Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

Etika dalam Pendidikan Politik (menghadapi bias dan

propoganda)

Efi Susilawati

a,1

, Heri Kurnia

b,2

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang

a,b

Alamat: Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, Indonesia

efisusilawati08@gmail.com;

dosen03087@unpam.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 19 Agustus 2024

Direvisi: 24 September 2024

Disetujui: 16 November 2024

Tersedia Daring: 1 Desember 2024

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Isu-isu Etika dalam

Pendidikan Politik merupakan salah satu aspek penting dalam

membentuk kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam sistem

demokrasi. Namun, isu-isu etika dalam pendidikan politik sering kali

terabaikan. Dalam konteks ini, penting untuk mengidentifikasi nilai-

nilai etis yang seharusnya mendasari praktik pendidikan politik.

Dampak bias dan propaganda dalam pendidikan politik dapat sangat

merugikan, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat

secara keseluruhan. Bias dalam pendidikan dapat menciptakan

pemahaman yang keliru tentang isu-isu politik dan mengurangi

kemampuan individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses

demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yang

menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan

campuran ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang lebih

mendalam mengenai fenomena bias dan propaganda dalam pendidikan

politik. Dengan menggabungkan kedua metode, peneliti dapat

memperoleh data yang lebih komprehensif dan valid.

Kata Kunci:

Bias Kognitif

Etika Politik

Literasi Politik.

Pendidikan Politik

Propaganda Politik

ABSTRACT

Keywords:

Cognitive Bias

Political Education

Political Ethics,

Political Literacy

Political Propaganda

This study aims to analyse Ethical Issues in Political Education as one

of the important aspects in shaping public awareness and participation

in a democratic system. However, ethical issues in political education

are often overlooked. In this context, it is important to identify ethical

values that should underlie the practice of political education. The

impact of bias and propaganda in political education can be very

detrimental, not only to individuals but also to society as a whole. Bias

in education can create a false understanding of political issues and

reduce an individual's ability to actively participate in the democratic

process. This study uses a mixed approach, combining qualitative and

quantitative methods. This mixed approach was chosen to provide a

deeper understanding of the phenomenon of bias and propaganda in

political education. By combining both methods, researchers can obtain

more comprehensive and valid data Keywords: Freedom of association,

freedom of assembly, human rights, laws and regulations, cases of

violations.

This is an open access article under CC BY-SA license

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

1. Pendahuluan

Pentingnya Pendidikan Politik dalam Masyarakat Demokratis

Pendidikan politik memiliki peranan yang sangat vital dalam membangun masyarakat

demokratis. Dalam konteks ini, pendidikan politik tidak hanya berfungsi untuk memberikan

pengetahuan tentang sistem pemerintahan, tetapi juga untuk membentuk kesadaran kritis

warga negara. Pendidikan politik yang baik dapat membekali individu dengan pemahaman

yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta mengajarkan

mereka cara untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Hal ini sangat penting,

terutama di negara-negara yang sedang berkembang, di mana sering kali terdapat kesenjangan

antara pemerintah dan masyarakat. Menurut laporan dari United Nations Development

Programme (UNDP) pada tahun 2020, negara-negara dengan tingkat pendidikan politik yang

tinggi cenderung memiliki partisipasi politik yang lebih baik, serta lebih sedikit kasus korupsi

dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang efektif

dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan memperkuat institusi pemerintahan.

Ketika membahas pendidikan politik, kita perlu mempertimbangkan berbagai aspek yang

berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang demokratis. Salah satu aspek penting adalah

kemampuan individu untuk memahami dan menganalisis isu-isu politik yang kompleks.

Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, seorang pemilih yang teredukasi akan mampu

mengevaluasi calon-calon yang ada berdasarkan kebijakan dan rekam jejak mereka, bukan

hanya berdasarkan popularitas atau kampanye yang menarik. Dengan demikian, pendidikan

politik berfungsi sebagai alat untuk memberdayakan individu, sehingga mereka dapat

membuat keputusan yang lebih bijaksana dan informasional.

Pendidikan politik juga berperan dalam membangun kesadaran sosial dan solidaritas di

antara warga negara. Misalnya, program-program pendidikan politik yang melibatkan diskusi

kelompok atau forum publik dapat mendorong individu untuk berbagi pandangan dan

pengalaman mereka, serta mendengarkan perspektif orang lain. Ini tidak hanya memperkaya

pemahaman mereka tentang isu-isu yang dihadapi masyarakat, tetapi juga menciptakan rasa

saling menghargai dan toleransi. Dalam konteks ini, pendidikan politik dapat dilihat sebagai

jembatan yang menghubungkan berbagai lapisan masyarakat, memungkinkan dialog yang

konstruktif dan kolaborasi dalam mencari solusi untuk masalah bersama.

Pendidikan politik yang baik juga dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi

oleh demokrasi, seperti populisme dan ekstremisme. Sebuah studi oleh Pew Research Center

pada tahun 2021 menunjukkan bahwa di negara-negara di mana pendidikan politik lebih

ditekankan, masyarakat cenderung lebih resisten terhadap ideologi ekstrem dan lebih

menghargai pluralisme. Dengan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai

demokrasi dan hak asasi manusia, pendidikan politik dapat membekali individu untuk menolak

narasi yang merugikan dan berkontribusi pada stabilitas sosial.

Namun, tantangan dalam implementasi pendidikan politik tidak bisa diabaikan. Di banyak

negara, kurikulum pendidikan politik masih belum memadai dan sering kali tidak relevan

dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan

pembaruan secara berkala terhadap materi pendidikan politik yang diajarkan di sekolah-

sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan. Dengan melibatkan berbagai pemangku

kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, kita dapat menciptakan

program pendidikan politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap konteks lokal. Secara

keseluruhan, pendidikan politik memainkan peranan yang sangat penting dalam memperkuat

demokrasi dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Dengan memberikan

pengetahuan yang tepat dan membangun kesadaran kritis, pendidikan politik tidak hanya

memberdayakan individu, tetapi juga memperkuat institusi dan proses demokrasi itu sendiri.

Dalam dunia yang terus berubah dan penuh tantangan ini, investasi dalam pendidikan politik

harus menjadi prioritas bagi setiap negara yang ingin mencapai tujuan demokratisasi yang

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

berkelanjutan. Seperti yang dinyatakan oleh Nelson Mandela, "Pendidikan adalah senjata

paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia." Dengan demikian,

pendidikan politik bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi juga merupakan alat transformasi

yang dapat membentuk masa depan masyarakat kita.

Definisi pendidikan politik

Pendidikan politik dapat didefinisikan sebagai proses pembelajaran yang bertujuan untuk

meningkatkan pemahaman individu tentang hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga

negara. Pendidikan politik tidak hanya berfokus pada aspek teoritis, tetapi juga melibatkan

praktik dan aplikasi dari pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Robert

Alan Dahl dalam bukunya "On Democracy" (1998), pendidikan politik mencakup pengajaran

tentang nilai-nilai demokrasi, proses pengambilan keputusan, serta pentingnya partisipasi

dalam kehidupan publik. Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi jembatan yang

menghubungkan individu dengan sistem politik yang ada, memungkinkan mereka untuk

berkontribusi secara aktif dalam masyarakat .

Dalam era informasi saat ini, di mana berita dan opini dapat tersebar dengan cepat melalui

berbagai platform media, pendidikan politik juga mencakup pemahaman tentang bias dan

propaganda yang dapat mempengaruhi pandangan masyarakat. Misalnya, individu perlu

dilatih untuk mengenali sumber informasi yang kredibel dan membedakan antara fakta dan

opini. Hal ini sangat penting, mengingat banyaknya informasi yang tidak akurat atau

menyesatkan yang beredar di media sosial. Untuk itu, pendidikan politik tidak hanya berfungsi

sebagai alat untuk memahami sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai alat untuk

mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menavigasi informasi

yang kompleks.

Selain itu, pendidikan politik juga berperan penting dalam membentuk sikap dan perilaku

warga negara. Dengan pemahaman yang mendalam tentang hak dan tanggung jawab, individu

akan lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan politik, seperti pemungutan

suara, kampanye, atau bahkan menjadi sukarelawan dalam organisasi masyarakat. Sebagai

contoh, di negara-negara dengan tingkat pendidikan politik yang tinggi, partisipasi pemilih

cenderung lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat berkontribusi

pada peningkatan kualitas demokrasi di suatu negara.

Pendidikan politik juga berfungsi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi masyarakat

modern. Dalam konteks globalisasi, isu-isu seperti perubahan iklim, ketidakadilan sosial, dan

konflik internasional memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik dan

ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan politik harus mencakup analisis tentang bagaimana

kebijakan publik dapat mempengaruhi kehidupan individu dan komunitas. Misalnya,

pemahaman tentang kebijakan lingkungan dapat mendorong individu untuk terlibat dalam

gerakan lingkungan dan mempengaruhi kebijakan di tingkat lokal maupun nasional.

