Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 1 No. 2 October 2023, Page 179 - 189

Journal of Economics, Business, Accounting and Management

(JEBAM)

Journal homepage:https://kurniajurnal.com/index.php/jebam

E-ISSN: 3032-274X

Analisis efektifitas pada integrasi NIK menjadi NPWP terhadap tingkat

kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan (studi kasus KPP

Pratama Jember)

Anisa Maulidia

, Makkiyah

, Putri Aprilia Sari

, Fatimatuzzahro

Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, 68136, Indonesia

Article History

Received : 3-january-2024

Revised : 16-february-2024

Accepted : 1-march-2024

Published : 18-march-2024

Keywords:

NIK-NPWP; level of tax compliance; tax

accounting

Corresponding author:

anisamaulidia2708@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.61476/mxarty67

A B S T R A C T

In realizing the increase in taxes, many obstacles are faced so that the

level of tax compliance is still minimal, which results in taxpayers

trying to pay less tax than they should. There are still many taxpayers

who do not report and pay taxes. This has caused the government to

establish regulations on the integration of Population Identification

Numbers (NIK) into Taxpayer Identification Numbers (NPWP) with

the Single Identity Number (SIN) system in increasing mandatory

compliance, which has been regulated in Minister of Finance

Regulation Number 112/PMK.03/2022 concerning Numbers. Tax

Principals for individual taxpayers, corporate taxpayers and

government agency taxpayers. This research uses qualitative methods

derived from literature studies, in addition to using primary data,

namely data taken by conducting direct interviews with Jember

Pratama Tax Service Office (KPP) employees regarding tax revenues

from January to August from 2022 to 2023 In the policy of integrating

the Population Identification Number (NIK) into a Taxpayer

Identification Number (NPWP) or what is called the Single Identity

Number (SIN) system. This policy has a positive impact so that there

is no need to have a lot of identification for various purposes, so that

taxpayers find it easy to do this and increase taxpayer compliance.

Furthermore, the Jember Pratama Tax Services Office (KPP)

implemented strategies as an effort to increase taxpayer compliance,

including education and outreach, improving services, use of

technology, law enforcement, and collaboration with related parties.

A B S T R A K

Dalam mewujudkan peningkatan pajak banyak menghadapi

hambatan sehingga tingkat kepatuhan perpajakan masih

termasuk minim yang mengakibatkan wajib pajak akan

berupaya membayar pajak lebih sedikit dari yang semestinya

masih banyak wajib pajak yang tidak lapor dan membayar

pajak. Hal tersebut menyebabkan pemerintah menetapkan

peraturan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK)

menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan sistem

Single Identity Number (SIN) dalam menaikkan kepatuhan

wajib maka telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

180 Analisis efektifitas pada integrasi NIK….(Anisa Maulidia, Makkiyah, Putri Aprilia Sari, Fatimatuzzahro)

Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi

Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak

lembaga pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif yang berasal dari studi literature, selain itu

menggunakan data primer, yaitu data yang di ambil dengan

cara melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai

Kantot Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember mengenai

penerimaan pajak bulan januari sampai agustus dari tahun

2022 hingga 2023. Dalam kebijakan integrasi Nomor Induk

Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) atau disebut sistem Single Identity Number (SIN).

Kebijakan tersebut, memberikan dampak yang positif sehingga

tidak perlu banyak memiliki tanda pengenal untuk berbagai

keperluan yang dibutuhkan, sehingga wajib pajak merasa

mudah dengan hal tersebut dan meningkatkan kepatuhan

wajib pajak. Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Jember menerapkan strategi sebagai upaya

meningkatkan kepatuhan wajib pajak diantaranya edukasi dan

sosialisasi, peningkatan pelayanan, penggunaan teknologi,

penegakan hukum, dan kolabolasi dengan pihak terkait.

