Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam

Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim Di Indonesia

Dwi Wahyu Handayani

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No 1, Kota Bandar Lampung 35141, Indonesia.

Email dwi.wahyu@fisip.unila.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 18 Agustus 2024

Direvisi: 23 September 2024

Disetujui: 15 November 2024

Tersedia Daring: 1 Desember 2024

Krisis air global, hubungan bencana-konflik, dan dampak berbagai krisis

terhadap Kesehatan mental dan kesejahteraan perempuan,

membutuhkan pendekatan kebijakan pengarusutamaan gender (PUG)

dalam perubahan iklim. Penerapan pendekatan PUG membutuhkan

ruang publik bagi perempuan, sebagai ruang otonomi menyuarakan

persoalan, sehingga menghasilkan kebijakan yang selaras dengan

kepentingan perempuan. Artikel ini, mengkaji bagaimana ruang publik

dapat hadir di antara bahasan mengenai pengarusutamaan gender

dalam perubahan iklim. Tujuan artikel ini, adalah elaborasi mengenai

ruang publik yang akan memaknai pengarusutamaan gender terhadap

perubahan iklim. Metode pada artikel ini, menggunakan studi pustaka

(library research) yaitu metode pengumpulan data dengan cara

memahami dan memelajari teori dari berbagai literatur. Hasil penelitian

adalah bahwa ruang publik menggabungkan demokrasi diskursif dan

rasionalitas pemecahan masalah yang kompleks, yaitu bukan

perencanaan terpusat, melainkan sebuah masyarakat terbuka demi

mewujudkan kebijakan. Wacana pengarusutamaan gender (PUG) dapat

dimanfaatkan oleh kelompok perempuan yang kapasitas

pengetahuannya semakin baik, melalui ruang publik untuk membahas

kepentingannya terkait dengan perubahan iklim. Ruang publik di

Indonesia adalah dengan memanfaatkan musyawarah perencanaan

pembangunan (MUSRENBANG), dari level daerah hingga nasional.

Kata Kunci:

Ruang Publik

Pengarusutamaan Gender

Kebijakan

Perubahan Iklim

ABSTRACT

Keywords:

Public Space

Gender Mainstreaming

Policy

Climate Change

The global water crisis, disaster-conflict linkages, and the impact of

various crises on women's mental health and well-being require a

gender-mainstreaming policy approach to climate change. The

implementation of a gender mainstreaming approach requires a public

space for women, as a space for autonomy to voice issues and produce

policies that are in line with women's interests. This article examines

how public space can be present in discussions on gender

mainstreaming in climate change. This article aims to elaborate on the

public sphere that will interpret gender mainstreaming of climate

change. The method in this article uses library research, which collects

data by understanding and studying theories from various literatures.

The research results in the public sphere combining discursive

democracy and complex problem-solving rationality, which is not

centralized planning but an open society to realize policies. The

discourse of gender mainstreaming can be utilized by women's groups

whose knowledge capacity is improving through public space to discuss

their interests related to climate change. The public space in Indonesia

uses the development planning deliberation (MUSRENBANG) from the

local to the national level.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

This is an open access article under CC BY-SA license

Pendahuluan

Indonesia, dalam konteks ancaman perubahan iklim berdasarkan The World Risk Report

tahun 2024, menghadapi risiko bencana alam ekstrem seperti gempa bumi, tsunami, banjir,

dan kekeringan. Indonesia memiliki risiko bencana tertinggi secara keseluruhan. Laporan ini

mengkaji krisis air global, hubungan bencana-konflik, dan dampak berbagai krisis terhadap

kesehatan mental dan kesejahteraan perempuan, sehingga diperlukannya pendekatan terpadu

terhadap analisis risiko dan manajemen krisis. Ketidaksetaraan gender dan dampak perubahan

iklim semakin meningkatkan kerentanan perempuan (Handayani, D. W. 2021). Indeks risiko

menunjukan penduduk tanpa kapasitas ketahanan, kapasitas mengatasi, dan adaptasi

menempati wilayah ekstrem atau terdampak negatif karena perubahan iklim, yang dipengaruhi

juga oleh faktor sosial, kondisi politik, dan struktur ekonomi (Bündnis Entwicklung Hilft/

IFHV, 2023).

Kebijakan dan strategi yang berupaya mengurangi kerentanan untuk meningkatkan

kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim harus mempertimbangkan isu-isu spesifik gender

(Nelson et al., 2002 dalam Shabib & Khan 2014). Tujuannya adalah mampu menghadapi

ancaman perubahan iklim, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, yang juga

diadopsi di tingkat pemerintah daerah dan lokal (Björnberg & Hansson 2013). Adaptasi

sebagai salah satu respon utama terhadap perubahan iklim selain mitigasi (The

Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC 2007 dalam Fu, Gomaa, Deng, & Peng

2016). Adaptasi perubahan iklim sebagai pelibatan kemampuan atau potensi penyesuaian

untuk mengurangi kerentanan masyarakat dan wilayah terhadap perubahan dan variabilitas

iklim. Dalam konteks adaptasi terhadap perubahan iklim, cara pandang PUG telah digunakan

oleh banyak pihak. Pembangunan setiap sektor berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat

secara adil dan merata bagi laki-laki dan perempuan.

Adaptasi perubahan iklim menjadi fokus pemerintah Indonesia sejak tahun 2013, dengan

diterbitkannya Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). Selanjutnya

RAN API dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

periode 2015-2019. RAN-API dengan inklusi menjadi kebutuhan dalam pengurangan risiko

bencana (PRB), agar kondisi hidup yang buruk, infrastruktur tidak memadai, kurangnya

diversifikasi pendapatan, layanan terbatas terutama pendidikan dan informasi, memastikan

bahwa masyarakat termiskin dan paling terpinggirkan tidak terpengaruh secara proporsional

oleh bencana tersebut. Komitmen untuk mengatasi penyebab dan meningkatkan kemampuan

serta memfasilitasi pemberdayaan harus menjadi titik kuat dalam hal inklusi sosial dalam

konteks PRB.

Pemerintah pusat berinisiatif melakukan percontohan adaptasi perubahan iklim berbasis

RAN-API di daerah rawan, berdasarkan kajian kerentanan oleh kementerian/ lembaga, mitra

pembangunan dan organisasi masyarakat sipil, bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Percontohan RAN API meliputi 15 wilayah yaitu Provinsi Bali, Kota Semarang, Kota

Pekalongan, Provinsi Jawa Barat, Kota Blitar, Kota Bandar Lampung, Provinsi Jawa Timur,

Kabupatean Malang, Kota Batu, Kota Malang, Provinsi NTB, Pulau Lombok, Kota Tarakan,

Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara (Bappenas 2014).

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

Pada policy paper PUG dalam adaptasi perubahan iklim di Indonesia (Bappenas 2014),

disebutkan bahwa aksi adaptasi perubahan iklim harus mempertimbangkan kebutuhan,

aspirasi, potensi, pengalaman laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, sehingga RAN-API

disusun dengan mempertimbangkan pengaruh perubahan iklim terhadap gender. Pertimbangan

ini menjadi tepat, melihat data Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia tahun 2024

menunjukkan keterwakilan perempuan di parlemen, tingkat pendidikan, kesehatan, dan akses

ketenagakerjaan telah mengalami perbaikan kondisi dibandingkan laki-laki. Pada 2023, Indeks

Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia sebesar 0,447 turun sebanyak 0,012 poin dibandingkan

sebelumnya yang sebesar 0,459. Penurunan sebesar 0,012 poin tahun ini sedikit lebih kecil

dibandingkan penurunan IKG pada 2020, yaitu sebesar 0,016 poin. Selain itu, penurunan IKG

Indonesia pada tahun 2023 ini melanjutkan perbaikan yang telah dicapai sejak 2019. Dengan

demikian, selama lima tahun terakhir, IKG Indonesia secara konsisten mengalami penurunan

dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia terus

mengalami peningkatan. Sejak 2018, IKG Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,010 poin

per tahun sehingga totalnya mencapai 0,052 poin selama lima tahun terakhir.