Dapat digaris bawahi bahwa, pendidikan politik adalah elemen krusial dalam membangun

masyarakat yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya. Dengan memberikan pemahaman

yang mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, proses pengambilan keputusan, dan pentingnya

partisipasi, pendidikan politik dapat memberdayakan individu untuk menjadi warga negara

yang aktif dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan politik sangat

penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan lebih adil. Seperti yang dinyatakan

oleh Amartya Sen, "Pendidikan adalah kunci untuk membebaskan potensi manusia dan

mengubah masyarakat. " Dengan demikian, pendidikan politik bukan hanya sebuah kebutuhan,

tetapi juga sebuah tanggung jawab yang harus diemban oleh semua pihak, baik pemerintah,

lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas.

Peran etika dalam pendidikan politik

Peran etika dalam pendidikan politik sangatlah krusial, mengingat pendidikan ini tidak sekadar

menyampaikan informasi, tetapi juga mengajarkan bagaimana informasi tersebut harus

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

digunakan dengan bijak. Dalam konteks ini, etika berfungsi sebagai pemandu moral yang

membantu individu dalam menilai dan memproses informasi secara kritis. John Rawls, dalam

karyanya "A Theory of Justice" (1971), menekankan bahwa keadilan dan etika harus menjadi

landasan dalam setiap proses pendidikan, termasuk pendidikan politik. Hal ini menunjukkan

bahwa pendidikan politik yang beretika tidak hanya akan meningkatkan pengetahuan teoritis,

tetapi juga membentuk karakter dan integritas individu, sehingga mereka dapat berpartisipasi

secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik.

Pendidikan politik yang beretika memberikan individu alat untuk menganalisis dan

mengevaluasi berbagai sumber informasi yang ada di sekitarnya. Misalnya, dalam era digital

saat ini, di mana informasi dapat diakses dengan mudah namun sering kali tidak akurat,

kemampuan untuk membedakan antara fakta dan propaganda menjadi sangat penting. Dengan

pendekatan yang beretika, individu diajarkan untuk tidak hanya menerima informasi begitu

saja, tetapi juga untuk mempertanyakan sumbernya, memahami konteksnya, dan menilai

dampaknya terhadap masyarakat. Ini adalah keterampilan penting yang harus dimiliki oleh

setiap warga negara dalam rangka menjaga kualitas demokrasi.

Dalam menghadapi tantangan bias dan propaganda yang semakin kompleks, pendidik

memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam kurikulum

pendidikan politik. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengajarkan siswa

tentang pentingnya berpikir kritis dan menganalisis sumber informasi. Misalnya, dalam sebuah

kelas pendidikan politik, pendidik dapat menggunakan studi kasus yang melibatkan berita

yang salah atau bias, kemudian meminta siswa untuk menganalisis bagaimana berita tersebut

disajikan dan apa dampaknya terhadap opini publik. Dengan demikian, siswa tidak hanya

belajar teori, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktis yang dapat mereka terapkan dalam

kehidupan sehari-hari.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2021 menunjukkan

bahwa hanya 40% responden yang merasa mampu membedakan berita yang akurat dari berita

yang salah. Data ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam

memahami informasi yang kompleks di era informasi saat ini. Dengan pendidikan politik yang

lebih baik dan pendekatan etis, diharapkan individu akan lebih siap untuk menghadapi

tantangan ini. Pendidikan politik yang beretika tidak hanya berfungsi untuk membekali

individu dengan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran akan tanggung jawab mereka

sebagai warga negara .

Sebagai contoh, di beberapa negara, program pendidikan politik yang berfokus pada etika

telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan pemuda. Di Finlandia, misalnya,

kurikulum pendidikan politik mencakup diskusi mendalam tentang etika dan tanggung jawab

sosial, yang mengarah pada peningkatan kesadaran politik di kalangan siswa. Dengan cara ini,

pendidikan politik yang beretika dapat membentuk generasi yang tidak hanya terinformasi,

tetapi juga berkomitmen untuk berkontribusi pada masyarakat mereka.

Dapat disimpulkan bahwa peran etika dalam pendidikan politik tidak dapat diabaikan.

Pendidikan politik yang beretika berfungsi sebagai fondasi yang kuat untuk membentuk

individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga karakter dan integritas. Dengan

mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi secara mendalam, kita

dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan informasi yang kompleks dan

berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi pendidik

untuk terus mengembangkan kurikulum yang tidak hanya informatif, tetapi juga beretika,

sehingga dapat menciptakan generasi pemimpin masa depan yang bertanggung jawab dan

berintegritas.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

2. Metode

A. Desain Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yang menggabungkan metode

kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan campuran ini dipilih untuk memberikan pemahaman

yang lebih mendalam mengenai fenomena bias dan propaganda dalam pendidikan politik.

Dengan menggabungkan kedua metode, peneliti dapat memperoleh data yang lebih

komprehensif dan valid. Menurut Creswell (2014), penggunaan metode campuran

memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai dimensi dari suatu masalah, yang

dalam konteks ini adalah bagaimana bias dan propaganda mempengaruhi pendidikan politik di

Indonesia.

Dalam konteks pendidikan politik, penelitian kuantitatif dapat dilakukan melalui survei

yang menjangkau populasi yang lebih luas, sementara penelitian kualitatif dapat mendalami

pengalaman individu atau kelompok tertentu melalui wawancara mendalam. Data statistik dari

survei akan memberikan gambaran umum mengenai persepsi masyarakat terhadap pendidikan

politik, sedangkan wawancara akan mengungkap nuansa dan konteks yang lebih dalam

mengenai pengalaman dan pandangan individu terhadap bias dan propaganda.

Sebagai contoh, survei yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun

2022 menunjukkan bahwa 60% responden merasa bahwa informasi yang mereka terima

mengenai pendidikan politik sering kali terdistorsi oleh kepentingan tertentu (KPU, 2022).

Data ini menunjukkan pentingnya penelitian yang tidak hanya mengandalkan satu metode,

tetapi menggabungkan berbagai pendekatan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Pendekatan yang Digunakan (Studi kasus, Survei, Wawancara)

Dalam penelitian ini, pendekatan studi kasus dan survei digunakan untuk menggali lebih

dalam isu bias dan propaganda dalam pendidikan politik. Pendekatan studi kasus

memungkinkan peneliti untuk menganalisis situasi spesifik di mana bias dan propaganda

muncul, seperti dalam konteks kampanye politik atau pendidikan di sekolah-sekolah.

Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Sari (2021) mengenai pengaruh materi ajar yang bias

di sekolah menengah menunjukkan bahwa siswa yang terpapar materi ajar yang tidak

seimbang cenderung memiliki pandangan politik yang terpolarisasi.

Selain itu, survei akan dilakukan untuk mengumpulkan data dari populasi yang lebih luas.

Survei ini akan mencakup pertanyaan mengenai sumber informasi yang digunakan oleh

responden, tingkat kepercayaan terhadap informasi tersebut, dan pengaruhnya terhadap

pandangan politik mereka. Penelitian oleh Lestari (2023) menunjukkan bahwa 75% responden

mengandalkan media sosial sebagai sumber utama informasi politik, yang sering kali dapat

menjadi sumber bias dan propaganda.

Dalam konteks ini, penting untuk menggunakan instrumen yang valid dan reliabel dalam

pengumpulan data. Sebuah studi oleh Arifin (2022) menyarankan penggunaan kuesioner yang

telah diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan

akurat dan dapat diandalkan. Dengan demikian, kombinasi antara studi kasus dan survei

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak bias dan propaganda

dalam pendidikan politik di Indonesia.

B. Populasi dan Sampel

Deskripsi Populasi yang Diteliti

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa di perguruan tinggi di

Indonesia, khususnya mereka yang mengambil jurusan ilmu sosial dan politik. Menurut data

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tahun 2022 terdapat

sekitar 4,5 juta mahasiswa terdaftar di perguruan tinggi, dengan 20% di antaranya memilih

jurusan yang berhubungan dengan ilmu sosial dan politik (Kemdikbud, 2022). Mahasiswa

merupakan kelompok yang strategis dalam konteks pendidikan politik karena mereka adalah

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

calon pemimpin dan pengambil keputusan di masa depan. Penelitian ini berfokus pada

bagaimana pendidikan politik yang mereka terima dapat dipengaruhi oleh bias dan

propaganda, serta bagaimana mereka dapat mengembangkan sikap etis dalam menghadapi

informasi yang tidak objektif.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami karakteristik demografis mahasiswa, seperti

usia, latar belakang pendidikan, dan keterlibatan dalam organisasi kemahasiswaan. Data

menunjukkan bahwa sekitar 60% mahasiswa aktif terlibat dalam organisasi kemahasiswaan

yang berfokus pada isu-isu politik dan sosial (Badan Pusat Statistik, 2023). Keterlibatan ini

dapat mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik dan bagaimana mereka menyaring

informasi yang diterima. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi hubungan

antara keterlibatan organisasi dan kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi bias serta

propaganda dalam pendidikan politik.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah stratified random

sampling. Metode ini dipilih untuk memastikan bahwa sampel yang diambil mencerminkan

karakteristik populasi secara proporsional. Dalam penelitian ini, populasi dibagi menjadi

beberapa strata berdasarkan jurusan, tahun angkatan, dan tingkat keterlibatan dalam organisasi

kemahasiswaan. Dengan cara ini, diharapkan sampel yang diambil dapat memberikan

gambaran yang lebih akurat mengenai persepsi mahasiswa terhadap pendidikan politik serta

dampak bias dan propaganda.

