Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

127

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

Pembangunan Ekonomi dan Kualitas

Kewarganegaraan Substantif di Indonesia

Suwandi

a,1

, Heri Kurnia

b,2

a,b

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

wandy.idoy@gmail.com;

dosen13087@unpam.ac.id

Corresponding Author: wandy.idoy@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 16 September 2025

Direvisi: 18 Oktober 2025

Disetujui: 20 November 2025

Tersedia Daring: 1 Desember

2025

Pembangunan ekonomi sering dipandang sebagai indikator utama keberhasilan

negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, capaian ekonomi

makro tidak selalu mencerminkan pemenuhan hak-hak sosial warga negara secara

merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi

Indonesia dalam kaitannya dengan kualitas kewarganegaraan substantif warga

negara, dengan menekankan pada pemenuhan hak sosial, ketimpangan wilayah, dan

peran negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain

deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber

dari Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2025,

serta didukung oleh literatur ilmiah dan laporan lembaga nasional maupun

internasional yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kritis dengan

menggunakan kerangka kewarganegaraan substantif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa meskipun pembangunan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif,

pemenuhan hak sosial warga negara masih menghadapi berbagai tantangan

struktural. Ketimpangan pembangunan antarwilayah, dominasi sektor informal

dalam struktur ketenagakerjaan, serta ketidakmerataan akses terhadap pendidikan

dan kesehatan mencerminkan adanya ketimpangan kewarganegaraan substantif.

Temuan ini menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak hanya ditentukan oleh

status hukum formal, tetapi juga oleh kondisi material yang memungkinkan warga

negara hidup secara bermartabat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan

pembangunan ekonomi perlu diukur dari kemampuannya memperkuat pemenuhan

hak sosial dan mengurangi ketimpangan kewarganegaraan. Implikasi penelitian ini

menekankan pentingnya peran negara dalam mengintegrasikan pembangunan

ekonomi dengan kebijakan sosial yang berorientasi pada pemerataan, serta

penguatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang lebih kontekstual dan

kritis terhadap realitas sosial-ekonomi.

Kata Kunci:

Kewarganegaraan substantif

Pembangunan ekonomi

PPKn

Hak sosial

Ketimpangan wilayah

ABSTRACT

Keywords:

Economic development

Regional inequality

Social rights

Substantive citizenship

Civic and Pancasila

Education

Economic development is often seen as the main indicator of a country's success in

improving the welfare of its people. However, macroeconomic achievements do not

always reflect the equitable fulfillment of citizens' social rights. This study aims to

analyze Indonesia's economic development in relation to the quality of substantive

citizenship of its citizens, with an emphasis on the fulfillment of social rights,

regional inequality, and the role of the state. This study uses a qualitative approach

with a descriptive-analytical design. The data used is secondary data sourced from

the Official Statistics of the Central Statistics Agency of the Republic of Indonesia in

2025, supported by scientific literature and relevant national and international

reports. Data collection techniques were carried out through documentation

studies, while data analysis was conducted descriptively and critically using a

substantive citizenship framework. The results of the study show that although

Indonesia's economic development shows a positive trend, the fulfillment of

citizens' social rights still faces various structural challenges. Development

disparities between regions, the dominance of the informal sector in the

employment structure, and unequal access to education and health care reflect

substantive citizenship disparities. These findings confirm that citizenship is not

only determined by formal legal status, but also by the material conditions that

enable citizens to live with dignity. This study concludes that the success of

economic development needs to be measured by its ability to strengthen the

fulfillment of social rights and reduce citizenship inequality. The implications of this

study emphasize the importance of the state's role in integrating economic

development with social policies oriented towards equity, as well as strengthening

Pancasila and Citizenship Education that is more contextual and critical of socio-

economic realities.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

128

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi selama ini dipahami sebagai instrumen utama negara dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kapasitas nasional. Pertumbuhan

ekonomi, peningkatan pendapatan nasional, serta ekspansi sektor produksi sering dijadikan

indikator keberhasilan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, capaian ekonomi makro tidak

selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara. Berbagai

studi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat berjalan bersamaan

dengan ketimpangan sosial, kerentanan kerja, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar.

Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi perlu dianalisis tidak hanya dari aspek

kuantitatif, tetapi juga dari sejauh mana ia berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak sosial

warga negara (Antczak et al., 2024; Cuesta et al., 2020; Todaro & Smith, 2020).

Di Indonesia, pembangunan ekonomi menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun

terakhir, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dan peningkatan sejumlah

indikator kesejahteraan. Data Badan Pusat Statistik mencatat adanya peningkatan Indeks

Pembangunan Manusia, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta pertumbuhan ekonomi

pascapandemi yang tetap terjaga. Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya

mencerminkan pemerataan kesejahteraan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Ketimpangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia, tingginya proporsi

pekerja informal, serta disparitas kualitas pendidikan dan kesehatan masih menjadi persoalan

struktural. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia masih menghadapi

tantangan dalam menjamin kualitas hidup yang setara bagi seluruh warga negara (BPS, 2025;

Hill & Hill, 2000; World Bank, 2022).

Persoalan ketimpangan dan keterbatasan kesejahteraan tersebut dapat dipahami lebih

mendalam melalui perspektif kewarganegaraan substantif. Dalam kajian kewarganegaraan,

status warga negara tidak hanya ditentukan oleh pengakuan hukum formal, tetapi juga oleh

pemenuhan hak-hak sosial yang memungkinkan individu hidup secara bermartabat (Anjani et

al., 2024; Kanakova, 2023). Marshall (1950) menegaskan bahwa kewarganegaraan substantif

mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial (Benassi &

Mingione, 2024). Dengan demikian, kualitas kewarganegaraan warga negara sangat

bergantung pada kemampuan negara dalam memastikan bahwa hasil pembangunan ekonomi

dapat diakses secara adil dan merata oleh seluruh warga (Isin & Turner, 2007; Kymlicka,

2003).

Sejumlah penelitian menekankan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak disertai

dengan kebijakan redistributif berpotensi menghasilkan eksklusi sosial (Anita & Udjianto,

2024; Karpyak, 2020). Pertumbuhan yang terpusat pada sektor atau wilayah tertentu dapat

memperlebar kesenjangan sosial dan melemahkan pemenuhan hak sosial warga negara (Zeng,

2023). Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab

negara dalam menjamin keadilan sosial. Hak atas pekerjaan layak, pendidikan, dan kesehatan

bukan sekadar dampak ikutan pembangunan, melainkan bagian integral dari kewarganegaraan

substantif yang harus dipenuhi secara sistematis (Fraser, 2009; Sen, 2001; UNDP, 2022).