Dimensi pemberdayaan dibentuk oleh 2 (dua) indikator yang dibagi menurut gender,

yaitu persentase anggota legislatif dan persentase penduduk 25 tahun ke atas yang

berpendidikan SMA ke atas. Pada 2023, jumlah anggota parlemen perempuan meningkat

sebesar 0,40 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 22,14 persen. Sebaliknya,

jumlah anggota parlemen laki-laki mengalami penurunan menjadi 77,86 persen. Kondisi ini

menyiratkan bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi

lebih setara dibandingkan sebelumnya. Indikator selanjutnya dari dimensi pemberdayaan

adalah persentase penduduk usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas. Indikator

ini mengalami peningkatan pada 2023 baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

Persentase penduduk laki-laki usia 25 tahun ke atas yang berpendidikan SMA ke atas sebesar

42,62 persen, sedangkan perempuan sebesar 37,60 persen. Dibandingkan dengan 2022, kedua

jenis kelamin menunjukkan peningkatan yang luar biasa, dengan masing-masing 0,56 persen

poin dan 0,65 persen poin untuk laki-laki dan perempuan (BPS 2023, h. 3-4).

Kondisi capaian kesetaraan gender di Indonesia, yang salah satu indikatornya

ditunjukkan dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan, dan penurunan

indeks kesenjangan gender, menjadi modal bagi kebijakan adaptasi perubahan iklim. Oleh

sebab itu, kajian akademis keterkaitan antara pengarusutamaan gender dan perubahan iklim,

perlu terus dilakukan. Dalam artikel ini, penulis mengungkap sebuah alternatif kajian yaitu

mengenai ruang publik bagi perempuan, sebagai strategi meningkatkan makna adanya

pengarusutamaan gender dalam menghadapi perubahan iklim. Rumusan masalah dalam artikel

ini adalah: ‘Bagaimana ruang publik dapat hadir di antara bahasan mengenai pengarusutamaan

gender dalam perubahan iklim?’. Tujuan artikel ini, adalah elaborasi mengenai ruang publik

yang akan memaknai pengarusutamaan gender terhadap perubahan iklim.

Metode

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (library research) yaitu metode

pengumpulan data dengan cara memahami dan memelajari teori dari berbagai literatur

mengenai topik penelitian. Langkah penelitian ini adalah menyiapkan sejumlah literatur terkait

pengarusutamaan gender dan perubahan iklim, baik berupa jurnal, buku, dan dokumen secara

online terkait kebijakan perubahan iklim. Penulis membaca, mengkategorikan berdasarkan

aspek telaah literatur mengenai upaya membangun ruang publik. Selanjutnya, penulis

melakukan analisa kritis atas bahan pustaka dari berbagai referensi tersebut, agar dapat

mendukung argumen yang telah dibangun oleh penulis.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

Hasil dan Pembahasan

Keragaman Kajian: PUG Terhadap Perubahan Iklim

Penelitian sebelumnya mengenai PUG dalam adaptasi perubahan iklim telah hadir

dengan keragaman pendekatan teori. Penulis mengkategorikan ada empat pendekatan, yaitu

penelitian yang fokus mengenai perempuan sebagai objek, yang menyatakan perubahan iklim

berdampak pada kerentanan perempuan. Pendekatan selanjutnya adalah institusionalisme

feminis, interseksionalitas, dan analisa wacana. PUG yang fokus pada soal kerentanan

perempuan, peneliti kategori ini menganggap betapa perempuan berada pada posisi rentan

ketika dibandingkan dengan laki-laki. Kerentanan dari faktor manusia, sosial dan budaya

menjadi alternatif kajian penelitian PUG terhadap kebijakan adaptasi perubahan iklim

(Hiwasaki dkk. 2015). Perempuan merupakan bagian terbesar dari masyarakat termiskin,

menjadi salah satu paling terpukul pada perubahan iklim, tidak memiliki posisi sosial, hukum

dan ekonomi yang baik (Morrow 2017).

Kerentanan perempuan terhadap dampak perubahan iklim meningkat dibandingkan laki-

laki, karena kerugian relatif perempuan dalam hal akses ke sumber daya, kepemilikan tanah,

pendidikan, tanggung jawab perawatan, kurangnya kekuatan politik, pola pembagian kerja,

pola budaya (Dankelman 2010; Björnberg & Hansson 2013), institusi sosial, norma perilaku

dan atribut fisiologis (Shabib & Khan 2014, h. 329-335). Kerentanan tersebut adalah paling

nyata bagi perempuan di negara berkembang, tetapi juga di negara-negara industri, sehingga

umumnya memiliki kapasitas lebih rendah daripada laki-laki untuk mengatasi dampak

perubahan iklim (Hemmati 2005 dalam Björnberg & Hansson 2013). Perempuan dan anak

perempuan berisiko lebih tinggi mengalami kekerasan seksual, eksploitasi dan pelecehan,

perdagangan manusia dan kekerasan dalam rumah tangga selama bencana (International

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies-IFRC, 2005 dalam Shabib & Khan 2014,

h. 329-335).

Selain kajian yang berfokus pada perempuan, ada juga literatur bahwa perempuan tidak

dapat dianggap sebagai korban tak berdaya dari perubahan iklim (MacGregor 2017 dalam

Allwood 2020). Penelitian MacGregor tersebut mendukung penjelasan Arandia (2016) bahwa

kerentanan adalah produk marginalitas masyarakat. Walby (2005) juga menjelaskan PUG

menjadi inisiatif global tetapi tidak dikembangkan secara merata dan global, karena

melingkupi isu-isu rezim internasional, globalisasi, politik transnasional dan praktik transfer

politik dan kebijakan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Walby (2005) mengutip Bacchi (1999)

dan Verlo (2005) bahwa PUG dipandang sebagai penanda kosong yang diisi berbagai konten

yang hampir tidak terbatas sebagai hasil konstruksi sosial dari fenomena ini. Konten PUG

dibangun secara sosial dalam berbagai cara sesuai dengan teori yang mendasari hubungan

gender dan konteks politik nasional.

Pada kebijakan PUG dalam adaptasi perubahan iklim, penulis memandang bahwa

generalisasi tentang kerentanan dan kebajikan perempuan menyebabkan pengalihan perhatian

dari masalah, yaitu ketidaksetaraan gender dan kekuasaan pengambilan keputusan dalam

pengelolaan lingkungan. Ketidaksetaraan gender yang ada sebagian direproduksi dalam proses

penerjemahan norma-norma internasional ke dalam kebijakan nasional dan subnasional,

dimana implementasinya sebagian besar terjadi (Acosta dkk. 2019).