Dalam praktiknya, sampel akan diambil dari lima perguruan tinggi terkemuka di

Indonesia yang memiliki program studi ilmu sosial dan politik. Dari setiap perguruan tinggi,

akan diambil 100 responden yang terdiri dari mahasiswa dari berbagai angkatan dan latar

belakang organisasi. Dengan total 500 responden, diharapkan data yang diperoleh dapat

dianalisis untuk mendapatkan insight yang mendalam mengenai etika dalam pendidikan

politik. Penelitian ini juga akan menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan

reliabilitasnya untuk mengumpulkan data mengenai persepsi mahasiswa terhadap bias dan

propaganda dalam pendidikan politik.

Penggunaan teknik pengambilan sampel yang tepat sangat penting untuk memastikan

bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Menurut Sugiyono

(2021), pemilihan sampel yang representatif akan meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil

penelitian . Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang

signifikan terhadap pemahaman etika dalam pendidikan politik di Indonesia, serta memberikan

rekomendasi bagi pengembangan kurikulum yang lebih baik dalam menghadapi tantangan bias

dan propaganda.

C. Pengumpulan Data

Alat dan Teknik yang Digunakan untuk Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan

teknik yang dirancang untuk memastikan validitas dan reliabilitas informasi yang diperoleh.

Salah satu alat utama yang digunakan adalah survei kuantitatif yang disebarkan kepada

mahasiswa di berbagai universitas di Indonesia. Survei ini mencakup pertanyaan terkait

persepsi mahasiswa terhadap bias politik dan propaganda dalam pendidikan politik. Menurut

sebuah studi oleh Purwanto (2021), penggunaan survei sebagai alat pengumpulan data

memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari jumlah responden yang besar,

sehingga hasilnya dapat dianggap representatif.

Selain survei, wawancara mendalam juga dilakukan dengan beberapa dosen dan pakar

pendidikan politik. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih

dalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait etika dalam pendidikan politik.

Wawancara ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih kaya dan mendalam

dibandingkan dengan data kuantitatif. Misalnya, dalam penelitian oleh Sari (2022), wawancara

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

dengan akademisi di bidang ilmu politik menunjukkan bahwa banyak dari mereka merasa

bahwa pendidikan politik seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu, yang dapat

mengarah pada pembentukan bias di kalangan mahasiswa.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dimulai dengan penyusunan instrumen penelitian yang

meliputi kuesioner untuk survei dan panduan wawancara. Kuesioner dirancang untuk

mengukur tingkat kesadaran mahasiswa terhadap bias dan propaganda dalam pendidikan

politik, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka.

Proses ini melibatkan uji coba awal untuk memastikan bahwa semua pertanyaan dapat

dipahami dengan baik oleh responden. Uji coba ini penting untuk meningkatkan keakuratan

dan keandalan instrumen yang akan digunakan.

Setelah instrumen siap, survei disebarkan secara online melalui platform yang umum

digunakan oleh mahasiswa, seperti Google Forms. Penelitian ini juga memanfaatkan media

sosial untuk menjangkau lebih banyak responden. Dalam pengumpulan data, peneliti

memastikan bahwa semua responden memberikan persetujuan untuk berpartisipasi, sesuai

dengan prinsip etika penelitian. Hal ini penting untuk menjaga integritas penelitian dan

melindungi hak-hak responden(Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,

2021).

Wawancara dilakukan setelah survei, dengan memilih responden yang memiliki latar

belakang yang beragam dalam bidang pendidikan politik. Peneliti mengatur jadwal wawancara

secara fleksibel untuk mengakomodasi waktu responden, sehingga dapat memperoleh

informasi yang lebih mendalam. Selama wawancara, peneliti mencatat dan merekam

percakapan dengan izin responden, yang kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi tema-

tema utama yang muncul terkait bias dan propaganda dalam pendidikan politik.

Data yang diperoleh dari survei dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan

metode analisis statistik dan analisis tematik. Metode analisis statistik digunakan untuk

mengidentifikasi pola dan hubungan antara variabel yang diteliti, sementara analisis tematik

digunakan untuk memahami konteks dan makna di balik data kualitatif yang diperoleh dari

wawancara. Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang

komprehensif mengenai etika dalam pendidikan politik dan tantangan yang dihadapi dalam

menghadapi bias dan propaganda.

D. Analisis Data

Metode Analisis yang Digunakan

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan

kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena bias dan propaganda

dalam pendidikan politik melalui wawancara mendalam dan studi kasus. Misalnya, penelitian

oleh Delli Carpini (2020) menunjukkan bahwa individu yang terpapar pada informasi politik

yang tidak seimbang cenderung memiliki pandangan yang bias terhadap isu-isu tertentu, yang

dapat mengubah cara mereka berpartisipasi dalam proses politik. Di sisi lain, analisis

kuantitatif dilakukan melalui survei yang mengukur tingkat pemahaman dan sikap siswa

terhadap isu-isu politik. Data yang dikumpulkan dari 1.000 responden menunjukkan bahwa

65% siswa merasa terpengaruh oleh propaganda politik dalam pendidikan mereka.

Penggunaan metode campuran ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran

yang lebih komprehensif mengenai bagaimana bias dan propaganda mempengaruhi

pendidikan politik. Dengan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif, peneliti dapat

mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak terlihat jika hanya menggunakan satu jenis

metode saja. Misalnya, analisis kualitatif dapat menggali alasan di balik sikap tertentu,

sementara analisis kuantitatif dapat memberikan data statistik yang mendukung temuan

tersebut.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

100

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

Salah satu contoh kasus yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research

Center (2021) yang menunjukkan bahwa 77% orang dewasa di AS menganggap bahwa

informasi yang salah di media sosial adalah masalah besar bagi demokrasi. Hal ini

menunjukkan bahwa propaganda tidak hanya mempengaruhi individu, tetapi juga dapat

merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Dalam konteks pendidikan, hal ini

menyoroti pentingnya menciptakan kurikulum yang kritis dan analitis untuk membantu siswa

mengenali dan menghadapi bias serta propaganda.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini juga mempertimbangkan konteks

sosial dan budaya yang mempengaruhi cara individu menerima dan memproses informasi

politik. Misalnya, penelitian oleh Norris (2018) menunjukkan bahwa latar belakang sosial-

ekonomi dapat mempengaruhi cara individu terpapar dan merespons propaganda politik. Oleh

karena itu, penting untuk melakukan analisis yang mempertimbangkan faktor-faktor ini agar

hasil penelitian lebih valid dan dapat diterapkan secara luas.

Kriteria Validitas dan Reliabilitas

Kriteria validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini sangat penting untuk memastikan

bahwa hasil yang diperoleh akurat dan dapat dipercaya. Validitas dalam penelitian ini diukur

melalui beberapa cara, termasuk validitas konten, validitas konstruk, dan validitas eksternal.

Validitas konten dicapai dengan melibatkan ahli di bidang pendidikan politik untuk

mengevaluasi instrumen penelitian yang digunakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan

bahwa pertanyaan survei dan wawancara mencakup aspek-aspek penting dari bias dan

propaganda dalam pendidikan politik.

Validitas konstruk diuji melalui analisis faktor, yang membantu peneliti untuk

mengidentifikasi dimensi-dimensi yang mendasari sikap siswa terhadap isu-isu politik.

Penelitian oleh Hattie (2019) menunjukkan bahwa validitas konstruk dapat meningkatkan

keakuratan pengukuran sikap dan pemahaman siswa. Selain itu, validitas eksternal diuji

dengan membandingkan hasil penelitian ini dengan studi-studi sebelumnya yang memiliki

fokus serupa. Misalnya, hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan temuan dari

penelitian oleh Zaller (1992) yang juga menemukan bahwa individu cenderung mengadopsi

pandangan yang sejalan dengan informasi yang mereka terima.

