Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

146

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

Tantangan Ideologi Pancasila Di Era Media Sosial:

Analisis Pengaruh Polarisasi Digital terhadap

Persatuan Bangsa

Alfonsa Ema Welan

a,1

, Emiliana Kampas

b,2

a,b

Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi

Banten, Kode Pos 15310

putrigisella623@gmail.com;

emikampas@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 16 September 2025

Direvisi: 18 Oktober 2025

Disetujui: 20 November 2025

Tersedia Daring: 1 Desember

2025

Di era digital, media sosial telah mengubah cara informasi diproduksi,

didistribusikan, dan dikonsumsi, sehingga menghadirkan tantangan baru bagi

ideologi Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Tingginya penetrasi

internet dan media sosial, dengan 73,8% penduduk Indonesia terhubung ke

internet dan 68,9% sebagai pengguna aktif media sosial, meningkatkan risiko

polarisasi digital melalui mekanisme ruang gema, disinformasi, dan kurasi

algoritmik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan ideologi

Pancasila dalam konteks polarisasi digital serta mengkaji implikasinya terhadap

persatuan bangsa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain

studi pustaka melalui penelaahan kritis terhadap artikel jurnal ilmiah, buku

akademik, laporan kebijakan, dan dokumen penelitian yang relevan. Hasil kajian

menunjukkan adanya celah dalam internalisasi nilai nilai Pancasila, khususnya di

kalangan generasi muda yang sangat dipengaruhi oleh algoritma media sosial.

Polarisasi digital mendorong fragmentasi identitas, meningkatnya intoleransi,

serta menurunnya kualitas dialog publik, yang berdampak negatif terhadap

kohesi sosial dan praktik musyawarah. Selain itu, pola kurasi algoritmik yang

memprioritaskan konten emosional dibdaningkan narasi kritis mempersempit

ruang deliberasi lintas kelompok. Temuan penelitian menegaskan bahwa

tantangan terhadap Pancasila tidak disebabkan oleh lemahnya nilai ideologis,

melainkan oleh perubahan ekologi informasi digital yang membentuk pola

interaksi sosial baru. Oleh karena itu, penguatan literasi digital yang terintegrasi

dengan pendidikan nilai, intervensi berbasis komunitas, serta tata kelola

platform media sosial yang transparan menjadi strategi penting untuk

mengurangi polarisasi digital dan memperkuat persatuan bangsa.

Kata Kunci:

ideologi Pancasila,

media sosial,

polarisasi digital,

persatuan bangsa,

literasi digital

ABSTRACT

Keywords:

Pancasila ideology,

social media,

digital polarization,

national unity,

digital literacy

In the digital era, social media has transformed the way information is produced,

distributed, dan consumed, thereby posing new challenges to Pancasila as the

ideological foundation dan unifying force of the Indonesian nation. The high level of

internet dan social media penetration, with 73.8% of the population connected to

the internet dan 68.9% actively using social media, increases the risk of digital

polarization through echo chambers, disinformation, dan algorithmic curation.

This study aims to analyze the challenges faced by Pancasila in the context of

digital polarization dan to examine its implications for national unity. The research

adopts a qualitative approach using a literature review design by critically

examining scholarly journal articles, academic books, policy reports, dan relevant

research documents. The findings indicate a gap in the internalization of Pancasila

values, particularly among younger generations who are strongly influenced by

social media algorithms. Digital polarization contributes to identity fragmentation,

rising intolerance, dan declining quality of public dialogue, which negatively affects

social cohesion dan deliberative practices. Moreover, algorithmic curation that

prioritizes emotional content over critical narratives further narrows the space for

cross group deliberation. The study concludes that challenges to Pancasila do not

stem from weaknesses in its ideological values, but rather from changes in the

digital information ecosystem that shape new patterns of social interaction.

Therefore, strengthening digital literacy integrated with value education,

community based interventions, dan transparent governance of social media

platforms are essential strategies to reduce digital polarization dan reinforce

national unit.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

147

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Di era digital, media sosial telah mengalami pergeseran fungsi yang signifikan, dari

sekadar sarana komunikasi interpersonal menjadi ruang publik utama tempat pembentukan

opini, mobilisasi sosial, serta kontestasi identitas berlangsung secara intensif dan masif

(Suhendra dan Pratiwi, 2024). Dalam konteks Indonesia, kondisi ini menjadi semakin

kompleks mengingat Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah pengguna media

sosial terbesar di dunia. Arus informasi yang beredar di ruang digital berlangsung sangat cepat

dan tidak selalu diiringi dengan akurasi, karena informasi faktual bercampur dengan informasi

yang menyesatkan dan manipulatif. Berdasarkan data terkini, dari total 277,7 juta penduduk

Indonesia, sebanyak 204,7 juta orang telah terhubung ke internet atau sekitar 73,8% dari

populasi, sementara pengguna aktif media sosial mencapai 191,4 juta orang atau setara dengan

68,9% penduduk (The Global Statistics, 2024). Jumlah pengguna yang sangat besar ini

menunjukkan bahwa media sosial bukan lagi fenomena netral, melainkan memiliki implikasi

serius terhadap dinamika sosial, termasuk kohesi sosial dan persatuan bangsa.

Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi turut diperkuat oleh mekanisme algoritmik

yang mengatur arus informasi berdasarkan preferensi pengguna. Kondisi ini meningkatkan

risiko terbentuknya ruang gema atau echo chamber, yakni situasi ketika pengguna lebih sering

terpapar pada konten dan opini yang sejalan dengan keyakinan mereka sendiri, sementara

pdanangan yang berbeda, bahkan fakta objektif, cenderung diabaikan atau disingkirkan

(Tjasmadi dan Christianto, 2025). Dalam ruang digital semacam ini, proses dialog yang sehat

menjadi terhambat karena interaksi berlangsung secara homogen dan tertutup. Selain itu,

media sosial juga kerap dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi yang tidak

seluruhnya benar. Dengan basis pengguna yang sangat besar, konten hoaks, ujaran kebencian,

dan propagdana dapat menyebar dengan sangat cepat dan luas. Situasi ini mendorong

terjadinya polarisasi sosial yang tidak hanya didasarkan pada perbedaan pendapat, tetapi juga

dipicu oleh misinformasi yang membangkitkan emosi, kecurigaan, dan konflik antarkelompok

(Ramadhani, 2025).

Fenomena tersebut diperkuat oleh data dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang

mencatat sepanjang periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024 terdapat 1.923 temuan hoaks.

Rincian kasus per bulan menunjukkan angka yang relatif konsisten dan cenderung tinggi,

dengan 143 kasus pada Januari, 131 pada Februari, 162 pada Maret, 143 pada April, 164 pada

Mei, 153 pada Juni, 170 pada Juli, 162 pada Agustus, 173 pada September, 215 pada Oktober,

166 pada November, dan 141 pada Desember. Puncak temuan hoaks tercatat pada Oktober

dengan 215 kasus, yang menunjukkan eskalasi signifikan dalam periode tertentu (Komdigi,

2025). Tingginya angka ini menjadi persoalan serius karena penggunaan media sosial yang

masif tidak diimbangi dengan kemampuan verifikasi informasi yang memadai. Akibatnya,

hoaks mudah dipercaya dan dibagikan kembali, sehingga memengaruhi persepsi, sikap, dan

perilaku masyarakat secara luas. Paparan media digital yang tinggi tanpa kontrol kritis terbukti

menciptakan ruang yang subur bagi berkembangnya misinformasi dan menurunnya kualitas

literasi informasi publik (Yashila dan Athifahputih, 2022).

Implikasi dari berbagai fenomena tersebut berpengaruh kuat terhadap internalisasi

ideologi Pancasila, khususnya di kalangan generasi muda yang merupakan mayoritas

pengguna aktif platform digital. Generasi milenial dan Generasi Z tumbuh dalam lingkungan

informasi yang sangat terbuka, dengan paparan budaya global, algoritme konten, serta

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

148

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

konsumsi narasi yang cepat dan berulang. Dalam situasi ini, proses pembelajaran dan

penanaman nilai-nilai kebangsaan tidak lagi hanya berlangsung melalui institusi formal seperti

sekolah dan keluarga, tetapi juga melalui kultur digital yang sering kali bersifat komersial,

sensasional, dan fragmentaris (Nurlaila et al., 2024). Kondisi tersebut memunculkan celah

antara pengetahuan formal mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa

dengan praktik penghayatan serta penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.

Kesenjangan kognitif dan afektif ini membuka ruang bagi berkembangnya narasi alternatif

yang tidak selalu sejalan dengan semangat persatuan, toleransi, dan musyawarah sebagaimana

diamanatkan dalam Pancasila. Oleh karena itu, periode transisi nilai pada generasi muda

menjadi titik rentan yang memerlukan intervensi pendidikan nilai yang lebih adaptif terhadap

ekosistem digital (Rastati, 2022).

Lebih jauh, media sosial juga memfasilitasi penyebaran sentimen identitas dan intoleransi

melalui struktur jaringan daring dan mekanisme viralisasi konten. Isu-isu sensitif yang

berkaitan dengan suku, agama, ras, antargolongan, gender, dan identitas lainnya mudah

terekspos dan kemudian diperkuat oleh akun-akun yang berpihak. Konflik yang semula

bersifat lokal dan terbatas dapat dengan cepat meluas menjadi krisis berskala nasional ketika

dipicu oleh narasi provokatif yang viral. Selain itu, potensi radikalisme digital cenderung lebih

tinggi pada kelompok usia muda yang aktif di internet, sehingga ruang digital menjadi medan

persaingan ideologis yang rawan dan berbahaya (Najib, Maftuh dan Malihah, 2015). Salah

satu akar permasalahan yang memperparah kondisi ini adalah belum matangnya literasi digital

dan literasi ideologi di kalangan masyarakat. Indeks literasi digital nasional menunjukkan

bahwa sebagian besar populasi masih berada pada kategori “sedang”, yang mendanakan

bahwa kemampuan verifikasi informasi, pemahaman terhadap cara kerja algoritme, serta etika

bermedia digital masih perlu ditingkatkan secara sistematis (Saidi, Supriyono dan Atok, 2022).

