Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28-50

Journal of Economics, Business, Accounting and Management

(JEBAM)

Journal homepage:https://kurniajurnal.com/index.php/jebam

E-ISSN: 3032-274X

Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pong Majok Kecamatan

Lembor Kabupaten Manggarai Barat

Kristoforus Jehaman

, Dea Arme Tiara Harahap

, Agus Wahyudi

1,2,3

Akuntansi Perpajakan, Politeknik eLBajo Commodus Labuan Bajo, 86763, Indonesia

Article History

Received

: 15-March-2024

Revised

: 25-March-2024

Accepted : 1-April-2024

Published : 23-April-2024

Keywords:

Planning; Implementation;

Administration; Reporting; and

accountability.

Corresponding author:

kristokristojehaman@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.61476/47efrk35

A B S T R A C T

This research aims to determine and analyze village financial

management carried out in Pong Majok Village. The research

method used is a descriptive qualitative method using data

collection techniques in the form of interviews and

documentation. The research results show that village financial

management in Pong Majok Village, Lembor District, West

Manggari Regency includes planning village financial

management, implementing village financial management,

administering village financial management, reporting village

financial management and accountability for village financial

management. The financial management of Pong Majok Village,

Lembor District is largely in accordance with Minister of Home

Affairs regulations Number 20 of 2018 concerning Village

Financial Management. However, there are still 3 (three) things

that must be considered and re-evaluated by the Pong Majok

Village government regarding the submission of monthly

reports, the completeness of the attachment to the APBDesa

accountability report and the submission of the APBDesa

accountability report to the Pong Majok Village community.

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis

pengelolan keuangan desa yang dilakukan di Desa Pong Majok

metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif

deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data

berupa wawancara, dan dokumentasi

. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa di Desa Pong

Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggari Barat meliputi

perencanaan pengelolaan keuangan desa, pelaksanaan pengelolaan

keuangan desa, penatausahaan pengelolaan keuangan desa,

pelaporan pengelolaan keuangan desa dan pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan Desa Pong

Majok, Kecamatan Lembor sebagian besar telah sesuai dengan

peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa. Namun masih terdapat 3 (tiga) hal

yang diperhatikan dan evaluasi kembali oleh pemerintah Desa Pong

Majok berkaitan dengan penyampaian laporan bulanan,

kelengkapan lampiran laporan pertanggungjawaban APBDesa dan

penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDesa kepada

masyarakat Desa Pong Majok.

29 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

This is an open access article under CC BY-SA license

PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan

landasan yang kuat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memimpin

dan berpartisipasi dalam pembangunan desa. Artinya, desa mendapat dukungan

dari anggaran negara dan pajak (APBN). Uang yang diberikan pemerintah pusat

memberikan kewenangan kepada desa untuk membangun desa dari anggaran

pemerintah pusat. Diharapkan dengan adanya dana desa dari pemerintah pusat,

pemerintah desa mampu mengembangkan desa untuk pembangunan selanjutnya.

Dalam pengelolaan keuangan desa, baik anggaran pemerintah pusat maupun

daerah, kami yakin desa mampu mengelola sumber daya secara bertanggung jawab.

Undang-Undang tersebut mewajibkan pemerintah desa untuk membuka pintu bagi

peserta desa, memastikan pemerintah desa beroperasi secara transparan, serta

menghormati hak warga atas informasi (Siregar & Syam, 2017).

Desa adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas tanah, yang

mempunyai kewenangan mengendalikan dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan penduduk setempat, berdasarkan kegiatan masyarakat, hak-hak adat

atau hak-hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam program pemerintah

Republik Indonesia. Salah Satunya Desa Pong Majok. Desa Pong Majok merupakan

desa yang terdiri dari tujuh dusun yang ada di Kabupaten Manggarai Barat dan

mayorits penduduk dengan pekerjaan sebagai petani. Dalam mengoptimalkan

potensi di Desa Pong Majok, Pemerintah Daerah mengunakan Alokasi Dana Desa

dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur,

seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun non infrastruktur,

seperti pendidikan, dan lain-lainya.

Hal ini menunjukan bahwa desa merupakan suatu langka awal kemandirian

desa dalam penyelengaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan

desa. Dalam pelaksanaan desa akan bersentuhan langsung dengan Masyarakat

dalam peranan desa memberikan pelayanan kepada public lebih khususnya kepada

Masyarakat, maka diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan

keuangan desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan

prasarana yang memadai agar pelaksanaanya lebih terarah dan sesuai dengan tata

kelola yang baik dan benar.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan

kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan

nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Oleh karena itu, desa diharapkan dipercaya oleh para pemimpin untuk menjalankan

pemerintahan dan mengelola keuangan desa, yang memerlukan sumber daya dan

infrastruktur yang cukup agar dapat dilaksanakan secara intensif dan sesuai tata

kelola Ini bagus dan benar.

Pengelolaan keuangan desa adalah proses pengelolaan keuangan desa agar

lebih efisien, Pengelolaan keuangan desa yang baik didasarkan pada peraturan yang

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 30

ada dan bergantung pada kapasitas aparat pengelola. Pemerintahan desa adalah

penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem

pemerintahan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa

atau dikenal dengan nama lain dan didukung oleh kepala desa sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan desa. Penyelenggaraan otonomi daerah meliputi

anggaran daerah (APBD), serta pengelolaan anggaran (APBDes), yang harus

dikelola dan ditetapkan dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan APBDes dilakukan oleh pemerintah desa sendiri, dan pemerintah

daerah memberikan kewenangan penuh kepada Kepala Desa untuk mengatur dan

bertanggung jawab atas keuangan desa. Salah satu tugas dan tanggung jawab yang

harus dilakukan oleh bendahara desa adalah pengelolaan keuangan desa, terutama

hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang

berkaitan dengan desa dalam bentuk uang dan barang penempatan dalam kegiatan

desa hak dan tanggung jawab (Setiawan dkk. 2017).

Desa yang begitu berkembang seiring berjalannya waktu perlu dilindungi

dengan baik agar dapat mandiri, kuat, dan mengarahkan roda demokrasi

semaksimal mungkin. Dengan dilaksanakannya pemerintahan demokratis ini,

pemerintah pusat memberdayakan setiap daerah untuk turut serta memajukan

kesejahteraan daerahnya, Kekuasaan ini disebut otonomi daerah. Pengertian

otonomi wilayah meliputi hak tanggung jawab dan wewenang daerah otonom

untuk mengendalikan dan mengurus urusan negara dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mingharyoso, 2018).

Pengelolaan keuangan desa di Desa Pong Majok harus menerapkan prinsip

transparansi terhadap laporan keuangan desa dengan dibuktikan adanya bukti

pelaporan realisasi pelaksanaan APBdesa. Pemerintah Desa Pong Majok juga harus

mempraktikan prinsip akuntabilitas terhadap penerimaan dan pengeluaran.