Kajian PUG dengan menggunakan pendekatan institusionalisme feminis, berfokus pada

konstruksi, melalui peran, proses, praktik kelembagaan dalam menolak perubahan maupun

memperkuat ide dan norma kesetaraan gender (Rao & Kellner 2005, Krook & Mackay 2011

dalam Allwood 2013, h.43-44). Dalam implementasinya, PUG menghadapi ide-ide arus utama

(Bretherton 2001 dalam Allwood 2013, h. 43). Institusionalisme feminis menjadi kajian yang

dominan, sementara analisa wacana masih membutuhkan pengembangan penelitian.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

Pada kategori interseksionalitas bahwa kebijakan harus menguraikan proses sosial,

memengaruhi tanggung jawab, kerentanan dan kekuatan pengambilan keputusan dari individu

dan kelompok (Sultana 2014; Valentine 2007 dalam Arandia dkk. 2016; Allwood 2020).

Pendekatan ini, berupaya mendapatkan dimensi sosial gender, identitas, kekuasaan, tata kelola

dan institusi, untuk kapasitas adaptasi perubahan iklim, dan rekonseptualisasi PUG dalam

merespon adanya kerentanan terhadap perubahan iklim, dengan memahami dan menganalisis

gender sebagai isu lintas sektoral, multidimensi yang saling memengaruhi dengan semua aspek

dari identitas masyarakat (Hall dkk. 2016; Reed dkk. 2014; Lamprell & Braithwaite 2017).

Pendekatan interseksionalitas, sebagai kritik terhadap gender biner menuju penjelasan yang

lebih kompleks (Hall dkk. 2016). Kajian biner laki-laki-perempuan, justru mengakibatkan

intervensi maladaptif dan bukan memperbaiki kerentanan (Carr & Thompson 2014).

Interseksionalitas menguraikan proses sosial dan praktik yang peka terhadap

ketidaksetaraan, berpotongan melintasi usia, kelas, etnis, gender, ruang, ras, status sosial

ekonomi, kebangsaan, kesehatan, orientasi seksual, pendidikan, norma budaya sebagai aspek

identitas, peran, dan tanggung jawab lainnya, yang harus dikaji secara komprehensif agar

efektif (Carr dkk. 2014; Pratiwi dkk. 2016; Jerneck 2017; Allwood 2020). Penelitian

mendalam tentang struktur sosial dan praktik individu diperlukan untuk memahami kausalitas

adaptasi akan mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, kerawanan pangan, dan kesehatan yang

buruk secara simultan dan sinergis, sambil terus mempertimbangkan gender sebagai salah satu

institusi yang menentukan dalam konteks pertanian skala kecil, terutama dalam hal hak,

tanggung jawab, dan pencapaian strategis (Bowen dkk. 2012, h. 103 dalam Jerneck 2017, h.

403-416).

Selanjutnya, kategori perspektif analisa wacana. Generalisasi kerentanan dan kebajikan

perempuan, mengarahkan pada yang bukan persoalan mendasar, permasalahan sebenarnya

tidak terlihat, menghasilkan ketidaksetaraan, menyederhanakan kompleksitas kerentanan,

kemampuan adaptasi, meningkatkan risiko kebijakan dan tindakan gender (Terry 2009;

Jonsson 2011; Alston 2014; Jonsson & Sijapati 2017; Ampaire dkk. 2020). Penelitian yang

mengkritik bahwa PUG membawa depolitisasi dan birokratisasi gender dalam organisasi.

Narasi gender yang diarusutamakan dan didepolitisasi membuka ruang untuk diskusi narasi

lain atau diskursus tandingan tentang gender (Jonsson & Sijapati 2017). Wacana, mengacu

pada bentuk-bentuk pengetahuan yang relatif terbatas dan diproduksi secara sosial yang

menetapkan batasan pada apa yang mungkin untuk dipikirkan, ditulis, atau dibicarakan tentang

objek sosial tertentu (Bacchi dan Eveline, 2010).

Pandangan biner gender (perempuan versus laki-laki) dianggap menghalangi

pemahaman tentang pengalaman perempuan dan laki-laki dalam proyek, atau bagaimana

sumbu kekuasaan berpotongan (Jonsson & Sijapati 2017). Konsep gender yang tidak reflektif

dalam PUG tidak mengubah penindasan budaya patriarki, hegemoni maskulin dan tantangan

feminis, ada kemungkinan PUG mereproduksi daripada mengacaukan patriarki (Prugl 2010

dalam Alston 2014). Bacchi dan Eveline (2010) dalam Alston (2014) melacak

ketidakmampuan PUG mencapai perubahan radikal dalam relasi gender/kekuasaan pada

konseptualisasi politik gender, yaitu memahami apa masalahnya sebelum mengatasinya

sepenuhnya. Hubungan kekuasaan gender yang dibangun secara sosial berisiko terkait dalam

menghadapi bahaya perubahan iklim, yang dapat mengambil bentuk diskriminasi gender lebih

sulit untuk ditentang (Jonsson 2011).

Kulawik (2009, h. 266) mengusulkan konsep refleksifnya tentang politik bahwa proses

politik tidak direduksi menjadi seperangkat lembaga negara yang tetap dan aktor yang

memaksimalkan utilitas rasional. Tetapi diselidiki dari perspektif bahwa proses tersebut secara

inheren berfungsi sebagai batas, bekerja antara apa yang dianggap politis dan nonpolitis,

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

merumuskan kembali konsep-konsep analitis, dengan fokus pada keterkaitan pengaturan

kelembagaan, konstelasi aktor, dan wacana politik. Oleh sebab itu analisa wacana membantu

mengkonseptualisasikan kembali hubungan antara struktur peluang politik dan agensi.

Keberadaan “objektif” dari struktur peluang tidak menentukan strategi aktual yang dikejar oleh

aktor, tetapi bagaimana peluang ini dirasakan (Kulawik 1992; Naumann 2005 dalam Kulawik

2009, h. 265-270).

Argumennya, adanya pandangan bahwa selama ini kebijakan adalah upaya terbaik

pemerintah untuk menangani 'masalah', pemerintah terlihat bereaksi terhadap 'masalah' yang

tetap dan diidentifikasi yang bersifat eksogen (di luar) proses kebijakan. Dampaknya, fokus

analisis adalah terbatas pada cara bersaing untuk 'memecahkan' masalah kebijakan. Langkah

penelitian yang akan dilakukan adalah, pertama, berupaya memproblematisasikan PUG yaitu

mengidentifikasi 'masalah apa yang diwakili?' sehingga dapat memahami 'masalah' untuk

menjadi jenis 'masalah' tertentu. Kebijakan, merupakan (atau memberi bentuk) 'masalah'.

Kedua, mengungkap relasi kuasa dan pengetahuan yang beroperasi pada kebijakan PUG

terhadap adaptasi dampak perubahan iklim.

Pelembagaan PUG dalam tujuan ekonomi tidak lepas dari arus utama tujuan

pembangunan suatu negara, yang dianggap mendepolitisasi kesetaraan gender (Vida 2020).

Pencapaian upaya mendorong ekonomi, daya saing, dan pertumbuhan yang kuat, dengan

pelembagaan PUG yang melibatkan masyarakat dan berlangsung demokratis (True 2003).

Pertumbuhan ekonomi atau pengurangan kemiskinan lingkungan Eropa, dibingkai secara

instrumental melalui pelembagaan PUG (Debusscher 2012). Bentuk khas kapitalisme dan

mengembangkan persaingan global ekonomi daerah melalui koordinasi gender secara inklusi

sosial (Walby 2004). Sarana efisien dengan tujuan ekonomi menunjukan pergeseran normatif

dari transformasi kesetaraan gender pada program Horizon 2020 Uni Eropa (Repo 2015 dalam

Vida 2020).

