JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, page: 80-89

E-ISSN: 3025-9843

Devi Nurhayati et.al (Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik....)

Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih

Perempuan Melalui Pendidikan Politik

Di Kabupaten Sukoharjo

Devi Nurhayati

a,1

, Winarno

b,2

, Muhammad Hendri Nuryadi

c,3

a, b, c

Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Surakarta, indonesia

devinurhayati14@student.uns.ac.id;

winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id;

hendri@staff.uns.ac.id

winarnonarmoatmojo@staff.uns.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 9 Juni 2023

Direvisi: 24 Juli 2023

Disetujui: 23 Oktober 2023

Tersedia Daring: 1 Desember

2023

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bakesbangpol dalam

meningkatkan partisipasi politik pemilih perempuan serta mengetahui

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih

perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian meliputi informan

yaitu kepala bidang dan staff anggota bidang politik dalam negeri dan

organisasi kemasyarakatan serta pemilih perempuan peserta program

pendidikan politik, peristiwa pelaksanaan program pendidikan politik

di pendopo Graha Satya Praja, serta dokumen rencana strategis

Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Teknik

pengambilan sampel yang digunakan ialah purposive sampling. Teknik

pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara

mendalam secara langsung, serta analisis dokumen. Teknik uji validitas

menggunakan triangulasi sumber dan metode. Teknik analisis data

yang digunakan ialah model analisis interaktif yang terdiri dari empat

komponen meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data

serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut. 1)

Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan perannya

sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana dan prasarana,

memberikan pendampingan pendidikan politik, serta memiliki fokus

pembahasan yang berkaitan dengan partisipasi politik. Pendidikan

politik diselenggarakan dalam bentuk sosialisasi politik. 2) faktor-

faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan di

Kabupaten Sukoharjo yaitu a) pengetahuan politik, pemilih perempuan

yang memiliki pengetahuan politik akan memiliki kesadaran untuk

berpartisipasi dalam kegiatan politik. b) keluarga, anggota keluarga

khususnya suami menjadi faktor yang mampu mempengaruhi pilihan

seorang istri. c) rangsangan politik, pendidikan politik yang

diselenggarakan Bakesbangpol mampu menambah pengetahuan

pemilih perempuan serta media sosial mampu mempengaruhi pilihan

pemilih perempuan. d) pekerjaan yang terbentuk karena adanya suatu

kesamaan mampu mendorong individu menyesuaikan diri terhadap

perilaku dalam kelompok.

Kata Kunci:

Bakesbangpol

Partisipasi politik

Pendidikan politik

ABSTRACT

Keywords:

Bakesbangpol

Political Participation

Political Education

This research aims to analyze the role of Bakesbangpol in increasing the

political participation of female voters and determine the factors that

influence the political participation of female voters in Sukoharjo

Regency. This research uses a qualitative approach. Data sources in the

research include informants, namely heads of departments and staff

members of domestic politics and community organizations as well as

female voters participating in political education programs, events

implementing political education programs at the Graha Satya Praja

pavilion, as well as the Sukoharjo Regency Bakesbangpol strategic plan

document for 2021-2026. The sampling technique used was purposive

JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, page: 80-89

E-ISSN: 3025-9843

Devi Nurhayati et.al (Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik....)

sampling. The data collection techniques used were observation, direct

in-depth interviews, and document analysis. The validity test technique

uses triangulation of sources and methods. The data analysis technique

used is an interactive analysis model which consists of four components

including data collection, data reduction, data presentation and drawing

conclusions. The research results are as follows. 1) Bakesbangpol

Sukoharjo Regency has carried out its role as a facilitator by providing

facilities and infrastructure, providing political education assistance, and

having a focus on discussions related to political participation. Political

education is carried out in the form of political socialization. 2) factors

that influence the political participation of female voters in Sukoharjo

Regency, namely a) political knowledge, female voters who have political

knowledge will have the awareness to participate in political activities.