Ketidaksiapan dalam memverifikasi kebenaran informasi membuat masyarakat mudah

terjebak dalam hoaks, sementara minimnya pemahaman mendalam tentang Pancasila

menyebabkan wacana kebangsaan sering direduksi menjadi slogan normatif tanpa

implementasi praksis yang nyata (Basuki dan Setyawan, 2022). Oleh sebab itu, penguatan

literasi digital semestinya tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga pendidikan nilai

yang mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis dengan pemahaman ideologi negara.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

tantangan ideologi Pancasila di era media sosial serta mengkaji bagaimana polarisasi digital

memengaruhi persatuan bangsa. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan

kerangka teori filter bubble atau echo chamber yang menjelaskan bahwa mekanisme

personalisasi konten di platform digital cenderung menyajikan informasi yang selaras dengan

preferensi pengguna (Wuldanari, Rullyana dan Ardiansah, 2021). Akibatnya, pengguna lebih

sering terpapar pada pesan yang mengonfirmasi keyakinan mereka sendiri dan jarang

berinteraksi dengan sudut pdanang yang berbeda. Dalam konteks kebangsaan, kondisi ini

memfasilitasi terbentuknya kelompok-kelompok sosial yang terfragmentasi, memperkuat

stereotip, serta mempersempit ruang dialog lintas golongan, sehingga melemahkan praktik

musyawarah dan semangat persatuan yang menjadi inti nilai Pancasila. Efek gema ini tidak

semata-mata dipicu oleh preferensi individu, tetapi juga oleh desain platform dan logika

komersial yang memprioritaskan keterlibatan pengguna (engagement) di atas kualitas

diskursus publik (Fajarini, Yuliani dan Kurniawati, 2025).

Selain itu, teori identitas sosial digunakan untuk menjelaskan bagaimana individu

cenderung mendefinisikan dirinya sebagai bagian dari kelompok tertentu, seperti kelompok

politik, agama, atau komunitas sosial lainnya (Ruslan dan Hakiki, 2022). Dalam kondisi

tersebut, perbedaan pendapat yang seharusnya dapat dibahas secara rasional sering kali

berubah menjadi konflik emosional, karena individu lebih terdorong untuk membela

kelompoknya sendiri tanpa mempertimbangkan informasi atau argumen dari pihak lain.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

149

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

Situasi ini membuat polarisasi digital semakin tajam, karena kelompok yang berbeda lebih

mudah dipersepsikan sebagai lawan atau ancaman (Naila et al., 2024). Proses inilah yang

berpotensi mengganggu nilai-nilai Pancasila, terutama sikap saling menghormati, toleransi,

dan semangat persatuan. Ketika identitas kelompok menjadi terlalu dominan di ruang digital,

ruang dialog menjadi semakin sempit dan masyarakat semakin sulit menjaga relasi sosial yang

harmonis antar-golongan.

Selanjutnya, penelitian ini juga memanfaatkan perspektif teori demokrasi deliberatif yang

menekankan bahwa kualitas keputusan bersama sangat bergantung pada mutu proses diskusi

publik yang inklusif dan rasional (Murdianto, Alamsyah dan Srisnardi, 2025). Dalam kerangka

ini, masyarakat idealnya saling mendengar, mempertimbangkan argumen satu sama lain, serta

bersedia merevisi pdanangan jika dihadapkan pada alasan yang lebih kuat. Prinsip tersebut

selaras dengan nilai musyawarah yang terkdanung dalam Pancasila. Melalui perspektif

deliberatif, kondisi ruang publik digital dapat dianalisis untuk melihat sejauh mana media

sosial berkontribusi terhadap penurunan kualitas dialog publik. Pendekatan ini sekaligus

membuka ruang untuk merumuskan upaya perbaikan, seperti pengembangan desain platform

yang lebih sehat, regulasi yang mendorong percakapan beretika, serta pendidikan digital yang

mampu menghidupkan kembali budaya musyawarah yang inklusif sesuai dengan amanat

Pancasila.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (literature

review) untuk menganalisis pengaruh polarisasi digital terhadap ideologi Pancasila.