Pemerintah desa juga perlu transparan kepada masyarakat terkait pengelolaan

keuangan desa agar lebih efisien sehingga masyarakat paham pentingnya dalam

keterbukaan pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang tersebut untuk

pencegahan terjadinya penyelewengan dana terhadap pengelolaan keuangan desa

maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengelolaan Keuangan

Desa Di Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.”

LANDASAN TEORI

1. Desa

Desa adalah suatu badan hukum yang berhak mengurus penduduknya

berdasarkan hak dan adat istiadat yang diakui oleh pemerintah desa setempat.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 1 disebutkan bahwa desa

adalah suatu kesatuan hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, mempunyai hak

untuk menguasai dan mengurus urusan negara, kepentingan rakyat atas kegiatan-

kegiatan masyarakat, hak asal usul atau hak asasi manusia. Dalam sistem Republik

Indonesia, hak-hak adat diakui dan dihormati. Dari sekian banyak definisi tersebut

dapat kita pastikan bahwa desa adalah suatu kesatuan hukum yang bertempat tinggal

di wilayahnya dan mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengurus

31 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

kegiatan pemerintahan menurut asal usulnya yang diketahui dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintahan

desa, pemerintahan dan lembaga desa serta badan permusyawaratan desa

mempunyai kendali terhadap kegiatan pengorganisasian dan pengurusan

kepentingan masyarakat berdasarkan garis keturunan dan adat istiadat diterima dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa keuangan desa adalah segala hak dan

tanggung jawab pengelolaan pemerintahan desa yang harus dinilai dengan uang.

Semua hak dan tanggung jawab harus dievaluasi dalam bentuk uang. Kekayaan

berkaitan dengan hak dan kewajiban desa. Menurut ayat (1) Pasal 71 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembiayaan desa berarti hak desa dan kewajiban

yang berkaitan dengan desa, yang dapat dinilai sebagai uang berupa uang dan

barang. Pelaksanaan hak dan tanggung jawab desa di bidang penghimpunan uang,

pembelian, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Manajemen bukan sekedar tindakan, melainkan serangkaian kegiatan yang

mencakup fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif. Manajemen

merupakan suatu proses yang memberikan pengendalian terhadap seluruh aspek

yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Menurut

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa

mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan,

pelaporan, dan pembukuan desa. Penyelenggaraan pengelolaan desa ditentukan oleh

pemerintah dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber daya dan belanja APBN dialokasikan pada anggaran kementerian atau

lembaga dan disalurkan melalui wilayah operasional daerah atau perkotaan.

Penyelenggaraan pengelolaan desa ditentukan oleh pemerintah daerah dan dibiayai

dari anggaran pajak daerah (APBD). Seluruh pendapatan desa diterima dan

disalurkan melalui rekening desa, dan penggunaannya ditetapkan dalam APBDesa.

Menurut Peraturan Menteri Administrasi Negara Nomor 113 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat 5 (lima) kategori dalam pengelolaan-

pengelolaan keuangan desa yang baik, antara lain:

1. Perencanaan

Untuk melaksanakan perencanaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negara Nomor 113 Tahun 2014, Sekretaris Desa terlebih dahulu

menyusun rancangan peraturan desa untuk APBDesa berdasarkan RKPDesa yang

bersangkutan. Hal ini disampaikan kepada Kepala Desa untuk dikonsultasikan

dengan dewan penasihat desa dan mencapai kesepakatan sebelum bulan Oktober

tahun ini. Setelah proyek dibahas dan disepakati dengan Kepala Desa dan Dewan

Pertimbangan Desa, Proyek akan diserahkan kepada Kepala Desa untuk

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 32

dipertimbangkan oleh Wakil/Walikota dalam waktu tiga hari setelah persetujuan.

Bupati atau WaliKota akan menetapkan hasil evaluasi proyek APBDesa dalam

waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak peraturan desa proyek diterima

oleh APBDesa. Setelah proyek disetujui oleh Bupati/walikota, hasil evaluasinya

akan diteruskan kepada Kepala Desa melalui Bupati, yang akan mengetahui bahwa

ini adalah APBDesa. Jika hasil evaluasi tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

peraturan tingkat tinggi, maka pemerintah desa wajib memperbaiki keadaan

tersebut dalam waktu 6 (Enem) hari kerja sejak tanggal diterimanya hasil evaluasi

sebelumnya.

Apabila Kepala Desa tidak mengikuti hasil evaluasi dan rancangan peraturan

desa untuk APBDesa diterima menjadi peraturan desa oleh Bupati/Walikota dapat

membatalkan peraturan desa tersebut berdasarkan undang-undang sehingga

dapat pengumuman APBDesa tahun anggaran berjalan.

2. Pelaksanaan

Yang dimaksud dengan implementasi atau pengaktifan maksudnya, setelah

rencana dirumuskan, pemimpin harus mengambil inisiatif untuk menggerakkan

pegawainya atau orang-orang yang dipimpinnya sesuai rencana untuk

melaksanakan rencana tersebut, Pelaksanaan APBDesa berkaitan dengan

pendapatan desa.

3. Penatausahaan

Pengelolaannya dilakukan oleh bendahara desa, kaur keuangan desa

mempunyai tanggung jawab untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran

sehingga menutup pembukuan secara terencana setiap akhir bulan, dan

mempertanggungjawabkannya melalui laporan kegiatan.

4. Pelaporan

Laporan pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa, Bupati,

atau Walikota dalam bentuk laporan triwulan pertama yang disampaikan sebelum

bulan Agustus tahun berjalan dan laporan triwulan terakhir disampaikan sebelum

akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Tanggung jawab pelaksanaan APBDesa yang terdiri atas pendapatan,

belanja, dan pembayaran diserahkan kepada pemerintah desa pada setiap akhir

tahun anggaran. Laporan kegiatan penegakan APBD di desa ditetapkan dengan

peraturan desa. Laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

disampaikan kepada masyarakat secara langsung maupun tertulis serta melalui

media lain. Laporan pelaksanaan dan laporan pelaksanaan APBDesa disampaikan

kepada Bupati atau Walikota melalui direktur daerah paling lambat satu bulan

setelah tahun anggaran berakhir. Berikutnya (Rivan dan Maksum, 2019). Ada juga

beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan desa:

Pengelolaan keuangan bukan hanya tugas Kepala Desa saja, masyarakat desa

juga perlu ikut serta di dalamnya, sehingga partisipasi masyarakat dalam

program APBDesa sangat diperlukan, masyarakat perlu mendapat informasi

yang jelas mengenai keadaan keuangan desa.

Di sektor publik, keuangan desa seharusnya diberikan tidak hanya untuk gaji

33 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

Kepala Desa saja, namun juga bagaimana uang desa dapat meningkatkan

kapasitas tenaga kerja kepala desa.

Di sektor publik, pembiayaan desa seharusnya tidak hanya menutupi gaji

Kepala Desa, namun juga memberikan cara agar uang desa dapat meningkatkan

kapasitas Kepala Desa.