This is an open access article under CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Menurut para ahli mengenai pajak salah satunya yaitu Dr. Soeparman

Soemahamidjaya, pajak merupakan partisipasi yang bersifat wajin bagi masyarakat

yang berupa uang maupun barang yang ditampung oleh pemerintah menurut standar

hokum yang telah ditetapkan dan berlaku untuk menuupi semua biaya yang di

inginkan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Sihombing, 2020). Sebagai

indikator pemerintah melakukan revisi untuk melakukan pembaruan undang-undang

perpajakan. Bukan hanya itu, pemerintah melakukan modifikasi peraturan perpajakan

sesuai undang-undang supaya wajib pajak lebih mudah untuk mencerna ketentuan

perundang – undangan yang telah ditetapkan dan berlaku. (Rustiyaningsih, 2011).

Pada tanggal 14 Juli 2022, Menteri Keuangan mencetuskan regulasi Menteri

Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 perkara Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) bagi orang pribadi, Badan dan Lembaga Pemerintah. Hal tersebut bahwa pada

tanggal 14 Juli 2022 wajib pajak diperbolehkan melakukan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dapat dipergunakan dan masih berlaku dengan cara di verifikasi

atau dimutakhirkan secara independen oleh pihak wajib pajak melalui regulasi yang

telah diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Theodora, 2023).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan peraturan baru mulai tanggal 1

Januari 2024 bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa digunakan sebagai

transaksi perpajakan. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo

Utomo menyatakan bahwa dalam mengikuti tahap integrasi data yang dilaksanakan

pemerintah antara Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 1 No. 2 October 2023, Page 179 - 189 181

(NPWP) Tahun 2023 Kemenkeu mencatat melakukan sebanyak integrasi 19 juta data,

dari sasaran sekitar 42 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dalam peraturan

tersebut, terdapat peraturan Meteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 mengenai

Nomor Pokok Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak

lembaga pemerintah (Binbangkum, 2023).

Dengan adanya hal baru mengenai peraturan ini, wajib pajak tidak perlu

mempunyai tanda pengenal yang banyak untuk tujuan yang berbeda sehingga bisa

memberi pencernaan yang mudah bagi wajib pajak untuk mengelola pajaknya dengan

cara menghafal Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bukan hal itu saja bagi

pemerintah bisa memudahkan pelayanan keperluan masyarakat karena adanya

identitas satu (sama) yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bagi Direktorat

Jenderal Pajak (DJP) sendiri, manfaatnya tentu banyak seperti lebih mudah untuk

menginsentifkan penerimaan pajak. Kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan

(NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan tercatat keseluruhan transaksi

dengan cara melakukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang nantinya akan

dicatat oleh pemerintahan. Akhirnya akan sulit untuk menghindari pada kewajiban

perpajakan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. (Panjaitan,

2022).

Kebijakan tersebut dapat mengintegrasikan data integrasi Nomor Induk

Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang disebut

dengan sistem Single Identity Number (SIN). Sistem Single Identity Number (SIN)

merupakan sistem yang memuat nomor tanda pengenal pribadi akan tetapi berisi

penjelasan lainnya seperti data keluarga, kepemilikan kekayaan, data kepolisian,

transaksi peruangan, pajak, dan lainnya (Andry, 2020). Sistem Single Identity Number

(SIN) ini bisa memberikan pengurangan tanda pengenal di berbagai macam sehingga

dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. perlu diingat untuk mengurangi biaya-

biaya yang berhubungan dengan perpajakan semaksimal mungkin dapat menaikkan

efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan yang bertujuan menjaga kepatuhan wajib

pajak dan wajib pajak bisa mengurai time, tenaga dan biaya yang mungkin muncul

selama pemrosesan (Suandy, 2011). Hal tersebut memiliki persamaan dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Tobing, 2022) memberikan pendapat mengenai penerapan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menurut

Toabing dengan adanya hal tersebut bisa memberikan kesederhaan dan menaikkan

tingkat kepatuhan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ardin, 2022) menyatakan

bahwa pengguna Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) akan naik sebesar 1,3 juta hingga 12,74 juta wajib pajak dari tahun

pertama sampai tahun kelima sesudah regulasi tersebut diaplikasikan.