Literatur ekonomi pembangunan di Indonesia umumnya berfokus pada faktor-faktor

pendorong pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, perdagangan, dan stabilitas

makroekonomi. Studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan

dinamika ekonomi nasional dan sektoral. Namun, sebagian besar penelitian masih

menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel turunan, bukan sebagai inti analisis

kewarganegaraan. Akibatnya, keterkaitan antara capaian ekonomi dan kualitas

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

129

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

kewarganegaraan warga negara belum banyak dieksplorasi secara sistematis, khususnya

dengan memanfaatkan data statistik nasional sebagai dasar analisis empiris (Astuti et al., 2025;

Calista et al., 2024; Juliana et al., 2023; Sari & Aprianti, 2024).

Sejumlah penelitian menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator

alternatif untuk menilai kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. IPM dipandang

mampu merepresentasikan dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak yang lebih

komprehensif dibandingkan indikator ekonomi tunggal. Studi-studi tersebut menunjukkan

bahwa peningkatan IPM berkorelasi dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan

penurunan kemiskinan. Namun, sebagian besar kajian IPM masih bersifat teknokratis dan

kuantitatif, dengan fokus pada pengukuran capaian, bukan pada makna sosial dan politik dari

capaian tersebut. Akibatnya, IPM jarang dibaca sebagai refleksi kualitas kewarganegaraan dan

pemenuhan hak sosial warga negara dalam kerangka tanggung jawab negara (UNDP, 2022).

Kajian ketenagakerjaan di Indonesia banyak menyoroti persoalan pengangguran,

produktivitas tenaga kerja, dan dominasi sektor informal. Penelitian-penelitian tersebut

mengungkap bahwa tingginya proporsi pekerja informal mencerminkan kerentanan struktural

dalam pasar kerja dan keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial. Dari perspektif

kewarganegaraan, kondisi ini menunjukkan lemahnya pemenuhan hak atas pekerjaan layak

dan jaminan sosial sebagai bagian dari hak sosial warga negara. Meskipun demikian, sebagian

besar studi ketenagakerjaan masih memposisikan pekerja sebagai unit ekonomi, bukan sebagai

warga negara dengan hak-hak substantif yang harus dijamin oleh negara (BPS, 2025; Handari

& Isnandar, 2025; ILO, 2023).

Dalam ranah kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penelitian umumnya

berfokus pada pembentukan karakter warga negara, partisipasi politik, dan penguatan nilai-

nilai kebangsaan. Pendekatan ini penting dalam membangun kesadaran kewarganegaraan dan

kohesi sosial. Namun, dimensi ekonomi dan kesejahteraan relatif kurang mendapat perhatian

dalam kajian PPKn. Kewarganegaraan sering kali dipahami secara normatif dan yuridis, tanpa

mengaitkannya secara langsung dengan kondisi material warga negara (Somers, 2024).

Akibatnya, kajian kewarganegaraan dalam PPKn belum sepenuhnya menangkap realitas

ketimpangan sosial-ekonomi yang memengaruhi kualitas kewarganegaraan warga negara.

Beberapa peneliti mengembangkan konsep kewarganegaraan substantif untuk

menekankan pentingnya hak sosial dalam menentukan kualitas kewarganegaraan. Konsep ini

menegaskan bahwa warga negara yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan,

dan pekerjaan layak berada dalam kondisi kewarganegaraan yang timpang. Kajian-kajian

tersebut memberikan landasan teoretis yang kuat untuk membaca ketimpangan ekonomi

sebagai bentuk ketimpangan kewarganegaraan (Isin & Turner, 2007; Somers, 2024). Namun,

di Indonesia, pendekatan kewarganegaraan substantif masih jarang digunakan sebagai

kerangka analisis empiris terhadap data pembangunan nasional, sehingga potensinya belum

dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan survei literatur tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang jelas antara kajian

pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, dan IPM dengan kajian kewarganegaraan. Studi

ekonomi dan sosial cenderung memisahkan analisis kesejahteraan dari konsep

kewarganegaraan, sementara kajian kewarganegaraan sering kali bersifat normatif dan minim

dukungan data empiris. Kesenjangan ini menyebabkan belum adanya pemahaman yang

komprehensif mengenai bagaimana pembangunan ekonomi berkontribusi terhadap kualitas

kewarganegaraan substantif warga negara Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian

yang mengintegrasikan data pembangunan ekonomi dengan kerangka kewarganegaraan

substantif untuk menjawab kekosongan kajian tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis pembangunan

ekonomi dengan konsep kewarganegaraan substantif dalam konteks Indonesia. Berbeda

dengan penelitian sebelumnya yang cenderung memisahkan kajian ekonomi pembangunan dan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

130

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

kajian kewarganegaraan, studi ini menempatkan data pembangunan ekonomi sebagai basis

empiris untuk menilai kualitas kewarganegaraan warga negara. Pembangunan ekonomi tidak

hanya dipahami sebagai capaian makro, tetapi sebagai instrumen negara dalam memenuhi hak-

hak sosial warga negara (Parasotskaya & Kholina, 2024). Dengan menggunakan data statistik

nasional sebagai sumber utama, penelitian ini menawarkan pendekatan analitis yang jarang

digunakan dalam kajian kewarganegaraan di Indonesia, khususnya dalam bidang Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan konsep kewarganegaraan

substantif dengan memperluas indikator analisisnya ke dalam ranah pembangunan ekonomi.

Kajian ini memperkuat argumen bahwa kewarganegaraan tidak dapat direduksi pada status

hukum dan partisipasi politik semata, tetapi harus mencakup kondisi material yang

memungkinkan warga negara menjalani kehidupan yang bermartabat (Cubillos, 2024).

Dengan mengaitkan pertumbuhan ekonomi, IPM, dan ketenagakerjaan sebagai indikator

pemenuhan hak sosial, penelitian ini memperkaya diskursus kewarganegaraan dalam literatur

ilmu sosial dan PPKn, serta menjembatani kesenjangan antara teori kewarganegaraan dan

analisis pembangunan.

