecurangan (ACFE, 2021). Secara ringkasnya, fraud

dapat diartikan sebagai penyajian informasi dalam laporan keuangan yang secara

sengaja disalahkan atau dihilangkan sebagian untuk menipu atau menyesatkan para

pengguna laporan tersebut. Penipuan semacam ini biasanya terjadi melalui

penggambaran data yang keliru atau pengungkapan informasi yang tidak sesuai

dengan kenyataan.

3. Penggelapan dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan merupakan tindakan dengan sengaja menyembunyikan

atau menyalahgunakan uang maupun surat berharga, memalsukan dokumen seperti

buku atau daftar yang digunakan dalam pemeriksaan administrasi, serta

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 3 No. 1 April 2025, Page 76 - 88 83

menghancurkan atau merusak barang bukti suap untuk melindungi pihak pemberi

suap. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh

seseorang yang memiliki akses terhadap barang karena hubungan kerja, jabatan,

atau kompensasi, maka hal itu termasuk dalam kategori penggelapan jabatan.

Tindakan ini umumnya dilakukan oleh individu yang memiliki wewenang atas

suatu barang karena adanya hubungan kerja, profesi, atau karena diberi imbalan atas

penguasaan barang tersebut. Ketentuan hukum mengenai penggelapan dalam

jabatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, serta Pasal 10 huruf a, b, dan c Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001.

4. Suap-Menyuap

Kata "suap" (bribery) berasal dari bahasa Prancis briberie, yang awalnya berarti

‘mengemis’ atau ‘gelandangan’. Dalam bahasa Latin, istilah yang mirip adalah briba,

yang bermakna ‘sepotong roti yang diberikan kepada pengemis’. Seiring waktu,

makna kata bribe mengalami pergeseran menjadi 'sedekah', 'pemerasan', atau

'ancaman', terutama dalam konteks pemberian atau hadiah yang dimaksudkan

untuk memengaruhi seseorang secara tidak jujur atau korup (Azizi, 2020). Tindakan

suap-menyuap merupakan perbuatan yang dilakukan oleh pihak pemberi jasa secara

aktif, yaitu dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri

atau pejabat publik, dengan tujuan mempercepat atau mempermudah suatu urusan,

meskipun bertentangan dengan prosedur yang berlaku. Perbuatan ini terjadi ketika

ada kesepakatan atau transaksi antara dua pihak untuk mencapai keuntungan

tertentu.

B. Dampak Penyalahgunaan Keuangan Publik

Penyalahgunaan keuangan publik, sangat merugikan negara dan masyarakat secara

luas. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan atas tindakan tersebut sebagai

berikut.

1. Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Penyalahgunaan keuangan publik dapat menyebabkan terganggunya alokasi

anggaran negara yang seharusnya digunakan untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi, seperti investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Biasanya

perbuatan ini dilakukan dengan mengalihkan dana secara ilegal atau digunakan

84 Mengungkap Penyalahgunaan Keuangan Publik:....( Elivia Pasma Putri, Arisman)

tidak sesuai peruntukannya. Jika kita analisis berdasarkan kasus yang terjadi di

Indonesia, misalnya saja korupsi, menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW)

menyebutkan kerugian negara akibat kasus korupsi mencapai Rp238,14 triliun

selama 10 tahun terakhir (2013-2022). Sementara selama masa kepemimpinan

Jokowidodo, Indonesia mengalami kerugian akibat kasus korupsi mencapai Rp 56

triliun. Sedangkan yang kembali hanya Rp 7,3 triliun. Akibat kejadian ini, imbasnya

di tahun 2025 untuk menutupi kerugian negara Indonesia menerapkan kebijakan

efisiensi anggaran yang mengakibatkan berkurangnya dana alokasi pada dua

sektor utama, pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya ini memperlambat

pertumbuhan sektor usaha, berkurarng lapangan pekerjaan hingg menurunnya

kurs nilai mata uang. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan stagnasi

ekonomi dan menurunkan daya saing negara di tingkat global.