Sisi lainnya, PUG menjadi alat pemerintahan dengan tujuan neoliberal daripada pilihan

radikal untuk perubahan, lebih mendukung masyarakat berbasis pasar, tanggung jawab

individu dan bukan kolektif atas ketidaksetaraan, kehilangan kontak dengan tujuan keadilan

sosial dan sifat kompleks gendernya (Wittman 2010, h. 57 dalam Alston 2014). Pemerintahan

neoliberal mengacu pada rasionalitas dan praktik pemerintahan dalam kalkulus ekonomi

dengan perluasan nilai pasar ke dalam nilai dan praktik sehari-hari, yang menumbuhkan

kekecewaan dalam literatur feminis tentang realisasi potensi transformatif PUG, tidak dapat

diterjemahkan ke dalam praktik dalam mencapai kesetaraan gender dan kurangnya kemauan

politik, kekuatan apropriasi kapitalis dan kendala kelembagaan (Lombardo & Meier 2008;

Mazur 2007; Walby 2011 dalam Vida 2020). PUG dalam konteks ketenagakerjaan

menunjukkan peningkatan kemampuan kerja perempuan, tetapi tanpa partisipasi atau

perdebatan di tingkat lokal, yang membatasi sifat transformatif dari PUG (Hermida & Lorenzo

2019).

Penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi atau pengurangan kemiskinan,

individualisme, dan kepercayaan pada pasar adalah sasaran tujuan kebijakan PUG, dianggap

tidak adanya tujuan yang tepat untuk mengurangi ketidaksetaraan gender (Verloo 2005;

Debusscher 2012; Holmgren & Jonsson 2014). Persaingan global ekonomi daerah menjadi

tujuan politik kesetaraan gender dan mobilisasi perempuan di UE (Walby 2004). Peningkatan

produktivitas perempuan dalam mata pencaharian, bukan pergeseran fokus efisiensi ke agenda

pemberdayaan dalam PUG (Chanamuto & Hall 2015). PUG menjadi alat pemerintahan dengan

tujuan neoliberal daripada pilihan radikal untuk perubahan (Alston 2014). Perubahan iklim dan

ketidaksetaraan gender dengan demikian tergeser dari bidang politik ke bidang ekonomi,

terkait dengan kebutuhan industri, kepemilikan dan keuntungan hutan pribadi, bukan dengan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

pengambilan keputusan publik dan kolektif. Nilai-nilai yang mendasari representasi ini adalah

pertumbuhan ekonomi, individualisme, dan kepercayaan pada pasar. Penekanan pada produksi

tidak berbeda dengan kebijakan kehutanan sebelumnya, yang sampai tahun 1993 terutama

berorientasi pada produksi kayu (Holmgren & Jonsson 2014).

Isu dan analisa gender diarahkan pada desain proyek peningkatan produktivitas

perempuan dalam produksi, bukan oleh kesadaran hubungan gender dalam masyarakat,

meningkatkan efisiensi sistem mata pencaharian rumah tangga, meningkatkan status

perempuan, dan untuk menciptakan proyek yang lebih berkelanjutan. Pendekatan yang

diharapkan untuk pergeseran dari fokus pada efisiensi ke agenda pemberdayaan yang

mengarah pada PUG sejati (Chanamuto & Hall 2015). Keberhasilan PUG mempertimbangkan

penerjemahan kebijakan di seluruh, di antara bidang dan skala kebijakan, bagaimana gender

direpresentasikan dalam paradigma PUG dan tujuan yang ditetapkan justru dikaburkan,

memiliki efek menutup perdebatan makna gender dan peran relasi kekuasaan dalam

melanggengkan ketidaksetaraan gender (Payne 2014).

Pelembagaan PUG juga dilakukan dengan menempatkan hak azasi manusia. Hak asasi

perempuan dan laki-laki sebagai pusat perhatian sistem perlindungan iklim yang berkeadilan

gender (Terry 2009). Wacana HAM global dipergunakan pada persoalan kekerasan terhadap

perempuan, secara simultan sebagai sumber kekuatan, memfasilitasi transendensi perbedaan

antara perempuan, dan memberikan akses ke PBB, namun memiliki keterbatasan karena

pergeseran daripada fokus pada dominasi dan penindasan di balik persoalan kekerasan. HAM

sebagai komitmen tata kelola pemerintah untuk emansipasi perempuan di Afrika Selatan

(Beall 1998). Implementasi instrumen HAM secara konsisten menjadi mekanisme untuk

memotivasi dan memobilisasi pemerintah, masyarakat dan terutama perempuan itu sendiri

(Mahapatro 2014). PUG memberikan fokus memastikan hak, kebutuhan perempuan ditangani

dan hubungan gender yang tidak adil ditantang selama dan setelah bencana iklim (Alston

2014).

Negara 'mengkooptasi' maksud feminis mengenai PUG, memisahkannya dari asal-usul

dan potensi feminis radikalnya, untuk memperkuat struktur normatif laki-laki dalam

pengaturan lokal melalui budaya di mana patriarki dilembagakan. Hegemoni maskulin

mendominasi dan menjadi tantangan feminis, bahwa, PUG mereproduksi ketidaksetaraan

daripada mengacaukan patriarki (Alston 2006; Prugl 2010 dalam Alston 2014). Negara

seringkali berwajah janus, terlibat dalam reproduksi ketidaksetaraan gender sekaligus

menantangnya dalam bentuk feminisme negara (Alston 2014). Keterwakilan perempuan dalam

organisasi meningkat, namun, peran perempuan terus dibatasi, karena adanya budaya yang

belum direformasi yang tetap sangat maskulin (Srivastava 2019). Proporsi partisipasi

perempuan masih lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki pada program desa tangguh

bencana di Aceh (A Disaster-Resilient Village Programme in Aceh - program Destana), dan

menyimpulkan tidak akan responsif gender sampai budaya patriarki dibongkar (Suryani dkk.

2021, h. 1-9).

Ruang publik sebagai operasi pengetahuan kebijakan PUG dalam adaptasi perubahan

iklim

Kajian kebijakan harus dipandu oleh prinsip-prinsip demokrasi diskursif, sehingga

analisis kebijakan dapat berhenti menjadi agen dominasi dan menjadi kekuatan material untuk

emansipasi. Oleh sebab itu, bagian artikel ini mengelaborasi dasar pemikiran alternatif

kebijakan yang dapat diterapkan dalam kebijakan PUG pada perubahan iklim. Penulis

mengajukan perspektif mengenai membangun ruang publik, yang mendukung keterkaitan

PUG dalam perubahan iklim. Dalam teori kritis, analisis kebijakan menjadi wilayah yang

diperdebatkan dalam pertarungan antara sistem dan kehidupan. Harold Lasswell (1951)

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

menggabungkan demokrasi dan rasionalitas pemecahan masalah melalui ilmu kebijakan.

Namun, karakterisasi ilmu kebijakan Lasswellian tetaplah karakterisasi teknokratis, bahwa

komitmen demokratis apa pun hanyalah masalah preferensi tentang tujuan akhir kebijakan dan

dengan demikian "tidak ada tempat bagi ketidakobjektifan" (Lass, 1951, h. 11 dalam Dryzek

1990, h. 113). Namun, Lasswell juga menggagas dialog kritis dan partisipasi yang bermakna

sebagai bagian integral dari proses analisis (Torgerson, 1985; Bobrow dan Dryzek, 1987, h.

