Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 78-86

E-ISSN: 3025-9843

Saryono et.al (Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis....)

Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat:

Analisis Kelemahan Penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif

Ilmu Negara

Saryono

a,1

, Herinto Sidik Iriansyah

b,2

STKIP Kusumanegara, Jl. Raya Bogor KM-24, Jakarta 13770, Indonesia

saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id;

herinto_sidik@stkipkusumanegara.ac.id

saryono.bhumi@stkipkusumanegara.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 21 April 2025

Direvisi: 1 Mei 2025

Disetujui: 28 Mei 2025

Tersedia Daring: 1 Juni 2025

Artikel ini mengkaji kelemahan penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia melalui lensa ilmu negara

klasik dan kontemporer. Permasalahan pokoknya adalah kesenjangan

antara prinsip dasar negara seperti perlindungan, kesejahteraan, dan

keadilan dengan realitas implementasi kebijakan TPPO yang masih

sporadis dan administratif. Tujuan penelitian ialah menilai sejauh mana

negara memenuhi fungsi konstitusionalnya sebagai pemegang

kedaulatan sekaligus pelindung hak asasi manusia, serta merumuskan

rekomendasi reformasi kelembagaan. Penelitian menggunakan

pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode analisis normatif dan

refleksi filosofis. Data sepenuhnya bersumber dari literatur sekunder

seperti peraturan perundang-undangan, laporan lembaga negara dan

internasional khususnya Laporan Perdagangan Manusia 2024 serta

artikel jurnal dan buku teks ilmu negara. Analisis berlangsung empat

tahap: identifikasi konseptual, penggalian konteks empiris, pemaduan

teori-fakta, dan sintesis kritis. Hasil menunjukkan bahwa fungsi

perlindungan belum efektif, ditandai minimnya identifikasi korban,

dominasi sanksi administratif, dan rendahnya akses pemulihan. Fungsi

kesejahteraan melemah karena kurangnya jaminan sosial dan

pendidikan vokasional bagi kelompok rentan. Fungsi keadilan

terganggu oleh penegakan hukum simbolik, keterlibatan aparat, dan

diskriminasi terhadap pelaku berpengaruh. Lemahnya koordinasi

antarlembaga dan ketiadaan komando terpadu memperdalam

kesenjangan norma-praktik, memunculkan defisit legitimasi negara.

Simpulannya, negara hadir secara hukum tetapi absen secara substantif

dalam krisis TPPO. Diperlukan reformasi struktural: penguatan

koordinasi nasional, penerapan pendekatan berbasis hak, penegakan

rule of law tanpa diskriminasi, dan rekonstruksi kedaulatan sebagai

tanggung jawab etis melindungi martabat manusia.

Kata Kunci:

Fungsi Negara

Legitimasi

Negara Hukum

Perdagangan Orang

Reformasi Kelembagaan

ABSTRACT

Keywords:

Human Trafficking

Institutional Reform

Legitimacy

Rule of Law

This article examines the shortcomings of Indonesia’s response to

human trafficking through both classical and contemporary theories of

the state. The core issue is the gap between the state’s foundational

principles protection, welfare, and justice and the sporadic, largely

administrative implementation of anti-trafficking policies. The study

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 78-86

E-ISSN: 3025-9843

Saryono et.al (Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis....)

State Function

aims to assess how far the state fulfills its constitutional functions as

sovereign authority and human-rights guarantor, and to formulate

institutional reform recommendations. Employing a qualitative-

descriptive approach that combines normative analysis with

philosophical reflection, the research relies entirely on secondary

sources: statutes and regulations, national and international reports

especially the 2024 Trafficking in Persons Report and scholarly books

and journal articles on state theory. The analysis proceeds through four

stages: conceptual identification, empirical context exploration, theory–

fact integration, and critical synthesis. Findings reveal that the

protective function remains ineffective, marked by limited victim

identification, a predominance of administrative sanctions, and poor

access to recovery services. The welfare function is weakened by

insufficient social security and vocational education for vulnerable

groups. The justice function is compromised by symbolic law

enforcement, official complicity, and preferential treatment of

influential offenders. Weak inter-agency coordination and the absence

of unified command widen the norm–practice gap, creating a legitimacy

deficit for the state. In conclusion, the state is present legally yet

substantively absent in the trafficking crisis. Structural reforms are

required: stronger national coordination, a rights-based approach,

nondiscriminatory enforcement of the rule of law, and a reconstruction

of sovereignty as an ethical responsibility to safeguard human dignity.