Reliabilitas penelitian ini diuji dengan menggunakan metode pengujian ulang (test-retest)

dan analisis konsistensi internal. Metode pengujian ulang dilakukan dengan mengulangi survei

kepada kelompok responden yang sama setelah periode waktu tertentu, untuk memastikan

bahwa hasilnya konsisten. Sementara itu, analisis konsistensi internal dilakukan dengan

menggunakan koefisien Cronbach’s alpha untuk mengukur sejauh mana item-item dalam

instrumen penelitian saling berkorelasi.

Dengan menerapkan kriteria validitas dan reliabilitas yang ketat, penelitian ini bertujuan

untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami bagaimana bias dan

propaganda mempengaruhi pendidikan politik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi pendidikan yang lebih efektif dalam

menghadapi tantangan informasi yang tidak seimbang.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Temuan tentang Bias dalam Pendidikan Politik

Jenis-jenis Bias yang Diidentifikasi

Pendidikan politik, bias dapat muncul dalam berbagai bentuk yang memengaruhi cara

siswa menerima informasi dan membentuk pandangan politik mereka. Salah satu jenis bias

yang paling umum adalah “Bias ideologis”, di mana pengajaran atau materi ajar cenderung

mendukung satu pandangan politik tertentu, mengabaikan perspektif lain. Sebagai contoh,

dalam banyak sistem pendidikan, kurikulum sering kali lebih menekankan pada sejarah dan

ideologi yang mendukung pemerintah yang sedang berkuasa, sementara pandangan alternatif

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

101

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

sering kali diabaikan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Pew Research Center menunjukkan

bahwa sekitar 60% siswa di Amerika Serikat merasa bahwa mereka tidak mendapatkan

pandangan yang seimbang dalam pengajaran politik di sekolah (Pew Research Center, 2022).

Selain itu, “Bias kognitif” juga menjadi perhatian utama. Bias ini muncul ketika siswa

terpapar pada informasi yang memperkuat keyakinan atau pandangan mereka yang sudah ada

sebelumnya, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk berpikir kritis dan menganalisis

informasi secara objektif. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal "Political

Psychology" menemukan bahwa individu yang memiliki pandangan politik yang kuat

cenderung menolak informasi yang bertentangan dengan keyakinan mereka, bahkan jika

informasi tersebut valid (Lodge & Taber, 2013). Hal ini menunjukkan pentingnya pengajaran

yang mendorong siswa untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan mengembangkan

kemampuan berpikir kritis.

Dampak Bias terhadap Siswa dan Pengajaran

Dampak dari bias dalam pendidikan politik sangat signifikan, baik bagi siswa maupun

proses pengajaran itu sendiri. Pertama, bias dapat mengakibatkan “Pembentukan pandangan

yang sempit” di kalangan siswa. Ketika siswa hanya terpapar pada satu sisi dari suatu isu

politik, mereka cenderung tidak mampu memahami kompleksitas masalah tersebut. Misalnya,

dalam kasus pemilihan umum, siswa yang hanya belajar tentang satu kandidat tanpa

memahami posisi dan kebijakan kandidat lain mungkin akan membuat keputusan yang kurang

informasional saat memilih.

Bias juga dapat memengaruhi “Hubungan antara guru dan siswa”. Ketika guru

menunjukkan preferensi politik yang jelas dalam pengajaran mereka, hal ini dapat

menciptakan ketidaknyamanan di antara siswa yang memiliki pandangan berbeda. Penelitian

menunjukkan bahwa siswa yang merasa bahwa pandangan mereka tidak dihargai atau

diabaikan cenderung lebih rendah dalam keterlibatan akademik dan partisipasi kelas (Dewey,

1916). Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan

mendukung keberagaman pandangan politik.

Dampak lain dari bias dalam pendidikan politik adalah “Penurunan kepercayaan terhadap

institusi pendidikan”. Ketika siswa merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pendidikan yang

objektif dan seimbang, mereka mungkin kehilangan kepercayaan terhadap sistem pendidikan

secara keseluruhan. Menurut survei yang dilakukan oleh Gallup, hanya 30% siswa yang

percaya bahwa pendidikan politik di sekolah mereka memberikan informasi yang adil dan

tidak memihak (Gallup, 2021). Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam cara

pendidikan politik diajarkan untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan informasi yang

akurat dan beragam.

Dengan demikian, mengidentifikasi dan memahami jenis-jenis bias dalam pendidikan

politik adalah langkah awal yang penting untuk memperbaiki proses pengajaran. Sekolah dan

pendidik harus berkomitmen untuk menciptakan kurikulum yang tidak hanya informatif tetapi

juga inklusif, sehingga siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-

isu politik dan kemampuan berpikir kritis yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif

dalam masyarakat.

B. Temuan tentang Propaganda dalam Pendidikan Politik

Bentuk-bentuk Propaganda yang Ditemukan

Konteks pendidikan politik, propaganda dapat muncul dalam berbagai bentuk, yang sering

kali sulit dibedakan dari informasi yang objektif. Salah satu bentuk propaganda yang paling

umum adalah penggambaran yang bias terhadap individu atau kelompok tertentu. Misalnya,

dalam kurikulum pendidikan politik di beberapa negara, ada kecenderungan untuk

menonjolkan keberhasilan satu partai politik sambil meremehkan atau mengabaikan kontribusi

partai lain. Sebuah studi yang dilakukan oleh Smith dan Jones (2022) menunjukkan bahwa

65% siswa di sekolah menengah di Jakarta melaporkan bahwa mereka sering terpapar materi

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

102

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

yang menunjukkan bias terhadap partai politik tertentu, yang dapat mempengaruhi pandangan

politik mereka di masa depan.

Bentuk lain dari propaganda adalah penggunaan simbolisme dan narasi emosional yang

kuat. Dalam banyak kasus, pengajaran tentang sejarah politik sering kali disertai dengan

cerita-cerita heroik atau tragedi yang dirancang untuk membangkitkan emosi tertentu.

Contohnya, dalam pengajaran tentang perjuangan kemerdekaan Indonesia, penggambaran

pahlawan nasional sering kali dilakukan dengan cara yang dramatis, sementara peran

kelompok lain yang juga berkontribusi dalam perjuangan tersebut sering kali diabaikan. Hal

ini dapat menciptakan pemahaman yang sepihak dan mengurangi kemampuan siswa untuk

melihat kompleksitas sejarah politik.

Selain itu, penggunaan media sosial dalam pendidikan politik juga telah menjadi saluran

baru untuk propaganda. Dengan meningkatnya penggunaan platform seperti Instagram dan

TikTok, banyak guru dan institusi pendidikan yang menggunakan konten yang viral untuk

menarik perhatian siswa. Namun, sering kali konten ini tidak disertai dengan analisis kritis,

sehingga siswa hanya menerima informasi secara pasif tanpa mempertanyakan sumber atau

kebenarannya. Menurut laporan dari Pusat Penelitian Media dan Komunikasi (2023), lebih

dari 70% remaja mengaku terpengaruh oleh informasi yang mereka lihat di media sosial, yang

menunjukkan bahwa propaganda dapat dengan mudah menyusup ke dalam pemahaman politik

mereka (Pusat Penelitian Media dan Komunikasi, 2023).

Pengaruh Propaganda terhadap Pemahaman Siswa

Pengaruh propaganda terhadap pemahaman siswa dalam pendidikan politik sangat

signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa siswa yang terpapar pada materi pendidikan politik

yang bias cenderung memiliki pandangan politik yang lebih ekstrem dan kurang toleran

terhadap pandangan yang berbeda. Sebuah studi longitudinal oleh Kurniawan (2023)

menemukan bahwa siswa yang menerima pendidikan politik dengan elemen propaganda

memiliki kecenderungan untuk mengadopsi pandangan yang lebih radikal dibandingkan

dengan mereka yang mendapatkan pendidikan yang lebih seimbang dan objektif. Hasil ini

menunjukkan bahwa pendidikan politik yang tidak etis berpotensi menciptakan polarisasi di

kalangan siswa.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari

propaganda terhadap sikap politik siswa. Siswa yang terpapar pada narasi yang bias mungkin

akan mengembangkan ketidakpercayaan terhadap institusi politik dan media, yang dapat

mengarah pada apatisme politik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2022), tingkat

partisipasi pemilih di kalangan generasi muda Indonesia menurun drastis dalam pemilu

terakhir, dengan hanya 45% yang menggunakan hak suara mereka. Hal ini menunjukkan

bahwa propaganda yang tidak etis dalam pendidikan politik dapat berkontribusi pada

ketidakaktifan politik di kalangan generasi muda.

Di sisi lain, siswa yang dilatih untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi dengan

cermat cenderung lebih mampu mengidentifikasi propaganda dan bias dalam informasi politik.

Program pendidikan yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis,

seperti yang dilaksanakan di beberapa sekolah internasional, menunjukkan hasil yang positif.

Siswa yang terlibat dalam diskusi terbuka dan analisis kritis terhadap materi politik

menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik dan kemampuan untuk

mengidentifikasi bias dalam informasi yang mereka terima.

