Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 95-102

E-ISSN: 3025-9843

Herdian Tria Wulan Sari et.al (Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Dan....)

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan Dan

Citizenship Education Longitudinal Study

(CELS)

Dalam Pembentukan Warga Negara Demokratis

Herdian Tria Wulan Sari

a,1

, Dini Andreswari Prianbudi

b,2

, Ade Irfan Maulana

c,3

, Irawan Hadi

Wiranata

d,4

, Hamidah Ulfa Fauziah

e,5

a,b,c,d,e

Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. Ahmad Dahlan No.76, Kota Kediri 64112, Indonesia

herdiantriaws@gmail.com;

diniprianbudi20@gmail.com;

adeirfanmaulana10@gmail.com;

wiranata@unpkdr.ac.id;

fauziah24ulfa@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 23 April 2025

Direvisi: 4 Mei 2025

Disetujui: 29 Mei 2025

Tersedia Daring: 1 Juni 2025

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki peran strategis

dalam membentuk warga negara yang demokratis, aktif, dan

bertanggung jawab. Penelitian ini berfokus pada implementasi

kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka

serta membandingkannya secara konseptual dengan temuan dari

Citizenship Education Longitudinal Study. Metode yang digunakan adalah

deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur terhadap

dokumen kurikulum dan hasil-hasil studi pendidikan kewarganegaraan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka telah

mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia melalui

pembelajaran berbasis projek, penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta

pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Sementara

itu Citizenship Education Longitudinal Study, menegaskan bahwa

pendidikan kewarganegaraan yang kontekstual dan berkelanjutan

berkontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi dan kesadaran

demokratis peserta didik. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa

integrasi nilai-nilai kewarganegaraan dalam kurikulum, bila disertai

strategi pembelajaran partisipatif, mampu membentuk warga negara

yang berdaya, demokratis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci:

Pendidikan

Kewarganegaraan

Kurikulum Merdeka

Demokrasi

CELS

Pelajar Pancasila

ABSTRACT

Keywords:

Civic Education

Merdeka Curriculum

Democracy

CELS

Pancasila Student Profile

Civic Education in Indonesia plays a strategic role in shaping democratic,

active, and responsible citizens. This study focuses on the implementation

of Civic Education in the Merdeka Curriculum and conceptually compares

it with findings from the Citizenship Education Longitudinal Study (CELS).

Using a qualitative descriptive method with a literature review approach,

the study analyzes key sources on civic education and recent curriculum

documents. The findings reveal that the Merdeka Curriculum integrates

democratic values and human rights through project-based learning, the

reinforcement of the Pancasila Student Profile, and the development of

critical and collaborative thinking skills. Meanwhile, CELS highlights that

contextual and continuous civic education significantly contributes to

students' engagement in democratic processes. The study concludes that

the integration of civic values into the curriculum, when supported by

participatory learning strategies, has strong potential to cultivate

empowered, democratic, and responsible citizensy.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 95-102

E-ISSN: 3025-9843

Fifi Fatmawati et.al (Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap...)

Irawan Hadi Wiranata, Hamidah Ulfa Fauziah

This is an open access article under CC BY-SA license

Pendahuluan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan proses

interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga akan terjadi perubahan perilaku

kearah yang lebih baik (Rohana, 2018; Abdulatif & Dewi, 2021; Lisnawati et al., 2022).

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memiliki peran strategis dalam membentuk

karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pendidikan

Kewarganegaraan dimasukkan ke dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari

sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Proses perancangan, pengembangan, pelaksanaan,

hingga evaluasi pembelajarannya dilakukan mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang

menekankan pembentukan insan yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, dan demokratis

(Samsudin & Kidam, 2019; Sukriyatun, 2022). Kendati demikian, implementasi Pendidikan

Kewarganegaraan di Indonesia belum sepenuhnya mampu menutup kesenjangan antara

idealisme kurikulum dengan praktik di kelas. Studi menunjukkan bahwa pembelajaran

Pendidikan Kewarganegaraan kerap didominasi aspek kognitif (Yunita et al., 2025), dengan

metode ceramah yang monoton sehingga peserta didik cepat bosan, kurang termotivasi, dan

jarang terlibat aktif dalam diskusi kritis.

Kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan tersebut dengan

pendekatan pembelajaran berbasis proyek, penguatan Profil Pelajar Pancasila, serta

pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif (Amanullah et al., 2023;

Wulansari, 2023). Pendekatan ini dirancang untuk mendorong peserta didik menginternalisasi

nilai-nilai kewarganegaraan secara kontekstual, bukan sekadar normatif. Namun, dalam

praktiknya, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih menghadapi kendala, seperti

dominasi aspek kognitif, metode pembelajaran yang kurang variatif, dan lemahnya

internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam konteks nyata. Permasalahan ini menimbulkan

kesenjangan antara idealisme kurikulum dengan praktik di kelas, di mana aspek afektif dan

psikomotor kerap terabaikan (Muin et al., 2022).

Hal tersebut menutut pembaruan strategi

pembelajaran untuk memastikan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan tidak hanya dipelajari

tetapi juga dihayati dan diamalkan oleh peserta didik.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan masih didominasi oleh ceramah konvensional yang bersifat satu arah,

sehingga peserta didik kurang mendapatkan ruang untuk berdialog, berargumentasi, atau

mengalami langsung nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan. Dalam konteks pembelajaran di

sekolah, terdapat berbagai kendala yang menyebabkan hasil dari Pendidikan Kewarganegaraan

belum dapat diimplementasikan secara optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain

rendahnya pemahaman guru mengenai pendekatan pembelajaran inovatif, seperti

pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran partisipatif (Talahatu et al., 2024; Titaley &

Situru, 2024), turut menjadi penghambat utama. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis:

sejauh mana Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia mampu membentuk warga negara

yang aktif, kritis, dan demokratis sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional.

Mengingat tantangan global yang semakin kompleks, sudah seharusnya Pendidikan

Kewarganegaraan tidak hanya berfokus pada pengetahuan teoretis (Nanggala & Suryadi, 2020;

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 95-102

E-ISSN: 3025-9843

Fifi Fatmawati et.al (Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap...)

Sahi, 2024), tetapi juga pada penanaman nilai dan praktik demokrasi secara kontekstual dalam

kehidupan sehari-hari.

Sebagai perbandingan, menurut Keating et al., (2012) Citizenship Education

Longitudinal Study (CELS) di Inggris menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan

kontekstual, seperti simulasi demokrasi dan diskusi isu aktual, mampu meningkatkan

keterlibatan sipil dan kesadaran demokratis peserta didik. CELS di Inggris merupakan

penelitian longitudinal berskala besar di Inggris yang dilaksanakan oleh National Foundation

for Educational Research (NFER) sejak 2001 untuk menganalisis dampak jangka panjang

pendidikan kewarganegaraan terhadap pengetahuan, sikap dan partisipasi politik peserta didik

berusia 11 – 18 tahun, dengan melibatkan lebih dari 18.000 peserta didik dari 300 sekolah

melalui kuesioner, wawancara, dan analisis dokumen kurikulum. CELS menunjukkan bahwa

pendekatan partisipatif dan kontekstual, termasuk pelibatan peserta didik dalam simulasi

demokrasi dan diskusi isu aktual, berpengaruh positif terhadap keterlibatan sipil dan kesadaran

demokratis peserta didik.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam

implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka serta

membandingkannya secara konseptual dengan temuan dari Citizenship Education

Longitudinal Study (CELS). Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa pendidikan

kewarganegaraan yang efektif tidak hanya bersifat deklaratif atau normatif, tetapi juga harus

teruji secara empiris dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan disposisi kewargaan

yang demokratis. Nilai kebaruan (novelty) yang ditawarkan dalam kajian ini terletak pada

integrasi pendekatan longitudinal berbasis temuan CELS ke dalam konteks pendidikan

Indonesia. Melalui kajian terhadap kurikulum, strategi pembelajaran, dan evaluasi Pendidikan

Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka, artikel ini mengusulkan model pembelajaran

yang lebih kontekstual dan partisipatif. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memperkuat

demokratisasi pendidikan, selaras dengan Hidayat (2022) dalam upaya global membangun

kompetensi warga negara abad ke-21 yang berdaya kritis, toleran, dan mampu berpartisipasi

aktif dalam masyarakat plural.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif (Sari et al., 2024) dengan

pendekatan studi literatur untuk menganalisis implementasi Pendidikan Kewarganegaraan

dalam kurikulum Merdeka dan membandingkannya dengan temuan Citizenship Education

Longitudinal Study (CELS). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti buku teks,

jurnal ilmiah, dokumen kurikulum, dan laporan penelitian Pendidikan Kewarganegaraan di

Indonesia dan Inggris. Analisis dilakukan dengan teknik content analysis terhadap

implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka serta pendekatan

CELS terhadap pembentukan warga negara.