This is an open access article under CC BY-SA license

Pendahuluan

Negara, dalam pandangan klasik maupun modern, merupakan institusi yang lahir dari

kebutuhan kolektif untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, dan

menjamin kesejahteraan bersama. Jean Bodin, salah satu pemikir politik terkemuka abad ke-

16, menekankan bahwa negara adalah pemegang kekuasaan tertinggi (sovereignty) yang tidak

dapat dibagi dan harus digunakan untuk menjamin keteraturan dan keadilan (Andrew, 2011;

Beaulac, 2003). Sementara itu, Hans Kelsen melihat negara sebagai sistem norma hukum yang

bertingkat, di mana seluruh tindakan negara harus tunduk pada prinsip negara hukum

(Rechtsstaat) (Arimba, 2024; Hadi & Michael, 2022). Pemikiran lain seperti Kranenburg

(1949), membagi fungsi negara ke dalam tiga aspek utama, yakni fungsi perlindungan, fungsi

kesejahteraan, dan fungsi keadilan. Fungsi-fungsi ini menjadi pijakan normatif sekaligus tolok

ukur keberhasilan negara dalam menjamin martabat dan hak warganya. Dalam konteks

Indonesia, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), ketiga

fungsi tersebut tampaknya belum berjalan optimal (Darmayanti et al., 2022).

Laporan Perdagangan Manusia (2024), Perdagangan Manusia tahun 2024 yang dirilis

oleh Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia menyoroti berbagai

kelemahan dalam upaya perlindungan negara terhadap korban TPPO, khususnya terhadap

kelompok rentan seperti Anak Buah Kapal (ABK), pekerja migran, perempuan, dan anak-anak.

Rendahnya efektivitas sistem identifikasi korban, lemahnya penegakan hukum, dan buruknya

koordinasi antarlembaga menjadi indikasi bahwa negara belum hadir secara utuh dan

bertanggung jawab.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 78-86

E-ISSN: 3025-9843

Saryono et.al (Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis....)

Situasi ini menimbulkan pertanyaan penting dalam studi ilmu negara: sejauh mana negara

Indonesia menjalankan peran dan fungsinya sebagai pemegang kedaulatan dan pelindung

rakyat? Apakah negara telah bergeser dari prinsip-prinsip dasar keadilan sosial dan hukum?

Tulisan ini akan mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan teoritis ilmu negara, dengan

tujuan mengidentifikasi titik-titik kelemahan institusional dan menawarkan gagasan reformasi

kebijakan serta kelembagaan sebagai bagian dari upaya memperkuat kembali kapasitas negara.

untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, dan menjamin kesejahteraan

bersama. Namun, dalam konteks penanganan TPPO, negara Indonesia memperlihatkan

kesenjangan yang mencolok antara idealitas teori dan realitas implementatif. Tulisan ini

berupaya mengkaji ketimpangan tersebut dari sudut pandang ilmu negara, dengan menyoroti

kegagalan negara dalam memenuhi tanggung jawab dasarnya kepada warga.

Metode

Artikel ini mengusung pendekatan kualitatif-deskriptif dengan perpaduan analisis

normatif dan refleksi filosofis. Kerangka ini dipilih karena mampu mengurai relasi antara

konsep-konsep dasar ilmu negara seperti fungsi negara, legitimasi, supremasi hukum, dan

kedaulatan, dengan realitas penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di

Indonesia. Melalui analisis normatif, penulis menelaah bagaimana prinsip hukum dan

ketatanegaraan seharusnya melindungi warga dari kejahatan perdagangan manusia.

Pendekatan filosofis kemudian menggali makna terdalam konsep negara, martabat manusia,

serta tanggung jawab moral pemerintah dalam memastikan keadilan dan keamanan sosial.

Seluruh data bersumber dari literatur sekunder. Pertama, dokumen hukum dan kebijakan

meliputi Undang-Undang, peraturan pemerintah, laporan institusi negara, hingga instrumen

internasional hak asasi manusia, menyediakan kerangka normatif. Kedua, Laporan

Perdagangan Manusia 2024 dari Kedutaan Besar dan Konsulat Amerika Serikat di Indonesia

digunakan sebagai pijakan utama untuk memetakan kelemahan struktural, memprofilkan

aktor, dan menilai efektivitas kebijakan yang telah berjalan. Laporan investigatif organisasi

non-pemerintah turut memperkaya perspektif lapangan. Ketiga, literatur akademik seperti

buku teks ilmu negara, artikel jurnal, dan kajian kebijakan TPPO, memberikan landasan

teoretis yang memadai. Proses analisis berlangsung dalam empat tahap berkesinambungan.