172-4 dalam Dryzek 1990, h. 113).

Secara ringkas, menurut Dryzek (1990, h. 115) analisis kebijakan arus utama adalah

sebagai berikut:

1. Mendahului perdebatan politik dengan memaksakan penilaian nilai yang meragukan,

seperti efisiensi ekonomi;

2. Memperlakukan akhir dalam bentuk yang sederhana, yang dapat diperbaiki sebelum

melakukan konfrontasi terhadap masalah dan menindaklanjutinya;

3. Memahami politik dalam hal manipulasi teknologi dari sistem kausal oleh elit yang terdiri

dari, atau disarankan oleh, para analis;

4. Memperkuat gagasan hirarkis dan birokratis tentang kontrol terhadap manusia; dan

5. Mengedepankan konsensus yang tidak bermasalah mengenai nilai-nilai, dan dengan

demikian terlalu mudah tergelincir ke dalam pembelaan atas nama status quo ideologis.

Karl Popper (1966, 1972a dalam Dryzek 1990, h. 7) berpendapat bahwa bentuk

organisasi sosial yang paling efektif untuk memecahkan masalah bukanlah perencanaan

terpusat atau birokrasi Weberian, melainkan sebuah masyarakat terbuka di mana para

rasionalis instrumentalis dapat dengan bebas mengkritik rancangan satu sama lain. Foucault

(1980) melihat dalam wacana yang beralasan hanya jebakan dan penindasan dengan berbagai

macam kehalusan. Teori-teori tentang politik dan sistem pemikiran (atau apa yang disebutnya

"wacana") secara umum pada dasarnya adalah penjara yang mendisiplinkan para pengikutnya.

Foucault menaruh perhatian pada formasi sosial di masa lalu dan masa kini, keterlibatan para

ilmuwan sosial di dalamnya, dan rasionalitas mereka terhadap kritik tanpa ampun. Sedangkan,

Dryzek (1990) menyatakan bahwa rasionalitas instrumental akan selalu ada, tetapi perlu

dibatasi pada domain yang lebih terbatas daripada yang saat ini ia tempati. Objektivisme,

bagaimanapun juga, dapat ditiadakan sama sekali. Ruang-ruang yang dikosongkan itu

kemudian dapat diisi oleh jenis rasionalitas yang berbeda, yang bersifat diskursif dan

demokratis, bukan instrumental dan otoriter. Rasionalitas yang bersifat diskursif dan

demokratis ini dapat mengatur sisa-sisa rasionalitas yang bersifat instrumental dan

menggantikan objektivisme (Dryzek 1990, h. 9).

Dryzek menekankan aspek wacana publik yang otentik dan masuk akal. Wacana

semacam itu telah terkikis selama berabad-abad oleh rasionalitas instrumental yang

dimanifestasikan dalam hirarki, administrasi, dan teknokrasi, oleh upaya kaum liberal untuk

menemukan dasar-dasar objektivis yang kokoh (Dryzek 1990, h. 14-15). Tindakan-tindakan

yang didasarkan pada rasionalitas instrumental secara eksklusif memiliki kemampuan yang

sangat terbatas dalam lingkungan yang kompleks. Demokrasi diskursif dapat memberikan

kontribusi yang lebih besar terhadap penyelesaian masalah-masalah sosial yang kompleks

(Dryzek 1990, h. 57).

Oleh sebab itu, diperlukan pemikiran ulang cara berbicara tentang 'masalah', dan

memberi interpretasi tertentu pada masalah tersebut. Inilah, yang menantang rasionalisme

instrumental Max Weber. Praktik ini mengungkap batas-batas historis kekuasaan dan

pengetahuan melalui disipasi (energi yang hilang dari suatu sistem, tapi berubah pada bentuk

lain yang tidak sesuai dengan tujuan sistem) kontra-historis identitas modern, mengacaukan

sejarah linier 'kemajuan' modern melalui pemaparan disparitas asal-usul sejarah dan keturunan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

sejarah yang beroperasi pada tingkat mikro, bekerja melawan semua narasi besar untuk

mengungkap batas-batas tatanan modern. Dalam hal ini, Foucault menjelaskan penolakan

penyebaran meta-historis dari makna ideal dan teleologi (ajaran yang menerangkan bahwa

segala sesuatu dan kejadian menuju tujuan tertentu) tak terbatas (Foucault, 1977, 140 dalam

Gane 2002, h. 86). Foucault menyatakan bahwa hubungan kekuasaan memiliki kaitan

langsung pada tubuh, yang menginvestasikannya, menandainya, melatihnya, menyiksanya,

memaksanya melakukan tugas, melakukan upacara untuk memancarkan tanda (Foucault 1977

dalam Özer 2010, h. 19).

Perkembangan ilmu pengetahuan manusia sebagai pengetahuan yang seharusnya

menangani masalah-masalah berkaitan dengan tenaga kerja, pertukaran dan bahasa (Rabinow

1984, h. 3-29 dalam Özer 2010, h. 19). Pengetahuan yang lebih terorganisir atau dipikirkan

secara teknis, semakin dekat dengan teknologi politik tubuh (Horrocks 1997 dalam Özer 2010,

h. 19). Disiplin ilmu baru seperti penologi, kriminologi, demografi, dan kedokteran sosial

merupakan indikasi yang jelas dari perkembangan panoptisisme, yang mengacu pada

pengejaran untuk menjaga kontrol total atas lingkungan manusia (Foucault 1970; Turner 1992

dalam Özer 2010, h. 19). Panoptikon Benthamian, subjek yang diawasi tidak pernah menyadari

ketika diawasi dan dengan demikian secara efektif mengawasi diri sendiri. Proses ini adalah

penempatan benda-benda dalam ruang dalam hubungannya satu sama lain (Horrocks 1997

dalam Özer 2010, h. 19). Prinsip-prinsip pengembangan dan reformasi kelembagaan ini,

mencari pemikiran ulang melalui penerapan bentuk-bentuk baru pengetahuan dan

kepercayaan, atas disiplin dan organisasi tubuh rezim sebelumnya, yang berusaha

memaksimalkan efisiensi dan pengawasan (Turner 1992, h. 126 dalam Özer 2010, h. 19).

Selanjutnya, dalam penjelasan Dryzek (1990) bahwa wacana berlangsung di antara para

aktor dengan derajat kompetensi komunikatif yang setara. Situasi ini tidak dibatasi dalam arti

bebas dari dominasi, penipuan, dan interaksi strategis. Karena diskusi tidak terbatas, maka

dapat dibayangkan bahwa seluruh jumlah pengalaman manusia dapat disimpulkan. Setiap

konsensus yang dicapai dalam situasi ini, baik mengenai pertanyaan-pertanyaan empiris

tentang kebenaran atau masalah-masalah normatif tentang keadilan, memiliki kualitas rasional.

Situasi percakapan yang ideal tentu saja tidak lebih dari realisasi penuh dari prinsip-prinsip

rasionalitas komunikatif yang sifatnya beragam (Dryzek 1990, h. 36).