Berdasarkan latar belakang, survei literatur, dan analisis kesenjangan yang telah

diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembangunan ekonomi Indonesia dalam

kaitannya dengan kualitas kewarganegaraan substantif warga negara. Secara khusus, penelitian

ini bertujuan untuk menafsirkan capaian pembangunan ekonomi sebagai indikator pemenuhan

hak sosial, mengidentifikasi ketimpangan kewarganegaraan yang tercermin dalam data

pembangunan, serta menjelaskan peran negara dalam menjamin kualitas kewarganegaraan

yang inklusif dan berkeadilan. Tujuan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang

lebih komprehensif mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi dan kewarganegaraan

di Indonesia.

Selain kontribusi teoretis, penelitian ini memiliki kontribusi praktis bagi perumusan

kebijakan pembangunan dan pendidikan kewarganegaraan. Temuan penelitian diharapkan

dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan pembangunan

yang lebih berorientasi pada pemenuhan hak sosial dan pengurangan ketimpangan. Dalam

konteks pendidikan kewarganegaraan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk

memperkaya materi dan pendekatan pembelajaran PPKn agar lebih kontekstual dan responsif

terhadap realitas sosial-ekonomi warga negara. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dan

pendidikan kewarganegaraan dapat berjalan secara sinergis.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memperluas

kajian kewarganegaraan di Indonesia melalui pendekatan empiris berbasis data statistik

nasional. Studi ini menegaskan bahwa kualitas kewarganegaraan substantif merupakan

variabel penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan menghubungkan

data pembangunan dengan konsep kewarganegaraan, penelitian ini tidak hanya memperkaya

literatur PPKn, tetapi juga membuka ruang dialog lintas disiplin antara ilmu kewarganegaraan,

ekonomi pembangunan, dan kebijakan publik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat

menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta mendorong pengembangan kebijakan

pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Jenis

penelitian ini dipilih karena bertujuan untuk memahami dan menafsirkan fenomena

pembangunan ekonomi dalam kaitannya dengan kualitas kewarganegaraan substantif warga

negara, bukan untuk menguji hubungan statistik antarvariabel. Pendekatan kualitatif deskriptif

memungkinkan peneliti menganalisis data secara mendalam dengan menekankan makna,

konteks, dan implikasi sosial dari data pembangunan ekonomi (Creswell, 2014; Miles et al.,

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

131

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

2014). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan empiris.

Pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis kewarganegaraan

substantif yang berlandaskan teori hak sosial dan kewarganegaraan. Sementara itu, pendekatan

empiris digunakan untuk menafsirkan data pembangunan ekonomi sebagai representasi

kondisi faktual pemenuhan hak sosial warga negara. Integrasi pendekatan konseptual dan

empiris ini lazim digunakan dalam penelitian kebijakan dan ilmu sosial kritis (Neuman, 2014).

Data dalam penelitian ini berupa data sekunder. Sumber data utama berasal dari Berita

Resmi Statistik (BRS) Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2025, yang mencakup

data pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan ketenagakerjaan. Selain itu,

data pendukung diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta laporan lembaga nasional

dan internasional yang relevan dengan pembangunan ekonomi dan kewarganegaraan.

Penggunaan data sekunder dinilai tepat untuk menganalisis fenomena makro dan kebijakan

publik (Bowen, 2009; BPS, 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi

dokumentasi, yaitu pengumpulan dan penelaahan sistematis terhadap dokumen statistik dan

literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Studi dokumentasi memungkinkan

peneliti memperoleh data yang reliabel dan otoritatif, khususnya dalam kajian kebijakan dan

pembangunan yang berbasis data resmi (Sugiyono, 2021). Teknik analisis data yang

digunakan adalah analisis deskriptif-kritis. Data statistik dianalisis secara deskriptif untuk

menggambarkan kondisi pembangunan ekonomi Indonesia, kemudian ditafsirkan secara

kritis dengan menggunakan kerangka kewarganegaraan substantif. Analisis ini bertujuan

untuk mengungkap keterkaitan antara capaian pembangunan ekonomi dan kualitas

pemenuhan hak sosial warga negara serta mengidentifikasi ketimpangan kewarganegaraan

yang masih terjadi. Pendekatan analisis deskriptif-kritis umum digunakan dalam penelitian

sosial yang berorientasi pada interpretasi dan refleksi kebijakan publik (Miles et al., 2014;

Neuman, 2014).

3. Hasil dan Pembahasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia dan Kondisi Umum Pemenuhan Hak Sosial Warga

Negara

Pembangunan ekonomi Indonesia dalam periode pascapandemi menunjukkan kinerja

yang relatif stabil dan resilien. Data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pertumbuhan

ekonomi nasional tetap terjaga, disertai dengan perbaikan sejumlah indikator kesejahteraan

sosial seperti Indeks Pembangunan Manusia dan kondisi ketenagakerjaan. Capaian ini sering

dipahami sebagai bukti keberhasilan kebijakan pembangunan nasional. Namun, dalam

pendekatan kewarganegaraan substantif kontemporer, pembangunan ekonomi tidak cukup

dinilai dari capaian makro semata, melainkan dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut

berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak sosial warga negara secara nyata dan merata

(BPS, 2025; UNDP, 2022). Untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi

pembangunan ekonomi Indonesia dalam kaitannya dengan pemenuhan hak sosial, Tabel 1

menyajikan ringkasan indikator-indikator utama yang relevan. Tabel ini tidak dimaksudkan

sebagai penyajian statistik rinci, melainkan sebagai pijakan empiris awal dalam membaca

kualitas kewarganegaraan substantif warga negara Indonesia.

Tabel 1. Ringkasan Indikator Pembangunan Ekonomi dan Sosial Indonesia

Indikator Utama

Kondisi Umum

Pertumbuhan ekonomi nasional

Relatif stabil pascapandemi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Mengalami peningkatan

Struktur ketenagakerjaan

Pekerja informal masih dominan

Ketimpangan wilayah

Disparitas antarwilayah masih terlihat

Sumber: Diolah dari Berita Resmi Statistik BPS (2025).

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

132

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

Meskipun indikator-indikator tersebut menunjukkan kecenderungan positif, data tersebut

juga mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pemenuhan hak sosial warga negara.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan IPM belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan

kerentanan sosial, khususnya dalam sektor ketenagakerjaan. Dominasi pekerja informal

mencerminkan masih terbatasnya akses sebagian warga negara terhadap pekerjaan layak dan

perlindungan sosial. Dalam kajian kewarganegaraan substantif mutakhir, kondisi ini dipahami

sebagai bentuk ketimpangan kewarganegaraan, di mana status formal sebagai warga negara

tidak selalu diiringi dengan pemenuhan hak sosial secara efektif (Anjani et al., 2024;

Kanakova, 2023).