b) family, family members, especially the husband, are factors that can

influence a wife's choice. c) political stimulation, political education

organized by Bakesbangpol is able to increase the knowledge of female

voters and social media is able to influence the choices of female voters.

d) work that is formed because of similarities is able to encourage

individuals to adapt to behavior in the group.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi dimana rakyat atau warga negara berhak dalam

setiap proses penyelenggaraan kehidupan bernegara salah satunya yaitu dalam bidang

politik. Perkembangan politik di Indonesia terus mengalami pergeseran menuju ke arah

yang lebih baik dalam suatu proses demokratisasi. Tingkat keberhasilan pembangunan

politik yang demokratis dapat ditunjukkan dengan adanya perubahan dalam sistem politik

yang tentu saja mampu mempengaruhi dinamika sistem lain yang berkaitan dengan

penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pembangunan politik di Indonesia dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya

yaitu partisipasi politik dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan

berbagai macam cara seperti, mematuhi aturan politik, menjalin hubungan yang baik

dengan penyelenggara negara atau pejabat pemerintahan serta ikut serta dalam pemilu.

Partisipasi politik menjadi salah satu kebutuhan agar keberlanjutan demokrasi dan sistem

politik tidak mengalami hambatan. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi merupakan

salah satu instrumen yang menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk

memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakil rakyat atau sebagai penguasa yang

akan duduk dalam pemerintahan. Sebagian negara yang menganut demokrasi termasuk

Indonesia menjadikan partisipasi sebagai salah satu agenda yang tidak dapat

dikesampingkan dalam proses pemilu, khususnya dalam hal kehadiran atau tidaknya warga

negara untuk memilih. Tanpa adanya partisipasi politik dari warga negara, baik laki-laki

maupun perempuan maka suatu pemerintahan yang demokratis tidak dapat terbentuk.

Realitas politik di berbagai negara termasuk Indonesia suatu partisipasi harus

melibatkan semua kalangan termasuk juga perempuan. Perempuan memiliki peran dan

posisi yang penting dalam dunia politik karena mereka turut andil dalam menentukan nasib

dirinya sendiri melalui keputusan politik yang akan diambil. Hal tersebut sesuai dengan

UUD 1945 sebagai landasan konstitusi negara yang telah memberikan ruang bagi seluruh

warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin.

Namun pandangan terhadap profil perempuan di Indonesia saat ini berbeda karena presepsi

JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, page: 80-89

E-ISSN: 3025-9843

Devi Nurhayati et.al (Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik....)

yang melekat pada masyarakat masih terhubung erat dengan budaya patriarki, perempuan

dianggap sebagai peran kedua setelah laki-laki (Nimrah dan Sakaria, 2015).

Partisipasi politik perempuan dalam suatu pemilu dapat dilakukan sebagai seorang

pemilih. Pemilih perempuan memiliki peran penting dalam pemilu karena kelompok

tersebut memiliki jumlah yang banyak khususnya di Indonesia. Selain itu perempuan

memiliki perbedaan baik dalam nilai serta visi dan konsep mengenai politik yang berasal

dari perannya sebagai seorang ibu dan kodratnya sebagai perempuan. Oleh karena hal

tersebut diharapakan perempuan memiliki fokus dan nilai-nilai perempuan dalam politik

dan diharapkan mampu memilih seorang calon pemimpin yang cerdas serta selektif (Putri

& Putri, 2021). Pemilih perempuan masih harus berjuang untuk meningkatkan kesadaran

demokrasi salah satunya melalui partisipasi politiknya karena dengan partisipasi politik

tersebutlah mereka dapat memaksimalkan proporsi 30% keterwakilan perempuan dalam

parlemen. Namun, mayoritas perempuan belum bisa mengerti pentingnya keterwakilan

perempuan di lembaga legislatif. Banyak dari mereka yang beranggapan bahwa tidak

menjadi masalah calon legislatif berasal dari kalangan laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 556/PL.02.6-

Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020

didapatkan daftar pemilih tetap (DPT) perempuan ialah 335.263 dengan pengguna hak

pilih sebanyak 269.786 (80%), sedangkan jumlah pemilih terdaftar yang tidak

menggunakan hak pilih cukup besar jumlahnya, yaitu 65.477 (20%). Oleh karena hal

tersebut penting adanya upaya dalam meningkatakan partisipasi pemilih yang harus

dilakukan oleh pemerintah daerah khususnya Kabupaten Sukoharjo.