Anggaran Pajak dan Belanja Desa yang disebut juga APBDesa adalah peraturan

desa yang dibuat dalam musyawarah perencanaan desa, berisi tentang sumber

pendapatan desa dan pembagiannya untuk jangka waktu satu tahun. Dalam

pelaksanaan APBDesa, seluruh kegiatan yang berkaitan dengan keuangan desa

seperti penerimaan, tabungan, penyetoran, pengelolaan, pembayaran dan

pembukuan keuangan desa dikelola oleh bendahara desa (Fauzan dan Prasetyo,

2020).

5. Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan desa adalah akuntansi pemerintahan yang mencakup

seluruh aspek keuangan desa, mulai dari penganggaran hingga pelaksanaan dan

pelaporan. Akuntansi pemerintahan juga berproses mengidentifikasi, mengukur,

mencatat dan melaporkan kegiatan (keuangan) suatu organisasi seperti sektor publik,

organisasi non-pemerintah dan kegiatan ekonomi (keuangan) lainnya yang

digunakan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi dan pihak-

pihak yang membutuhkannya. Secara umum akuntan publik merupakan penerapan

akuntansi yang cepat dan konsisten di bidang keuangan publik (public finance),

terutama pada tingkat anggaran pada semua tingkatan dan departemen pemerintah

termasuk hasil yang dihasilkan.

Hal ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas publik. Tentang penggunaan

akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan pemerintahan. Sedangkan

menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, akuntansi desa adalah pencatatan

kegiatan-kegiatan yang berlangsung di desa, dibuktikan dengan catatan, yang

selanjutnya dilaksanakan untuk keperluan pengelolaan keuangan dan penyediaan

informasi dalam negeri bentuk laporan-laporan keuangan tersedia untuk pihak

berelasi dan desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan dari desa

antara lain:

Masyarakat desa.

Pemimpin desa.

Pengaturan utama.

Pemerintahan pusat.

6. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik di desa,

pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola:

Prinsip terbuka

Prinsip tanggung jawab

Prinsip partisipasi

Prinsip perencanaan anggaran dan disiplin

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 34

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Dan Alasan Memilih Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Manggarai

Barat. Alasan pemilihan wilayah penelitian adalah agar peneliti dapat mempelajari

bagaimana keuangan desa dikelola dalam pembangunan desa di desa Pong Majok.

A. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang antara pewawancara

dan narasumber yang tujuannya untuk memperoleh data tertentu. Pada penelitian ini,

peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah

wawancara yang dilakukan sesuai dengan urutan atau pedoman wawancara yang

telah ditetapkan oleh peneliti. Pada penelitian ini peneliti sengaja menggunakan jenis

wawancara yang terstruktur hal itu karena peneliti mengantisipasi jika ada hal-hal

penting yang belum ditanya kan peneliti kepada narasumber. Berdasarkan analisis

terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan

berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan di Desa Pong

Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggari Barat.

Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk tulisan atau gambar, hasil dari wawancara akan lebih

bisa dipercaya kalau didukung oleh dokumentasi untuk menunjang keakuratan data

yang di dapat pada saat wawancara peneliti melakukan dokumentasi berupa

pengambilan data-data atau gambar yang dapat memperkuat hasil penelitian ini di

Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan

sumber data skunder:

Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan dari tempat seperti Desa Pong

Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau melalui

wawancara langsung dengan pihak desa dari laporan. Dalam penelitian ini,

pertanyaan- pertanyaan dikembangkan untuk memudahkan interpretasi data

yang termasuk dalam analisis data.

Sumber Data Skunder

Penelitian tahap kedua ini diperoleh melalui berbagai informasi dari dokumen-

dokumen, laporan, artikel dan internet serta berbagi informasi mengenai

kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa di Desa Pong Majok,

Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu

data yang muncul untuk menggambarkan peran pemimpin desa dalam mengelola

sumber daya keuangan desa. Hasil pembahasan terdiri dari sejarah desa tempat

penelitian dilakukan, sifat desa dan jalannya pengelolaan keuangan menurut

35 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

a. Populasi Dan Sampel

Penelitian kualitatif tidak menerima istilah populasi dan sampel karena

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dari suatu kasus atau hal lain

yang hasilnya tidak akan mewakili keseluruhan semesta tetapi akan dibatasi pada

situasi sosial lain yang mempunyai kesamaan atau ciri-ciri sosial, kondisi-kondisi,

riset. Dalam penelitian kualitatif, dalam beberapa hal yang objek penelitiannya

adalah sesuatu seperti benda, orang, atau nilai, maka istilah populasi dan sampel

lebih tepat digunakan sebagai sumber informasi (data penelitian).Yang bertanggung

jawab atas penyelidikan ini adalah desa, sekretaris desa, dan direktur keuangan desa

(bendahara). Ketiga informan ini berasal dari pemerintah desa Pong

Majok dan

memegang jabatan penting di pemerintah desa serta terlibat langsung dalam

pemerintah desa tersebut. Alasan lain penulis memilih mereka sebagai sumber

informasi penelitian adalah karena mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negari

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pong Majok.

Dikatakannya, merekalah yang memiliki kekuatan keuangan desa saat itu, artinya

mereka mengetahui tren keuangan desa dan cara mengelolanya.

b. Teknik Validasi Data

Validasi data adalah proses memastikan bahwa data yang dikumpulkan

akurat, lengkap, relevan, dan dapat diandalkan. Metode penelitian kualitatif

digunakan dalam penelitian, Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian

yang menghasilkan data deskriptif dalam penelitian untuk membantu peneliti

melakukan penelitian yang mendalam. Dalam penelitian ini analisis data dengan

metode stream atau aliran menunjukkan data yang mana metode pengumpulan data

seperti wawancara, observasi dan analisis dokumen digunakan, serta verifikasi data

yang digunakan menjadi sumber triangulasi.

c. Teknik Analisis Data

Setelah peneliti memahami pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan

Mentri Dalam Negari Nomor 113 Tahun 2014, maka perlu dilakukan analisis

berdasarkan informasi yang diperoleh. Data yang diperoleh dari penelitian ini

merupakan data kualitatif yang diperoleh dari survei.

Berikut kategori teknik analisis data yang menggunakan metode deskriptif

kualitatif:

Pengumpulan data, yaitu peneliti menuliskan informasi yang diperoleh

berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pengurangan informasi tugas meneliti informasi dalam dokumen

permasalahan di lapangan agar peneliti dapat dengan mudah memilih

informasi yang diperlukan untuk memeriksa pendapatan desa. Tujuan dari

langkah ini adalah untuk memilih informasi yang sesuai dengan masalah

peneliti.

Informasi disajikan dalam format deskriptif untuk memudahkan peneliti

memahami situasi dan menentukan langkah selanjutnya. Pada langkah ini

informasi faktual disajikan dalam bentuk naratif dan ditransformasikan

menjadi informasi yang bermanfaat.