Selain itu, peningkatan IPM sebagai indikator agregat sering kali menutupi disparitas

antarwilayah dan antarkelompok sosial. Laporan pembangunan global menunjukkan bahwa

ketimpangan regional dan sosial tetap menjadi tantangan utama negara berkembang, termasuk

Indonesia (World Bank, 2022). Dalam perspektif kewarganegaraan kontemporer,

ketimpangan ini menunjukkan bahwa kualitas kewarganegaraan warga negara bersifat tidak

seragam, bergantung pada posisi sosial, wilayah, dan akses terhadap layanan dasar. Dengan

demikian, pembangunan ekonomi yang tampak berhasil secara nasional belum tentu

mencerminkan pemenuhan hak sosial yang setara bagi seluruh warga negara (Somers, 2024).

Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Indonesia perlu dipahami sebagai proses politik

dan sosial yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab negara dalam menjamin

kewarganegaraan substantif. Pembangunan ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat

pertumbuhan, tetapi sebagai instrumen negara dalam memastikan bahwa setiap warga negara

memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan standar hidup yang

layak. Pendekatan ini sejalan dengan kajian mutakhir yang menekankan bahwa kualitas

kewarganegaraan substantif merupakan ukuran penting dalam menilai keberhasilan

pembangunan di negara modern (Benassi & Mingione, 2024; Parasotskaya & Kholina, 2024;

Cubillos, 2024).

Pembangunan Ekonomi dan Pemenuhan Hak Sosial Warga Negara

Pembangunan ekonomi pada dasarnya memiliki keterkaitan langsung dengan pemenuhan

hak-hak sosial warga negara, khususnya hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup

yang layak. Dalam konteks Indonesia, capaian pembangunan ekonomi yang ditunjukkan

melalui pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia sering

dipahami sebagai indikator membaiknya kesejahteraan masyarakat. Namun, dari perspektif

kewarganegaraan substantif, capaian tersebut perlu ditafsirkan lebih jauh sebagai refleksi

sejauh mana negara menjalankan tanggung jawabnya dalam menjamin hak sosial warga

negara secara nyata dan berkeadilan (UNDP, 2022; BPS, 2025).

Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator penting untuk membaca

pemenuhan hak sosial karena mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Peningkatan IPM menunjukkan adanya perbaikan rata-rata kualitas hidup masyarakat. Akan

tetapi, pendekatan kewarganegaraan substantif menekankan bahwa pemenuhan hak sosial

tidak cukup dinilai secara agregat, melainkan harus memperhatikan distribusi dan akses yang

setara bagi seluruh warga negara. Ketika peningkatan IPM tidak diikuti dengan pengurangan

ketimpangan sosial dan wilayah, maka kualitas kewarganegaraan substantif masih bersifat

parsial dan belum inklusif (UNDP, 2022; World Bank, 2022).

Hak atas pendidikan merupakan salah satu pilar utama kewarganegaraan substantif.

Pembangunan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan nasional seharusnya

memperluas akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh warga negara. Namun, disparitas

kualitas pendidikan antarwilayah dan antarkelompok sosial menunjukkan bahwa hasil

pembangunan ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pemenuhan hak pendidikan

yang setara. Dalam kajian kewarganegaraan kontemporer, kondisi ini dipahami sebagai

bentuk ketimpangan kewarganegaraan, di mana sebagian warga negara memiliki peluang

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

133

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

pendidikan yang lebih besar dibandingkan yang lain, meskipun memiliki status

kewarganegaraan yang sama (Anjani et al., 2024; Somers, 2024).

Selain pendidikan, hak atas kesehatan juga menjadi indikator penting dalam menilai

kualitas kewarganegaraan substantif. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan seharusnya

meningkatkan kapasitas negara dalam menyediakan layanan kesehatan yang terjangkau dan

berkualitas. Meskipun terdapat perbaikan indikator kesehatan secara umum, akses terhadap

layanan kesehatan yang memadai masih belum merata di seluruh wilayah. Dari perspektif

kewarganegaraan substantif, ketimpangan akses layanan kesehatan menunjukkan bahwa hasil

pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan hak sosial

warga negara (Kanakova, 2023; UNDP, 2022).

Pemenuhan hak atas standar hidup yang layak juga berkaitan erat dengan arah dan

kualitas pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak disertai dengan kebijakan

sosial yang inklusif berpotensi menghasilkan kelompok warga negara yang tertinggal secara

struktural. Kajian mutakhir menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus dipahami

sebagai proses sosial-politik yang menempatkan kesejahteraan warga negara sebagai tujuan

utama, bukan sekadar efek samping pertumbuhan (Benassi & Mingione, 2024; Parasotskaya

& Kholina, 2024). Dalam konteks ini, pemenuhan hak sosial menjadi ukuran penting kualitas

kewarganegaraan substantif.

Dengan demikian, pembangunan ekonomi Indonesia perlu ditafsirkan secara kritis dalam

kerangka kewarganegaraan substantif. Peningkatan indikator ekonomi dan sosial belum tentu

mencerminkan pemenuhan hak sosial yang setara bagi seluruh warga negara. Ketika

pembangunan ekonomi belum mampu menjamin akses yang adil terhadap pendidikan,

kesehatan, dan standar hidup layak, maka kualitas kewarganegaraan substantif masih

menghadapi tantangan serius. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan

ekonomi harus diukur dari kemampuannya memperkuat kewarganegaraan warga negara

secara inklusif dan berkeadilan, bukan semata dari capaian makroekonomi (Cubillos, 2024;

Somers, 2024).

Ketenagakerjaan dan Kerentanan Kewarganegaraan Substantif

Ketenagakerjaan merupakan dimensi sentral dalam menilai kualitas kewarganegaraan

substantif karena berkaitan langsung dengan hak atas pekerjaan layak, penghidupan yang

bermartabat, dan perlindungan sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia,

perbaikan indikator ketenagakerjaan sering digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan

pemulihan ekonomi pascapandemi. Penurunan tingkat pengangguran dan meningkatnya

partisipasi angkatan kerja kerap dipahami sebagai sinyal membaiknya kondisi sosial-ekonomi.

Namun, dari perspektif kewarganegaraan substantif, kondisi ketenagakerjaan perlu dianalisis

lebih mendalam, terutama dengan memperhatikan kualitas dan keamanan kerja yang dialami

oleh warga negara (BPS, 2025; ILO, 2023).

Salah satu persoalan utama ketenagakerjaan di Indonesia adalah dominasi sektor informal.