Pendekatan studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan

sintesis kritis dan sistematis atas berbagai hasil penelitian sebelumnya (Yusuf & Khasanah,

2019), sehingga temuan lebih komprehensif dan terhubung dengan konteks global. Menurut

(Iqbal, 2014), metode content analysis sangat sesuai untuk menggali tema-tema laten dan pola

narasi dalam dokumen kebijakan atau hasil studi empiris, sehingga dapat mengidentifikasi

kesenjangan antara idealisme kurikulum dan praktik di kelas. Prosedur analisis meliputi tahap

identifikasi sumber, pengumpulan data sekunder yang relevan, kategorisasi tema, serta

interpretasi hasil dalam konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sumber utama

termasuk dokumen kurikulum nasional, hasil penelitian tentang Kurikulum Merdeka

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 95-102

E-ISSN: 3025-9843

Fifi Fatmawati et.al (Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap...)

(Amanullah et al., 2023; Wulansari, 2023), serta studi longitudinal CELS (Keating et al.,

2012). Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam

dan kontekstual mengenai peluang dan tantangan implementasi Pendidikan Kewarganegaraan

di era Kurikulum Merdeka.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Pendidikan Kewarganegaraan (Pendidikan Kewarganegaraan) dalam

Kurikulum Merdeka di Indonesia menunjukkan desain konseptual yang progresif dengan

menekankan pembelajaran berbasis proyek, penguatan Profil Pelajar Pancasila (Pratama, 2023),

dan pengembangan kompetensi abad ke-21. Secara dokumen kebijakan, Kurikulum Merdeka

dirancang untuk memfasilitasi peserta didik dalam menginternalisasi nilai-nilai demokrasi

melalui pengalaman belajar kontekstual, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, kolaboratif,

kreatif, serta sikap toleran. Konsep ini menandai pergeseran paradigma dari pendekatan

normatif-deklaratif menuju pembelajaran yang bersifat reflektif dan partisipatif. Namun, hasil

studi literatur menunjukkan bahwa di tingkat implementasi sekolah, konsep tersebut masih

menghadapi tantangan signifikan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara idealisme

kurikulum dengan praktik pengajaran di kelas.

Temuan analisis menunjukkan bahwa sebagian besar guru Pendidikan Kewarganegaraan

belum optimal mengintegrasikan model pembelajaran berbasis proyek secara sistematis. Banyak

guru yang masih mengandalkan metode ceramah konvensional dengan pola satu arah (Nurjanah

& Mustofa, 2024; Risana et al., 2025). Pola ini membuat peserta didik cenderung pasif dan lebih

diarahkan pada penguasaan pengetahuan kognitif tentang norma, hukum, atau nilai-nilai

Pancasila tanpa memberi ruang untuk eksplorasi makna, refleksi kritis, dan penerapan dalam

konteks sosial mereka. Akibatnya, kompetensi afektif dan psikomotor, seperti kemampuan

berdialog, berargumentasi, menyelesaikan konflik secara demokratis, serta mengambil

keputusan kolektif, kurang terasah secara signifikan.

Selain itu, keterbatasan pemahaman dan keterampilan pedagogis guru menjadi faktor

penentu yang turut menjelaskan ketidaksesuaian antara desain kurikulum dengan

implementasinya. Guru umumnya belum terlatih secara memadai untuk menerapkan

pembelajaran berbasis proyek yang menuntut perencanaan kolaboratif, asesmen autentik, serta

fasilitasi diskusi terbuka dan refleksi kritis. Studi literatur memperlihatkan bahwa pengembangan

profesional guru untuk menguasai metode partisipatif masih bersifat sporadis dan tidak merata.

Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan guru merancang skenario pembelajaran yang

mendorong peserta didik berperan aktif dalam memecahkan masalah sosial, mengelola

perbedaan pendapat, atau melakukan tindakan sosial nyata di lingkungan sekitar.

Di sisi lain, kendala implementasi juga dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural di

sekolah. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan sumber daya seperti bahan ajar kontekstual,

media pembelajaran interaktif, atau waktu pembelajaran yang cukup untuk pengembangan

proyek. Sekolah juga masih dipengaruhi oleh budaya pembelajaran eksaminatif (Ahdiyat &

Barat, 2021) yang mengutamakan pencapaian nilai kognitif dalam ujian dibandingkan

pengembangan karakter dan nilai demokrasi. Paradigma ini membuat guru merasa tertekan untuk

menuntaskan target kurikulum berbasis konten, sehingga enggan melakukan pendekatan

berbasis proyek atau diskusi yang dianggap memakan waktu lebih lama.