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 36

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa bercerita tentang

pengelolaan keuangan desa, kendala dan upaya mengatasi kendala

pengelolaan keuangan desa di Desa Pong Majok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Umum Desa Pong Majok

Desa Pong Majok merupakan salah satu desa di Kecamatan Lembor

Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Desa ini memiliki sejarah yang erat

kaitannya dengan budaya dan masyarakat. Nama Desa Pong Majok berasal dari

dua kata dalam bahasa Manggarai; yaitu “Pong” yang berarti “Tanah” dan

“Majok” yang berarti “Datar”. Pong Majok artinya 'Tanah datar'. Didirikan pada

tahun 1963, Desa Pong Majok didirikan oleh seorang leluhur bernama Nggorong,

yang lahir di Desa Wae Mese Lembor Selatan. Nggorong datang untuk tinggal di

Pong Majok bersama banyak pengikut lainnya, dan perkembangan desa tersebut

pada awalnya hanya dihuni oleh beberapa keluarga saja, hingga semakin banyak

orang yang datang untuk tinggal di desa Pong Majok, yang kemudian menjadi

salah satu desa terbesar di wilayah Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai

Barat.

Struktur Pemerintah Desa Pong Majok

Kepala

Dusun

Torok

Kepala

Dusun

Ledang

Kepala

Dusun

Dempol

Kepala

Dusun

Rangga

Pelaksana Kewilayahan

Kasie

Pelayanan

Kasie

Kesejahteraan

Kasie

Pemerintah

Pelaksanaan

Teknis

BPD

Kaur

Perencanaan

Kaur

Keuangan

Kaur Tu

dan Umum

Sekertaris

LKD/LPM

KEPALA DESA

37 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

2. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukan bahwa sudah ada antara lain:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan keuangan Desa Pemerintah Pong Majok, pemerintah

Desa menyusun rancangan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Sekertaris Desa menyusun Rancangan Peraturan

Desa (Raperdes) tentang RPJMDesa yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa

untuk dibicarakan dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Perencanaan keuangan di Desa Pong Majok yang telah ditetapkan dalam

RPJMDesa, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

setelah mengadakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa terlebih dahulu.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) ini yang menjadi dasar untuk menyusun

perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pong Majok yang berupa Raperdes tentang

APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Untuk mengetahui perencanaan

pengelolaan keuangan desa Pong Majok dapat dilihat dari hasil wawancara dengan

Bapak Hironimus Hantam, selaku Sekertaris Desa Pong Majok sebagai berikut:

“Perencanaan keuangan itu kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan

belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa akan datang. Perencanaan tersusun

di RPJMDesa dan RKPDesa yang jadi dasar penyusunan APBDesa yang jadi

hasil perencanaan keuangan.” (Hironimus Hantam, Sekertaris Desa Pong

Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April

2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses

perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pong Majok harus dimusyawarahkan terlebih

dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) guna untuk memperdayakan

masyarakat desa dalam rangka pembangunan desa yang sebagaimana diungkapkan

Kepala Desa Pong Majok Bapak Sebastinus Nun dalam sesi wawancara yang dilakukan

sebagai berikut:

“ Dari RPJMDesa Kepala Desa mengundang semua lembaga BPK, Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) Lembaga Adat, Lembaga Pemberdayaan

Masyarakat (LPM), ketua RT, Tokoh Agama, Tokoh masyarakat untuk

bermusyawarah menggali gagasan-gagasan apa program pembangunan yang

ingin dilaksanakan dan dari semua gagasan atau pendapat yang diajukan dalam

musyawarah.” (Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan

Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat disimpulkan bahwa proses

perencanaan pengelolaan keuangan Desa Desa Pong Majok harus dimusyawarahkan

terlebih dahulu melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) guna untuk

memperdayakan masyarakat desa. Rancangan Peraturan Desa sekretaris desa menyusun

rancangan APB Desa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan dan materi muatan

peraturan bupati Paling sedikit memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah

kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKPDesa, prinsip penyusunan

APBDesa, kebijakan penyusunan APBDesa, teknis penyusunan APBDesa, dan hal

khusus lainnya. Rancangan APBDesa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 38

rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan

Bapak Hironimus Hantam, selaku Sekertaris Desa Pong Majok, sebagai berikut:

“Disusun berdasarkan RKP dan dipakai untuk menyusun rancangan peraturan

desa.” (Hironimus Hantam, Sekertaris Desa Pong Majok, Kecamatan

Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas rancangan APBDesa disusun berdasarkan

RKPDesa. Rancangan yang dibuat Sekertaris, Sekertaris desa menyampaikan rancangan

APBDesa kepada Kepala Desa dan BPD, untuk di bahas Bersama Berdasarkan Hasil

Wawancara dengan Bapak Sebastinus Nun sebagai Kepala Desa Menyatakan Bahwa:

“Ya. Setelah Sekretaris menyususn Rancangan APBDesa disampaikan ke saya

utuk dilihat lagi, lalu nanti kita undang BPD untuk bahas bersama.”

(Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor,

Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa rancangan dibuat

berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa. Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa. Kepala Desa, kepada BPD, untuk dibahas dan disepakati bersama

dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa bersama paling

lambat bulan Oktober tahun berjalan. Hasil Wawancara Dengan Bapak Urbanus Lamu,

selaku ketua BPD Desa Pong Majok mengatakan Bahwa:

“Kepala Desa dan Sekertaris Desa sudah sampaikan RAPBDesa kepada BPD

kemudian kita melakukan kesepakatan Bersama untuk masa jabatan sekarang

dan yang akan datang.” (Urbanus Lamu, Selaku ketua BPD Desa Pong

Majok Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April

2024).

Berdasarkan hasil wawancara Diatas kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD Kepala

Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa

serta Sekretaris Desa mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada

Bupati/Wali Kota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk

dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilengkapi

dengan dokumen paling sedikit meliputi: surat pengantar, rancangan peraturan kepala

Desa mengenai penjabaran APBDesa, peraturan Desa mengenai RKPDesa, peraturan

Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

Desa, peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia, peraturan

Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan berita acara hasil musyawarah BPD.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Kepala Desa Pong Majok Bapak Sebastinus Nun,

Mengatakan Bahwa:

“Setalah kesepakatan dengan BPD Lalu menyampaikannya Kepada Bupati

melalui Camat dan dilaksanakan asistensi dan verifikasi dulu oleh DPMD lalu

di sampaikan kepada Bupati biasanya 3-4 hari. Dan dokumen yang harus dibawa

adalah surat pengantar rancangan peraturan Kepala Desa mengenai

penjabaran APBDesa, peraturan Desa mengenai RKPDesa, peraturan Desa

mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala

39 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

Desa, peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia,

peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia dan berita acara hasil

musyawarah BPD.” (Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok,

Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Bupati/ Wali Kota dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat Desa terkait dalam

pelaksanaan evaluasi. Hasil evaluasi menyampaikan ke kepada Kepala Desa paling lama