Dalam konteks akuntansi perpajakan merupakan sebuah kegiatan pencatatan

keuangan pada lembaga atau badan untuk melihat jumlah pajak yang nantinya harus

dibayarkan. (Khas Sukma, 2023). Undang-undang perpajakan dan pembukuan dalam

182 Analisis efektifitas pada integrasi NIK….(Anisa Maulidia, Makkiyah, Putri Aprilia Sari, Fatimatuzzahro)

akuntansi perpajakan dibuat karena bisa mempengaruhi pada fungsi perpajakan dalam

mengaplikasikan regulasi pemerintah. Tujuan dari akuntansi pajak adalah menentukan

besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak

instansi/ perusahaan tersendiri (Ahmad, 2021). Akuntansi perpajakan yang baik

memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih tepat

untuk mencapai tujuan yang diharapkan, termasuk perancangan pajak yang bijak,

pengelolaan aset, dan pengurangan beban pajak yang legal, yang semuanya

berkontribusi pada profitabilitas perusahaan. Selain itu, kepemimpinan yang cerdik

dalam akuntansi perpajakan membantu mengurangi risiko hukum. Kepatuhan pajak

adalah kunci untuk menghindari potensi konsekuensi hukum yang serius. Namun,

pada penelitian ini kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan dengan

menggunakan sistem Single Identity Number (SIN).

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak diperlukan pengetahuan, keterampilan dan

tanggung jawab, khusunya kepatuhan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jember.

Menurut Antarmawan (2020), kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kontribusi

wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya kepada pemerintah yang sesuai dengan

regulasi yang telah diputuskan. Kepatuhan pajak dapat diaplikasikan dengan cara

melakukan kewajiban dengan kesadaran diri dari wajib pajak. Jika kepatuhan wajib

pajak meningkat, maka akan memenuhi target pemerintah untuk meningkatkan

penerimaan negara akan terealisasi.

Berdasarkan demikian, penulis tertarik untuk mengetahui apakah integrasi

Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

dengan sistem Single Identity Number (SIN) di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KKP)

Pratama Jember, hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pajak yang tertuang

dalam regulasi Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok

Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib Pajak badan, dan wajib pajak lembaga

pemerintah dapat menaikkan tingkat kepatuhan bagi para wajib pajak.

LANDASAN TEORI

NIK atau disingkat dengan Nomor Induk Kependudukan merupakan nomer

indentitas seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Dalam NIK

diterbitkan dari instansi pelaksana dan bersifat permanen, dengan adanya hal tersebut

NIK tidak dapat diubah apapun sekalipun alamatnya. (Finaka, 2023).

Gambar 1. Nomor Induk Kependudukan

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 1 No. 2 October 2023, Page 179 - 189 183

Pada NIK terdapat 16 digit dengan kode penyusun NIK terdiri dari 2 digit awal

merupakan kode provinsi tempat tinggal pada saat mendaftar, 2 digit setelahnya

merupakan kode kota kabupaten 2 digit sesudalnya kode kecamatan, 6 digit

selanjutnya merupakan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Formula khusus bagi

perempuan, jika perempuan maka tanggal lahirnya dijumlahkan dengan angka 40, lalu

4 digit terakhir merupakan nomor urut penerbitan NIK yang diproses secara otomatis

yang dimulai dari angka 0001 (Hartantri, 2022).

Selanjutnya Nomor Pokok Wajib Pajak atau disingkat NPWP merupakan Nomor

yang diterbitkan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan dan

digunakan sebagai tanda pengenal pribadi atau tanda pengenal Wajib Pajak dalam

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011) Terkait dokumen

perpajakan, wajib pajak harus mencantumkan NPWP. NPWP mempunyai dua fungsi

penting yaitu: 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak 2) untuk

menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi

pajak Kode NPWP terdiri dari 15 digit, 9 digit pertania merupakan keterangan kode

perpajakan dan 6 digit teraklur merupakan keterangan kode administrasi. Kode NPWP

terdiri dari 15 digit, 9 digit pertama merupakan keterangan kode perpajakan dan 6 digit

terakhir merupakan keterangan kode administrasi (Hipajak, 2023).