Pemerintah daerah terus berupaya dalam mendorong dan meningkatkan partisipasi

pemilih perempuan dalam pemilu yaitu dengan bekerja sama dengan dinas terkait ataupun

pihak swasta dalam meningkatakan partisipasi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor Tahun 2020 tentang Pembentukan

Badan Kesatuan bangsa dan Politik serta Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 83

Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pemerintah daerah telah berupaya dalam meingkatkan

partisipasi politik masyarakat dengan menggandeng Badan kesatuan Bangsa dan Politik

yang selanjutnya disebut dengan Bakesbangpol.

Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu

Bakesbangpol juga memiliki fungsi salah satunya yaitu dalam hal pelaksanaan kebijakan,

evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan

ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat

beragama, ras dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi

kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menilik pada penelitian Ashariadi (2020) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan

dalam membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang

Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pendidikan

politik di Kabupaten Cirebon. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Ikhsan (2022) yang

mengemukaakan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Bengkalis sudah melakukan upaya

dalam mewujudkan pertisipasi politik yang cerdas dan berintegritas yaitu berperan sebagai

pelopor dan pelaksana sendiri. Selain itu, penelitian Firmansyah (2021) juga menyebutkan

bahwa Kesbangpol Kota Tangerang dalam periode 2018-2019 memiliki peran dalam

JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, page: 80-89

E-ISSN: 3025-9843

Devi Nurhayati et.al (Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik....)

meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui berbagai upaya salah satunya yaitu

melalui program sosialisasi politik.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian

sebelumnya, dimana penelitian ini berada dalam konteks peran yang dilakukan suatu badan

pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, yaitu peran Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dalam menyelanggarakan pendidikan politik dengan menggunakan

judul yang berbeda, informan, lokasi penelitian dan indikator yang berbeda dengan

penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini peneliti juga ingin mengetahui faktor yang

mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya pemilih perempuan.

Namun peneliti akan mengggunakan penelitian tyang pernah dilakukakn sebagai bahan

referensi dan bahan kajian dalam penulisan hasil penelitian.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

perihal Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik

Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini

penting untuk dilakukan karena perempuan memiliki arti yang penting bagi pembangunan

demokrasi yang adil, sehat serta realistis. Perempuan selain menjadi partisipan atau

pemilih dalam pemilu, perempuan mestinya memiliki kesadaran akan pentingnya

demokrasi dan mengerti akan adanya kesamaan hak dalam berpartisipasi di bidang politik.

Dalam perkembangan peran perempuan dalam hal politik bangsa Indonesia telah

meratifikasi konvensi yang mengatur tentang adanya hak sipil dan politik, yang dimana

didalamnya menjamin atas dua hak demokratik yang mendasar bagi perempuan, yaitu hak

untuk memilih dan hak untuk mencalonkan diri dalam suatu pemilihan (Warjiyati, 2016).

Dengan adanya Pendidikan politik harapannya mampu menambah wawasan serta

pemahaman perempuan terhadap persoalan politik yang dimana hal tersebut akan menjadi

pedoman perempuan dalam menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas maka, rumusan masalah dalam penelitian

sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam

meningkatkan partisipasi politik melalui pendidikan politik bagi pemilih Perempuan di

Kabupaten Sukoharjo?

2. Apa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan di

Kabupaten Sukoharjo?

Penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai, tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dalam

meningkatkan partisipasi politik pemilih perempuan Kabupaten Sukoharjo melalui

pendidikan politik

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih

perempuan Kabupaten Sukoharjo?