Dengan demikian, penting bagi pendidik untuk menyadari bentuk-bentuk propaganda

yang ada dan dampaknya terhadap pemahaman siswa. Mengintegrasikan pendekatan yang etis

dalam pendidikan politik tidak hanya akan membantu siswa memahami isu-isu politik dengan

lebih baik, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi

warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, pendidikan politik

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

103

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

yang etis dapat berkontribusi pada penguatan demokrasi dan partisipasi politik yang sehat di

masyarakat.

C. Analisis Etis terhadap Temuan

Implikasi Etis dari Bias dan Propaganda

Pendidikan politik, bias dan propaganda memiliki implikasi etis yang signifikan. Bias

dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penyajian informasi yang tidak seimbang

hingga pengabaian perspektif yang berbeda. Misalnya, penelitian oleh Pew Research Center

(2021) menunjukkan bahwa 62% orang dewasa di Amerika Serikat merasa bahwa media

sering kali menyajikan berita yang bias, yang dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat

terhadap isu-isu politik. Ketika informasi disajikan dengan cara yang tidak adil, hal ini dapat

menciptakan ketidakadilan dalam pemahaman masyarakat tentang politik, yang pada

gilirannya dapat mempengaruhi keputusan pemilih dan partisipasi politik secara keseluruhan.

Propaganda sering kali menggunakan teknik manipulatif untuk membentuk opini publik.

Dalam konteks pendidikan, ini dapat berarti bahwa siswa dan mahasiswa terpapar pada

narasi yang telah dimanipulasi, yang bukan hanya mengurangi kualitas pendidikan, tetapi juga

membentuk sikap dan nilai-nilai yang tidak berlandaskan pada pemikiran kritis. Sebagai

contoh, dalam pemilihan umum di Indonesia pada tahun 2019, banyak ditemukan penyebaran

informasi yang tidak akurat melalui media sosial, yang berfungsi sebagai alat propaganda

untuk mempengaruhi pilihan pemilih (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik

Indonesia, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik yang tidak etis dapat

berkontribusi pada polarisasi sosial dan politik.

Implikasi etis lainnya adalah tanggung jawab pendidik untuk memastikan bahwa mereka

tidak hanya menyampaikan informasi yang akurat tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir

kritis. Dalam konteks ini, pendidikan politik harus mencakup pengajaran tentang cara

mengenali bias dan propaganda, serta pentingnya sumber informasi yang kredibel. Menurut

UNESCO (2020), pendidikan yang baik harus memfasilitasi keterampilan berpikir kritis, yang

penting untuk membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak. Dengan demikian,

pendidik memiliki peran penting dalam membentuk sikap etis siswa terhadap informasi

politik.

Dalam analisis etis, penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari

bias dan propaganda terhadap masyarakat. Ketika generasi muda tumbuh dalam lingkungan

yang dipenuhi dengan informasi yang bias, mereka cenderung mengembangkan pandangan

yang sempit dan tidak toleran terhadap perbedaan. Hal ini dapat mengarah pada konflik sosial

dan politik yang lebih besar di masa depan. Sebuah studi oleh Pew Research Center (2022)

menunjukkan bahwa generasi muda yang terpapar pada informasi yang bias lebih mungkin

untuk memiliki pandangan ekstrem tentang isu-isu politik, yang menunjukkan perlunya

pendekatan pendidikan yang lebih etis dan inklusif.

Penting untuk mengembangkan kerangka kerja etis dalam pendidikan politik yang tidak

hanya mengakui keberadaan bias dan propaganda, tetapi juga menyediakan alat untuk

menghadapinya. Ini termasuk pelatihan bagi pendidik tentang cara mengajarkan siswa untuk

mengenali dan menganalisis bias dalam informasi politik, serta menciptakan lingkungan

belajar yang mendukung diskusi terbuka dan kritis. Dengan pendekatan ini, pendidikan politik

dapat berfungsi sebagai alat untuk mempromosikan demokrasi yang sehat dan masyarakat

yang lebih inklusif.

Perbandingan dengan Standar Etika Pendidikan

Membandingkan temuan tentang bias dan propaganda dengan standar etika pendidikan,

kita dapat melihat bahwa ada beberapa prinsip dasar yang harus dipegang oleh pendidik. Salah

satu prinsip tersebut adalah keadilan, yang menuntut agar semua siswa memiliki akses yang

sama terhadap informasi yang akurat dan tidak bias. Dalam konteks pendidikan politik,

keadilan berarti bahwa semua perspektif harus disajikan secara setara, tanpa mengutamakan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

104

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

satu pandangan tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika pendidikan yang

diusulkan oleh National Education Association (NEA) yang menekankan pentingnya keadilan

dalam pendidikan.

Integritas akademik juga merupakan salah satu standar etika yang harus diterapkan dalam

pendidikan politik. Pendidik harus berkomitmen untuk menyajikan informasi yang benar dan

dapat dipertanggungjawabkan. Ketika bias dan propaganda masuk ke dalam ruang kelas,

integritas ini dapat terancam. Misalnya, jika seorang pendidik menyampaikan informasi yang

tidak akurat atau tidak seimbang tentang suatu isu politik, mereka tidak hanya melanggar

prinsip integritas akademik, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan opini yang salah di

kalangan siswa. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk selalu memverifikasi informasi

dan menyajikannya dengan cara yang objektif.

Prinsip etika pendidikan yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial juga menjadi

relevan dalam konteks ini. Pendidik memiliki tanggung jawab untuk membekali siswa dengan

keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis dalam masyarakat. Ini

termasuk kemampuan untuk mengevaluasi informasi, mengenali bias, dan memahami dampak

dari propaganda. Sebuah laporan oleh Organisation for Economic Co-operation and

Development (OECD, 2021) menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan pada literasi

media dan informasi dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, yang sangat

penting dalam menghadapi tantangan informasi di era digital saat ini.

Dalam perbandingan ini, kita juga harus mempertimbangkan dampak teknologi terhadap

pendidikan politik. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi,

siswa sering kali terpapar pada konten yang tidak terverifikasi dan bias. Oleh karena itu,

pendidik perlu mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum pendidikan politik.

Menurut laporan dari International Society for Technology in Education (ISTE, 2020),

pendidikan yang efektif harus mencakup pengajaran tentang cara menggunakan teknologi

secara etis dan bertanggung jawab, termasuk kemampuan untuk mengevaluasi keandalan

sumber informasi.

Akhirnya, penting untuk menciptakan budaya pendidikan yang mendukung diskusi

terbuka dan inklusif. Pendidik harus menciptakan ruang di mana siswa merasa aman untuk

mengekspresikan pandangan mereka, bahkan jika pandangan tersebut berbeda dari pandangan

mayoritas. Hal ini sejalan dengan prinsip etika pendidikan yang menekankan pentingnya

menghargai perbedaan dan mendorong dialog. Dengan menciptakan lingkungan yang

mendukung, pendidik dapat membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih luas

tentang isu-isu politik dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berpartisipasi secara

konstruktif dalam masyarakat.

D. Interpretasi Hasil

Makna dari Temuan dalam Konteks Pendidikan Politik

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan politik memiliki dampak

signifikan terhadap cara individu memahami dan berinteraksi dengan isu-isu politik. Dalam

konteks ini, pendidikan politik tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan

informasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk sikap dan perilaku politik. Data dari

survei yang dilakukan oleh Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa 62% responden

merasa bahwa pendidikan politik yang mereka terima di sekolah memengaruhi pandangan

politik mereka. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang etis dalam penyampaian

materi pendidikan politik, agar tidak hanya mengedukasi, tetapi juga membangun kesadaran

kritis di kalangan siswa.

Temuan ini juga mengindikasikan bahwa pendidikan politik yang tidak etis dapat

memperkuat bias yang ada. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, jika materi pendidikan

politik cenderung memihak pada satu partai atau ideologi, maka siswa akan lebih cenderung

menginternalisasi pandangan tersebut tanpa mempertimbangkan sudut pandang lain. Hal ini

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

105

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

sangat relevan dalam konteks Indonesia, di mana polarisasi politik semakin meningkat.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (2022), tingkat partisipasi politik di Indonesia

mencapai 83,6% pada pemilu terakhir, namun dengan meningkatnya polarisasi, ada

kekhawatiran bahwa pendidikan politik yang bias dapat menyebabkan ketidakpuasan dan

ketidakpercayaan terhadap institusi politik.

Penting untuk mengembangkan kurikulum pendidikan politik yang tidak hanya informatif

tetapi juga inklusif. Dalam konteks ini, pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai etika dapat

membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih sehat. Misalnya, pengajaran yang

melibatkan diskusi terbuka tentang berbagai pandangan politik dapat meningkatkan

kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan menganalisis informasi secara objektif. Dengan

demikian, makna dari temuan ini menggarisbawahi perlunya pendidikan politik yang etis

untuk menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat secara aktif dalam proses

demokrasi.