Rasionalisasi komunikatif dan situasi bicara yang ideal dapat diterapkan pada semua

ranah kehidupan sosial. Aspek politiknya secara khusus muncul dalam gagasan tentang ruang

publik, sebuah konsep yang digunakan secara longgar dalam teori kritis dan teori politik secara

umum. Keane (1984, h. 2-3 dalam Dryzek 1990 h. 37) mendefinisikan ruang publik terbentuk

ketika dua atau lebih individu. berkumpul untuk menginterogasi interaksi mereka sendiri

dan hubungan yang lebih luas dari kekuasaan sosial dan politik di mana mereka akan dan telah

tertanam di dalamnya. Melalui asosiasi otonom ini, para anggota ruang publik

mempertimbangkan apa yang mereka lakukan, menentukan bagaimana mereka akan hidup

bersama, dan menentukan bagaimana mereka dapat bertindak secara kolektif (Dryzek 1990, h.

37).

Ruang publik sebagai langkah menuju ilmu kebijakan partisipatoris yang rasional dan

demokratis, adalah menciptakan dan mempertahankan kondisi dan institusi untuk wacana

demokrasi yang bebas, interaksi tidak akan disensor, peserta didorong bebas mengungkapkan

ide dan saling mengkritisi ide, dan forum menjadi proyek jangka panjang, dengan jaringan

masyarakat yang meluas (Lasswell, 1963, h. 99-120 dalam Dryzek 1990 h. 126). Hal ini

berkaitan dengan peran fasilitator pihak ketiga dari desain diskursif. Peran kreatif dan

berkelanjutan seperti ini dicontohkan oleh kasus di Alaska, sebagai reaksi terhadap dampak

negatif dari Undang-Undang Pemukiman tahun 1971, pada tahun 1983, Konferensi Inuit

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

Circumpolar (sebuah organisasi non-pemerintah yang beranggotakan orang Inuit dari

Greenland, Alaska, dan Kanada) membentuk sebuah badan yang disebut Komisi Peninjauan

Penduduk Asli Alaska (Alaska Native Review Commission).

Thomas Berger, seorang hakim dan pengacara Kanada, diundang untuk mengepalai

komisi tersebut. Komisi melakukan penyelidikan terhadap dampak dari Undang-Undang 1971

dengan tujuan untuk merekomendasikan kebijakan untuk menangani masalah yang

teridentifikasi. Berger membawa komisi tersebut ke enam puluh desa dan sejumlah kamp

nelayan di seluruh pedesaan Alaska. Idenya adalah untuk memberikan kesempatan kepada

setiap penduduk asli Alaska untuk berpartisipasi dalam penyelidikan, dan 1.450 dari mereka

(dari total populasi sekitar 60.000 orang) memilih untuk berbicara. Tetapi Berger tidak hanya

mendengarkan, karena stafnya menyediakan materi informasi dan pendidikan bersamaan

dengan setiap dengar pendapat, dan dia berdebat dengan para saksi yang tidak sependapat

dengannya (Berger, 1985 dalam Dryzek 1990, h. 129). Berger telah menciptakan sebuah ruang

publik di mana penduduk asli dapat mengembangkan, mengekspresikan, dan berbagi

pandangan mereka. Ruang ini berada di luar institusi pemerintahan; komisi ini tidak dibiayai

atau didukung oleh pemerintah negara bagian atau federal. Pendanaannya berasal dari yayasan,

gereja, beberapa perusahaan daerah penduduk asli, dan satu pemerintah daerah yang

dikendalikan oleh penduduk asli.

Ruang publik semacam ini antara individu dan negara merupakan tempat pelembagaan

ilmu kebijakan demokrasi partisipatoris, yang melibatkan wacana dan eksperimen holistik,

juga merupakan model praktik yang terinspirasi oleh gagasan tentang ruang publik. Kasus

Alaska Native Review Commission, membantu membentuk komunitas politik yang mampu

memetakan masa depannya sendiri, mungkin menebus janji yang tersirat dalam ide prototipe

Lasswell, tetapi dalam skala besar. Komisi ini menyediakan forum untuk resolusi konflik

dalam komunitas tersebut melalui mekanisme yang telah dipostulatkan sebelumnya, yaitu

transformasi norma-norma privat menjadi norma-norma publik melalui diskusi yang

berkelanjutan.

Laporan Berger (1985) berdasarkan keputusan kolektif tentang apa yang akan terjadi

selanjutnya dalam cara memandang dunia kita (Berger, 1985, h. 118 dalam Dryzek 1990).

Salah satu hambatan praktis untuk menghilangkan analisis kebijakan dari negara dan menjadi

ruang publik yang terpisah terletak pada kepentingan profesional para analis kebijakan itu

sendiri. Birokrasi pemerintah menawarkan pekerjaan, keuangan, dan penerimaan politik

kepada mereka. Tetapi para analis yang berbasis di universitas atau lembaga pemikir

independen dapat dengan mudah menghindari negara dan memilih ruang publik (meskipun

tidak ada alasan untuk menganggap bahwa lembaga- lembaga ini sebenarnya merupakan ruang

publik). Imbalan intelektual dari jaringan seminar keputusan Lasswellian yang berkontribusi,

tetapi tidak mendominasi, ruang publik dapat membantu mengkompensasi kerugian ini. Para

ilmuwan kebijakan demokrasi partisipatoris dapat memberikan kontribusi di dalam ruang

publik dan juga memfasilitasi penciptaannya.

Ruang Publik di Indonesia

Ruang publik bagi pengarusutamaan gender dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim

sangat penting diwujudkan, karena keragaman persoalan dan kebutuhan warga. Keragaman

persoalan warga ketika dilihat dengan perspektif kesetaraan gender, memiliki kompleksitas

ketika aspek gender bersinggungan dengan latar belakang status ekonomi, etnis, agama,

bahasa, usia, kondisi disabilitas, dan sebagainya. Perempuan nelayan yang miskin,

menghadapi kehilangan mata pencaharian sebagai nelayan. Ancaman dampak perubahan

iklim, sangat dirasakan oleh nelayan, yang membatasi berlayar karena cuaca tidak menentu.

Demikian juga petani perempuan menghadapi keterbatasan air untuk kebutuhan lahannya.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

Meskipun menghadapi ancaman yang sama, tetapi membentuk pengalaman yang berbeda

antara laki-laki dan perempuan. Maka, kebijakan pemerintah membutuhkan keragaman

pengalaman untuk merumuskan suatu kebijakan. Perempuan yang menghadapi kerentanan

terhadap dampak perubahan iklim, menjadi pihak yang berkepentingan pada ruang publik.

Kapasitas perempuan yang semakin baik, memberikan peluang terbentuknya kebijakan

mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Demikian juga, perempuan yang memiliki

pengetahuan politik akan memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik

(Nurhayati, D., & Nuryadi, M. H. 2023).

Selanjutnya, ruang publik di Indonesia, adalah dengan memanfaatkan musyawarah

perencanaan pembangunan (musrenbang), sesuai dengan Undang-Undang nomor 25 tahun

2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Musrenbang adalah forum

antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana

pembangunan daerah. Pada rapat besar skala nasional umumnya yang menyelenggarakan

yakni Menteri dan Kepala Bappeda. Musrenbang tidak hanya dilakukan di tingkat nasional

namun juga di tingkat provinsi, musrenbang tingkat kota/kabupaten, musrenbang tingkat

kecamatan, dan musrenbang tingkat Kelurahan/ Desa. Pada pasal 11 UU tersebut bahwa

musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP), diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan mengikutsertakan masyarakat.