Tahap identifikasi konseptual mengelompokkan gagasan kunci teori negara klasik dan

kontemporer. Tahap penggalian konteks empiris memasangkan konsep tersebut dengan

kebijakan aktual serta data lapangan sekunder mengenai kasus TPPO di Indonesia.

Selanjutnya, pemaduan teori dan fakta menilai kesenjangan antara norma ideal dan praktik di

lapangan. Terakhir, sintesis kritis merumuskan argumen reflektif atas kegagalan negara

menjalankan fungsinya secara utuh.

Hasil dan Pembahasan

Kerangka teori dalam artikel ini disusun berdasarkan pemikiran sejumlah tokoh sentral

dalam ilmu negara yang relevan untuk memahami secara konseptual bagaimana negara

seharusnya menjalankan perannya dalam melindungi hak-hak dasar warga negara, menjamin

keadilan, dan mempertahankan legitimasi kekuasaannya. Pendekatan teoritis ini penting untuk

mengevaluasi respons negara Indonesia terhadap persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang

(TPPO), bukan semata dari segi teknis administratif, tetapi dari dimensi normatif dan filosofis

mengenai fungsi negara modern. Kranenburg (1949), menekankan bahwa negara memiliki tiga

fungsi utama: perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan. Fungsi perlindungan menuntut

negara untuk menjamin keamanan dan keselamatan warga negara dari ancaman, baik yang

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 78-86

E-ISSN: 3025-9843

Saryono et.al (Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis....)

bersifat internal maupun eksternal. Dalam konteks TPPO, fungsi ini mencakup kewajiban

negara untuk mencegah praktik perdagangan orang, melindungi korban, serta menjamin

pemulihan mereka secara menyeluruh. Fungsi kesejahteraan berimplikasi pada kewajiban

negara dalam menciptakan sistem sosial dan ekonomi yang memadai, yang dapat mencegah

masyarakat jatuh ke dalam kondisi rentan terhadap eksploitasi. Sedangkan fungsi keadilan

mencerminkan peran negara dalam menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif.

Ketika ketiga fungsi ini tidak terpenuhi secara proporsional, maka legitimasi negara sebagai

institusi pelindung rakyat mulai dipertanyakan.

Hans Kelsen (Arimba, 2024), melalui teori negara hukum (Rechtsstaat), menyatakan

bahwa segala bentuk kekuasaan negara harus dibatasi dan dikendalikan oleh hukum. Negara

tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang dan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum

yang rasional, konsisten, dan adil. Dalam penanganan TPPO, pelanggaran terhadap prinsip ini

terlihat pada lemahnya implementasi hukum yang ada, kurangnya proses hukum yang berpihak

pada korban, dan kecenderungan aparat untuk menyelesaikan kasus melalui mekanisme

administratif, bukan pidana. Hal ini menunjukkan kemunduran dalam praktik negara hukum

di Indonesia. Max Weber (2008), memberikan kerangka untuk menilai legitimasi kekuasaan

negara melalui tiga tipologi: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Dalam konteks negara

modern, legal-rasional menjadi dasar utama legitimasi. Ketika negara gagal menegakkan

hukum, merespons pelanggaran HAM, atau bahkan terlibat secara langsung dalam praktik

penyalahgunaan kekuasaan (seperti keterlibatan aparat dalam jaringan TPPO), maka sumber

legitimasi tersebut tergerus. Ini bukan hanya masalah citra, tetapi menandakan krisis

kepercayaan publik yang mendalam terhadap institusi negara.