Tingginya proporsi pekerja informal menunjukkan bahwa sebagian besar warga negara

bekerja dalam kondisi yang minim kepastian pendapatan, tanpa jaminan sosial, dan rentan

terhadap guncangan ekonomi. Meskipun sektor informal berperan dalam menyerap tenaga

kerja, keberadaannya juga mencerminkan keterbatasan negara dalam menyediakan lapangan

kerja formal yang layak. Dalam kerangka kewarganegaraan substantif, kondisi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara status kewarganegaraan formal dan pemenuhan hak

sosial warga negara secara nyata (BPS, 2025; Handari & Isnandar, 2025).

Kerentanan pekerja informal juga berkaitan dengan lemahnya akses terhadap

perlindungan sosial. Tanpa jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan perlindungan

ketenagakerjaan yang memadai, pekerja informal berada dalam posisi kewarganegaraan yang

tidak setara dibandingkan pekerja formal. Kajian ketenagakerjaan mutakhir menegaskan

bahwa perlindungan sosial merupakan bagian integral dari hak sosial warga negara, bukan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

134

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

sekadar fasilitas tambahan bagi kelompok tertentu. Ketika perlindungan sosial tidak

menjangkau seluruh pekerja, maka kualitas kewarganegaraan substantif menjadi timpang

(ILO, 2023; Anjani et al., 2024).

Selain itu, struktur ketenagakerjaan yang timpang juga mencerminkan ketimpangan

pembangunan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok sosial. Akses terhadap pekerjaan

layak cenderung lebih besar di wilayah perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi, sementara

wilayah tertinggal menghadapi keterbatasan peluang kerja formal. Dari perspektif

kewarganegaraan substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa kesempatan ekonomi sebagai

hak sosial warga negara masih sangat dipengaruhi oleh lokasi geografis dan posisi sosial. Hal

ini memperkuat argumen bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya berfungsi sebagai

instrumen pemerataan kualitas kewarganegaraan (World Bank, 2022; Somers, 2024).

Dalam kajian kewarganegaraan kontemporer, pekerjaan tidak hanya dipahami sebagai

aktivitas ekonomi, tetapi sebagai sarana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi secara

penuh dalam kehidupan sosial dan politik. Ketika pekerjaan bersifat tidak aman dan rentan,

kemampuan warga negara untuk menjalankan peran kewarganegaraannya juga menjadi

terbatas. Oleh karena itu, ketenagakerjaan yang berkualitas merupakan prasyarat penting bagi

penguatan kewarganegaraan substantif. Pembangunan ekonomi yang tidak mampu

mengurangi kerentanan kerja berpotensi melanggengkan ketimpangan kewarganegaraan di

tengah masyarakat (Kanakova, 2023; Somers, 2024).

Dengan demikian, kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan bahwa capaian

pembangunan ekonomi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pemenuhan hak atas

pekerjaan layak bagi seluruh warga negara. Dominasi sektor informal dan keterbatasan

perlindungan sosial menandakan adanya kerentanan kewarganegaraan substantif yang masih

kuat. Analisis ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dapat

dilepaskan dari kemampuan negara dalam menjamin hak kerja dan perlindungan sosial

sebagai bagian integral dari kewarganegaraan substantif warga negara (BPS, 2025; ILO,

2023).

Disparitas Wilayah sebagai Ketimpangan Kewarganegaraan Substantif

Disparitas wilayah merupakan persoalan struktural yang masih menandai pembangunan

ekonomi Indonesia dan berimplikasi langsung terhadap kualitas kewarganegaraan substantif

warga negara. Meskipun capaian pembangunan ekonomi nasional menunjukkan tren positif,

hasil pembangunan tersebut belum terdistribusi secara merata antarwilayah. Ketimpangan

pembangunan antara wilayah dengan tingkat pertumbuhan tinggi dan wilayah tertinggal

menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak

sosial warga negara secara setara. Dalam perspektif kewarganegaraan substantif, kondisi ini

mencerminkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan standar

hidup yang layak sebagai bagian dari hak sosial warga negara (World Bank, 2022; UNDP,

2022).

Data pembangunan menunjukkan bahwa wilayah dengan infrastruktur ekonomi dan sosial

yang lebih maju cenderung memiliki kualitas layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih

baik serta peluang ekonomi yang lebih luas. Sebaliknya, wilayah dengan keterbatasan

pembangunan menghadapi kendala serius dalam pemenuhan kebutuhan dasar warganya.

Dalam kerangka kewarganegaraan substantif, perbedaan ini menunjukkan bahwa kualitas

kewarganegaraan warga negara tidak hanya ditentukan oleh status hukum yang sama, tetapi

sangat dipengaruhi oleh kapasitas pembangunan wilayah tempat mereka hidup. Ketimpangan

wilayah dengan demikian menghasilkan perbedaan nyata dalam pengalaman

kewarganegaraan antarwarga negara (UNDP, 2022; Benassi & Mingione, 2024).

Disparitas wilayah juga tercermin dalam ketimpangan Indeks Pembangunan Manusia

antarprovinsi dan antardaerah. Meskipun IPM nasional mengalami peningkatan, kesenjangan

capaian IPM antarwilayah masih cukup signifikan. Wilayah dengan IPM rendah umumnya

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

135

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang

memadai, serta kesempatan ekonomi yang layak. Dari sudut pandang kewarganegaraan

substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak sosial warga negara belum

bersifat universal dan masih sangat bergantung pada konteks wilayah (Sari & Aprianti, 2024;

UNDP, 2022).

Ketimpangan pembangunan wilayah juga berdampak pada struktur ketenagakerjaan.

Wilayah dengan tingkat pembangunan ekonomi yang rendah cenderung didominasi oleh

sektor informal dan pekerjaan dengan tingkat kerentanan tinggi. Keterbatasan lapangan kerja

formal di wilayah tersebut mendorong warga negara bekerja tanpa kepastian pendapatan dan

perlindungan sosial yang memadai. Dalam perspektif kewarganegaraan substantif, kondisi ini

menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan layak belum dapat diakses secara setara oleh seluruh

warga negara, khususnya mereka yang berada di wilayah tertinggal (BPS, 2025; ILO, 2023).