Tujuannya agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi ke dalam proses

perencanaan untuk tahun berikutnya yang dilakukan pemerintah setempat. Kegiatan

musrenbang umumnya membahas isu strategis yang ada, proses-proses yang telah dijalani

pada tahun tersebut, capaian-capaian target dan sasaran dari pemerintah kota/kabupaten

setempat. Setelah itu baru menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD itulah

yang kemudian akan digunakan untuk penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS

(Plafon Prioritas Anggaran Sementara) menurut (Ardeno Kurniawan 2022).

Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa analisa kebijakan yang didasarkan pada

rasionalitas instrumental secara eksklusif memiliki kemampuan yang sangat terbatas dalam

lingkungan yang kompleks. Analisis kebijakan bukan agen dominasi, namun emansipasi, yang

menggabungkan demokrasi diskursif dan rasionalitas pemecahan masalah, yaitu bukan

perencanaan terpusat, melainkan sebuah masyarakat terbuka. Demokrasi diskursif dapat

memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penyelesaian masalah-masalah sosial yang

kompleks. Hubungan antara individu dan negara merupakan tempat pelembagaan ilmu

kebijakan demokrasi partisipatoris, yang melibatkan wacana dan eksperimen holistik.

Hubungan kekuasaan berdasarkan keyakinan atas pengetahuan yang berlangsung pada

pendisiplinan tubuh. Oleh sebab itu, perkembangan ilmu pengetahuan manusia sebagai

pengetahuan yang menangani masalah, seharusnya tidak dibatasi, dalam arti bebas dari

dominasi, penipuan, dan interaksi strategis. Seluruh jumlah pengalaman manusia dapat

disimpulkan sebagai konsensus tentang keadilan, dan memiliki kualitas rasional. Oleh sebab

itu, membutuhkan gagasan adanya ruang publik. Ruang publik adalah asosiasi otonom, yang

mempertimbangkan apa yang mereka lakukan, menentukan bagaimana mereka akan hidup

bersama, menentukan bagaimana mereka dapat bertindak secara kolektif, interaksi tidak akan

disensor, peserta didorong bebas mengungkapkan ide dan saling mengkritisi ide, dan forum

menjadi proyek jangka panjang, dengan jaringan masyarakat yang meluas.

Ruang publik di Indonesia adalah dengan memanfaatkan musyawarah perencanaan

pembangunan (musrenbang), dari level daerah hingga nasional. Wacana Pengarusutamaan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

gender (PUG) dapat dimanfaatkan oleh kelompok perempuan melalui ruang publik, untuk

membahas kepentingannya terkait dengan perubahan iklim.

Daftar Pustaka

Jurnal

Acosta, M., Van Bommel, S., Van Wessel, M., Ampaire, E. L., Jassogne, L., & Feindt, P. H.

(2019). Discursive Translations of Gender Mainstreaming Norms: The case of Agricultural

and Climate Change Policies in Uganda. Women’s Studies International Forum, 74, 9–19.

DOI: 10.1016/j.wsif.2019.02.010

Alston, Margaret. (2014). Gender Mainstreaming and Climate Change. Women's Studies

International Forum Volume 47 (2014) DOI: 10.1016/j.wsif.2013.01.016.

Allwood, Gill. (2013). Gender Mainstreaming and Policy Coherence for Development:

Unintended Gender Consequences and EU Policy. Women's Studies International Forum

39 (2013) 42–52, journal homepage:www.elsevier. com /locate/ wsif

Allwood, Gill. (2020) Mainstreaming Gender and Climate Change to Achieve a Just Transition

to a Climate‐Neutral Europe. JCMS: Journal of Common Market Studies, 58(S1), 173–

186. Portico. https://doi.org/10.1111/jcms.13082.

Ampaire, Edidah L., Mariola Acosta, Sofia Huyer, Ritah Kigonya, Perez Muchunguzi, Rebecca

Muna, Laurence Jassogne. (2020). Gender in Climate Change, Agriculture, and Natural

Resource Policies: Insights from East Africa. Climatic Change (2020) 158:43–60

https://doi.org/10.1007/s10584-019-02447-0.

Arandia, Irene Iniesta., Federica Ravera, Stephanie Buechler, Isabel Díaz-Reviriego, María E.

Fernández-Giménez, Maureen G. Reed, Mary Thompson-Hall, Hailey Wilmer, Lemlem

Aregu, Philippa Cohen, Houria Djoudi, Sarah Lawless, Berta Martin-Lopez, Thomas

Smucker, Grace B. Villamor, Elizabeth Edna Wangui. (2016). A Synthesis of Convergent

Reflections, Tensions and Silences in Linking Gender and Global Environmental Change

Research. Ambio, Vol. 45, Supplement 3: Gender Perspectives in Resilience, Vulnerability

and Adaptation to Global Environmental Change (2016), pp. S383-S393, Springer on

behalf of Royal Swedish Academy of Sciences.

Beall, Jo. (1998). Trickle-Down or Rising Tide? Lessons on Mainstreaming Gender Policy From

Colombia and South Africa. Social Policy & Administration, vol 32, no 5 December 1998,

pp. 513-534.

Björnberg, Karin Edvardsson., Sven Ove Hansson. (2013). Gendering Local Climate Adaptation.

Local Environment: The International Journal of Justice and Sustainability, 18:2, 217-

232, DOI: 10.1080/13549839.2012.729571.

Carr, Edward R., Mary C. Thompson. (2014). Gender and Climate Change Adaptation in

Agrarian Settings: Current Thinking, New Directions, and Research Frontiers. Geography

Compass volume 8, issue 3 (2014) DOI: 10.1111/gec3.12121.

Chanamuto, Nicola J.C., Stephen J.G. Hall. (2015). Gender Equality, Resilience to Climate

Change, and The Design of Livestock Projects for Rural Livelihoods. Gender &

Development, volume 23, issue 3, DOI: 10.1080/13552074.2015.1096041.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

Debusscher, Petra. (2012). Mainstreaming Gender in European Union Development Policy in

the European Neighborhood. Journal of Women, Politics & Policy, 33:322–344, Taylor &

Francis Group, DOI: 10.1080/1554477X.2012.722427.

Fu, Xinyu., Gomaa, Mohammed., Deng, Yujun., and Peng, Zhong-Ren. (2016). Adaptation

Planning for Sea Level Rise: A Study of US Coastal Cities. Journal of Environmental

Planning and Management, 2016. http://dx.doi.org/10.1080/096 40 568. 2016.1151771.

Routledge.

Hall, Mary Thompson., Edward R. Carr, Unai Pascual. (2016). Enhancing and Expanding

Intersectional Research for Climate Change Adaptation in Agrarian Settings. Ambio,

45(Suppl. 3):S373–S382DOI 10.1007/s13280-016-0827-0.

Handayani, D. W. (2021, December). The Meaning of Masculine Subjectivity in Responding to

the Impact of Climate Change. In 2nd International Indonesia Conference on

Interdisciplinary Studies (IICIS 2021) (pp. 87-92). Atlantis Press.

Hermida, Paula Otero, Ramón Bouzas Lorenzo. (2019). Gender Mainstreaming in Spain: Policy

Instruments, Influencing Factors, and The Role of Local Government. Local Government

Studies. DOI: 10.1080/03003930.2019.1682556, pp. 1-24.

Hiwasaki, Lisa,. Emmanuel Luna, Syamsidik, José Adriano Marçal. (2015). Local and

Indigenous Knowledge on Climate-Related Hazards of Coastal and Small Island

Communities in Southeast Asia. Climatic Change, 128:35–56 DOI 10.1007/s10584-014-

1288-8.