Pendekatan kualitatif dipahami sebagai metode penelitian yang menekankan pada upaya

memperoleh pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial melalui penafsiran makna,

konteks, serta dinamika pengalaman sosial, bukan semata-mata melalui pengukuran numerik

atau statistik (Wulan et al., 2025). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menelaah

secara kritis berbagai gagasan, konsep, dan temuan yang berkaitan dengan polarisasi digital,

media sosial, serta internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Desain studi pustaka digunakan karena penelitian ini bertumpu pada pengumpulan,

penelaahan, dan sintesis sumber-sumber ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal

terakreditasi, buku akademik, laporan kebijakan, serta dokumen penelitian yang membahas

tema ideologi, literasi digital, media sosial, dan polarisasi sosial. Studi pustaka memungkinkan

peneliti untuk membangun pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap

perkembangan wacana serta temuan empiris yang telah ada, sehingga dapat mengidentifikasi

pola, kesenjangan, dan kecenderungan konseptual dalam kajian polarisasi digital dan ideologi

Pancasila (Abdurrahman, 2024). Pemilihan metode kualitatif dengan desain studi pustaka

didasarkan pada pertimbangan bahwa isu polarisasi digital dan tantangannya terhadap ideologi

Pancasila merupakan fenomena sosial yang kompleks, kontekstual, dan sarat makna.

Fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan secara utuh hanya melalui data kuantitatif,

melainkan memerlukan penafsiran kritis terhadap narasi, argumen, dan kerangka teoritis yang

berkembang dalam literatur akademik. Dengan demikian, pendekatan ini dinilai paling tepat

untuk menggali secara mendalam hubungan antara dinamika media sosial, pembentukan

polarisasi digital, serta implikasinya terhadap penghayatan dan praktik nilai-nilai Pancasila

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Hasil dan Pembahasan

Tantangan Ideologi Pancasila di Era Media Sosial

Fenomena polarisasi digital pada platform media sosial memperlihatkan konfigurasi

epistemik yang bersifat fragmentatif sehingga ruang publik menjadi tersegmentasi ke dalam

ruang gema yang meneguhkan preferensi afektif pengguna dan mengesampingkan pluralitas

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

150

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

perspektif. Penguatan echo chamber dan filter bubble berimplikasi pada distorsi akses

informasi sehingga narasi kebangsaan yang memusatkan pada nilai Pancasila mengalami

difusi makna. Bukti empiris yang dikompilasi dari kajian pustaka menunjukkan bahwa kurasi

algoritmik dan mekanika rekomendasi konten mempercepat sirkulasi konten yang memicu

resonansi emosional dibdaningkan konten yang menawarkan refleksi kritis, kondisi yang

menguntungkan reproduksi ujaran kebencian dan disinformasi dan merongrong norma

deliberasi publik. Argumen ini sinkron dengan analisis mengenai keterkaitan antara eksposur

selektif dan intensifikasi polarisasi politik di Indonesia yang menunjukkan bagaimana isu yang

semula bersifat sektoral meluas menjadi konflik afiliasi identitas (Ali dan Eriyanto, 2021).

Analisis wacana akademik terkini menegaskan adanya disonan antara fungsi historis

Pancasila sebagai ideologi pemersatu dan realitas komunikatif era digital yang berciri

kecepatan dan viralitas. Narasi yang dahulu dibangun melalui institusi formal pendidikan dan

ritual kenegaraan kini bersaing dengan perangkat naratif mikro yang menyebar cepat lewat

jejaring sosial. Transformasi ini memunculkan problematik legitimasional yakni bagaimana

nilai Pancasila dapat diinternalisasi ketika sumber otoritas informasi berserakan dan

kredibilitas tradisional mengalami erosi. Literatur tentang revitalisasi nilai kebangsaan

merekomendasikan pendekatan komunikatif yang adaptif termasuk penguatan literasi digital

yang kontekstual dan strategis untuk merekonstruksi kembali wacana kebangsaan agar mampu

berinteraksi produktif dengan ekosistem media baru (Ruyadi et al., 2023).

Dinamika afektif pengguna media sosial menimbulkan modal emosional yang secara

kolektif memfasilitasi pembentukan identitas politik yang eksklusif sehingga kohesi sosial

menjadi rapuh. Penelitian yang menelaah hubungan antara populisme digital dan

performativitas politik mengindikasikan bahwa strategi komunikasi yang bersifat

mengkonstruksi oposisi dan sinisme terhadap lawan politik berpotensi mengkristalkan

polarisasi yang sulit dibalik melalui argumen rasional saja. Dampak praktis dari pola ini adalah

terjadinya fragmentasi jaringan sosial horizontal dan meningkatnya toleransi terhadap

kebencian yang mengancam persatuan yang diidealkan oleh Pancasila. Strategi mitigasi yang

diusulkan oleh sejumlah kajian mencakup intervensi regulatif pada mekanisme platform dan

inisiatif edukatif berbasis komunitas untuk memperkuat kapasitas deliberatif warganegara

(Nadzir, 2022).

Kajian komparatif atas platform yang berbeda mengungkapkan bahwa mekanisme

operasional masing masing platform menghasilkan pola polarisasi yang variatif. Algoritma

rekomendasi pada platform berbasis video menyebabkan amplifikasi konten visual emosional

sedangkan platform berbasis teks memfasilitasi pembentukan narasi yang lebih terpolarisasi

melalui rantai retorika. Variasi medium ini menuntut adaptasi strategi kebijakan publik yang

tidak bersifat satu ukuran untuk semua melainkan responsif terhadap karakteristik teknis dan

demografis masing masing platform. Beberapa studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa

generasi muda memiliki tingkat rentan polarisasi yang dipengaruhi oleh logika gamifikasi dan

estetika konsumsi konten sehingga intervensi literasi digital harus memperhitungkan dimensi

budaya konsumsi tersebut (Avrilia et al., 2025).