Kajian kewarganegaraan kontemporer menegaskan bahwa ketimpangan wilayah

merupakan bentuk ketimpangan kewarganegaraan yang bersifat struktural. Warga negara

yang tinggal di wilayah dengan keterbatasan pembangunan tidak hanya mengalami

ketertinggalan ekonomi, tetapi juga menghadapi pembatasan dalam menikmati hak sosial

yang seharusnya dijamin oleh negara. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan

ekonomi yang tidak merata berpotensi menghasilkan kewarganegaraan yang berlapis, di mana

sebagian warga negara menikmati kualitas kewarganegaraan substantif yang lebih baik

dibandingkan yang lain (Somers, 2024; Cubillos, 2024).

Oleh karena itu, disparitas wilayah perlu dipahami sebagai persoalan kewarganegaraan

substantif, bukan sekadar masalah teknis pembangunan ekonomi. Ketimpangan akses

terhadap layanan dasar dan kesempatan ekonomi antarwilayah menunjukkan bahwa negara

belum sepenuhnya berhasil menjamin pemenuhan hak sosial secara merata. Dalam konteks

ini, pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan nasional tanpa pemerataan

wilayah berpotensi memperkuat ketimpangan kewarganegaraan dan melemahkan prinsip

keadilan sosial sebagai dasar kehidupan bernegara (Parasotskaya & Kholina, 2024).

Dengan demikian, analisis disparitas wilayah menegaskan bahwa kualitas

kewarganegaraan substantif warga negara Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh struktur

pembangunan regional. Pembangunan ekonomi yang belum merata menyebabkan pemenuhan

hak sosial berlangsung secara tidak setara antarwilayah, sehingga menghasilkan ketimpangan

kewarganegaraan yang bersifat sistemik. Temuan ini memperkuat argumen bahwa

keberhasilan pembangunan ekonomi harus diukur dari kemampuan negara dalam memastikan

bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang wilayah tempat tinggalnya, memperoleh

kualitas kewarganegaraan substantif yang setara.

Peran Negara dalam Menjamin Kewarganegaraan Substantif

Dalam kerangka kewarganegaraan substantif, negara memegang peran sentral sebagai

aktor utama yang bertanggung jawab menjamin pemenuhan hak-hak sosial warga negara.

Pembangunan ekonomi tidak dapat dipahami semata sebagai proses pasar atau mekanisme

pertumbuhan alami, melainkan sebagai instrumen kebijakan publik yang secara langsung

mencerminkan kapasitas dan komitmen negara dalam memastikan kesejahteraan warganya.

Dengan demikian, kualitas kewarganegaraan substantif sangat ditentukan oleh sejauh mana

negara mampu menerjemahkan capaian pembangunan ekonomi menjadi pemenuhan hak

sosial yang nyata, merata, dan berkeadilan (Parasotskaya & Kholina, 2024; Somers, 2024).

Peran negara dalam menjamin kewarganegaraan substantif tercermin melalui kebijakan

pembangunan, kebijakan sosial, dan mekanisme redistribusi. Negara memiliki kewenangan

untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi agar tidak hanya terpusat pada sektor atau wilayah

tertentu, tetapi juga berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan. Ketika negara gagal

menjalankan fungsi redistributif tersebut, pembangunan ekonomi berpotensi memperkuat

ketimpangan sosial dan wilayah, yang pada akhirnya melemahkan kualitas kewarganegaraan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

136

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

substantif sebagian warga negara. Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai

fasilitator pertumbuhan, tetapi sebagai penjamin keadilan sosial (UNDP, 2022; World Bank,

2022).

Pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan merupakan indikator penting peran negara

dalam kewarganegaraan substantif. Peningkatan pendapatan nasional dan pertumbuhan

ekonomi seharusnya memperluas kapasitas fiskal negara untuk menyediakan layanan

pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Namun, ketika akses terhadap

layanan tersebut masih timpang antarwilayah dan antarkelompok sosial, hal ini menunjukkan

bahwa peran negara dalam menjamin hak sosial belum optimal. Dalam perspektif

kewarganegaraan substantif, keterbatasan akses ini bukan sekadar persoalan administratif,

melainkan mencerminkan ketidaksetaraan dalam perlakuan negara terhadap warganya

(UNDP, 2022; Cubillos, 2024).

Selain pendidikan dan kesehatan, peran negara juga krusial dalam menjamin hak atas

pekerjaan layak dan perlindungan sosial. Struktur ketenagakerjaan yang masih didominasi

oleh sektor informal menunjukkan bahwa negara menghadapi tantangan besar dalam

menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas. Meskipun sektor informal berkontribusi

pada penyerapan tenaga kerja, ketergantungan yang tinggi terhadap sektor ini mencerminkan

keterbatasan negara dalam menyediakan perlindungan sosial yang menyeluruh. Dalam

kerangka kewarganegaraan substantif, kondisi ini menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan

layak dan jaminan sosial belum sepenuhnya dipenuhi secara universal (ILO, 2023; BPS,

2025).

Kajian mutakhir menegaskan bahwa negara kesejahteraan modern ditandai oleh

kemampuan negara dalam mengintegrasikan kebijakan ekonomi dan kebijakan sosial secara

simultan. Pembangunan ekonomi yang tidak diiringi dengan penguatan kebijakan sosial

berisiko menghasilkan pertumbuhan tanpa kesejahteraan. Dalam konteks kewarganegaraan

substantif, hal ini berarti bahwa negara gagal menjalankan perannya sebagai penjamin hak

sosial warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan ekonomi harus dinilai dari

sejauh mana negara mampu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi

langsung terhadap penguatan hak-hak sosial dan pengurangan ketimpangan (Benassi &

Mingione, 2024; Parasotskaya & Kholina, 2024).

Peran negara juga mencakup dimensi normatif dan institusional dalam menjamin

kewarganegaraan substantif. Negara bertanggung jawab membangun kerangka regulasi dan

kelembagaan yang memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara

untuk menikmati hasil pembangunan. Ketika kebijakan pembangunan bersifat eksklusif atau

kurang sensitif terhadap kelompok rentan dan wilayah tertinggal, maka negara secara tidak

langsung mereproduksi ketimpangan kewarganegaraan. Dalam perspektif ini,

kewarganegaraan substantif menjadi tolok ukur penting untuk menilai efektivitas dan

legitimasi kebijakan negara (Somers, 2024; Cubillos, 2024).

Dengan demikian, peran negara dalam menjamin kewarganegaraan substantif tidak dapat

dipisahkan dari arah dan kualitas pembangunan ekonomi. Negara dituntut untuk tidak hanya

mengejar pertumbuhan, tetapi juga memastikan pemerataan dan perlindungan sosial sebagai

bagian integral dari kewarganegaraan. Analisis ini menegaskan bahwa kualitas

kewarganegaraan substantif warga negara Indonesia sangat bergantung pada kemampuan

negara dalam mengintegrasikan pembangunan ekonomi dengan kebijakan sosial yang

inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak sosial secara universal.