20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan jika Bupati/Wali Kota

tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang sudah ditentukan maka

rancangan peraturan Desa berlaku dengan sendirinya. Hingga hasil evaluasi tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan

umum, dan RKPDesa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling

lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil

evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa dan Rancangan

Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa menjadi Peraturan Kepala Desa,

Bupati/Wali Kota membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati/ Wali

Kota.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa

yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/

Wali Kota. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sebastinus Nun, selaku Kepala Desa

Pong Majok menyatakan bahwa:

“Untuk Pengeluaran dan penerimaan Keuangan Desa melalui rekening kas

desa, dan rekening yang menerima dana tersebut rekening yang ditujukan

Bupati” (Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor,

Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa penerimaan keuangan dari

Bupati melalui rekening kas desa yang ditunjukkan Bupati. Rekening kas Desa dibuat

oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan,

berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hilarius Hansi, selaku Kaur keuangan Desa

Pong Majok menyatakan bahwa:

“Dibuat oleh Pemerintah Desa dengan tanda tangan Kepala Desa dan saya

sebagai kaur keuangan desa yang dibuka pada Bank terdekat, di sini di bank BRI

unit Labuan Bajo.” (Hilarius Hansi, Kaur keuangan Desa Pong Majok

Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolahan

Pelaksanaan keuangan Desa Pong Majok di kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai

Barat baik penerimaan dan pengeluaran sudah dilakukan sesuai peruntukkan aset pada

saat penetapan RKPDesa. Sehubungan dengan interaksi eksekusi APBDesa meliputi

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selanjutnya Kepala

Desa menugaskan Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya

menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang APBDesa

dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa ditetapkan. DPA terdiri atas:

Rencana Kegiatan dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Kegiatan Desa, dan Rencana

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 40

Anggaran Biaya. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emiliana Nanung, selaku Kasie ke

Pemerintahan Pong Majok menyatakan bahwa:

“Iya, prosesnya 3 hari kerja. DPA yang disusun ada rencana kegiatan dan

anggaran desa, rencana kerja kegiatan dan anggaran biaya.” (Emiliana

Nanung, Kasie Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten

Manggarai Barat Barat, Senin 15 April 2024).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Kegiatan dan Anggaran Desa

merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk

kegiatan yang telah dianggarkan, rencana Kerja Kegiatan Desa merinci lokasi, volume,

biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang

melaksanakan kegiatan, rencana Anggaran Biaya merinci satuan harga untuk setiap

kegiatan. Selanjutnya Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan

rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari

kerja setelah penugasan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Emiliana Nanung selaku

Kasie ke pemerintahan Pong Majok menyatakan bahwa:

“DPA yang dibuat diserahkan kepada Kepala Desa, melalui Sekertaris Desa

paling lambat itu 6 hari kerja. Kalau terjadi perubahan, Kepala Desa pasti

tugaskan kami kembali untuk membuat rancangan DPPA. Untuk lama kerjanya

biasanya 6 hari, lalu nanti diserahkan ke Sekertaris Desa.” (Emiliana Nanung,

Kasie Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai

Barat Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam hal terjadi

perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dan/atau perubahan Peraturan Kepala

Desa tentang Penjabaran APBDesa yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran

dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasie

pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA terdiri atas: Rencana

Kegiatan dan Anggaran Desa Perubahan, dan Rencana Anggaran Biaya Perubahan.

Selanjutnya Kaur Keuangan menyusun rancangan RAKDesa berdasarkan DPA yang

telah disetujui kepala Desa. Rancangan RAKDesa disampaikan kepada kepala Desa

melalui Sekretaris Desa. Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap rancangan

RAKDesa yang diajukan Kaur Keuangan. Kepala Desa menyetujui rancangan RAKDesa

yang telah diverifikasi Sekretaris Desa Berdasarkan wawancara dengan Bapak

Hironimus Hantam, selaku Sekertaris Desa Pong Majok sebagai berikut:

“Ya, saya akan menyusun RAKDesa dan disampaikan kepada Kepala Desa

melalui Sekertaris Desa yang melakukan verifikasi dan nanti Kepala Desa

menyetujui hasil verifikasi tersebut.” (Hironimus Hantam, Sekertaris

Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat,

Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa RAKDesa memuat arus

kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening

kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala

Desa. Arus kas masuk memuat semua pendapatan Desa yang berasal dari Pendapatan

Asli Desa, transfer dan pendapatan lain. Setiap pendapatan oleh bukti yang lengkap dan

sah. Kemudian Arus kas keluar memuat semua pengeluaran belanja atas beban

41 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

APBDesa, setiap pengeluaran didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Bukti

mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran

material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut. Kaur dan Kasie pelaksana kegiatan

anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran Kaur dan Kasie pelaksana

kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua

pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara

dengan Ibu Efrasia Jelia, selaku Kaur Desa Pong Majok sebagai berikut:

“Kas masuk berisi semua pendapatan desa seperti PADes, transfer, dan

pendapatan lain yang didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Lalu kas

keluar berisi semua pengeluaran, belanja, yang juga harus dilengkapi bukti

yang sah dan disetujui Kepala Desa.” (Efrasia Jelia, Kaur Desa Pong

Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15

April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa RAKDesa arus kas

masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas

untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

Selanjutnya Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui

Kepala Desa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola

dan/atau penyedia barang dan jasa.

Penatausahaan Keuangan Desa

Proses penatausahaan keuangan desa di Desa Pong Majok dilakukan menggunakan

buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank. Buku pembantu bank

merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa. Buku

pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran

setoran pajak. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan

pertanggungjawaban uang panjar. Bendahara Desa harus melakukan pencatatan secara

rutin dan membuat laporan pertanggungjawaban setiap bulannya yang disampaikan

Bapak kepada kepala desa. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Aventinus Adil,

selaku Bendahara Desa Pong Majok menyatakan Bahwa:

“Setiap akhir bulan, sebelum batas waktu tanggal 10. Setiap ada penerimaan

dan pengeluaran harus dicatat. Bendahara desa tugasnya menerima,

mengeluarkan, dan melaporkan tentang keuangan desa. Untuk laporan,

apabila memang dibutuhkan kita sampaikan secara lisan saja kepada Kepala

Desa, untuk laporannya biasanya akan disampaikan atau dibuat setiap akhir

semester atau akhir tahun anggaran.” (Aventinus Adil, Bendahara Desa

Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin

15 April 2024).

Saat konfirmasi kepada Bapak Kepala Desa Pong Majok, Bapak Sebatinus Nun,

mengenai tidak rutinnya pelaporan pertanggungjawaban setiap bulan menjelaskan

bahwa:

“Mengenai pelaporan pertanggungjawaban, yang harus dibuat oleh Bendahara

Desa setiap bulannya, biasanya dirapel keakhir semester atau akhir tahun

anggaran, dikarenakan kesibukan dan saya juga selaku Kepala Desa mempunyai

kesibukan tersendiri dan kadang juga saya tidak ada ditempat, dikarenakan ada

urusan di luar, jadi saling memahami maka laporannya bisa dirapel saja,

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 42

selagi itu tidak ada pelanggaran dan menyalahi aturan.” (Sebastinus Nun,

Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai

Barat, Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas Pengeluaran atas beban APBDesa dilakukan

berdasarkan RAKDesa yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban

APBDesa untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur

Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP

yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa. Pengeluaran atas beban APBDesa

untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur

Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasie

pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Kepala Desa.