2. METODE

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif ditujukan guna memahami fenomena-fenomena sosial dari

sudut pandang partisipan. Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini menggunakna metode

penelitian kualitatif deskriptif karena berkaitan dengan fenomena yang terjadi di dalam

lingkungan masyarakat khususnya pada bidang politik. Dengan demikan penelitian

kualitatif adalah penelitian yang menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dalam

menyelidiki status objek (Sugiyono, 2016, hlm. 15). Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif merupakan

JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, page: 80-89

E-ISSN: 3025-9843

Devi Nurhayati et.al (Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik....)

langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting sosial

terejawantah dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian kualitatif deskriptif diharapkan mampu

mendeskripsikan peran Bakesbangpol dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan

serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik perempuan di Kabupaten

Sukoharjo. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Sukoharjo serta beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Bendosari,

Sukoharjo, Tawangsari, Bulu serta Baki pada bulan Agustus-September tahun 2023.

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi serta

analisis dokumen. Wawancara dilakukan untuk memperoleh segala informasi terkait apa

saja yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi

politik pemilih Perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Adapun informan yang telah

ditentukan oleh peneliti yaitu Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi

Kemasyarakatan, Staff Anggota Bidang Politik dalam Negeri, serta perwakilan peserta

program pendidikan politik yang merupakan kelompok masyarakat perempuan Kabupaten

Sukoharjo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatkan partisipasi

politik pemilih perempuan melalui pendidikan politik di Kabupaten Sukoharjo

Partisipasi politik merupakan persoalan yang penting dalam suatu negara

demokrasi. Sehingga pembangunan partisipasi politik merupakan suatu hal yang

penting untuk dilakukan karena partisipasi politik merupakan hal istimewa yang

dimiliki oleh rakyat. Pembangunan partisipasi merupakan parsyaratan mutlak bagi

pemenuhan hak-hak rakyat dalam bidang politik. Dengan adanya partisipasi politik

rakyat tidak akan terjebak dalam dilema mobilisasi politik. Rakyat haruslah menjadi

pemilih dan bukan menjadi pendukung karena jika rakyat menjadi pendukung mereka

tidak akan menjadi seseorang yang berpikir kritis terhadap suatu kebijakan dan akan

cenderung mengikuti apa kata yang didukung.

Untuk mencapai masyarakat yang demokratis diperlukan adanya partisipasi dari

seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. Dalam meningkatkan partisipasi

politik memerlukan suatu upaya salah satunya melalui pendidikan politik. Bagi

perempuan yang cenderung mudah terpengaruh dan tidak rasional dalam menjatuhkan

pilihannya maka pendidikan politik diperlukan untuk meningkatkan pemahaman bagi

perempuan khususnya ketika menggunakan hak suaranya dalam suatu pemilihan

umum. pemungutan suara dalam suatu pemilu atau pilkada termasuk kedalam bentuk

partisipasi konvensional. Hal tersebut selaras dengan pandangan Gabriel Almond

(dalam Damsar, 2010, hlm 186) yang dirinci dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1 Bentuk partisipasi politik

Konvensional

Non konvensional

Pemungutan suara

Pengajuan petisi

Diskusi politik

Berdemonstrasi

Kampanye

Konfrontasi, pemogokan

Bergabung dalam kelompok

kepentingan

Pengrusakan, pengeboman serta pembakaran

sebagai tindak kekerasan politik terhadap benda

Komunikasi dengan pejabat politik dan

administratif (lobbying)

Penculikan, pembunuhan sebagai tindak

kekerasan terhadap manusia

JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, page: 80-89

E-ISSN: 3025-9843

Devi Nurhayati et.al (Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik....)

Pembangunan politik menjadi bagian dari pembangunan nasional, dimana

pembangunan tersebut diwujudkan guna menciptakan ketertiban politik melalui

masyarakat yang demokratis. Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab seluruh

komponen masyarakat bukan hanya pemerintah saja. Meskipun demikian, pemerintah

memegang peranan yang dominan dalam proses mewujudkan pembangunan nasional.