Implikasi bagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Temuan penelitian mengenai keterkaitan pembangunan ekonomi, ketimpangan wilayah,

dan kualitas kewarganegaraan substantif memiliki implikasi penting bagi pengembangan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Selama ini, PPKn cenderung

menempatkan kewarganegaraan dalam kerangka normatif dan yuridis, dengan penekanan

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

137

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

pada nilai, norma, dan kewajiban warga negara. Meskipun pendekatan tersebut penting, hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kewarganegaraan juga sangat ditentukan oleh

kondisi material dan pemenuhan hak sosial warga negara. Oleh karena itu, PPKn perlu

mengintegrasikan dimensi ekonomi dan kesejahteraan sebagai bagian dari pemahaman

kewarganegaraan substantif (Somers, 2024; Cubillos, 2024).

Implikasi pertama berkaitan dengan perluasan perspektif konseptual dalam PPKn.

Kewarganegaraan tidak cukup dipahami sebagai status hukum atau partisipasi politik semata,

tetapi sebagai kondisi sosial yang memungkinkan warga negara menjalani kehidupan yang

bermartabat. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa pembangunan ekonomi yang tidak

merata menghasilkan kualitas kewarganegaraan yang timpang. Dengan demikian, PPKn perlu

memperkenalkan konsep kewarganegaraan substantif secara lebih eksplisit, agar peserta didik

mampu memahami bahwa pemenuhan hak sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan

layak merupakan bagian integral dari kewarganegaraan (Benassi & Mingione, 2024; UNDP,

2022).

Implikasi kedua berkaitan dengan penguatan literasi kewarganegaraan kritis. Analisis

terhadap data pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa capaian makro tidak selalu

mencerminkan kesejahteraan warga negara secara merata. Dalam konteks ini, PPKn memiliki

peran strategis dalam membekali peserta didik dengan kemampuan kritis untuk membaca dan

menafsirkan data pembangunan sebagai refleksi pemenuhan atau pengabaian hak sosial.

Pendidikan kewarganegaraan yang responsif terhadap realitas sosial-ekonomi akan

mendorong peserta didik untuk memahami hubungan antara kebijakan negara, pembangunan

ekonomi, dan kualitas kewarganegaraan substantif (UNDP, 2022; World Bank, 2022).

Implikasi ketiga berkaitan dengan penguatan dimensi keadilan sosial dalam pembelajaran

PPKn. Temuan mengenai ketimpangan wilayah dan kerentanan ketenagakerjaan

menunjukkan bahwa keadilan sosial masih menjadi tantangan utama pembangunan nasional.

PPKn perlu menempatkan isu pemerataan pembangunan, perlindungan sosial, dan hak atas

pekerjaan layak sebagai bagian dari diskursus kewarganegaraan. Dengan demikian, nilai

keadilan sosial tidak hanya diajarkan secara normatif, tetapi dikaitkan langsung dengan

kondisi konkret yang dihadapi warga negara dalam kehidupan sehari-hari (Parasotskaya &

Kholina, 2024; Somers, 2024).

Implikasi keempat berkaitan dengan orientasi pendidikan kewarganegaraan terhadap

peran negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas kewarganegaraan substantif

sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen negara dalam menjamin hak sosial. Oleh

karena itu, PPKn perlu mendorong pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran negara

sebagai penanggung jawab utama kesejahteraan warga negara. Pemahaman ini penting agar

peserta didik tidak hanya melihat negara sebagai entitas hukum dan politik, tetapi juga

sebagai aktor yang bertanggung jawab atas distribusi keadilan sosial dan pemenuhan hak

warga negara (Cubillos, 2024; UNDP, 2022).

Implikasi terakhir berkaitan dengan relevansi PPKn dalam konteks pembangunan

nasional. Dengan mengintegrasikan analisis pembangunan ekonomi dan kewarganegaraan

substantif, PPKn dapat menjadi wahana pendidikan yang lebih kontekstual dan reflektif

terhadap tantangan sosial-ekonomi kontemporer. Pendekatan ini memungkinkan PPKn

berkontribusi secara nyata dalam membentuk warga negara yang tidak hanya patuh pada

norma, tetapi juga sadar akan hak-haknya dan kritis terhadap kebijakan pembangunan.

Dengan demikian, PPKn dapat memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan

ekonomi yang inklusif dan berkeadilan melalui penguatan kualitas kewarganegaraan

substantif warga negara.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

138

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia belum sepenuhnya

berfungsi sebagai instrumen penguatan kewarganegaraan substantif warga negara. Meskipun

pertumbuhan ekonomi dan sejumlah indikator kesejahteraan menunjukkan tren positif,

capaian tersebut belum secara merata menjamin pemenuhan hak-hak sosial warga negara.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah, dominasi sektor informal dalam struktur

ketenagakerjaan, serta disparitas akses terhadap pendidikan dan kesehatan menunjukkan

bahwa kualitas kewarganegaraan substantif masih bersifat tidak setara. Temuan ini

menegaskan bahwa kewarganegaraan tidak dapat dipahami semata sebagai status hukum

formal, melainkan sebagai kondisi sosial yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas negara dalam

memastikan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Dengan demikian,

keberhasilan pembangunan ekonomi perlu dibaca secara kritis melalui sejauh mana ia mampu

memperkuat pemenuhan hak sosial dan mengurangi ketimpangan kewarganegaraan di tengah

masyarakat. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa negara memegang peran kunci

dalam menjamin kewarganegaraan substantif melalui integrasi pembangunan ekonomi dan

kebijakan sosial yang berorientasi pada pemerataan dan keadilan. Pembangunan ekonomi

yang tidak disertai dengan kebijakan redistributif dan perlindungan sosial berpotensi

mereproduksi ketimpangan kewarganegaraan secara struktural. Secara teoretis, penelitian ini

memperkuat kajian kewarganegaraan substantif dalam Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan dengan menempatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak sosial sebagai

elemen inti kewarganegaraan. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan agar

kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia lebih berfokus pada pemerataan wilayah,

perluasan pekerjaan layak, dan penguatan perlindungan sosial, serta mendorong

pengembangan PPKn yang lebih kontekstual dan kritis terhadap realitas sosial-ekonomi warga

negara. Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung pembangunan ekonomi yang tidak

hanya tumbuh secara makro, tetapi juga berkeadilan dan bermakna bagi kualitas

kewarganegaraan substantif.