Holmgren, Sara., Seema Arora-Jonsson. (2014). The Forest Kingdom – With What Values for

The World? Climate Change and Gender Equality in a Contested Forest Policy Context.

Scandinavian Journal of Forest Research, DOI: 10.1080/02827 581.2014.1002216.

Jerneck, Anne. (2017). Taking Gender Seriously in Climate Change Adaptation and

Sustainability Science Research: Views From Feminist Debates and Sub-Saharan Small-

Scale Agriculture. Sustainability Science, 13 (2), 403-416, DOI: 10.1007 /s11625-017-

0464-y.

Jonsson, Seema Arora. (2011). Virtue and Vulnerability: Discourses on Women, Gender and

Climate Change. Global Environmental Change 21 (2011) 744–751, journal homepage:

www.elsevier.com/locate/gloenvcha.

Jonsson, Seema Arora., Bimbika Basnett Sijapati. (2017). Disciplining Gender in Environmental

Organizations: The Texts and Practices of Gender Mainstreaming. Gender, Work &

Organization, 25(3), 309-325 (2017) DOI: 10.1111/gwao.12195.

Kulawik, Teresa. (2009). Staking the Frame of a Feminist Discursive Institutionalism. Politics

& Gender 6 Vol. 5; Iss. 2, doi:10.1017/S1743923X09 00021X, pp. 265-270.

Lamprell, G., J. Braithwaite. (2017). Mainstreaming Gender and Promoting Intersectionality in

Papua New Guinea’s Health Policy: A Triangulated Analysis Applying Data-Mining and

Content Analytic Techniques. International Journal for Equity in Health, DOI

10.1186/s12939-017-0555-5, pp. 16:65.

Mahapatro, Meerambika. (2014). Mainstreaming Gender: Shift from Advocacy to Policy. Vision

18(4) 309–315, Sage Publications Los Angeles, London, New Delhi, Singapore,

Washington DC, DOI: 10.1177/0972262914551663 http://vision.sagepub. com.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

Nurhayati, D., & Nuryadi, M. H. (2023). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam

Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di

Kabupaten Sukoharjo. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik, 1(2), 80-89.

Özer, Ögr. Gör. Dr. Bugra. (2010). Commonalities and Differences Between Max Weber and

Michael Foucault on the Theme of “Rationalization of the Body”. Yönetim ve Ekonomi

17/2, Celal Bayar Üniversitesi I.I.B.F. Manisa.

Payne, Sarah. (2014). Gender Mainstreaming as A Global Policy Paradigm: Barriers to Gender

Justice in Health. Journal of International and Comparative Social Policy, 30:1, DOI:

10.1080/21699763.2014.886609, pp. 28-40.

Pratiwi, Nila Ardhyarini H., Yovi Dzulhijjah Rahmawati, Ivo Setiono. (2016). Mainstreaming

Gender in Climate Change Adaptation in Cirebon, Indonesia. International Institute for

Environment and Development, http://www.jstor.com /stable/resrep17947,

http://pubs.iied. org/10791iieD.html. ISBN 978-1-78431-369-2, 2-5.

Reed, Maureen G., Alyssa Scott, David Natcher, Mark Johnston. (2014) Linking Gender,

Climate Change, Adaptive Capacity, and Forest-Based Communities in Canada. Canadian

Journal of Forest Research, vol. 44: 995–1004, dx.doi.org/ 10.1139/cjfr-2014-0174.

Shahib, Dalia., Shusmita Khan. (2014). Gender-Sensitive Adaptation Policymaking in

Bangladesh: Status and Ways Forward for Improved Mainstreaming. Climate and

Development, 6:4, 329-335, DOI: 10.1080/17565529.2014.951017.

Srivastava, Devyani. (2019). Position of Women in Police in India: Policy Gaps and The Need

for Gender Mainstreaming. Jindal Global Law Review, 10(2),

https://doi.org/10.1007/s41020-019-00095-0, pp. 157–171.

Suryani, Rina Suryani., Oktari Suraiya, Kamaruzzaman, Fatimahsyam, Sofia Sofia, Desrita

Karmelia Sari. (2021). Gender Mainstreaming in A Disaster-Resilient Village Programme

in Aceh Province, Indonesia: Towards Disaster Preparedness Enhancement Via An Equal

Opportunity Policy. International Journal of Disaster Risk Reduction 52, 101974, journal

homepage: http://www.elsevier.com/locate/ijdrr pp. 1-9.

Terry, Geraldine. (2009). No Climate Justice Without Gender Justice: An Overview of The

Issues, Gender & Development, 17:1, DOI: 10.1080/13552070802696839, pp. 5-18.

True, Jacqui. (2003). Mainstreaming Gender in Global Public Policy. International Feminist

Journal of Politics, 5:3, 368-396, DOI: 10.1080/1461674032000122740.

Verloo, Mieke. (2005). Mainstreaming Gender Equality In Europe: A Critical Frame Analysis

Approach. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 117, pp. 11-34.

Vida, Bianka. (2020). Policy Framing and Resistance: Gender Mainstreaming in Horizon 2020.

European Journal of Women’s Studies, 1–16, sagepub.com/journals-permissions, DOI:

10.1177/1350506820935495 journals.sagepub.com/home/ejw

https://doi.org/10.1177/1350 506820935495.

Walby, Sylvia. (2004). The European Union and Gender Equality: Emergent Varieties of Gender

Regime. Social Politics, vol 11, number 1, Oxford University Press, Spring, DOI:

10.1093/sp/jxh024, pp. 4-29.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 78-92

E-ISSN: 3025-9843

Dwi Wahyu Handayani (Ruang Publik Pengarusutamaan Gender Dalam….)

Walby, Sylvia. (2005). Introduction: Comparative Gender Mainstreaming in a Global Era.

International Feminist Journal of Politics, 7:4, 453-470, DOI:

10.1080/14616740500284383.

Buku

Ardeno Kurniawan, S. E. (2022). Politik dan Akuntansi Keperilakuan: Membuka Kotak Pandora

Perilaku Korupsi Politik dari Dimensi Multidisiplin Ilmu. Penerbit Andi.

Bacchi, Carol., Joan Eveline. (2010). Mainstreaming Politics: Gendering Practices and Feminist

Theory, Australia: University of Adelaide Press.

Dryzek, J. S. (1990). Discursive democracy: Politics, policy, and political science. Cambridge

University Press.

Gane, Nicholas. (2002). Max Weber and Postmodern Theory: Rationalization versus Re-

enchantment, New York: Palgrave.

Morrow, Karen. (2017). Integrating Gender Issues Into The Global Climate Change Regime

dalam Understanding Climate Change through Gender Relations. Routledge.

Laporan

Bappenas. (2014). Perkembangan Penanganan Perubahan Iklim di Indonesia 2010-2014,

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas).

Bappenas. (2018). Policy Brief Sektor Pesisir Kaji Ulang Rencana Aksi Nasional Adaptasi

Perubahan Iklim (RAN-API) 2018, Kementerian PPN/Bappenas.

Badan Pusat Statistik. (2023). Berita Resmi Statistik: Indeks Ketimpangan Gender (IKG) 2023.

Bündnis Entwicklung Hilft/IFHV (2023): WeltRisikoBericht 2023. Berlin: Bündnis

Entwicklung Hilft.