Jika dilihat dari perspektif teori pembelajaran konstruktivis, temuan ini menunjukkan

adanya disonansi antara teori yang dianut Kurikulum Merdeka dan praktik kelas. Teori

konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif melalui interaksi sosial,

diskusi kritis, dan refleksi kontekstual (Salsabila & Muqowim, 2024; Azzahra et al., 2025;

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 95-102

E-ISSN: 3025-9843

Fifi Fatmawati et.al (Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap...)

Wahyuni et al., 2025). Dalam praktik yang ditemukan, pembelajaran Pendidikan

Kewarganegaraan di banyak sekolah justru cenderung berorientasi pada transfer pengetahuan

yang bersifat statis dan normatif. Peserta didik tidak memperoleh pengalaman otentik untuk

memaknai konsep-konsep demokrasi melalui kegiatan partisipatif. Hal ini menghambat

pengembangan keterampilan metakognitif yang penting untuk menilai isu-isu sosial secara kritis.

Lebih jauh, jika dibandingkan dengan temuan Citizenship Education Longitudinal Study

(CELS) di Inggris, terlihat perbedaan mendasar dalam strategi implementasi dan pendekatan

pedagogis. CELS menekankan pentingnya pengalaman belajar partisipatif seperti simulasi

demokrasi, debat isu aktual, dan diskusi terbuka yang melibatkan peserta didik dalam analisis

isu-isu publik yang relevan dengan kehidupan mereka. Pendekatan ini memungkinkan peserta

didik tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi secara teoritis tetapi juga mengembangkan

sikap dan keterampilan untuk terlibat secara aktif dalam proses demokrasi. Penekanan pada

konteks lokal dan pengalaman nyata dalam CELS juga membuktikan efektivitasnya dalam

meningkatkan kesadaran politik dan komitmen kewargaan peserta didik.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa pendekatan CELS bersifat longitudinal dan

sistematis, melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku

kewargaan peserta didik selama masa sekolah. Hal ini menjadi pembeda penting dengan

implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yang cenderung kurang memiliki

mekanisme evaluasi holistik untuk mengukur capaian afektif dan psikomotor. Penilaian

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia masih dominan berbasis ujian tulis

dengan soal kognitif (Hasnunidah & Juli Wiono, 2019), sementara pengukuran keterampilan

argumentasi (Atmojo et al., 2024), refleksi kritis, dan pengambilan keputusan demokratis belum

menjadi komponen asesmen utama.

Dalam konteks teori pendidikan demokratis, hasil analisis menunjukkan bahwa

implementasi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia belum optimal dalam memfasilitasi

peserta didik untuk mengalami proses deliberasi demokratis yang esensial. Teori pendidikan

demokratis menekankan pentingnya sekolah sebagai arena praktik demokrasi di mana peserta

didik belajar mendengarkan, merespons pandangan berbeda, dan mencapai kesepakatan melalui

musyawarah. Praktik kelas di Indonesia masih cenderung menempatkan guru sebagai pusat

otoritas pengetahuan dan pengambil keputusan tunggal (Edi, 2025), sehingga dialog setara dan

partisipasi peserta didik kurang berkembang (Komariah & Wahyuni, n.d.; Susanti et al., 2023).

Kondisi tersebut menyebabkan kurang optimalnya penanaman nilai-nilai demokrasi yang

relevan dengan konteks nyata dan mudah diterapkan.

Selain itu, dalam perspektif teori perkembangan moral, pembelajaran yang terlalu

berorientasi pada hafalan nilai-nilai Pancasila tanpa pengujian kritis dapat menghasilkan

moralitas heteronom, yaitu ketaatan pada norma tanpa pemahaman mendalam atau komitmen

personal. Pendekatan seperti ini kurang mendukung perkembangan moral otonom yang ditandai

dengan kemampuan peserta didik untuk merasionalisasi nilai, mengambil keputusan etis secara

mandiri, dan bertanggung jawab atas pilihannya. CELS menunjukkan bahwa pembelajaran

partisipatif yang menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dapat membantu transisi dari

moralitas heteronom ke moralitas otonom.