5. Daftar Pustaka

Anita, R. D., & Udjianto, D. W. (2024). Determinants of Inclusive Economic Development: A

Fixed Effect Model Approach. JAMPE (Journal of Asset Management and Public

Economy), 3(1), 60–75. https://doi.org/10.12928/jampe.v3i1.9101

Anjani, Z. Z., Safitri, N., Afriani, A., Harnesti, I. R., Hafizah, N., & Nasution, S. K. (2024).

Konsep Kewarganegaraan dalam Pemikiran Tokoh Tokoh Politik Terkemuka.

Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research, 2(3), 248–255.

https://doi.org/10.69693/ijim.v2i3.181

Antczak, R., Magda, I., & Ruzik-Sierdzińska, A. (2024). Economic development and economic

and social inequalities. In M. Strojny (Ed.), Report of the SGH Warsaw School of

Economics and the Economic Forum 2024 (pp. 291–310). SGH Publishing House.

https://doi.org/10.33119/978-83-8030-677-6_291-310

Astuti, H., Susilo, J. H., Trifandha, S., & Nkembo, A. F. (2025). Dynamic Panel Data Analysis

of the Human Development Index in Indonesia. Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang

Ilmu Ekonomi, 20(2), 229–245. https://doi.org/10.24269/ekuilibrium.v20i2.2025.pp229-

245

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

139

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

Benassi, D., & Mingione, E. (2024). Citizenship and the welfare state—T.H. Marshall. In M.

García Cabeza & T. Faist (Eds.), Encyclopedia of Citizenship Studies (pp. 53–57).

Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781800880467.ch07

Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative

Research Journal, 9(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/QRJ0902027

BPS. (2025). Berita Resmi Statistik: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2025

(Berita Resmi Statistik No. No. 102/11/Th. XXVIII; p. 37). Badan Pusat Statistik

Republik Indonesia.

Calista, C., Bangun, W., Ginting, A. A. B., & Simanjuntak, B. (2024). Pembangunan Sumber

Daya Manusia: Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi. Syntax Literate ; Jurnal

Ilmiah Indonesia, 9(7), 3698–3705. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i7.16760

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods

approaches (4th ed). SAGE Publications.

Cubillos, D. R. (2024). Towards a new theory of citizenship: Migration rights in the chilean

case. European Public & Social Innovation Review, 9, 14–20.

https://doi.org/10.31637/epsir-2024-289

Cuesta, J., Negre, M., Revenga, A., & Silva-Jauregui, C. (2020). Is it really possible for

countries to simultaneously grow and reduce poverty and inequality? Going beyond

global narratives. Oxford Development Studies, 48(3), 256–270.

https://doi.org/10.1080/13600818.2020.1784864

Fraser, N. (2009). Scales of justice: Reimagining political space in a globalizing world.

Columbia University Press.

Handari, W. D. & Isnandar. (2025). Indikator Pasar Tenaga Kerja di Indonesia Berdasarkan

Kerangka Key Indicators of the Labour Market (KILM). Jurnal Manajemen Pendidikan

Dan Ilmu Sosial, 6(4), 2867–2875. https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i4.4950

Hill, H., & Hill, H. (2000). The Indonesian economy (2nd ed). Cambridge University Press.

ILO. (2023). World employment and social outlook: Trends 2023. INTL LABOUR OFFICE.

Isin, E. F., & Turner, B. S. (2007). Investigating Citizenship: An Agenda for Citizenship

Studies. Citizenship Studies, 11(1), 5–17. https://doi.org/10.1080/13621020601099773

Juliana, I., Safitri, N. L., & Fadillah, W. (2023). Dinamika Ekonomi Pembangunan Indonesia:

Mengungkap Faktor-Faktor Kualitatif yang Mendorong Pertumbuhan. Harmoni: Jurnal

Ilmu Komunikasi Dan Sosial, 1(2), 01–13. https://doi.org/10.59581/harmoni-

widyakarya.v1i2.436

Kanakova, A. E. (2023). Citizenship as an element of the constitutional and legal status of a

person and a citizen in the Donetsk People’s Republic and the Luhansk People’s

Republic. Russian-Asian Legal Journal, 2, 10–16.

https://doi.org/10.14258/ralj(2023)2.2

Karpyak, M. (2020). Social exclusion in the age of economic transformations: Global trends

and features of manifestation. Socio-Economic Problems of the Modern Period of

Ukraine, 1(141), 39–44. https://doi.org/10.36818/2071-4653-2020-1-6

Kymlicka, W. (2003). Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights (Repr. in

paperback). Clarendon Press [u.a.].

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 127-140

E-ISSN: 3025-9843

140

Suwandi et.al (Pembangunan Ekonomi dan Kualitas....)

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods

sourcebook (Third edition). SAGE Publications, Inc.

Neuman, W. L. (2014). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches

(Seventh edition, Pearson new international edition). Pearson.

Parasotskaya, N. N., & Kholina, I. S. (2024). Social policy of the state as an economic

mechanism in a market economy. Ekonomika i Upravlenie: Problemy, Resheniya,

1/6(142), 125–132. https://doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.01.06.015

Sari, R. A., & Aprianti, Y. (2024). Determinan indeks pembangunan manusia di Indonesia.

Jurnal Riset Pembangunan, 7(1), 37–49. https://doi.org/10.36087/jrp.v7i1.172

Sen, A. (2001). Development As Freedom. Oxford University Press USA - OSO.

Somers, M. R. (2024). Citizenship and political economy. In M. García Cabeza & T. Faist

(Eds.), Encyclopedia of Citizenship Studies (pp. 111–116). Edward Elgar Publishing.

https://doi.org/10.4337/9781800880467.ch18

Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Cet Ketiga). Alfabeta.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). Economic development (Thirteenth Edition). Pearson.

UNDP. (2022). Human Development Report 2021-22 Uncertain Times, Unsettled Lives:

Shaping our Future in a Transforming World. United Nations Development

Programme. https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22

World Bank. (2022). Indonesia Economic Prospects: Trade for Growth and Economic

Transformation. Washington, DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/38451

Zeng, R. (2023). Challenging the Growth Paradigm: A Multifaceted Examination of

Development, Disparity, and Environmental Concerns in Modern Economies.

Highlights in Business, Economics and Management, 21, 929–933.

https://doi.org/10.54097/hbem.v21i.14833