Tahap Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada

Bupati/Wali Kota melalui Camat. Laporan terdiri dari: laporan pelaksanaan APBDesa,

dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara

menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal paling lambat

minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Sebastinus Nun, selaku Kepala Desa Pong Majok menyatakan Bahwa:

“Laporannya itu ada laporan realisasi dan pelaksanaan APBDesa.”

(Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan

Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Proses pelaporan keuangan desa di Desa Pong Majok disampaikan dalam laporan

semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester

kedua berupa laporan realisasi pertanggungjawaban APB Desa kepada Bupati/Wali

Kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sebastinus Nun, selaku Kepala Desa

Pong Majok menyatakan Bahwa:

“Tiap semester pada bulan Juli dan Desember. Praktik yang terjadi di lapangan

biasanya disesuaikan dengan pencairan dana yang diterima. Kalau akhir tahun

biasanya Januari atau Februari, namun apabila ada keterlambatan pencairan

dana maka proses pengelolaan keuangan desa pun menjadi ikut terlambat, tapi

meskipun sering terjadi keterlambatan, pemerintahan desa selalu menyelesaikan

pelaporan tersebut dan pelaporannya tepat waktu. Meskipun sering terjadi

keterlambatan pelaporan, pihak kecamatan juga tidak bisa menyalahkan

Pemerintahan Desa Pong Majok, karena hal tersebut terjadi bukan sepenuhnya

kesalahan pemerintahan desa. Namun meskipun demikian, Pemerintahan Desa

Pong Majok selalu berusaha menyelenggarakan pelaporan keuangan desa yang

sudah menjadi kewajiban pemerintahan desa.” (Sebastinus Nun, Kepala

Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat,

Senin 15 April 2024).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Laporan terdiri dari

laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun

laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota

menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBDesa kepada Menteri melalui

43 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus

tahun berjalan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa harus disampaikan kepada

pihak-pihak yang berkaitan yaitu Bupati/Wali Kota dan Masyarakat Desa. Laporan

pertanggungjawaban terdiri dari laporan realisasi APBDesa, laporan kekayaan milik

desa dan laporan program pemerintah yang masuk ke desa. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Bapak Sebastinus Nun, sebagai kepala desa di Desa Pong Majok

mengenai masalah penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali

Kota dan Kepada Masyarakat Desa dijelaskan bahwa:

“Pemerintah Desa Pong Majok, selalu menyampaikan laporan

pertanggungjawabannya untuk setiap pencairan, pemerintah desa akan

berusaha semaksimal mungkin menyampaikan laporan pertanggungjawaban,

tentang dana desa sesuai aturan atau arahan dari pemerintah kecamatan dan

kabupaten. Untuk masyarakat desa biasanya disampaikan melalui BPD dan

pada saat Musrenbangdes juga pasti disampaikan secara garis besarnya”. .”

(Sebastinus Nun, Kepala Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor,

Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Selanjutnya berkaitan dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi

pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang

mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Desa Pong Majok sudah menerapkan hal

tersebut meskipun informasinya masih kurang lengkap karena tidak menyampaikan

mengenai penerimaan yang masuk ke desa dan sumbernya. Hal tersebut dijelaskan oleh

Bapak Urbanus Lamu selaku ketua BPD Desa Pong Majok mengatakan Bahwa:

“Untuk kegiatan pengelolaan keuangan desa, selalu kita buat laporan

pertanggungjawabannya, atau SPJ untuk informasi mengenai keuangan desa

yang di publikasikan ke masyarakat, pemerintah desa hanya menyampaikan

anggaran dana yang digunakan untuk setiap kegiatan pembangunan, seperti di

setiap proyek pembangunan selalu ada baliho informasi mengenai sumber,

besarnya dana yang digunakan dan rincian lain mengenai pembangunan

tersebut. Namun pemerintah desa Pong Majok belum menyampaikan mengenai

apa saja sumber penerimaan desa dan rincian penerimaan desa tersebut kepada

masyarakat di Desa Pong Majok ini, dan untuk kedepannya kita selaku

pemerintah, akan berusaha menyediakan informasi yang transparan lagi kepada

masyarakat.” .” (Urbanus Lamu, Ketua BPD Desa Pong Majok,

Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin 15 April 2024).

Sedangkan informasi yang didapat dari perwakilan toko masyarakat mengatakan tidak

mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Pong Majok, seperti pernyataan dari

Bapak Makarius Radus, selaku tokoh Masyarakat mengatakan bahwa:

“Belum ada penyampaian kepada seluruh masyarakat. Serta Masyarakat

kurang mengetahui informasi mengenai berapa keuangan desa yang dikelola

oleh desa ini, saya hanya mengetahui, berapa anggaran yang digunakan

untuk pelaksanaan suatu proyek pembangunan, tanpa saya tahu secara

detail dana desa yang ada di desa ini." (Makarius Radus, Tokoh Masyarakat

Desa Pong Majok, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Senin

15 April 2024).

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 44

Pemerintah Desa Pong Majok akan berusaha semaksimal mungkin menyampaikan

laporan pertanggungjawaban, tentang keuangan desa sesuai aturan atau arahan dari

Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten. Desa juga harus melakukan pencatatan secara

rutin dan membuat laporan pertanggungjawaban, untuk informasi mengenai keuangan

desa yang di gunakan untuk setiap kegiatan pembangunan.

3. Pembahasan

Pemerintah mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa dalam permendagri Nomor

20 Tahun 2018. Peraturan tersebut mengatur bagaimana desa harus mengelola keuangan

dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjadi standar yang harus dipatuhi oleh desa dalam

menjalankan pengelolaan keuangan desa tersebut. Adapun proses dalam mengelola

keuangan Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat sebagai

berikut:

Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan keuangan desa pemerintah desa membuat rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Aggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDesa).

Sekertaris Desa selaku kordinator pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan

desa (PKPKD) bertugas mengkordinasi penyusunan rancangan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa (APBDesa), tugas-tugas desa, dan laporan keuangan desa serta

melakukan verifikasi atas semua kegiatan desa. Setelah sekertaris desa menyusun

rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM) yang kemudian diserahkan kepada Kepala Desa selaku

pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) untuk dibahas dan

disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perencanaan di Desa

Pong Majok yang telah ditetapkan melalui rencana pembanguna jangk menengah

desa (RPJM) yang kemudian dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah desa

(RKPDesa) setelah mengadakan musyawarah desa terlebih dahulu.