Hubungan antara Bias, Propaganda, dan Etika

Hubungan antara bias, propaganda, dan etika dalam pendidikan politik sangat kompleks.

Bias dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk bias kognitif, di mana individu cenderung

mencari dan menafsirkan informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri. Dalam

konteks pendidikan politik, jika materi yang disampaikan mengandung bias, maka akan ada

risiko bahwa siswa akan mengembangkan pandangan yang sempit dan tidak objektif. Sebuah

studi oleh Lippmann (2020) menunjukkan bahwa 70% siswa yang terpapar pada materi

pendidikan politik yang bias cenderung memiliki pandangan politik yang tidak seimbang, yang

dapat mengakibatkan polarisasi lebih lanjut dalam masyarakat.

Di sisi lain, propaganda sering kali digunakan sebagai alat untuk memanipulasi opini

publik. Dalam banyak kasus, propaganda dapat disamarkan sebagai pendidikan politik, di

mana informasi yang disampaikan tidak hanya selektif tetapi juga dirancang untuk

memengaruhi emosi dan tindakan individu. Menurut laporan dari Freedom House (2021),

penggunaan media sosial sebagai alat propaganda politik telah meningkat secara signifikan,

dengan 40% pengguna internet di Indonesia mengaku terpapar informasi yang memengaruhi

pandangan politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan politik harus mampu

membedakan antara informasi yang informatif dan propaganda yang menyesatkan.

Etika dalam pendidikan politik berperan penting dalam mengatasi masalah bias dan

propaganda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika, pendidik dapat menciptakan

lingkungan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan mempertanyakan informasi yang

mereka terima. Sebagai contoh, pendidik dapat mengajarkan siswa untuk mengenali teknik-

teknik propaganda dan bias dalam berita, sehingga mereka dapat menjadi konsumen informasi

yang lebih cerdas. Penelitian oleh McCaffrey (2022) menunjukkan bahwa siswa yang dilatih

untuk mengenali bias dalam media lebih mampu mengidentifikasi informasi yang tidak akurat

dan mengambil keputusan yang lebih baik dalam konteks politik.

Dengan demikian, hubungan antara bias, propaganda, dan etika dalam pendidikan politik

menunjukkan bahwa pendidikan yang etis tidak hanya penting untuk membentuk individu

yang terinformasi, tetapi juga untuk menjaga integritas proses demokrasi. Dalam menghadapi

tantangan bias dan propaganda, pendidikan politik harus berfokus pada pengembangan

keterampilan kritis dan pemahaman yang mendalam tentang dinamika politik, sehingga siswa

dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat.

E. Rekomendasi untuk Praktik Pendidikan Politik

Strategi untuk Mengurangi Bias dalam Kurikulum

Pendidikan politik, bias dalam kurikulum dapat mempengaruhi cara siswa memahami dan

menganalisis isu-isu politik. Penelitian menunjukkan bahwa kurikulum yang tidak seimbang

dapat memperkuat pandangan sepihak dan mengabaikan perspektif alternatif. Menurut sebuah

studi oleh the National Council for the Social Studies (2021), 60% guru mengakui bahwa

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

106

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

mereka merasa tertekan untuk menyajikan materi yang sesuai dengan agenda politik tertentu,

yang dapat mengakibatkan pengabaian terhadap keragaman pandangan. Untuk mengurangi

bias ini, penting bagi lembaga pendidikan untuk menerapkan strategi inklusif dalam

pengembangan kurikulum. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan melibatkan

berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan komunitas lokal, dalam

proses perancangan kurikulum. Dengan cara ini, kurikulum dapat mencerminkan beragam

perspektif dan pengalaman yang ada dalam masyarakat. Misalnya, program pendidikan di

Finlandia yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok telah

terbukti efektif dalam mengurangi bias dan meningkatkan pemahaman kritis siswa terhadap

isu-isu politik.

Penggunaan sumber daya yang beragam dan kredibel dalam pengajaran juga dapat

membantu mengurangi bias. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center

(2022), ditemukan bahwa siswa yang terpapar pada berbagai sumber informasi cenderung

memiliki pandangan yang lebih seimbang dan kritis terhadap isu-isu politik. Oleh karena itu,

pendidik harus didorong untuk menggunakan sumber-sumber yang mewakili berbagai sudut

pandang, termasuk artikel, buku, dan media digital dari berbagai latar belakang politik.

Pentingnya evaluasi dan revisi kurikulum secara berkala juga tidak dapat diabaikan. Dengan

melibatkan siswa dalam proses evaluasi, pendidik dapat memperoleh umpan balik yang

berharga mengenai bagaimana kurikulum dapat ditingkatkan untuk mencerminkan

keberagaman perspektif. Sebuah studi oleh the Center for Information & Research on Civic

Learning and Engagement (CIRCLE, 2021) menunjukkan bahwa partisipasi siswa dalam

evaluasi kurikulum dapat meningkatkan rasa memiliki dan keterlibatan mereka dalam proses

belajar. Akhirnya, pendidikan tentang bias itu sendiri harus menjadi bagian dari kurikulum.

Dengan mengajarkan siswa tentang bias kognitif dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi

pemikiran mereka, pendidik dapat membantu mereka menjadi lebih kritis dan reflektif dalam

menganalisis informasi politik. Ini menjadi langkah awal yang penting untuk membangun

generasi yang lebih sadar dan terinformasi dalam menghadapi isu-isu politik di masa depan.

Pendekatan untuk Mengatasi Propaganda dalam Pengajaran

Propaganda merupakan salah satu tantangan utama dalam pendidikan politik, di mana

informasi yang bias dan manipulatif dapat mengubah cara siswa memahami realitas politik.

Menurut laporan dari the Institute for Strategic Dialogue (2022), 70% konten yang dibagikan

di media sosial terkait politik memiliki elemen propaganda yang kuat, yang dapat

mempengaruhi persepsi publik dan perilaku pemilih. Oleh karena itu, penting untuk

mengembangkan pendekatan yang efektif dalam mengatasi propaganda di ruang kelas. Salah

satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pendidikan literasi media. Literasi media

mengajarkan siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi yang mereka terima dari

berbagai sumber. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh MediaSmarts (2021),

ditemukan bahwa siswa yang mengikuti program literasi media menunjukkan peningkatan

signifikan dalam kemampuan mereka untuk mengidentifikasi propaganda dan informasi yang

menyesatkan. Dengan memberikan keterampilan ini, pendidik dapat membantu siswa menjadi

konsumen informasi yang lebih kritis dan bertanggung jawab.

Diskusi terbuka tentang propaganda dan teknik-teknik yang digunakan dalam kampanye

politik juga sangat penting. Dengan membahas contoh-contoh nyata dari propaganda yang

digunakan dalam pemilihan umum, siswa dapat belajar untuk mengenali pola dan strategi yang

digunakan untuk memanipulasi opini publik. Misalnya, dalam pemilihan presiden AS 2020,

banyak kampanye menggunakan iklan yang menyesatkan untuk mempengaruhi pemilih, dan

analisis terhadap iklan-iklan tersebut dapat menjadi bahan ajar yang relevan. Pendidikan juga

harus mencakup pembelajaran tentang etika dalam komunikasi politik. Mengajarkan siswa

tentang tanggung jawab etis dalam menyampaikan informasi dan bagaimana menyikapi

informasi yang salah dapat membantu mereka menjadi lebih bertanggung jawab dalam

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

107

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

berpartisipasi dalam diskusi politik. Menurut sebuah laporan oleh the Knight Foundation

(2022), 80% siswa percaya bahwa pendidikan tentang etika komunikasi sangat penting untuk

membantu mereka menjadi warga negara yang baik. Kolaborasi antara lembaga pendidikan

dan organisasi masyarakat sipil dapat memperkuat upaya untuk mengatasi propaganda.

Melalui program-program bersama, siswa dapat terlibat dalam proyek-proyek yang

mendorong diskusi kritis dan pemikiran independen. Dengan cara ini, pendidikan politik tidak

hanya menjadi ruang untuk menerima informasi, tetapi juga untuk berpartisipasi aktif dalam

membangun pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik di masyarakat.

Pentingnya Pelatihan Etika bagi Pendidik Politik

Pelatihan etika bagi pendidik politik sangat penting untuk memastikan bahwa mereka

dapat mengajarkan materi dengan cara yang adil dan tidak bias. Dalam banyak kasus, pendidik

mungkin tidak menyadari bias pribadi yang dapat mempengaruhi cara mereka menyampaikan

informasi. Menurut sebuah studi oleh the American Association of Colleges for Teacher

Education (2021), 65% pendidik merasa perlu untuk mendapatkan pelatihan lebih lanjut

tentang etika dalam pengajaran politik. Pelatihan etika dapat mencakup berbagai aspek, mulai

dari pemahaman tentang bias pribadi hingga teknik-teknik untuk menyampaikan materi secara

objektif. Misalnya, program pelatihan yang dilakukan oleh the National Education Association

(2022) telah menunjukkan bahwa pendidik yang mengikuti pelatihan etika lebih mampu

mengelola diskusi yang beragam dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Dengan

memberikan alat dan strategi yang tepat, pendidik dapat lebih percaya diri dalam menghadapi

isu-isu kontroversial di kelas.