Gambar 2. Nomor Pokok Wajib Pajak

Penjelasan kode NPWP berikut ini: 1) Dua angka pertama (XX) merupakan

keterangan identitas Wajib Pajak 2) Enam digit berikutnya (YYY YYY) memunjukkan

nomor pendaftaran KPP atau nomor urut yang diberikan oleh kantor pusat DJP: 5)

Kemudian angka (Z) berfungsi sebagai kode keamanan untuk mencegah gangguan

NPWP. 4) Tiga angka berikutnya (XXX) merupakan kode KPP yang terdaftar: 5) Tiga

angka terakhir (YYY) sesuai dengan status Wajib Pajak (tunggal pusat atau cabang)

(Hipajak, 2023).

Kepatuhan Wajib Pajak Pengertian dari Kepatuhan Wajib Pajak adalah

pemenuhan kewajiban wajib pajak akan perpajakan dalam rangka memberikan

kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya

kewajibannya dilakukan dengan sukarel (Ika Yulianti, 2016). Adapun kepatuhan wajib

pajak dapat ditinjau dari adanya ketaatan wajib pajak dalam memenuhi persyaratan

yang sudah diatur, mendaftarkan diri, dan kepatuhan dalam mengembalikan surat

pemberitahuan yang sudah diisi secara jelas dan lengkap, kepatuhan dalam mengisi

184 Analisis efektifitas pada integrasi NIK….(Anisa Maulidia, Makkiyah, Putri Aprilia Sari, Fatimatuzzahro)

lengkap surat setoran pajak, serta kepatuhan dalam penghitungan, pembayaran pajak

terutang dan pembayaran tunggakan pajak (Geral Samuel, 2022).

Dalam konteks akuntansi perpajakan merupakan sebuah aktivitas pencatatan

keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak

yang harus dibayarkan. (Khas Sukma, 2023). akuntansi pajak tercipta karena adanya

suatu prinsip dasar yang diatur dlam UU perpajakan dan pembukuany terpengaruh

oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakn pemerintah.

Tujuan dari akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan

laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan (Ahmad, 2021). Akuntansi perpajakan

yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengelola keuangan mereka dengan

lebih efisien, termasuk perencanaan pajak yang bijak, pengelolaan aset, dan

pengurangan beban pajak yang legal, yang semuanya berkontribusi pada profitabilitas

perusahaan. Selain itu, kepemimpinan yang cerdik dalam akuntansi perpajakan

membantu mengurangi risiko hukum. Kepatuhan pajak adalah kunci untuk

menghindari potensi konsekuensi hukum yang serius. Namun, pada penelitian ini

kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan dengan menggunakan sistem

Single Identity Number (SIN).

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan

menggunakan jenis penelitian deskriptif (penjabaran) yaitu dengan cara meneliti

sebuah kejadian untuk mendapatkan data yang aktual. Prosedur pendekatan kualitatif

mengaitkan berbagai penyedia informasi, pertanyaan-pertanyaan, dan data yang

dikumpulkan di lingkungan partisipan. Peneliti akan melakukan analisis mulai dari

khusus sampai umum. Dalam penelitian ini, menggunakan studi literatur. Studi

literatur yang dimaksud menggunakan regulasi menteri keuangan Nomor

112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak orang pribadi, wajib

pajak badan, dan wajib pajak lembaga pemerintah yang berhubungan dengan integrasi

Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Bukan hanya itu, serta dapat melihat bagaimana Integrasi Nomor Induk

Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Sistem

Single Identity Number (SIN) dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan

demikian dapat menganalisis efektivitas pada integrasi Nomor Induk Kependudukan

(NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap kepatuhan pajak. Teknik

pengumpulan data juga dilakukan dengan data primer dengan diperoleh dari hasil

observasi dan wawancara dengan pegawai KPP Pratama Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi NIK menjadi NPWP dengan Sistem Single Identity Number (SIN)

Pada tanggal 7 Januari 2021, terdapat keputusan tentang pengaturan Perpajakan

yang bertujuan untuk harmonisasi, khususnya mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP). Pasal 2 ayat (1a) menegaskan bahwa Wajib Pajak individu yang tinggal di

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 1 No. 2 October 2023, Page 179 - 189 185