A.V. Dicey menambahkan bahwa rule of law merupakan pilar utama dalam negara

demokrasi modern. Hukum harus berlaku sama bagi semua orang tanpa kecuali (Walters,

2021). Jika pelaku TPPO dari kalangan berpengaruh tidak tersentuh hukum, atau hanya

dijatuhi sanksi administratif ringan, maka terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip

kesetaraan di hadapan hukum. Rule of law bukan sekadar norma legalistik, tetapi merupakan

dasar etis bahwa negara tidak boleh melindungi kejahatan atas nama kekuasaan. Carl Schmitt

menyumbangkan konsep kedaulatan sebagai kemampuan negara untuk mengambil keputusan

yang menentukan, terutama dalam situasi darurat (Schmitt, 2005). TPPO adalah krisis

kemanusiaan yang memerlukan respons luar biasa dari negara. Namun, ketidakhadiran negara

dalam menyusun mekanisme terpadu, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta tidak adanya

kebijakan yang progresif dalam penanganan lintas batas, menunjukkan lemahnya realisasi

konsep kedaulatan substantif. Negara tampak hadir secara administratif, tetapi absen secara

substantif.

Pemikiran David Easton mengenai sistem politik juga relevan untuk melihat bagaimana

negara menerima dan merespons input dari Masyarakat (Hanumanthappa, 2023; Westle,

2007). TPPO merupakan fenomena sosial yang terus menekan sistem politik untuk

menghasilkan kebijakan (output) yang efektif. Namun, ketika negara tidak mampu

mengartikulasikan input tersebut ke dalam kebijakan yang bermakna dan implementatif, maka

terjadi disfungsi sistem politik. Kemandekan pada level output memperlihatkan lemahnya

feedback loop antara negara dan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara

Indonesia mengalami tantangan serius dalam menjalankan ketiga fungsi dasarnya seperti

perlindungan, kesejahteraan, dan penegakan hukum dalam konteks penanganan Tindak Pidana

Perdagangan Orang (TPPO). Tantangan tersebut tidak bersifat kasuistik, melainkan sistemik,

karena mencerminkan ketidakhadiran negara secara substantif dalam menjawab persoalan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 78-86

E-ISSN: 3025-9843

Saryono et.al (Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis....)

kemanusiaan yang kompleks seperti lembaga yang gagal menjalankan fungsinya, pelanggaran

prinsip negara hukum, korupsi dan erosi legitimasi.

Fungsi perlindungan negara belum berjalan efektif, terutama dalam kasus-kasus yang

melibatkan kelompok rentan seperti pekerja migran, Anak Buah Kapal (ABK), perempuan,

dan anak-anak. Banyak korban justru mengalami perlakuan administratif yang membatasi

kebebasan, seperti penyitaan paspor, isolasi dalam rumah perlindungan tanpa pendampingan

psikososial yang memadai, hingga kurangnya akses terhadap bantuan hukum. Perlakuan ini

menunjukkan kegagalan negara untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak (rights-based

approach) yang menempatkan korban sebagai subjek hukum, bukan sekadar objek kebijakan.

Dari sisi kesejahteraan, negara belum memiliki sistem jaminan sosial dan ekonomi yang dapat

mengurangi kerentanan masyarakat terhadap praktik eksploitasi. Tidak adanya pelatihan

vokasional yang terintegrasi, minimnya edukasi hukum dan ketenagakerjaan, serta lemahnya

perlindungan terhadap buruh migran dan sektor informal memperburuk ketimpangan dan

meningkatkan risiko terjerat TPPO. Negara belum optimal dalam melakukan pengawasan

terhadap perusahaan perekrutan, agen tenaga kerja, maupun praktik outsourcing yang kerap

menjadi celah utama perdagangan orang.

Dalam aspek penegakan hukum, ditemukan bahwa jumlah kasus yang diproses secara

pidana sangat minim dibandingkan dengan estimasi jumlah korban yang dipublikasikan dalam

laporan resmi. Tindakan hukum terhadap pelaku TPPO cenderung bersifat simbolik, dan

banyak kasus yang berhenti pada tingkat administratif atau justru tidak diproses karena

keterlibatan aparat atau elite lokal. Bahkan, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan

keterlibatan aparat dalam jaringan perdagangan orang, atau praktik pembiaran sistemik

terhadap eksploitasi di sektor perikanan, domestik, dan migrasi ilegal. Laporan Perdagangan

Manusia (2024) secara eksplisit mencatat kelemahan koordinasi antarlembaga, tumpang tindih

regulasi, dan absennya komando terpadu nasional dalam penanganan TPPO. Pemerintah

daerah sering kali tidak dilibatkan secara serius dalam program perlindungan korban, padahal

posisi mereka sangat strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik. Kurangnya integrasi

data, buruknya sistem pelaporan, dan minimnya anggaran turut memperlemah efektivitas

penanganan kasus.