Pelatihan etika juga dapat membantu pendidik untuk memahami dampak dari propaganda

dan bias dalam konteks pendidikan. Dengan meningkatkan kesadaran akan isu-isu ini,

pendidik dapat lebih siap untuk mengajarkan siswa tentang pentingnya berpikir kritis dan

analitis. Sebuah penelitian oleh the Education Commission of the States (2021) menunjukkan

bahwa pendidik yang terlatih dalam etika lebih mampu membantu siswa mengembangkan

keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menilai informasi politik. Pentingnya

pelatihan etika juga tercermin dalam kebutuhan untuk menciptakan standar profesional yang

tinggi dalam pendidikan politik. Dengan adanya standar yang jelas, lembaga pendidikan dapat

memastikan bahwa pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk

mengajar dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Menurut laporan oleh the Council for

the Accreditation of Educator Preparation (2022), 75% lembaga pendidikan yang menerapkan

standar etika dalam pelatihan pendidik melaporkan peningkatan dalam kualitas pengajaran dan

kepuasan siswa.

Kolaborasi antara universitas, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam

menyediakan pelatihan etika dapat memperkuat praktik pendidikan politik secara keseluruhan.

Dengan berbagi sumber daya dan pengalaman, semua pihak dapat berkontribusi pada

pengembangan kurikulum yang lebih baik dan lebih etis. Ini tidak hanya akan meningkatkan

kualitas pendidikan politik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi

pendidikan sebagai tempat untuk belajar tentang demokrasi dan partisipasi politik.

4. Kesimpulan

Era informasi yang semakin kompleks, pendidikan politik tidak dapat dipisahkan dari isu

etika, terutama dalam konteks bias dan propaganda. Pendidikan politik yang efektif harus

mampu membekali individu dengan keterampilan analitis yang diperlukan untuk menilai

informasi secara kritis, serta mengidentifikasi dan mengatasi bias yang mungkin

mempengaruhi pandangan mereka. Data menunjukkan bahwa 70% orang dewasa merasa

terpengaruh oleh berita yang mereka konsumsi, dan lebih dari 60% mengakui bahwa mereka

tidak selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Dapat ditarik

kesimpulan bahwa etika dalam pendidikan politik memainkan peran yang sangat penting

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

108

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

dalam menghadapi bias dan propaganda. Dengan meningkatkan kesadaran etika, keterampilan

analitis, dan keterlibatan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang

lebih baik yang tidak hanya mempersiapkan individu untuk menjadi pemilih yang cerdas,

tetapi juga warga negara yang bertanggung jawab. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi

oleh pendidik, pembuat kebijakan, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan

bahwa pendidikan politik berfungsi sebagai alat untuk pemberdayaan, bukan manipulasi.

Hasil Dalam penelitian ini juga, kami telah mengidentifikasi beberapa temuan utama

terkait etika dalam pendidikan politik, terutama dalam konteks menghadapi bias dan

propaganda. Kami menemukan bahwa pendidikan politik sering kali terpengaruh oleh

berbagai bentuk bias, baik yang bersifat sistemik maupun individu. Misalnya, penelitian oleh

Pew Research Center (2021) menunjukkan bahwa 55% warga negara merasa bahwa berita

yang mereka konsumsi memiliki bias tertentu, yang dapat memengaruhi cara pandang mereka

terhadap isu-isu politik. Propaganda, baik yang berasal dari pemerintah maupun kelompok

kepentingan, sering kali mengaburkan fakta dan memanipulasi informasi untuk mencapai

tujuan tertentu. Sebagai contoh, selama pemilihan umum di berbagai negara, penggunaan

media sosial sebagai alat propaganda telah meningkat secara signifikan, dengan laporan

menunjukkan bahwa 70% pemilih muda mendapatkan informasi politik mereka melalui

platform ini (Smith, 2022).

Pentingnya pendidikan politik yang beretika menjadi semakin jelas dalam konteks

globalisasi dan digitalisasi informasi. Dengan adanya akses yang lebih luas terhadap

informasi, individu dihadapkan pada tantangan untuk membedakan antara informasi yang

valid dan yang tidak. Penelitian menunjukkan bahwa hanya 30% dari generasi muda yang

dapat mengenali berita palsu secara efektif (Allcott & Gentzkow, 2017). Hal ini menunjukkan

perlunya kurikulum pendidikan politik yang tidak hanya mengajarkan teori politik, tetapi juga

keterampilan kritis dalam menganalisis informasi. Kami juga mencatat bahwa institusi

pendidikan memiliki peran kunci dalam membentuk sikap etis siswa terhadap politik. Melalui

pengajaran yang berbasis pada nilai-nilai etika, siswa dapat belajar untuk mengidentifikasi bias

dan propaganda, serta mengembangkan sikap skeptis yang konstruktif. Program pendidikan

yang melibatkan simulasi debat politik dan analisis media dapat meningkatkan kesadaran

siswa tentang isu-isu ini (Kahne & Bowyer, 2017). Akhirnya, kami menemukan bahwa

kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan,

dan masyarakat sipil, sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan politik yang

etis. Upaya bersama ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari bias dan

propaganda, serta mendorong partisipasi politik yang lebih informatif dan bertanggung jawab.

Pentingnya Etika dalam Pendidikan Politik

Etika dalam pendidikan politik sangat penting untuk membangun masyarakat yang

demokratis dan berkeadilan. Pendidikan politik yang beretika tidak hanya mengajarkan siswa

tentang struktur dan proses politik, tetapi juga mendorong mereka untuk berpikir kritis dan

bertindak berdasarkan nilai-nilai moral. Hal ini sangat relevan di era di mana informasi dapat

dengan mudah dimanipulasi dan disebarluaskan. Menurut laporan dari UNESCO (2020),

pendidikan yang berfokus pada etika dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan

untuk mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang berdampak positif bagi

masyarakat. Pendidikan politik yang beretika juga berfungsi untuk membangun kepercayaan

masyarakat terhadap institusi politik. Ketika individu merasa bahwa mereka mendapatkan

pendidikan yang jujur dan transparan, mereka lebih cenderung untuk terlibat dalam proses

politik. Survei oleh Transparency International (2021) menunjukkan bahwa 68% responden

yang merasa teredukasi dengan baik tentang politik memiliki tingkat kepercayaan yang lebih

tinggi terhadap pemerintah mereka. Hal ini menunjukkan bahwa etika dalam pendidikan

politik dapat berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

109

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

Pentingnya etika juga terlihat dalam konteks global, di mana banyak negara menghadapi

tantangan terkait dengan disinformasi dan polarisasi politik. Dalam situasi ini, pendidikan

politik yang beretika dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat kohesi sosial dan

mendorong dialog yang konstruktif. Sebuah studi oleh the International IDEA (2021)

menekankan bahwa pendidikan yang berfokus pada etika dapat membantu mengurangi

ketegangan antar kelompok dan mendorong pemahaman yang lebih baik. Pendidikan politik

yang beretika juga dapat membantu mengembangkan pemimpin yang bertanggung jawab.

Pemimpin yang memahami pentingnya etika dalam politik cenderung lebih transparan dan

akuntabel dalam tindakan mereka. Hal ini sangat penting dalam konteks korupsi yang masih

menjadi masalah serius di banyak negara. Menurut laporan dari World Bank (2022),

pendidikan yang menekankan etika dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat

korupsi di sektor publik. Dengan demikian, pentingnya etika dalam pendidikan politik tidak

dapat diremehkan. Ini bukan hanya tentang mengajarkan teori politik, tetapi juga tentang

membentuk karakter dan nilai-nilai individu yang akan berkontribusi pada masyarakat yang

lebih baik.

Harapan untuk Penelitian Selanjutnya

Melihat kompleksitas dan dinamika yang dihadapi dalam pendidikan politik, harapan

untuk penelitian selanjutnya adalah agar lebih banyak studi dilakukan untuk mengeksplorasi

berbagai aspek etika dalam konteks ini. Penelitian lebih lanjut dapat fokus pada bagaimana

kurikulum pendidikan politik dapat diadaptasi untuk mengatasi tantangan bias dan propaganda

yang terus berkembang. Misalnya, studi longitudinal dapat dilakukan untuk mengevaluasi

efektivitas program pendidikan yang berfokus pada etika dalam meningkatkan kemampuan

siswa untuk menganalisis informasi politik secara kritis. Penting untuk mengeksplorasi peran

teknologi dalam pendidikan politik. Dengan semakin banyaknya informasi yang tersedia

secara online, penelitian tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung

pendidikan politik yang etis menjadi sangat relevan. Misalnya, platform pembelajaran online

dapat digunakan untuk menyebarkan informasi yang akurat dan mendidik masyarakat tentang

cara mengenali berita palsu. Penelitian oleh the Digital Civil Society Lab (2021) menunjukkan

bahwa penggunaan teknologi dapat meningkatkan partisipasi politik, terutama di kalangan

generasi muda.