Berdasarkan Permendagri No. 11 Tahun Tahun 2019, Badan kesatuan bangsa dan

politik kabupaten/kota memiliki tugas untuk membantu bupati/wali kota dalam

melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten/kota

yang kemudian bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah

kabupaten/kota. Disini peran Bakesbangpol dalam menjalankan programnya menjadi

penentu keberhasilan tujan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Tanpa

adanya fasilitator dalam menyelenggarakan program, proses politik atau partisipasi

politik tidak akan mengalami peningkatan.

a. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo Sebagai

Fasilitator

Berdasarkan temuan penelitian, diperoleh informasi bahwa dalam meningkatkan

partisipasi politik masyrakat khususnya pemilih Perempuan Bakesbangpol

menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan cara: Pertama, yaitu dengan

menyediakan sarana dan prasarana guna mendukung keberhasilan penyelenggaran

program pendidikan politik dengan menyediakan alat tulis, tempat pelaksanaan

serta narasumber yang akan memberikan materi mengenai partisipasi politik

masyarakat. Kedua, memberikan pendampingan berupa pendidikan politik yang

diselenggarakan dalam bentuk sosialisai politik. Sejalan dengan pendapat

Kantaprawira (2004, hlm. 56) bahwa pendidikan politik dapat diberikan melalui

tiga bentuk salah satunya yaitu sosialisasi. Dengan melaksanakan kegiatan

pendidikan politik melalui sosialisasi politik kepada masyarakat termasuk pemilih

perempuan, dapat dikatakan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo sebagai

lembaga negara telah memberikan pendidikan politik secara non formal melalui

sosialisasi politik. Hal tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam Inpres No.

12 tahun 1982 yang menyebutkan bahwa pendidikan politik dapat diselenggarakan

melalui jalur formal, informal dan nonformal.

Kedua cara yang dilakukan tersebut sejalan dengan pendapat Menurut Iyas

(2014, hlm. 5) Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator: pemerintah sebagai fasilitator

bertugas untuk menjembatani berbagai macam kepentingan masyarakat melalui

penyediaan sarana dan prasarana, pendampingan seperti pelatihan, pendidikan,

penyuluhan, peningkatan keterampilan.

Kemudian cara ketiga yang dilakukak Bakesbangpol sebagai fasilitator yaitu,

memiliki fokus atau orientasi kedepan. Pemberian materi oleh narasumber memiliki

fokus yaitu pentingnya partisipasi politik bagi masyarakat. Materi yang diberikan

sebagai bekal yang nantinya mampu memberikan pemahaman kepada peserta untuk

mempersiapkan pemilu kedepannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Soaresf

et al., (2015, hlm. 233-234) peran sebagai fasilitator memiliki indikator yaitu

memiliki orientasi dan fokus kedepan.

Keikutsertaan pemilih perempuan dalam kegiatan tersebut dapat menambah

wawasan dan pengetahuan terkait hal politik dan pentingnya berpartisipasi dalam

hal politik dengan adanya kesadaran dan pengetahauan yang mereka miliki pemilih

perempuan dapat menggunkan hak suaranya tanpa harus bergantung pada pilihan

orang lain. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Ahdiyana (sebagaimana dikutip

Vega Prayogo & Wahyu Wardhani, 2022, hlm. 26) menyebutkan bahwa

JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, page: 80-89

E-ISSN: 3025-9843

Devi Nurhayati et.al (Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik....)

pendidikan politik memiliki tujuan yaitu: membentuk kesadaran, kepribadian akan

hal yang berkaitan dengan politik serta membentuk kemampuan dalam

berpartisipasi politik agar menjadi partisipan dalam bentuk positif.

2. Faktor-faktor yang mampu mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan

di Kabupaten Sukoharjo

Partisipasi politik pemilih Perempuan di Kabupaten sukoharjo berdasarkan

temuan di lapangan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pengetahuan politik,

keluarga atau kerabat, rangsangan politik serta pekerjaan. Faktor-faktor tersebut dapat

dipaparkan sebagai berikut:

a. Pengetahuan Politik

Pengetahuan politik merupakah salah satu aspek penting dalam membentuk

keasadaran politik warga negara. seorang individu akan memiliki kesadaran politik

dan mau berpartisipasi dalam hal politik jika ia memiliki pengetahuan dan

pemahaman akan hal politik. Kesadaran politik merupakan suatu kondisi yang

secara tanggap mampu memahami hal politik, kondisi dan situasi politik serta

pengambilan keputusan dalam menentukan suatu pilihan.