Gambar 1. Distribusi jenis data dari dokumen TPPO 2024

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 78-86

E-ISSN: 3025-9843

Saryono et.al (Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis....)

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa negara hadir secara formal melalui

regulasi, tetapi absen dalam tindakan substantif. Ketika sistem hukum bersifat diskriminatif,

perlindungan sosial tidak menjangkau yang paling rentan, dan tindakan penegakan hukum

tidak adil atau tidak transparan, maka negara kehilangan otoritas moralnya sebagai pelindung

rakyat. Ini menandakan krisis legitimasi negara yang mendalam dan menuntut transformasi

struktural dalam tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi martabat manusia.

Selanjutnya, bagian ini menguraikan secara sistematis kelemahan struktural dalam penanganan

TPPO berdasarkan temuan dokumen dan literatur sekunder, termasuk Laporan Perdagangan

Manusia 2024. Setiap analisis disusun dalam kerangka yang menghubungkan antara teori,

norma ideal, dan kondisi faktual di lapangan. Dengan pendekatan ini, pembahasan tidak hanya

mendeskripsikan realitas, tetapi juga membangun refleksi kritis terhadap absennya negara

secara substantif dalam menjamin hak dan martabat korban TPPO.

Pertama, Fungsi Negara dan Realitas TPPO

. Berdasarkan teori Kranenburg (1949),

negara memiliki tiga fungsi fundamental: perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan.

Ketiganya menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja negara terhadap rakyatnya, khususnya

dalam menghadapi kejahatan transnasional seperti TPPO. Sayangnya, implementasi ketiga

fungsi tersebut di Indonesia masih jauh dari ideal. Dalam aspek perlindungan, negara belum

sepenuhnya hadir untuk menjamin keamanan warganya dari risiko eksploitasi. Banyak korban

TPPO justru diperlakukan secara represif, seperti penahanan di rumah perlindungan tanpa

proses hukum yang jelas, penyitaan dokumen, dan pembatasan kebebasan bergerak.

Pendekatan ini tidak hanya tidak manusiawi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip negara

sebagai pelindung hak asasi manusia. Dalam dimensi kesejahteraan, negara belum

memberikan perlindungan sosial dan ekonomi secara menyeluruh kepada kelompok rentan.

Tidak tersedia skema jaminan sosial atau akses pelatihan dan pendidikan vokasional bagi

kelompok-kelompok yang rawan menjadi korban perdagangan orang. Ketimpangan sosial dan

ketidakmerataan pembangunan juga mendorong mobilitas tenaga kerja yang tidak aman, yang

menjadi celah utama bagi jaringan perdagangan orang untuk beroperasi. Sementara dalam

aspek keadilan, banyak kasus TPPO yang tidak diselesaikan melalui proses hukum yang

tuntas. Negara terkesan lamban dan kompromistis dalam menangani pelaku dari kalangan

berpengaruh. Ini mempertegas bahwa negara belum optimal menjalankan fungsi keadilannya

secara merata, transparan, dan berorientasi pada pemulihan korban.

Kedua, Negara Hukum dan Penyimpangan Hukum

. Hans Kelsen menekankan

bahwa negara harus berdiri di atas hukum, dan setiap tindakan pemerintah harus didasarkan

pada norma hukum yang berlaku (Arimba, 2024). Namun dalam praktik penanganan TPPO di

Indonesia, banyak prosedur hukum yang tidak dijalankan secara konsisten. Laporan

menyebutkan bahwa pelaku TPPO lebih banyak dikenai sanksi administratif daripada dijatuhi

hukuman pidana, yang seharusnya diberlakukan mengingat beratnya dampak kejahatan ini.

A.V. Dicey menambahkan pentingnya prinsip kesamaan di hadapan hukum (Walters, 2021).

Namun, dalam kasus TPPO, aparat penegak hukum cenderung lebih “lunak” terhadap pelaku

yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi, menciptakan ketimpangan dan memupus

harapan korban terhadap keadilan. Lebih jauh lagi, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya

sensitif terhadap hak-hak korban TPPO. Prosedur hukum yang panjang, tidak ramah korban,

serta minimnya perlindungan saksi menjadi hambatan serius dalam menciptakan sistem hukum

yang adil dan manusiawi. Negara hukum seharusnya tidak hanya menjatuhkan hukuman, tetapi

juga menjadi instrumen untuk pemulihan dan pemberdayaan korban.