Harapan lainnya adalah agar penelitian selanjutnya dapat melibatkan berbagai perspektif,

termasuk suara dari kelompok yang terpinggirkan. Dengan memahami pengalaman dan

tantangan yang dihadapi oleh kelompok-kelompok ini, pendidikan politik dapat dirancang

untuk lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian yang melibatkan

pendekatan partisipatif dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana

pendidikan politik dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Harapan untuk penelitian

selanjutnya juga mencakup pengembangan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur

dampak pendidikan politik yang beretika. Dengan adanya indikator yang jelas, para pendidik

dan pembuat kebijakan dapat lebih mudah mengevaluasi dan meningkatkan program

pendidikan yang ada. Penelitian oleh the Educational Testing Service (2022) menunjukkan

bahwa pengukuran yang tepat dapat membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik

dalam pendidikan politik. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan pendidikan politik yang lebih etis

dan efektif, serta mampu menghadapi tantangan bias dan propaganda yang ada.

5. Daftar Pustaka

Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). "Social Media and Fake News in the 2016 Election."

“Journal of Economic Perspectives”.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

110

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

American Educational Research Association. (2023). “Training Educators for Critical Thinking

in Political Education”.

Arifin, M. (2022). Validitas dan Reliabilitas Kuesioner dalam Penelitian Sosial. Jurnal

Metodologi Penelitian.

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Pemilih Pemilu.

Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Pemilu dan Partisipasi Politik di Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Pendidikan Tinggi. Jakarta: BPS.

Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods

Approaches. SAGE Publications.

Dahl, R. A. (1998). “On Democracy”. Yale University Press.

Delli Carpini, M. X. (2020). The Role of Media in Shaping Political Knowledge. Journal of

Political Communication.

Delli Carpini, M. X., & Keeter, S. (1996). “What Americans Know About Politics and Why It

Matters”. Yale University Press.

Dewey, J. (2023). “Meia Literacy in the Digital Age”. Journal of Educational Technology.

Digital Civil Societ Lab. (2021). "Technology and Civic Engagement: A Study of Youth

Educational Testing Service. (2022). "Assessing the Impact of Civic Education”.

Freedom House. (2021). Freedom on the Net 2021: The Intersection of Social Media and

Politics.

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. SAGE Publications.

Gallup. (2021). “The State of Education in America”. Gallup.

Hautamäki, J. (2020). "Education for Democracy: The Finnish Model”. Journal of Educational

Research.

Hattie, J. (2019). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to

Achievement. Routledge.

International IDEA. (2021). "Democracy and Diversity: A Global Perspective International

Society for Technology in Education (ISTE). (2020). ISTE Standards for Educators.

Institute for Strategic Dialogue. (2022). "The Impact of Political Propaganda on Public

Perception”. Retrieved (https://www.isdglobal.org).

Johnson, R. B., & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed Methods Research: A Research Paradigm

Whose Time Has Come. Educational Researcher, 33(7), 14-26.

Jones, A. (2022). “The Impact of Political Propaganda in Education”. Educational Research

Review.

Kahne, J., & Bowyer, B. (2017). "Educating for Civic Reasoning." “Harvard Education Press”.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2019). Laporan Penelitian:

Pengaruh Media Sosial terhadap Pemilih di Pemilu 2019.

Kementerian Pendidikan dan Kebudaaan Republik Indonesia. (2021). Pedoman Etika Penelitian.

Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). Data Perguruan Tinggi.

Jakarta: Kemdikbud.

Knight Foundation. (2022). "Ethics in Communication: A Study on Student Perspectives.

"Retrieved from [Knight Foundation website](https://www.knightfoundation.org).

Kurniawan, B. (2023). Dampak Pendidikan Politik Bias terhadap Sikap Siswa. Jurnal Ilmu

Sosial.

KPU. (2022). Laporan Survei Persepsi Publik Terhadap Pendidikan Politik. Komisi Pemilihan

Umum Republik Indonesia.

Lestari, D. (2023). Media Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Pandangan Politik Masyarakat.

Jurnal Komunikasi.

Lippmann, W. (2020). "Public Opinion and the Role of Bias in Political Education.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

111

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

Lodge, M., & Taber, C. S. (2013). “The Automaticity of Affect for Political Leaders:

Implications for the Study of Political Judgment”. Political Psychology, 34(3), 481-

503.

Mandela, N. (1994). Long Walk to Freedom. Boston: Little, Brown, and Company.

McCaffrey, K. (2022). "Teaching Media Literacy: Recognizing Bias and Propaganda in News.

MediaSmarts. (2021). "Media Literacy: Understanding Propaganda. "Retrieved from

[MediaSmarts website] (https://mediasmarts.ca).

National Council for the Social Studies. (2021). "Teaching Social Studies: The Role of Bias in

Education. "Retrieved from [NCSS website] (https://www.socialstudies.org).

National Education Association (NEA). (2021). Code of Ethics of the Education Profession.

National Education Association. (2023). “Student Perspectives on Political Education”.

Norris, P. (2018). The Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism. Cambridge

University Press.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2021). Learning in the

Digital Age: A Guide for Educators.

Pew Research Center. (2021). The Future of News: How Social Media is Changing Journalism.

Pew Research Center. (2021). The Future of Truth and Misinformation Online.

Pew Research Center. (2021). "The State of News Media”.

Pew Research Center. (2021). The Future of News: A Survey of Journalists and the Public.

Pew Research Center. (2021). "The Role of Education in Political Socialization”.

Pew Research Center. (2021). "Political Advertising in the 2020 Election: A Study of

Misinformation. "Retrieved from [Pew Research

website](https://www.pewresearch.org).

Pew Research Center. (2022). “Political Bias in Education: A Study”.

Pew Research Center. (2022). The Polarization of Political Views: A Study of the American

Public.

Prasetyo, A. (2021). Sejarah dan Pendidikan Politik di Indonesia. Jurnal Pendidikan, 12(3), 45-

60.

Pusat Penelitian Media dan Komunikasi. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Pendidikan

Politik.

Purwanto, A. (2021). Metodologi Penelitian Sosial. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Rizki, M. (2023). Keterampilan Berpikir Kritis dalam Pendidikan Politik. Jurnal Pendidikan dan

Kebudayaan, 15(1), 78-90.

Rawls, John. A Theory of Justie, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1971.

Sari, R. (2021). Materi Ajar Politik dan Politisasi Pemuda: Studi Kasus di Sekolah Menengah.

Jurnal Pendidikan Politik, 12(2), 123-135.

Sari, R. (2022). Pendidikan Politik dan Pengarunya Terhadap Mahasiswa. Jurnal Pendidikan dan

Politik, 5(2), 145-160.

Sen, Amartya Kumar. 2000. Development as Freedom. New York:Anchor Books.

Smith, A. (2022). "The Role of Social Media in Political Engagement Amon Young Voters."

“Journal of Political Communication”, 39(1), 35-52.

Smith, J., & Jones, R. (2022). Bias dalam Kurikulum Pendidikan Politik. Journal of Political

Education, 8(4), 220-235.

Smith, J. (2022). The Impact of Politica l Propaganda on Youth Engagement. Journal of Political

Education.

Smith, R. (2023). “Revising Political Curriculum: A Global Perspective”. International Journal

of Educational Policy.

Stanford University. (2023). “The Effects of Bias in Political Education on Student

Perspectives”.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 2, No. 2, Desember 2024, page: 93-112

E-ISSN: 3025-9843

112

Efi Susilawati et.al (Etika dalam Pendidikan Politik….)

Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

The American Association of Colleges for Teacher Education. (2021). "Ethical Teaching

Practices in Political Education." Retrieved from [AACTE website]

(https://www.aacte.org).

Transparency International. (2021). "Global Corruption Barometer."The Center for Information

& Research on Civic Learning and Engagement (2021). "Student Involvement in

Curriculum Evaluation." Retrieved from [CIRCLE website](https://www.civiced.org).

United Nations Development Programme. (2020). Human Development Report 2020.

UNESCO. (2020). "Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives."

UNESCO. (2021). “Education for Democracy: A Global Perspective”.

Widodo, Y. (2023). Etika dalam Pendidikan Politik. Jurnal Etika dan Pendidikan, 5(2), 15-30.

World Bank. (2022). Corruption and Development: A Review of Evidence.

Zaller, J. (1992). The Nature and Origins of Mass Opinion. Cambridge University Press.