Seseorang yang sadar akan hak dan kewajibannya sebgai warga negara maka

akan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi politik seperti menggunakan hak

suara nya seacara sadar sebagai warga negara dan akan mendorong seseorang

tersebut untuk menggunkan hak pilihnya secara rasional. Seperti halnya Ibu

Andriyani, pemilih Perempuan di Kabupaten Sukoharjo menyatakan bahwa ia

memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mengikuti pemilihan dengan

pilihannya sendiri yang sesuai dengan aspirasinya. Data tersebut sejalan dengan

pendapat Surbakti (sebagaimana dikutip Sastroatmodjo, 1995, hlm. 91)

mengemukakan kesadaran seseorang akan hal politik dapat mempengaruhi tinggi

rendahnya tingkat partisipasi politik. Kesadaran politik tersebut meliputi kesadaran

akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara baik dalam hak politik, ekonomi

serta hak dalam mendapatkan jaminan sosial dan hukum. Dengan kata lain

pengetahuan serta minat dan perhatian seseorang akan lingkungan masyarakat dan

politik sekitarnya dapat mempengaruhi partisipasi politik.

b. Keluarga

Anggota keluarga maupun kerabat kerap kali memiliki pengaruh terhadap

anggota keluarga lainnya termasuk dalam bidang politik. Perempuan yang sering

melibatkan perasaannya dalam suatu hal membuat dirinya tidak mampu berfikir

secara rasional. Perempuan kerap kali menjadikan keluarga sebagai bahan

pertimbangan dalam menentukan pilihan termasuk pilihan ketika pemilu atau

pilkada. Pemilih Perempuan di Kabupaten Sukoharjo beranggapan bahwa anggota

keluarganya yang lain lebih paham akan hal politik dan kerap kali memberikan

informasi-informasi atau isi calon pada pemilihan. Sehingga saran dan pendapat

yang diberikan anggota keluarga tersebut mampu mempengaruhi pilihan dirinya

sendiri dengan kata lain mampu menggoyahkan apa yang telah ia pilih.

Pemilih Perempuan di Kabupaten Sukoharjo kerap kali mendapatkan saran dari

keluarganya baik suami ataupun kerabatnya. Saran yang diberikan menjadi bahan

pertimbangan pemilih perempuan dalam menentukan pilihan politiknya. Gabriel

Almond (1993, hlm. 34) menyebutkan bahwa keluarga merupakan agen sosialisasi

pertama bagi setiap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat El Sadaawl

(2001, hlm. 34) bahwa proses internalisasi nilai-nilai dalam proses sosialisasi oleh

keluarga mampu mendominasi dan berpengaruh terhadap pilihan politik pemilih

perempuan. Seperti halnya suami mampu mendominasi seorang perempuan untuk

JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, page: 80-89

E-ISSN: 3025-9843

Devi Nurhayati et.al (Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik....)

mendapatkan segala informasi mengenai partai politik beserta calon legislatif yang

akan dipilihnya.

c. Rangsangan Politik

Rangsangan politik merupakan faktor yang dapat mendorong partisipasi politik

pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Rangsangan politik yang diberikan

Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo melalui sosialisasi politik sebagai bentuk

pendidikan politik serta peran media massa berpengaruh terhadap partisipasi politik

pemilih perempuan yaitu dalam menentukan pilihan politiknya. Melalui media

massa pemilih perempuan dapat memperoleh segala informasi yang berkaitan

dengan hal politik dan calon legislative dengan mudah. Pengetahaun tersebut yang

kemudian akan dijadikan sebagai sumber untuk menentukan pilihan individu

terhadap pilihan politiknya.