Persepsi terhadap Pancasila sebagai living ideology mengalami kontestasi interpretatif

ketika wacana digital memungkinkan aktor non tradisional untuk memonopoli bahasa

kebangsaan. Proliferasi konten yang memanipulasi simbol simbol kebangsaan menghasilkan

dislokasi semantik yang berpotensi mereduksi signifikansi norma normatif Pancasila.

Pendekatan hermeneutik yang diusulkan oleh sejumlah peneliti menekankan perlunya praksis

komunikatif yang rekuperatif untuk merekonstruksi muatan nilai melalui narasi yang menarik

dan relevan bagi sub populasi yang berbeda. Intervensi komunikatif tersebut diharapkan

mampu menahan ekskalasi narasi identitas eksklusif dengan menawarkan narasi alternatif

yang menautkan afiliasi identitas lokal dengan nilai nilai Pancasila (Sajidin, Farhanuddin dan

Saputra, 2025).

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

151

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

Tinjauan empiris terhadap implikasi sosial politik memperlihatkan bahwa polarisasi

digital tidak hanya berdampak pada kualitas diskursus publik tetapi juga pada struktur jaringan

solidaritas sosial. Penelitian mengenai dampak polarisasi terhadap kohesi sosial menyatakan

bahwa fragmentasi jaringan interaksi sosial meningkatkan kerentanan terhadap konflik

horizontal terutama pada konteks multietnik dan multireligius. Ancaman tersebut bukan

sekadar teori melainkan telah didokumentasikan dalam sejumlah kasus di Indonesia yang

mengaitkan eskalasi konflik dengan polarisasi diskursus online. Oleh karena itu penegakan

norma norma kebangsaan memerlukan sinergi antara regulasi platform, program literasi kritik,

dan penguatan institusi institusi kebudayaan yang mampu memfasilitasi pertemuan dialogis

antar kelompok (Wardani, 2025).

Tabel berikut merangkum aspek aspek tantangan, manifestasi di ranah digital, implikasi

terhadap persatuan bangsa, dan rujukan pustaka yang relevan untuk setiap aspek tersebut.

Tabel 1. Tantangan ideologi Pancasila di era media sosial

Aspek Tantangan

Manifestasi di

Media Sosial

Implikasi pada

Persatuan Bangsa

Referensi

Kurasi algoritmik

dan echo chamber

Personalisasi

konten yang

mengurangi

diversitas

perspektif

Penurunan

kapasitas deliberatif

dan meningkatnya

polarisasi identitas

(Avrilia et al.,

2025)

Diseminasi

disinformasi dan

ujaran kebencian

Viralitas konten

provokatif tanpa

verifikasi

Erosi kepercayaan

antar kelompok

sosial

(Hidayat, 2025)

Komodifikasi

simbol kebangsaan

Instrumentalisasi

simbol untuk tujuan

politis mikro

Reduksi makna

ideologis Pancasila

menjadi alat

retorika

(Nasoha et al.,

2025)

Fragmentasi

generasional

Preferensi platform

berbeda mengarah

pada kesenjangan

wacana

Diskontinuitas

transmisi nilai

kebangsaan antar

generasi

(Purboyo et al.,

2025)

Politisisasi identitas

Mobilisasi daring

berbasis identitas

agama etnis

Potensi konflik

horizontal dan

delegitimasi

kesepakatan

bersama

(Faizin et al., 2025)

Pembahasan terapan mengindikasikan bahwa upaya mitigasi polarisasi digital wajib

mengombinasikan strategi preventif dan korektif. Strategi preventif mencakup pembekalan

kemampuan literasi digital yang menekankan kompetensi verifikasional dan hermeneutik

sehingga individu mampu mengidentifikasi manipulasi retoris dan praksis deliberate

misinformation. Program edukatif yang terintegrasi dalam kurikulum formal serta program

non formal yang bersinergi dengan komunitas lokal terbukti penting untuk memperluas basis

pemahaman nilai nilai Pancasila yang kontekstual. Intervensi korektif melibatkan tata kelola

platform yang lebih transparan terkait logika rekomendasi serta mekanisme cepat untuk

mendanai dan menurunkan konten berbahaya. Penelitian terdahulu merekomendasikan

kolaborasi multi pemangku kepentingan di level pemerintah platform dan masyarakat sipil

untuk mengharmonisasikan stdanar moderasi konten tanpa mengorbankan kebebasan

berekspresi (Ali dan Eriyanto, 2021).