Indonesia harus memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP). Selanjutnya, pada Pasal 2 ayat (10) mengatur proses integrasi

Nomor Induk Kependudukan (NIK) kedalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

dengan memerintahkan Menteri yang bertanggung jawab dalam hal administrasi

nasional untuk mempersiapkan data kependudukan serta informasi yang relevan

kepada Pemerintah. Menteri Keuangan ditugaskan untuk mengintegrasikan informasi

tersebut ke dalam sistem database perpajakan. Melalui peraturan Menteri Keuangan

Nomor 112/PMK.03/2022, dijelaskan secara detail teknis penggunaan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak

individu, badan, dan instansi pemerintah. Efektif sejak tanggal 14 Juli 2022, Wajib Pajak

Individu Dalam Negeri harus menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.

(Ardin, 2020)

Setelah Presiden Joko Widodo menyetujui RUU Harmonisasi menjadi Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2021, Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara resmi

diakui sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Integrasi Nomor Induk

Kependudukan (NIK) ke dalam Sistem Single Identity Number (SIN) mempermudah

proses penyelarasan, pemeriksaan, dan pembuktian untuk pendataan dan pembaruan

data Wajib Pajak, serta dipergunakan untuk memenuhi basis data dari master file Wajib

Pajak. (R1, 2022)

Sistem Single Identity Number (SIN) adalah sebuah personalitas pribadi yang

mencakup beragam informasi semacam data personal, informasi finansial, dan

kepemilikan aset, dan sebagainya (Andry, 2020). Penerapan Sistem Single Identity

Number (SIN) diyakini oleh masyarakat memiliki potensi sebagai instrumen yang

efektif bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memfasilitasi proses pemungutan

pajak dan mengawasi tingkat kepatuhan para wajib pajak saat membayar pajak.

Penggunaan Sistem Single Identity Number (SIN) memiliki beberapa aspek positif,

salah satunya adalah dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam layanan

pajak, yang pada gilirannya menumbuhkan kepatuhan para wajib pajak.

Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) dapat menumbuhkan kepatuhan Wajib pajak dalam konteks akuntansi

perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Jember. Seperti dilansir

kontan.co.id, integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) terus dilakukan. Data yang tercatat hingga 15 November 2022

terdapat 52,9 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK), lebih besar dari 75% Nomor

Induk Kependudukan (NIK) yang ditetapkan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP). Hal tersebut dinyatakan secara langsung oleh Neilmaldrin Noor dalam

kapabilitasnya sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Departemen

Umum Pajak pada Media Meeting tahun 2022 (Siswanto, 2022).

186 Analisis efektifitas pada integrasi NIK….(Anisa Maulidia, Makkiyah, Putri Aprilia Sari, Fatimatuzzahro)

Integrasi NIK menjadi NPWP akan Meningkatkan Efektifitas Kepatuhan Wajib

Pajak

Tujuan dari penggabungan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kedalam Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah untuk memperbaiki pelayanan kepatuhan Wajib

Pajak serta mempermudah mereka dalam urusan administrasi pajak melalui

penggunaan Sistem Single Identity Number (SIN). Sehingga dapat menghilangkan

kebutuhan Wajib Pajak untuk mengingat atau mempunyai dua nomor identitas

sekaligus, karena Nomor Induk Kependudukan (NIK) sudah menjadi norma yang

umum dan semakin populer di kalangan masyarakat atau Wajib Pajak. Berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.03/2022, terdapat tiga format

baru Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berlaku. Pertama, Wajib Pajak individu

yang merupakan penduduk akan memakai Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kedua, untuk Wajib Pajak Badan Luar Negeri, Badan, dan Badan Pemerintah, Nomor

Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan berbentuk 16 digit. Ketiga, Wajib Pajak cabang akan

diberikan Nomor Induk Lokasi Usaha (Aceh, 2022).