Hal tersebut sejalan dengan dengan pandangan Milbartth (dalam Miran, 2007,

hlm. 156) yang mengungkapkan bahwa sejauh mana masyarakat menerima

rangsangan politik yang diterima melalui media sehingga mampu mempengaruhi

kesediaan seseorang dalam berpartisipasi pada kegiatan politik sebagai bentuk

keterbukaan dan kepekaan terhadap rangsangan politik. Rangsangan politik

merupakan faktor pendorong dalam partisipasi politik masyarakat termasuk pemilih

Perempuan.

d. Pekerjaan

peke

Pekerjaan atau profesi merupakan faktor yang dapat mendorong partisipasi

politik pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo dalam menentukan pilihan

politiknya. Setiap perempuan yang memiliki pekerjaan baik itu ibu rumah tangga,

buruh ataupun ASN akan berkelompok sesuai dengan profesi yang dimilikinya.

Apabila dalam suatu kelompok profesi melakukan suatu diskusi politik yang

mendorong adanya pendapat dari tiap individu maka tiap anggota tersebut akan

memiliki pendapat yang relatif sama. Pemilih perempuan yang masih bingung

terhadap pilihannya akan mendapat dorongan dari orang lain yang satu profesi

dengannya sehingga pilihan politiknya juga akan memiliki kesamaan terhadap

pilihan teman yang satu profesi dengan pemilih perempuan tersebut. Menurut

Gabriel Almond (1993, hlm. 34) setiap pekerjaan atau profesi memiliki pandangan

yang berbeda tentang hal politik sehingga individu mengidentifikasikan diri dengan

kelompok yang sesuai dengan profesinya. Terlebih Ketika ada event seperti pemilu

atau pilkada serentak biasanya diskusi politik yang dihasilkan akan memiliki

pandangan yang sama akan suatu fenomena atau hal yang berkaitan dengan politik.

4. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dilapangan serta pembahasan pada bab sebelumnya,

penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam meningkatakan partisipasi politik pemilih

perempuan memiliki peran sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan program

pendidikan politik. Peran tersebut diwujudkan dengan cara menyediakan sarana

prasarana berupa, alat tulis, tempat pelaksanaan serta narasumber. Penyampaian materi

oleh narasumber memiliki fokus yang berkaitan dengan partisipasi politik masyarakat

yaitu tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2024, syarat menjadi pemilih, demokrasi,

pentingnya mengikuti pemilu dan tidak golput serta berpartisipasi aktif dalam politik

yang nantinya akan menjadi bekal pemahaman untuk persiapan pemilu ataupu pilkada

kedepannya. Program pendidikan politik bagi pemilih perempuan yang

diselenggarakan pada tanggal 14 Februari Tahun 2023 diberikan dalam bentuk

JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, page: 80-89

E-ISSN: 3025-9843

Devi Nurhayati et.al (Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik....)

sosialisasi yang telah dirancang sedemikian rupa mulai dari penentuan target atau

sasaran peserta sosialisasi yaitu bidan desa di Kabupaten Sukoharjo. Adapun program

pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo

tertuang dalam tiga bentuk yaitu:

a. Sosialisasi politik bagi pemilih pemula

b. Silaturahmi Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dengan

penyelenggara pemilu dan pengurus partai politik

c. Pendidikan politik bagi masyarakat

Berdasarkan hal tersebut maka Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten

Sukoharjo telah melaksanakan perannya sebagai fasilitator dalam menyelenggarakan

pendidikan politik melalui sosialisasi politik.