Ketiga, Kedaulatan dan Legitimasi Negara

. Carl Schmitt (2005), mendefinisikan

kedaulatan sebagai kemampuan negara mengambil keputusan dalam situasi darurat. TPPO

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 78-86

E-ISSN: 3025-9843

Saryono et.al (Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis....)

adalah bentuk darurat kemanusiaan yang nyata karena menghilangkan martabat dan kebebasan

manusia. Namun, negara Indonesia belum menunjukkan kapasitas tersebut secara penuh.

Ketidakhadiran komando terpadu, lemahnya sinergi antarlembaga, serta respons yang lambat

dan terfragmentasi memperlihatkan ketidakmampuan negara dalam bertindak sebagai otoritas

yang berdaulat. Kedaulatan tidak hanya dilihat dari penguasaan teritorial atau kemampuan

militer, melainkan dari kapasitas negara dalam melindungi warganya. Ketika negara gagal

memberikan perlindungan dasar, maka yang terjadi adalah krisis legitimasi. Masyarakat tidak

lagi mempercayai negara sebagai institusi yang mampu memberikan rasa aman dan keadilan.

Dalam konteks ini, negara menghadapi tantangan untuk merekonstruksi legitimasi melalui

tindakan nyata, bukan sekadar regulasi di atas kertas.

Keempat, Relasi Negara dan Warga Negara

. Teori kontrak sosial menyatakan bahwa

eksistensi negara bersumber dari konsensus warga untuk menyerahkan sebagian haknya demi

perlindungan dan kesejahteraan bersama (Economides, 2019). Namun, dalam praktik

penanganan TPPO, relasi antara negara dan warga negara tampak timpang. Korban seringkali

diposisikan sebagai beban administratif, bukan sebagai warga negara yang berhak atas

perlindungan dan pemulihan. Negara tidak cukup memberikan ruang partisipasi bagi

masyarakat dalam menyusun kebijakan perlindungan atau dalam mekanisme pengawasan

terhadap penegakan hukum. Padahal, keberhasilan penanganan TPPO sangat tergantung pada

keterlibatan aktif komunitas lokal, LSM, dan pihak swasta. Negara seharusnya memfasilitasi,

bukan memonopoli, upaya-upaya perlindungan. Ketika negara bersikap eksklusif dan tidak

responsif, maka kepercayaan publik tergerus dan kontrak sosial pun melemah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa persoalan TPPO di Indonesia

bukan sekadar isu kriminalitas, tetapi merupakan gejala dari krisis yang lebih luas dalam tata

kelola negara. Kegagalan dalam menjalankan fungsi negara secara menyeluruh, penyimpangan

dari prinsip negara hukum, lemahnya praktik kedaulatan, dan terputusnya relasi etis antara

negara dan rakyat menandakan perlunya reorientasi kebijakan secara struktural dan filosofis.

Negara harus hadir kembali sebagai entitas yang menjamin martabat manusia, bukan sekadar

sebagai administrator hukum dan keamanan

Kesimpulan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia mencerminkan

krisis multidimensional dalam fungsi-fungsi dasar negara. Negara belum hadir secara utuh dan

berdaya dalam menjalankan peran perlindungan, kesejahteraan, dan keadilan sebagaimana

seharusnya menurut teori-teori klasik dalam ilmu negara. Ketidakefektifan mekanisme hukum,

lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan perlindungan terhadap korban, serta

rendahnya kualitas pemulihan dan reintegrasi sosial mencerminkan defisit struktural dalam

tata kelola negara. Kegagalan negara dalam menegakkan prinsip negara hukum, di mana

hukum seharusnya menjadi landasan utama tindakan pemerintah telah membuka ruang bagi

impunitas dan diskriminasi hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas terhadap pelaku TPPO,

terutama dari kalangan berpengaruh, memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem

hukum yang ada. Negara hukum yang ideal seharusnya memberikan perlindungan dan

keadilan yang setara, bukan justru memperkuat struktur ketimpangan.