Secara keseluruhan, hasil analisis ini menjawab tujuan penelitian yang ingin

menganalisis implementasi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Merdeka dan

membandingkannya dengan temuan CELS. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun

Kurikulum Merdeka menawarkan rancangan pembelajaran kontekstual, berbasis proyek, dan

berorientasi profil Pelajar Pancasila, pada tingkat implementasi sekolah masih terdapat dominasi

pendekatan konvensional yang bersifat kognitif-deklaratif. Dibandingkan dengan CELS yang

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 95-102

E-ISSN: 3025-9843

100

Fifi Fatmawati et.al (Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap...)

menunjukkan efektivitas pendekatan partisipatif-kontekstual dalam membangun keterlibatan

sipil, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia memerlukan transformasi mendalam pada level

pedagogi, pelatihan guru, evaluasi, dan budaya sekolah.

Dengan demikian, untuk menjembatani kesenjangan antara idealisme kurikulum dan

praktik, dibutuhkan strategi pengembangan profesional guru yang lebih sistematis untuk

menguasai pendekatan pembelajaran partisipatif. Selain itu, desain asesmen perlu diperluas

untuk mencakup capaian afektif dan psikomotor seperti keterampilan argumentasi, refleksi kritis,

dan kemampuan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif. Integrasi model CELS ke

dalam konteks Indonesia menuntut adaptasi terhadap budaya lokal dan kesiapan sistem

pendidikan nasional, tetapi prinsip utamanya tentang pembelajaran kontekstual dan partisipatif

menjadi acuan penting untuk reformasi Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih relevan dengan

tantangan demokrasi abad ke-21.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam

penyelesaian artikel ini. Secara khusus, penghargaan disampaikan kepada rekan-rekan peneliti

yang telah berbagi sumber literatur dan ide kritis, serta kepada dosen pembimbing yang

memberikan arahan konstruktif selama proses penulisan. Terima kasih juga kepada institusi

pendidikan dan lembaga yang menyediakan akses data sekunder dan dokumen kurikulum yang

menjadi bahan analisis utama. Semoga kontribusi semua pihak dapat menjadi amal

pengetahuan yang bermanfaat bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan yang lebih

kontekstual dan partisipatif.

Daftar Pustaka

Abdulatif, S., & Dewi, D. A. (2021). Peranan pendidikan kewarganegaraan dalam membina

sikap toleransi antar siswa. Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran Guru Sekolah Dasar

(JPPGuseda), 4(2), 103–109.

Ahdiyat, M., & Barat, B. K. B. (2021). Pancasila Dari Dan Dalam Ruang Ruang Pembelajaran.

Merdeka Belajar Dan Kemerdekaan Pendidik, 100.

Amanullah, A. S. R., Rachma, Z. S., & Syarifah, S. N. (2023). Penerapan Model Pembelajaran

Berbasis Proyek dalam Kurikulum Merdeka untuk PAUD. ALMURTAJA: Jurnal

Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 2(2), 45–53.

Atmojo, I. R. W., Adi, F. P., Ardiansyah, R., & Saputri, D. Y. (2024). Pembelajaran

Berdiferensiasi (Dalam Implementasi Kurikulum Merdeka). CV Pajang Putra Wijaya.

Azzahra, N. T., Ali, S. N. L., & Bakar, M. Y. A. (2025). Teori Konstruktivisme Dalam Dunia

Pembelajaran. Jurnal Ilmiah Research Student, 2(2), 64–75.

Edi, M. G. P. (2025). FILSAFAT PENDIDIKAN. Filsafat Pendidikan, 99.

Hasnunidah, N., & Juli Wiono, W. (2019). ARGUMENT-DRIVEN INQUIRY, GENDER, DAN

PENGARUHNYA TERHADAP KETERAMPILAN ARGUMENTASI.

Hidayat, O. T. (2022). Pendidikan Multikultural Menuju Masyarakat 5.0. Muhammadiyah

University Press.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 95-102

E-ISSN: 3025-9843

101

Fifi Fatmawati et.al (Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap...)

Iqbal, M. (2014). Konsep Neomodernisme dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam: Studi

Paradigmatik Pemikiran Fazlur Rahman. Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim.

Keating, A., Benton, T. O. M., & David, D. A. N. (2012). KEWARGANEGARAAN DI

SEKOLAH. 57–72.

Komariah, S., & Wahyuni, S. (n.d.). MERDEKA BELAJAR: Konstruksi Pedagogi Kritis Dalam

Kurikulum Merdeka. UNISMA PRESS.

Lisnawati, A., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2022). Penerapan pembelajaran

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN untuk meningkatkan minat belajar pada siswa

SD. Edumaspul: Jurnal Pendidikan, 6(1), 652–656.