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik pemilih perempuan di

Kabupaten Sukoharjo meliputi:

a. Pengetahuan politik

Pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki pengetahuan akan hal

politik akan memiliki kesadaran politik untuk berpartisipasi dalam hal politik

karena mereka sadar akan hak dan kewajiban yang melekat sebagai warga negara.

b. Keluarga

Keluarga menjadi faktor pendorong partisipasi politik pemilih perempuan di

Kabupaten Sukoharjo karena keluarga merupakan aegen sosialisasi pertama bagi

seseorang dan anggota keluarga khususnya seorang suami dapat memberikan

pengaruh terhadap pilihan seorang istri.

c. Rangsangan politik

Rangsangan politik dapat menjadi faktor yang dapat mendorong partisipasi politik

pemilih perempuan di Kabupaten Sukoharjo. Rangsangan politik yang diberikan

Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo melalui sosialisasi politik sebagai bentuk

pendidikan politik serta peran media massa berpengaruh terhadap partisipasi politik

pemilih perempuan yaitu dalam menentukan pilihan politiknya.

d. Pekerjaan

Pekerjaan atau profesi menjadi faktor pendorong partisipasi politik pemilih

perempuan di Kabupaten Sukoharjo karena kelompok yang terbentuk karena

adanya suatu kesamaan terdapat dorongan dan ajakan untuk menyesuaikan diri

terhadap perilaku dalam kelompok tersebut.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah khususnya Bakesbangpol Kabupaten Sukoharjo hendaknya

memaksimalkan pemanfaatan penggunaan media sosial baik internal yaitu media sosial

Bakesbangpol yang dikelola sendiri ataupun media sosial yang dimiliki oleh

pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sehingga hasil dari sosialisasi politik yang telah

diselenggarakan juga akan dibaca ulang oleh peserta sosialisasi, tidak hanya itu hasil

tersebut juga akan bermanfaat bagi masyarakat yang tidak menjadi peserta sosisalisasi

sebagai sumber informasi bagi masyarakat.

2. Bagi Pemilih Perempuan

a. Pemilih Perempuan hendaknya lebih membuka diri dan tertarik akan hal politik

sehingga mampu menumbuhkan keingintahuan dan mau untuk berpartisipasi lebih

aktif dalam kegiatan politik.

JPKP: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik

Vol. 1, No. 2, Desember 2023, page: 80-89

E-ISSN: 3025-9843

Devi Nurhayati et.al (Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik....)

b. Pemilih Perempuan hendaknya lebih meyakini akan pengetahuan yang dimilikinya

sehingga apabila dalam suatu pemilu atau pilkada mereka tidak akan mudah

dipengaruhi oleh pendapat dari orang lain.

6. DAFTAR PUSTAKA

Damsar. (2010). Pengantar Sosiologi Politik. Prenadamedia Group.

El Sadaawl, N. (2001). Perempuan Dalam Budaya Patriarki. Pustaka Pelajar.

Gabriel, A., & Verba, S. (1993). Berkaitan dengan hal tersebut Gabriel Almond (dalam

)membagi agen-agen sosialisasi politik sebagai berikut: 1) Keluarga, sebagai agen

sosialisasi politik pertama individu 2) Sekolah, merupakan Lembaga formal yang

mengajarkan nilai, norma serta perilaku da. Bumi Aksara.

Iyas, Y. (2014). Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan

Masyarakat. Humaniora.

Kantaprawira, R. (n.d.). Sistem Politik Indonesia,Suatu Model Pengantar. Sinar baru

Algensindo.

Putri, F. D., & Putri, I. A. (2021). Partisipasi Pemilih Perempuan Pada Pemilihan Umum

Legislatif Tahun 2019 Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. Jurnal Demokrasi

Dan Politik Lokal, 3(1), 13–22.

Sakaria, N. dan. (2015). Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus

Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislative 2014 ). The POLITICS:

Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(2), 2407–9138.

Soares, A., Nurpratiwi, R., & Makmur, M. (2015). Peranan Pemerintah Dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol.

4, No.

Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RnD. Alfabeta.

Vega Prayogo, D., & Wahyu Wardhani, N. (2022). Implementasi Pendidikan Politik bagi

Masyarakat. 6(1), 25–30.

Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. Al-Daulah:

Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam, 6(1), 1–27.

Peraturan Perundamg-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan

Kesatuan bangsa dan Politik serta Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 83

Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Permendagri No. 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 556/PL.02.6-Kpt/3311/KPU-Kab/XII/2020

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020