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

152

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

Evaluasi kualitatif atas efektivitas program revitalisasi nilai kebangsaan menunjukkan

bahwa pendekatan komunikatif yang memedomani kultur lokal memiliki peluang lebih tinggi

untuk resonansi dibdaningkan narasi top down yang eksklusif. Pendekatan bottom up yang

memanfaatkan agen agen budaya lokal serta media komunitas mampu menjembatani jurang

epistemik antara generasi dan kelompok sosial yang berbeda. Upaya ini perlu didampingi

indikator indikator evaluasi yang operasional untuk mengukur perubahan disposisi warga

terhadap nilai Pancasila serta tingkat keterlibatan deliberatif di ruang online. Studi studi sukses

di tingkat lokal menyajikan bukti bahwa narasi kebangsaan yang disesuaikan dengan konteks

setempat dapat menekan eskalasi polarisasi dan memperkuat ikatan sosial (Sajidin,

Farhanuddin dan Saputra, 2025).

Pertimbangan normatif dalam ranah kebijakan menuntut keseimbangan antara

perlindungan persatuan dan kebebasan berekspresi. Rangka kebijakan yang efektif harus

menyediakan mekanisme akuntabilitas bagi aktor platform sekaligus memberikan ruang

remedial bagi korban ujaran kebencian. Regulasi semacam itu sebaiknya dirancang dengan

prinsip proporsionalitas dan keterbukaan sehingga tidak menjadi instrumen represi terhadap

wacana kritis yang sah. Kajian hukum dan kebijakan di Indonesia menekankan perlunya

dialog multi sektoral untuk merumuskan pedoman yang adaptif terhadap perubahan teknologi

tanpa melemahkan prinsip prinsip demokrasi deliberatif (Nasoha et al., 2025).

Penting untuk dilakukan penelitian lanjutan yang mengintegrasikan perspektif inter

disipliner. Pendekatan yang mengombinasikan analisis jaringan sosial kuantitatif dengan

kajian wacana kualitatif mampu memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana

polarisasi terbentuk dan bagaimana efeknya terhadap internalisasi nilai nilai Pancasila. Perlu

perhatian khusus terhadap dimensi demografis dan geografis karena dinamika polarisasi dapat

berbeda antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Penelitian longitudinal direkomendasikan

untuk memetakan trajektori pergeseran sikap kebangsaan seiring dengan evolusi ekosistem

digital dan kebijakan platform (Sukidin, Hudha dan Basrowi, 2025).

Terakhir, implikasi praktis bagi penguatan Pancasila di era media sosial menuntut

orkestrasi antara kurikulum pendidikan kebangsaan literasi digital kebijakan platform dan

inisiatif komunitas. Sinergi tersebut bertujuan menciptakan ekosistem informasi yang kondusif

bagi pembentukan wacana kebangsaan inklusif dan deliberatif. Penciptaan mekanisme

evaluasi berkelanjutan terhadap intervensi kebijakan menjadi kunci agar upaya revitalisasi

nilai kebangsaan dapat diadaptasi seiring evolusi teknologi komunikasi. Bukti pustaka

memperkuat gagasan bahwa respons multidimensi dan adaptif merupakan prasyarat agar

Pancasila tidak hanya menjadi simbol tetapi suatu praktik hidup yang resilien terhadap arus

polarisasi digital (Sajidin, Farhanuddin dan Saputra, 2025).

Polarisasi Digital dan Pengaruhnya terhadap Persatuan Bangsa

Fenomena polarisasi digital menampakkan konfigurasi afektif dan epistemik yang berlapis

sehingga ruang publik daring berubah menjadi medan kompetisi naratif; kecenderungan

algoritmik untuk mengoptimalkan keterlibatan menghasilkan kurasi yang privileging konten

emosional sehingga paparan publik terhadap argumen yang bersifat kritis atau multi perspektif

mengalami penyempitan signifikan. Observasi empiris lintas negara menunjukkan bahwa

diseminasi disinformasi dan ujaran permusuhan berkolerasi dengan peningkatan split afektif

yang mengikis modal sosial diperlukan untuk kohesi kolektif, dengan dinamika tersebut

menjadi lebih akut pada momen politik sensitif atau krisis nasional di mana sirkulasi konten

viral mampu memicu mobilisasi massa yang terfragmentasi. Kajian komparatif menegaskan

peran kompleks disinformasi sebagai katalisator polarisasi yang bekerja bersama mekanisme

platform untuk memperkuat segregasi informasi dalam klaster homofilik sehingga probabilitas

kontak deliberatif antarklaim berkurang drastis (Vasist, Chatterjee dan Krishnan, 2024).

Transformasi simbolik nilai kebangsaan di arena digital menunjukkan pergeseran

semantik dimana simbol nasional berisiko dikomodifikasi sebagai instrumen mobilisasi

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

153

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

identitas sempit sehingga fungsi normatif ideologi yang menyatukan menjadi tergusur oleh

pragmatisme retoris; proses ini termanifestasi lewat kampanye hashtag yang menyasar

resonansi emosional serta melalui konten audiovisual yang dioptimasi untuk viralitas alih alih

rekonstruksi makna normatif. Studi kasus pada konteks Indonesia memaparkan bagaimana

narasi xenofobia dan polaritas terhadap kelompok rentan berkembang pesat di beberapa

wilayah melalui kampanye terkoordinasi yang memanfaatkan celah moderasi platform,

menghasilkan erosi kepercayaan antar komunitas dan menurunkan kapasitas negosiasi sosial.