Kedaulatan negara pun turut dipertanyakan ketika negara gagal mengambil keputusan

strategis dalam situasi darurat kemanusiaan seperti TPPO. Ketika negara tidak mampu

merespons kejahatan transnasional dengan cepat dan tepat, hal itu menandakan melemahnya

fungsi substantif kedaulatan. Dalam jangka panjang, hal ini tidak hanya berdampak pada

korban, tetapi juga terhadap reputasi dan legitimasi negara di mata warganya. Relasi antara

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 78-86

E-ISSN: 3025-9843

Saryono et.al (Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis....)

negara dan warga negara mengalami ketegangan ketika negara lebih menekankan pendekatan

administratif daripada pendekatan berbasis hak dan kemanusiaan. Negara harus menyadari

bahwa korban perdagangan orang bukan hanya objek perlindungan, melainkan subjek hukum

yang memiliki hak untuk hidup bermartabat dan memperoleh keadilan.

Oleh karena itu, rekomendasi atas hasil kajian ini adalah (1) Reformasi kelembagaan

secara menyeluruh dengan memperjelas kewenangan, memperkuat koordinasi, dan

membangun sistem respons terpadu penanganan TPPO; (2) Penguatan prinsip negara hukum

yang tidak hanya formal tetapi juga substantif, dengan pendekatan yang berpihak kepada

korban; (3) Pengembalian makna kedaulatan sebagai tanggung jawab etis negara dalam

menjamin keamanan dan martabat warganya; serta (4) Perluasan ruang partisipasi publik

dalam kebijakan perlindungan dan pemberantasan TPPO melalui kolaborasi negara,

masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Negara harus menempatkan dirinya kembali sebagai

aktor moral dan pelindung hak asasi manusia, bukan hanya sebagai pengelola birokrasi.

Kedaulatan sejati terletak bukan pada kemampuan mengontrol, tetapi pada keberanian untuk

melindungi.

Daftar Pustaka

2024 Laporan Perdagangan Manusia. (2024). Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia.

https://id.usembassy.gov/id/2024-laporan-perdagangan-manusia/

Andrew, E. (2011). Jean Bodin on Sovereignty. Republics of Letters: A Journal for the Study of

Knowledge, Politics, and the ArtsPolitics, and the Arts, 2(2), 75–84.

https://doi.org/10.2307/2139603

Arimba, C. I. (2024). Hans Kelsen’s Nomostatics and Nomodinamics Legal Theory. Justice

Voice, 2(2), 55–63. https://doi.org/10.37893/jv.v2i2.773

Beaulac, S. (2003). The Social Power of Bodin’s “Sovereignty” and International Law.

Melbourne Journal of International Law, 4(1), 1–28.

Darmayanti, K. N., Dantes, K. F., Ardhya, S. N., & Setianto, M. J. (2022). Tindak Pidana

Perdagangan Orang (Human Trafficking) Sebagai Transnational Crime. Ganesha Law

Review, 4(2), 33–42. https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1425

Economides, N. (2019). The Theory of Social Contract and Legitimacy Today. Mediterranean

Journal of Social Sciences, 9(5), 19–28. https://doi.org/10.2478/mjss-2018-0135

Hadi, S., & Michael, T. (2022). Hans Kelsen’s Thoughts About the Law and its Relevance to

Current Legal Developments. Technium Social Sciences Journal, 38, 220–227.

https://doi.org/10.47577/tssj.v38i1.7852

Hanumanthappa, D. . (2023). An Overview of David Easton and the Political System.

International Journal of Political Science, 9(1), 10–15. https://doi.org/10.20431/2454-

9452.0901002

Kranenburg, R. (1949). Algemene Staatsleer (H.D. Tjeenk Willink and Zoon N.V. (Ed.); Fifth).

Haarlem.

Schmitt, C. (2005). Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty. University

of Chicago Press.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 78-86

E-ISSN: 3025-9843

Saryono et.al (Negara, Kedaulatan, dan Perlindungan Rakyat: Analisis....)

Walters, M. D. (2021). The Spirit of Legality: A. V. Dicey and the Rule of Law. In J.

Meierhenrich & M. Loughlin (Eds.), The Cambridge Companion to the Rule of Law (pp.

153–170). Cambridge University Press. https://doi.org/DOI: 10.1017/9781108600569.009

Weber, M. (2008). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, 2 Vols. In

Sociology-the Journal of The British Sociological Association - SOCIOLOGY (Vol. 3, pp.

24–37). https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch3

Westle, B. (2007). David Easton, A Systems Analysis of Political Life, Chicago/London 1965 BT

- Schlüsselwerke der Politikwissenschaft (S. Kailitz (Ed.); pp. 104–109). VS Verlag für

Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90400-9_29