Dilihat dari data rangkaian realisasi pendapatan pajak dari tahun 2021 hingga

2022, periode Januari sampai Agustus menunjukkan peningkatan sebesar 430,5 triliun

rupiah. Peningkatan ini berdampak pada kemajuan pajak dari tahun 2021 ke tahun

2022, yang meningkat secara relevan sebesar 48,6%. Oleh karena itu, kebijakan integrasi

Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

diharapkan dapat memperkuat penerimaan pajak. Proses ini juga dapat memudahkan

identifikasi Wajib Pajak serta pengawasan terhadap kepatuhan mereka. Dengan Nomor

Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban pajak menjadi sulit dihindari,

sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Jember, terdapat peningkatan yang signifikan dalam pelaporan Surat

Pemeritahuan Tahunan (SPT) sebesar 70%, yang kemungkinan disebabkan oleh adopsi

Sistem Single Identity Number (SIN), yang memberikan dampak positif yang signifikan

bagi Wajib Pajak.

Strategi dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Jember

Adapun dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Jember, diantaranya:

1. Edukasi dan Sosialisasi

Melakukan sosialisasi secara luas kepada wajib pajak mengenai pentingnya

kepatuhan pajak, prosedur perpajakan, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan

2. Peningkatan Pelayanan

Dalam hal ini yang harus diperhatikan yaitu peningkatkan pelayanan kepada

wajib pajak, baik itu dalam hal konsultasi perpajakan maupun proses

administrasi perpajakan, sehingga memudahkan wajib pajak untuk memenuhi

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 1 No. 2 October 2023, Page 179 - 189 187

kewajibannya.

3. Penggunaan Teknologi

Manfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pelaporan dan

pembayaran pajak. Misalnya, dengan menyediakan aplikasi mobile untuk

pelaporan, atau sistem e-filing untuk kemudahan dalam pengisian pajak.

4. Penegakan Hukum

Hal yang harus diperhatikan yaitu adanya penegakan hukum yang adil dan

tegas terhadap wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan. Hal ini dapat

menjadi efek jera bagi wajib pajak lainnya untuk patuh terhadap peraturan

perpajakan.

5. Kolaborasi dengan Pihak Terkait

Bekerjasama dengan instansi terkait, seperti Dinas Pendapatan Daerah,

kepolisian, atau lembaga terkait lainnya dalam mengawasi dan meningkatkan

kepatuhan pajak di wilayah tersebut. Dengan menerapkan strategi di atas

secara komprehensif dan konsisten, diharapkan dapat membantu

meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di KKP Pratama Jember.

SIMPULAN DAN SARAN

Pada tanggal 14 Juli 2022, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri

Keuangan (PMK) Nomor PMK-112/PMK.03/2022 mengenai NPWP bagi orang pribadi,

perusahaan, dan instansi pemerintah. Mulai tanggal tersebut, Wajib Pajak dapat

menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP), dengan syarat bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) tersebut masih

berlaku. Melalui kebijakan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), semua transaksi yang menggunakan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) akan tercatat oleh pemerintah, menjadikannya sulit untuk

menghindari kewajiban perpajakan, dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan

Wajib Pajak. Kebijakan ini dikenal dengan nama Sistem Single Identity Number (SIN).

Kepatuhan wajib pajak sendiri dilihat dari daftar praktik perkembangan

pendapatan pajak tahun 2021 sampai tahun 2022, bulan Januari hingga Agustus

mengalami peningkatan sebesar 430,5 triliun rupiah. Hal ini juga berdampak pada

pertumbuhan pajak dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang

signifikan sebesar 48,6%. Dengan adanya hal tersebut, kebijakan integrasi Nomor Induk

Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat meningkatkan

kesadaran wajib pajak. Proses pemadanan data tersebut juga dapat memudahkan

identifikasi wajib pajak serta pengawasan kepatuhan wajib pajak. Integrasi Nomor

Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan

menyebabkan meningkatnya wajib pajak sehingga dapat berdampak akan mengalami

kenaikan pada kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, pemerintah memberlakukan

peraturan Integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib

Pajak (NPWP) dengan sistem Single Identity Number (SIN) yang diginakan untuk

188 Analisis efektifitas pada integrasi NIK….(Anisa Maulidia, Makkiyah, Putri Aprilia Sari, Fatimatuzzahro)

memaksimalakan kepatuhan wajib pajak yang telah diatur dalam Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Pajak Bagi Wajib Pajak

orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah. Dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Jember

melakukan beberapa strategi yaitu edukasi dan sosialisasi, peningkatan pelayanan,

penggunaan teknologi, penegakan hukum, dan kolabolasi dengan pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

For academic journals:

Antarmawan, R. J. D. (2020). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak,

Peneriman Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.