Partisipasi dari masyarakat merupakan salah satu asas di dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Pemendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa, Desa yang juga harus diterapkan di Desa Pong Majok sebab

apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengelolaan keuangan desa

maka terjadi kesinambungan antara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

pemerintahan Desa Pong Majok sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa dimulai dari

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenpangdes), terjadi kesesuai

dengan mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

45 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari menyusun Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa.

Sekretaris Desa Pong Majok menyusun Rancangan Peraturan Desa dari hasil

Musyawarah Rencanan Pembangunan Desa (Musrenpangdes), merupakan

sekumpulan rencana pembangunan yang sudah dipilih oleh pemerintah desa dan

merupakan penting dan prioritas untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat di Desa Pong Majok, yang disesuaikan dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) biasanya dibulan Juli lalu

disampaikan Kepada Kepala Desa untuk dikoreksi dan dievaluasi jika diperlukan.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari

menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, sesuai dengan

mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perencanaan keuangan Desa terdiri dari mendiskusikan Rancangan Peraturan

Desa tentang APBDesa.

Setelah sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa dan menyampaikan

Kepada Kepala Desa maka kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) akan mendiskusikan rancangan tersebut yang berkaitan dengan hal-

hal apa saja atau kegiatan apa saja yang akan dilakukan ditahun berikutnya.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari

mendiskusikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, telah sesuai dengan

mekanisme perencanaan yang ada di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa.

Setelah dievaluasi dalam waktu satu sampai tiga hari hasil evaluasi harus sudah

diperbaiki kembali oleh Pemerintah Desa Pong Majok dan dengan segera harus

dilaporkan kembali ke pihak kecamatan. Berdasarkan pembahasan di atas,

maka Perencanaan Keuangan Desa terdiri dari mengevaluasi Rancangan

Peraturan Desa tentang APBDesa dan menetapkan Peraturan Desa, telah sesuai

dengan mekanisme Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahap terakhir dari mekanisme

perencanaan keuangan desa yaitu menetapkan Peraturan Desa. Pemerintah Desa

Pong Majok setelah menyampaikan kembali hasil evaluasi dari Rancangan

Peraturan Desa, setelah disetujui selanjutnya desa menetapkan Rancangan

Peraturan Desa tersebut sebagai Peraturan Desa pada tahun berikutnya pada Desa

Pong Majok.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa merupakan kelanjutan dari perencanaan yang telah

ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pengajuan

pendanaan kegiatan, verifikasi dan persetujuan pemerintah desa, pencairan dana, dan

pelaksanaan kegiatan.

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 46

a. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari mengajukan pendanaan kegiatan.

Berdasarkan prioritas kegiatan, maka dibuatlah Rencana Anggaran Biaya (RAB)

dengan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dilampirkan

dengan pernyataan pertanggungjawaban dan dilampirkan dengan bukti

transaksi kepada Pepala Desa untuk disetujui dan penerimaan dana yang

dikirim melalui rekening kas desa yang dibuat oleh pemerintah desa dengan

spesimen tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan desa. Berdasarkan

pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari mengajukan

pendanaan kegiatan, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari verifikasi dan persetujuan pemerintah

desa.

Apabila ada ke tidak sesuaian atau anggaran yang terlalu besar maka

pemerintah Desa Pong Majok berhak menolak ajuan pelaksana kegiatan dan

sekaligus memberi masukan untuk memperbaiki kembali, karena setiap mata

anggaran sudah ada standar biayanya atau pembagian persentase untuk setiap

biaya kegiatan. Karena dalam pelaksanaan keuangan desa menganut asas tertib

dan disiplin anggaran sangat penting untuk diterapkan. Berdasarkan

pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari verifikasi dan

persetujuan pemerintah desa, telah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pencairan dana.

Setelah pelaksanaan kegiatan telah mendapat persetujuan dari pemerintah Desa

Pong Majok dalam hal ini melalui verifikasi oleh Sekertaris Desa dan disahkan

oleh Kepala Desa, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pembayaran sesuai

dengan SPP yang telah disetujui. Berdasarkan pembahasan di atas, maka

pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pencairan dana, telah sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

d. Pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pelaksanaan kegiatan.

Setelah mengajukan kegiatan, meminta verifikasi dari pemerintah desa hingga

menunggu pencairan dana, maka dilaksanakannya kegiatan tersebut sesuai

dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam proses pelaksanaan di Desa

Pong Majok sering terjadinya keterlambatan hal ini bukan sepenuhnya

disebabkan oleh pemerintah Desa Pong Majok, tetapi juga dikarenakan sering

terlambatnya pencairan dana sehingga pelaksanaan kegiatan pembangunan pun

menjadi terhambat, juga dikarenakan faktor alam, saat musim hujan ketika

proses pembangunan jalan atau semen isasi jalan, maka akan terhambat

pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang ditargetkan. Tetapi

pemerintahan Desa Pong Majok selalu berusaha secara semaksimal untuk

menyesuaikan dengan peraturan atau pedoman yang ditetapkan. Berdasarkan

47 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

pembahasan di atas, maka pelaksanaan keuangan desa terdiri dari pelaksanaan

kegiatan, telah sesuai dengan mekanisme pelaksanaan yang diatur dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa.

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa merupakan tugas dari Bendahara Desa yang harus

melakukan pencatatan secara rutin dan harus melakukan laporan

pertanggungjawaban bulanan kepada Kepala Desa.

a. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari pencatatan secara rutin dalam

penatausahaan keuangan desa merupakan hal yang harus dilakukan oleh

Bendahara Desa Pong Majok setiap ada penerimaan dan pengeluaran karena

bendahara tugasnya menerima, mengeluarkan dan melaporkan pengelolaan

keuangan desa secara tertib agar bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan

pembahasan di atas, maka penatausahaan keuangan desa Pong Majok terdiri

dari pencatatan secara rutin, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Penatausahaan keuangan desa terdiri dari laporan bulanan namun hal ini tidak

dilakukan oleh pemerintah Desa Pong Majok Bendahara Desa Pong Majok

menjelaskan bahwa biasanya hanya disampaikan secara lisan saja karena jika

harus membuat laporan setiap bulannya tentu membutuhkan waktu yang lebih

lama. Maka penatausahaan keuangan desa terdiri dari laporan bulanan, terjadi

ke tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

4. Tahap Pelaporan

Pelaporan keuangan desa merupakan tugas dari Kepala Desa Pong Majok kepada

Bupati/Walikota Manggarai Barat setiap semesternya untuk melaporkan bagaimana

pelaksanaan APBDesa di desa tersebut. Pelaporan ini terdiri dari laporan semester

pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan semester akhir

berupa laporan realisasi pertanggungjawaban APBDesa.