Perlu strategi rekontekstualisasi nilai yang memadukan hermeneutika lokal dengan praktik

komunikasi digital yang responsif agar simbol kebangsaan dapat dibaca ulang secara inklusif

(Chan dan Yi, 2024).

Dimensi generasional memperlihatkan heterogenitas repertoar media yang menjadi faktor

determinan pola paparan informasi dan predisposisi terhadap polarisasi; preferensi generasi

digital native terhadap platform yang mengdanalkan format video singkat dan estetika

gamifikasi menghasilkan jalur kurasi yang memiliki norma epistemik tersendiri sehingga

perdebatan nilai tidak lagi berlangsung di ruang shared yang sama. Penelitian kuantitatif dan

kualitatif pada perilaku media generasi muda menyingkap bahwa algoritma rekomendasi

memfasilitasi terciptanya subkultur digital dengan repertoar wacana yang cepat berubah

sementara saluran tradisional untuk transmisi nilai kebangsaan menjadi semakin kurang

relevan untuk segmen tersebut. Intervensi edukatif yang bersifat generasional dan berbasis

media spesifik direkomendasikan untuk menjangkau ekosistem konsumsi konten yang berbeda

sambil mempertahankan muatan normatif nilai kebangsaan (Komara dan Widjaya, 2024).

Struktur jaringan sosial daring memperlihatkan perubahan topologis yang signifikant

dimana pembentukan klaster afinitas homogen mengurangi frekuensi hubungan lintas klaster

sehingga probabilitas kompromi serta pemahaman mutual mengalami depresiasi; analisis

jaringan sosial mengindikasikan bahwa semakin modular suatu jaringan maka kapasitasnya

untuk memediasi konflik menurun sehingga risiko eskalasi horizontal meningkat. Hasil

pemodelan menyarankan bahwa intervensi yang rekayasa affordance ruang publik, seperti

mendorong konten kolaboratif antar kelompok dan platform fitur yang mempromosikan

eksposur terukur terhadap perspektif lain, memiliki potensi untuk menurunkan tingkat

polarisasi sekaligus memperbesar ruang untuk deliberasi rasional. Pendekatan ini harus

dioperasionalkan melalui sinergi antara desain platform dan kebijakan publik yang

mengutamakan keterbukaan algoritma serta fasilitasi pertemuan dialogis antar komunitas

(Komara dan Widjaya, 2024).

Mekanisme normatif dan regulatif menjadi elemen penting untuk menahan ekskalasi

polarisasi tanpa mereduksi hak kebebasan berekspresi sehingga prinsip proporsionalitas dan

akuntabilitas harus menjadi ldanasan pembuatan kebijakan; beberapa yurisdiksi telah mulai

menerapkan kewajiban transparansi terkait logika rekomendasi serta kewajiban penyediaan

saluran pengaduan yang responsif untuk korban ujaran kebencian. Evaluasi kebijakan tersebut

menunjukkan bahwa tata kelola platform yang hanya bersifat teknokratis tidak mencukupi

karena tanpa peningkatan kapabilitas literasi masyarakat, intervensi regulatif dapat berujung

pada efek balik berupa penguatan narasi victimhood dan teori konspirasi. Oleh karena itu

kebijakan yang efektif perlu dilengkapi dengan program literasi kritis yang kontekstual serta

partisipasi aktif aktor masyarakat sipil untuk memastikan akuntabilitas kolektif (Chan dan Yi,

2024).

Dinamika afektif yang terinternalisasi oleh kelompok digital memengaruhi predisposisi

terhadap kompromi sehingga penguatan modal emosional inklusif menjadi strategi nonteknis

yang esensial; intervensi yang berhasil di beberapa studi melibatkan inisiatif community

engagement yang memfasilitasi kontak langsung antarpelaku wacana serta penggunaan narasi

yang menautkan kepentingan lokal dengan nilai kebangsaan secara sinergis. Terapan pedagogi

deliberatif yang mengembangkan kapasitas argumentasi, empati epistemik, serta literasi

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

154

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

verifikasional menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam menurunkan percaya pada

disinformasi dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Pendekatan ini mensyaratkan

pengukuran outcome sekaligus monitoring longitudinal untuk menilai perubahan disposition

warga terhadap narasi kebangsaan dalam jangka menengah hingga panjang (Vasist, Chatterjee

dan Krishnan, 2024).