2. Meningkatnya Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Salah satu fungsi utama keuangan publik adalah untuk mendanai program- program

sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Ketika dana

tersebut diselewengkan, kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban

utama akan merasa kehilangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan,

kesehatan, dan bantuan sosial. Selain itu, penyalahgunaan dana publik cenderung

memperkaya kelompok elit atau pihak-pihak tertentu yang sudah memiliki akses

dan kekuasaan, sehingga memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin.

Ketimpangan ini bisa menimbulkan konflik sosial, memperburuk kondisi ekonomi

masyarakat miskin, dan menghambat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

3. Menurunkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat bergantung pada transparansi,

akuntabilitas, dan integritas para penyelenggara negara. Ketika keuangan publik

disalahgunakan, masyarakat tentu akan merasa hak-haknya sebagai warga negara

diabaikan, karena dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum justru

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu (Riskiyah &

Hermawan, n.d.). Kondisi ini menimbulkan rasa kecewaan dan ketidakpuasan

terhadap pemerintah, serta meningkatkan sikap skeptis atau apatis terhadap

kebijakan yang diterapkan serta mempengaruhi proses demokrasi. Jika terus

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 3 No. 1 April 2025, Page 76 - 88 85

dibiarkan, hal ini dapat mengarah pada krisis legitimasi pemerintahan dan

melemahkan stabilitas politik.

C. Stategi Penanganan dan Pencegahan Penyalahgunaan Keuangan Publik

Setelah kita mengetahui pengertian, bentuk-bentuk serta dampak penyalahgunaan

pelanggaran keuangan publik maka berikut ini ada tiga strategi pencegahan dan

penanganan terhadap pelanggaran yang dapat dilakukan :

1. Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit Internal. Salah satu

strategi utama dalam mencegah pelanggaran keuangan publik adalah dengan

memperkuat sistem pengawasan dan audit internal di lembaga-lembaga

pemerintahan. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap

penggunaan anggaran negara sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

Pengawasan harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh, mencakup semua

tahapan pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga

pelaporan (Yan Syafrudin, 2014).

2. Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Publik di Setiap Kebijakan.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan negara sangat penting untuk

mencegah terjadinya pelanggaran (Handini, N., Darwina, M., Juliana, S., &

Pangestoeti, 2025). Pemerintah sebagai lembaga yang memberikan pelayanan

kepada masyarakat harus membuka akses informasi seluas-luasnya kepada

publik terkait penggunaan anggaran, laporan keuangan, serta hasil audit dan

evaluasi kinerja. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan

penganggaran juga perlu ditingkatkan melalui forum-forum musyawarah,

konsultasi publik, atau sistem pengaduan yang terintegrasi. Terlibatnya

masyarakat secara aktif, transparansi yang baik, tentu menjadi alternatif

tersendiri dalam mewujudkan budaya integritas di lingkungan birokrasi.

3. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten

Terakhir, strategi penting adalah dilakukannya penegakan hukum yang adil,

tegas, dan konsisten dalam setiap pelanggaran keuangan publik. Proses

pemeriksaan dilakukan secara transparan, adil, dan profesional, sehingga dapat

memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi peringatan bagi pihak lain

agar tidak melakukan hal serupa (Nikhio et al., 2023). Selain itu, penting juga

untuk menerapkan sanksi administratif dan pemecatan terhadap pegawai atau

86 Mengungkap Penyalahgunaan Keuangan Publik:....( Elivia Pasma Putri, Arisman)

pejabat yang terbukti melakukan pelanggaran.

SIMPULAN DAN SARAN

Penyalahgunaan keuangan publik dapat diartikan sebagai suatu bentuk

penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara. Pelanggaran ini

termasuk juga dalam penggunaan properti pemerintah secara tidak tepat atau tidak

sah, serta kegagalan dalam menjaga aset negara tersebut. Bentuk-bentuk

penyalahgunaan keuangan publik ini, seperti korupsi, fraud (kecurangan), penggelapan

dalam jabatan serta suap-menyuap. Akibat dari perbuatan ini menimbulkan kerugian

terhadap negara yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terhambat,

meningkatnya angka kemiskinan dan ketimpangan sosial serta menurunya

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, strategi yang efektif

melalui penguatan sistem pengawasan dan audit internal, peningkatan

transparansi/partisipasi publik serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat

membantu mengatasi permasalahan tersebut baik masa kini hingga yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Amalia, S. (2022). Analisis Dampak Korupsi Pada Masyarakat (Studi Kasus Korupsi

Pembangunan Shelter Tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang).

Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science, 3(1), 54–76.

https://doi.org/10.57266/epistemik.v3i1.77

Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). Islam Dan Pendidikan

Multikultural. Jurnal Cakrawala Pendas, 5(2), 110–115.

https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370

Azizi, M. R. (2020). Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor Dalam Olahraga Sepakbola Di

Indonesia. In Repository.Unej.Ac.Id.

https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/99673%0Ahttps://repository.une

j.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/99673/MUHAMMAD RIDWAN

AZIZI - 160710101098_.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Bahari AdiJaya, R. (2025). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep. In Prosiding Seminar Nasional Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Vol. 2, Issue 1).

https://doi.org/10.24929/semnasfisip.v2i1.4071

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 3 No. 1 April 2025, Page 76 - 88 87

Darmawan, A. (2015). Politik Hukum Penguatan Desentralisasi Fiskal Dalam

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu

Hukum, 8(1), 114–138. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.281

Edbert, F., Tundjung, D., & Sitabuana, H. (2022). Keuangan Negara Dan Kerugian

Negara Di Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi. Serina Iv Untar 2022, 513–522.

Hakiki, A., Suhaimi, B., Mu’ammar, N., & Kurniasari, D. (2024). Analisis Kebijakan

Moneter, Fiskal, dan Inflasi pada Pertumbuhan Ekonomi. PRESTISE: Jurnal

Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ekonomi Dan Bisnis, 4(1), 41–63.

Handayani, D. M. (2019). Korupsi. Pengarah: Jurnal Teologi Kristen, 1(1), 1–8.

https://doi.org/10.36270/pengarah.v1i1.3

Handini, N., Darwina, M., Juliana, S., & Pangestoeti, W. (2025). Mengoptimalisasikan

Peran Sektor Publik Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Pada

Pengelolaan Keuangan Negara. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, 6(11), 11–20.

Idris, S., Kadir, Y., & Amu, R. W. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Kerugian

Negara Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Pidana. Journal Evidence Of Law, 2(3), 91–

105. https://doi.org/10.59066/jel.v2i3.359

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.hal 147–173.

Kementrian Keuangan. (2024). KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK

KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2025 : Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

dan Berkelanjutan. 1–324.

Nashrullah, M., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, N., & Untari, R. S. (2023). Metodologi

Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan

Pengembangan Teknik Pengumpulan Data). In Metodologi Penelitian Pendidikan

(Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, Dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data).

https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7

Ngadino, A., & Rumesten, I. (2011). Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif

Hukum Administrasi. Simbur Cahaya, 5(2), 124–135.

Nikhio, A., Sekarwati Amalia, C., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia:

Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. Indigenous Knowledge, 2(6), 414–423.

Pemerintahan, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran

88 Mengungkap Penyalahgunaan Keuangan Publik:....( Elivia Pasma Putri, Arisman)

Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 292.

Riskiyah, S. F., & Hermawan, S. (n.d.). Analisis Peran Aparatur Desa dalam Meningkatkan

Transparansi dan Akuntabilitas Pengel olaan Dana Desa Sebagai Implementasi SDGs No .

8 [ Analysis of The Role of Village Officials in Improving Transparency and Accountability

of Village Fund Management as a. 8, 1–16.

Setiawan, I., & Jesaja, C. P. (2022). Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di

Indonesia (Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19).

Jurnal Media Birokrasi, 33–50. https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2744

Subekti, E., & Tim UJDIH Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (2018).

Mekanisme penyelesaian kerugian negara oleh bendahara. 1–17.

Yan Syafrudin, S. H. A. 2121108. (2014). PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN

INTERNAL UNTUK MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN BEBAS KORUPSI (Studi Kasus Terhadap

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Kalimantan

Barat Tahun 2010). Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 1–19.