Muin, A., Fakhrudin, A., Makruf, A. D., & Gandi, S. (2022). Pengembangan Kurikulum

Merdeka.

Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis konsep kampus merdeka dalam perspektif

pendidikan kewarganegaraan. Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan

Kewarganegaraan, 10–23.

Nurjanah, E. A., & Mustofa, R. H. (2024). Transformasi pendidikan: Menganalisis pelaksanaan

implementasi kurikulum merdeka pada 3 SMA penggerak di Jawa Tengah. Didaktika:

Jurnal Kependidikan, 13(1), 69–86.

Pratama, M. A. (2023). Peran Model Project Based Learning dalam Penerapan Kurikulum

Merdeka. Kajian Pendidikan Dalam Berbagai Aspek, 99.

Risana, F., Hadi, A. I. M., Pratama, A., Rahmah, F., & Syafe’i, I. (2025). Transformasi metode

pembelajaran pendidikan agama Islam: Dari konvensional ke pendekatan student-centered

learning. Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 10(01), 619–632.

Rohana, C. (2018). Upaya untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada Mata Pelajaran

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Pokok Bahasan Kewajiban Hak dan Tanggung

Jawab sebagai Warga Masyarakat dengan menggunakan model pembelajaran Tipe

Question Student Have: Penelitian tindakan kelas terhadap kelas V M. UIN Sunan Gunung

Djati Bandung.

Sahi, Y. (2024). PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN:(Kajian Konseptual, Perbandingan,

dan Relevansinya sebagai Sarana Pendidikan Politik). JURNAL POLAHI, 2(3), 80–94.

Salsabila, Y. R., & Muqowim, M. (2024). Korelasi antara teori belajar konstruktivisme lev

vygotsky dengan model pembelajaran problem based learning (pbl). LEARNING: Jurnal

Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran, 4(3), 813–827.

Samsudin, M., & Kidam, K. (2019). Analisis Terhadap Arah Dan Tujuan Pendidikan Nasional

Pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2005–2025. Al Ashriyyah, 5(1), 67–82.

Sari, H. T. W., Wiranata, I. H., Hanggara, G. S., & Sasmita, W. (2024). Implementasi Pendidikan

Karakter Melalui Program Kampus Mengajar Angkatan 7 Sebagai Upaya Membumikan

Nilai-Nilai Pancasila. Prosiding SEMDIKJAR (Seminar Nasional Pendidikan Dan

Pembelajaran), 7, 284–293.

Sukriyatun, G. (2022). Pendidikan karakter pada kurikulum 2013 dan perkembangannya menuju

profil pelajar Pancasila. Primer Edukasi Journal, 1(2), 23–37.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 1, Juni 2025, page: 95-102

E-ISSN: 3025-9843

102

Fifi Fatmawati et.al (Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap...)

Susanti, L., Handriyantini, E., & Hamzah, A. (2023). Guru Kreatif Inovatif Era Merdeka Belajar.

Penerbit Andi.

Talahatu, L., Purwanto, E. J., & Silalahi, S. (2024). Strategi Peningkatan Kualitas Pendidik dan

Tenaga Kependidikan dalam Implementasi Pembelajaran Berbasis Proyek di SMA Negeri

6 Buru. Jurnal Ilmiah Guru Madrasah, 3(2), 65–76.

Titaley, D. M., & Situru, D. P. (2024). PENINGKATAN KOMPETENSI GURU DALAM

PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN INOVATIF DI SMP NEGERI 1 NABIRE.

Jurnal Pengabdian Mandiri, 3(12), 1249–1256.

Wahyuni, S., Hidayat, N., & Hapsari, F. (2025). KURIKULUM PENDIDIKAN DARI

PERSPEKTIF FILOSOFI PROGRESIVISME, HUMANISME DAN

KONTRUKSIVISME: KAJIAN PUSTAKA. Research and Development Journal of

Education, 11(1), 20–28.

Wulansari, S. (2023). Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Berbasis Budaya

Islam pada Dimensi Bernalar Kritis untuk Usia 5-6 Tahun di TK Islam Hidayatullah

Semarang. Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 3(03), 519–528.

Yunita, S., Milala, E. B., Siregar, M., Gaol, R. L., & Panjaitan, R. (2025). Analisis Kritis

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum Indonesia. Indonesian Journal of

Learning Studies (IJLS), 5(2), 69–78.

Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. Metode

Penelitian Ekonomi Syariah, 80, 1–23.