Jurnal Akuntansi.

https://journal.umpo.ac.id/index.php/JAPP/article/view/5586

Ardin, G. (2022). Estimasi Dampak Fiskal Penggunaan NIK Sebagai NPWP: Sebuah

Studi Empiris. Pajak dan Keuangan Negara, 333-342.

https://www.researchgate.net/publication/366266018

Samuel, Geral. (2022). Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat

Indonesia. Jurnal Risalah Hukum, Vol. 18, No. 1.

https://www.researchgate.net/publication/362539117_Analisis_Yuridis_Tingk

at_Kepatuhan_Membayar_Pajak_Masyarakat_Indonesia

Panjaitan, M. R. (2022). NIK MENJADI NPWP. APA YANG BARU? Riset Ekonomi, 259-

264. https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/4231/3100

Tara Pramudita Liani, Rio Van Moor Sihombing, Fifian Eka Suryadi, Amanda Priscilia,

Dicky Febri Kurniawan. (2023). Menilai Kinerja Akuntansi Perpajakan dan

Signifikansi Kepatuhan Pajak dalam Konteks Praktik Akuntansi. Vol 1 No 7

Tahun 2023.

https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/31308/30001

Tobing, E. G. (2022). Moderisasi Administrasi: NIK Menjadi NPWP. Pajak Indonesia

(Indonesian Tax Review), 183-193.

https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1674/883

Yuliyanti, Ika. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan

Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Dan Kondisi Lingkungan Terhadap Tingkat

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama

Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

For books:

Abdussamad, Zuhri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa Barat:

Publisher.

Faisal Ahmad, Setiadi. (2021) Akuntansi Perpajakan. Pekalongan: PT. Nasya Expanding

Management.

Muljono. (2015). Akuntansi Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Widya

Warta, ISSN 0854-1981.

Sihombing, S. (2020). Perpajakan (Teori dan Aplikasi). Bandung: CV Widina Media Utama.

Suandy, E. (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 1 No. 2 October 2023, Page 179 - 189 189

Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sukma Khas Mulya, Dwikaora Harjo, dkk. (2023). Akuntansi Perpajakan (Teori, landasan

Hukum & Studi Kasus). Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Supriyanto, Eddy. (2011). Akuntansi Perpajakan. Yogyakarta: Graha Ilmu

Trisnawati. (2017). Perpajakan Indonesia, Edisi10 Buku. Jakarta: Salemba Empat.

For internet sources:

Andry. (2020). Artikel Pajakku. Diambil kembali dari www.pajakku.com:

https://www.pajakku.com/read/5e43691f387af773a9e01598/Single-Identity-

Number-%20Jawaban-untuk-Menaikkan-Tax-Ratio

Binbangkun, D. (2023). Diambil kembali dari

https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=051c651a-2520-4a89-8196-9a4552bba604

Finaka, A W. (2023). Htpps://indoneziabatkid. Diambil kembali dari indonesiabaik. Id.

Lhtpps://indonesiabaik id infografis kenapa-nomor-kk-bisa-berubah-tetapi-

nik- tidak

Hartantri, F. R. (2022). https://candongcatursid slemanikab go.id. Diambil kembali dari

condongcatursid slemankab. Go.idHtpps://condongcatursid slemankaab go id

first/artikel/293-ARTI-ANGKA-NIK- PADA-KTP

Hipajak. (2023). https://www.hipajakid. Diambil kembali dari www.hipajak id

https://www.hipajak id artikel-pengertian-jenis-dan-manfaat-npwp

Theodora, A. (2023). Kompas.id. Diambil kembali dari www.kompas.id:

https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/02/22/penerimaan-negara-

masih-terjaga-di-awal-tahun