a. Pemerintah Desa Pong Majok selalu menyampaikan laporan realisasi

pelaksanaan APBDesa setiap semester pertama tahun anggaran yang

bersangkutan kepada Bupati/Walikota meskipun kadang mengalami

keterlambatan baik dikarenakan terlambatnya pencairan dana dan terlambatnya

pelaksanaan kegiatan, namun meskipun sering terlambat pemerintah Desa Pong

Majok selalu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaporan keuangan desa terdiri dari

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, telah sesuai dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b. Walaupun pemerintah Desa Pong Majok sering mengalami keterlambatan dalam

penyampaian laporannya, namun pihak kecamatan juga tidak bisa menyalahkan

Pemerintah Desa Pong Majok karena keterlambatan tersebut bukan sepenuhnya

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 48

disebabkan oleh pemerintah Desa Pong Majok tetapi juga disebabkan oleh

lambatnya pencairan dana dari Pusat ke Pemerintah Desa Pong Majok. Namun

meskipun demikian pemerintah Desa Pong Majok selalu menyampaikan laporan

realisasi pertanggungjawaban APBDesa setiap akhir semester meskipun

mengalami keterlambatan. Pada mekanisme pelaporan pengelolaan keuangan

desa asas akuntabel sudah diterapkan dengan maksimal oleh pemerintah Desa

Pong Majok. Berdasarkan pembahasan di atas, maka pelaporan keuangan desa

terdiri dari Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa, telah sesuai

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan

keuangan desa yang dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan kepada

Bupati/Wali Kota dan kepada Masyarakat.

a. Pemerintah Desa Pong Majok belum melampirkan format laporan kekayaan

milik desa, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang

masuk ke desa pada tahun anggaran yang berkenaan. Karena menurut

Pemerintah Desa Pong Majok hal tersebut tidak perlu karena pemerintah desa

sudah menyampaikan program-program yang dilaksanakan di dalam laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Berdasarkan pembahasan

di atas, maka pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari menyampaikan

laporan kepada Bupati/Walikota, terjadi ketidak sesuai dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan

Desa.

b. Saat ini pemerintah Desa Pong Majok belum menyediakan sama sekali papan

untuk baliho yang digunakan, sehingga dana yang dikelola oleh pemerintah

Desa Pong Majok sebagian besar masyarakat tidak mengetahui berapa jumlah

dana dan rincian jumlah dana berdasarkan sumbernya masing-masing yang

dikelola oleh pemerintah Desa Pong Majok. Berdasarkan pembahasan di atas,

maka pertanggungjawaban keuangan desa terdiri dari penyampaian laporan

kepada masyarakat, terjadi ketidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam

Negri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan Desa Pong Majok sebagai

berikut:

Perencanaan

Pada tahap Perencanaan menunjukkan sudah dikelola dengan baik dan benar,

sudah sesuai dengan Pemendagri No 20 Tahun 2018 , terbukti dengan adanya

perencanaan dalam segi Partisipasi masyarakat dalam mengambil perenan

49 Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di….(Kristoforus Jehaman, Dea Arme Tiara Harahap, Agus Wahyudi)

dalam tahapan perencanaan pengelolaan keuangan Desa Pong Majok dengan

adanya masyarakat yang ikut serta dalam musyawarah desa, karena masyarakat

juga tidak hanya hadir saja akan tetapi masyarakat juga menyampaikan

pendapat di setiap perwakilan serta adanya rancangan peraturan desa tentang

APBDesa.

Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, pengelolaan Keuangan Desa Pong Majok sudah

berjalan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, terbuktinya dengan

adanya penyusunan mulai dari pengajuan pendanaan kegiatan dengan

dibuatnya RAB (rencana anggaran biaya)dengan mengajukan surat permintaan

pembayaran (SPJ)

Penatausahaan

Pada tahap penatausahan pengelolahan Keuangan Desa Pong Majok sudah

berjalan sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018, terbukti adanya pencatatan

pelaporan dan penerimaan pengelolahan keuangan Desa Pong Majok walaupun

ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dengan tertib oleh Bendahara Desa,

hal ini dikarenakan Pemerintahan Desa Pong Majok menyampaikan laporan

bulanan yang disampaiakan secara lisan namun tidak tertulis.

Pelaporan

Pada tahap pelaporan keuangan desa, pemerintahan Desa Pong Majok

sudah melakukannya sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 terbukti

dengan pemerintahan Desa Pong Majok selalu menyampaikan laporan hasil

pelaksanaan APBDesa setiap semester pertama dan laporan akhir anggaran

kepada Bupati Manggarai Barat.

Pertanggungjawaban

Pada tahap pertanggungjwaban, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

pemerintahan Desa Pong Majok sudah sesuai Permendagri No 20 Tahun 2018.

Namun, saat ini pemerintah Desa Pong Majok belum menyediakan laporan yang

rinci dengan dana yang dikelola oleh pemerintah Desa Pong Majok sehingga

sebagian besar masyarakat belum mengetahui berapa jumlah keuangan dan

rincian jumlah keuangan berdasarkan sumbernya masing-masing yang

dikelolah oleh pemerintah Desa Pong Majok.

Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan kesimpulan yang diperoleh berikut ada

beberapa saran penelitian yang sangat membantu;

Perlu diupayakan agar dilakukan pemberdayaan/pelatihan terhadap

pemerintah desa yang ada di Desa Pong Majok Kecamatan Lembor Kabupaten

Manggarai Barat, terkhusus bagi bendahara desa untuk meningkatkan

pemahaman dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa,

supaya laporan pertanggungjawaban sesuai dengan pedoman Peraturan

Journal of Economics, Business, Accounting and Management (JEBAM)

Volume 2 No. 1 April 2024, Page 28 - 50 50

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dan tidak mengalami

keterlambatan saat pelaporan bulananya.

Perlunya dibuatkan pelatihan dan sosialisasi secara berkalah oleh pemerintah

desa kepada masyarakat mengenai sistem pengelolaan keuangan desa

ditingkat desa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa. Sehingga

masyarakat juga lebih berpartisipasi lagi dalam proses pengelolaan maupun

pengawasan pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Endah, K. (2018). Penyelenggaraan pemerintahan Desa menurut Undang Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara,

5(1), 76- 82.

Fauzan, A., & Prasetyo, A. H. (2020). Sistem Informasi Pelaporan Realisasi Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa pada Kantor Kelurahan Desa Kreyo Pemalang.

Sainteks, 16(2).

Mingharyoso, M. S. (2018). Kedudukan, Peran Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

(Bpd) Pasca Reformasi (Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa).

Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) dalam

Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration

Journal), 9(2), 92-100.

Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas pengelolaan dana

desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun 2015. Politik Indonesia:

Indonesian Political Science Review, 2(1), 1-16.

Siregar & Syam, (2017). Analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa

(studi pada desa di Kabupaten Deli Serdang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi

Akuntansi, 2(4), 93-106.