Metodologi penelitian pada topik polarisasi digital menuntut sintesis interdisipliner yang

menggabungkan analisis jaringan kuantitatif, analisis wacana kualitatif, dan eksperimen

lapangan untuk menguji efektivitas intervensi; studi longitudinal dan eksperimen naturalistik

dapat memetakan trajektori perubahan sikap serta menilai dampak kebijakan platform dalam

konteks nyata. Penekanan pada varian demografis dan geografis merupakan hal penting karena

heterogenitas kapasitas digital serta pengalaman historis masing masing komunitas

memengaruhi kerentanan terhadap polarisasi. Pengembangan metrik operasional untuk

mengukur kualitas deliberasi serta internalisasi nilai kebangsaan di ranah digital akan

meningkatkan kemampuan evaluatif terhadap program program revitalisasi nilai kebangsaan

sehingga intervensi dapat diadaptasi berdasarkan bukti empiris yang valid (Ahmmad et al.,

2025).

Perlu adanya kombinasi tindakan preventif dan korektif yaitu peningkatan literasi digital

kontekstual, keterbukaan algoritmik, dan penguatan institusi kultur lokal yang mempunyai

legitimasi sosial; pelaksanaan program program tersebut harus disertai indikator evaluasi yang

jelas agar perubahan kualitas interaksi sosial daring dapat diukur. Sinergi antarpemangku

kepentingan merupakan prasyarat karena platform teknologi, lembaga pendidikan, organisasi

masyarakat sipil, dan pembuat kebijakan memiliki peran komplementer yang tidak dapat

digantikan satu sama lain. Implementasi yang adaptif terhadap dinamika teknologi serta

kesensitifan terhadap konteks lokal menjadi kunci agar rasionalitas normatif kebangsaan tetap

hadir sebagai fondasi persatuan dalam ekosistem komunikasi yang semakin terdistribusi (Chan

dan Yi, 2024).

Polarisasi digital memanifestasi sebagai fenomena multifaset dengan implikasi langsung

terhadap kohesi sosial sehingga respons yang efektif harus bersifat multidimensional dan

evidence based; kebijakan regulatif yang berpijak pada prinsip keterbukaan, program edukatif

yang menghantarkan literasi verifikasional, serta inisiatif komunitas yang memfasilitasi dialog

antarmotivasi berbeda diperlukan untuk mereduksi fragmentasi naratif. Investasi pada

penelitian transformatif yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif serta kolaborasi

lintas sektor akan meningkatkan kapasitas adaptif institusi sosial untuk menjaga persatuan

dalam menghadapi arus polarisasi digital yang terus berevolusi (Vasist, Chatterjee dan

Krishnan, 2024).

4. Kesimpulan

Polarisasi digital di media sosial telah memperkuat fragmentasi sosial, memperlemah

ruang dialog, serta menggeser pemaknaan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip persatuan dan

musyawarah. Fenomena seperti echo chamber, bias algoritmik, disinformasi, dan politisasi

identitas tidak hanya memperdalam perbedaan pdanangan, tetapi juga memicu ketegangan

emosional antarkelompok yang berdampak pada menurunnya kepercayaan sosial. Kondisi ini

menunjukkan bahwa tantangan terhadap ideologi Pancasila di era digital bukan terletak pada

kelemahan konsep Pancasila itu sendiri, melainkan pada perubahan ekologi informasi yang

membentuk pola interaksi sosial baru di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini

menegaskan bahwa polarisasi digital merupakan faktor signifikan yang perlu ditangani secara

sistematis guna menjaga keberlanjutan nilai-nilai kebangsaan dalam ruang publik. Upaya

penguatan ideologi Pancasila perlu disesuaikan dengan dinamika ekosistem digital yang terus

berkembang. Penguatan literasi digital, pembenahan tata kelola platform media sosial,

rekontekstualisasi nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda, serta penciptaan ruang dialog yang

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

155

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

lebih inklusif menjadi langkah strategis yang perlu diarahkan pada transformasi budaya

digital, bukan semata-mata pada pendekatan regulatif. Pendidikan ideologi Pancasila juga

tidak lagi cukup jika hanya berbasis ceramah atau kurikulum formal, melainkan harus

terintegrasi dengan pola komunikasi dan interaksi masyarakat di media sosial. Dengan

pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan

dan program yang lebih responsif terhadap tantangan ideologis di era media digital.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Pamulang atas dukungan

akademik dan fasilitas yang diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima

kasih juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, saran, dan

kontribusi pemikiran sehingga artikel ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan dengan baik.

6. Daftar Pustaka

Abdurrahman (2024) ‘Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam’, Adabuna:

Jurnal Pendidikan dan Pemikiran, 3(2), pp. 102–113.

Ahmmad, M. et al. (2025) ‘Trap of Social Media Algorithms : A Systematic Review of

Research on Filter Bubbles , Echo Chambers , and Their Impact on Youth’, Societies,

15(301), pp. 1–17. Available at: https://doi.org/https:// doi.org/10.3390/soc15110301.

Ali, D.J. and Eriyanto (2021) ‘Political Polarization and Selective Exposure of Social Media

Users in Indonesia’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(3), pp. 268–283. Available

at: https://doi.org/10.22146/jsp.

Avrilia, M.V. et al. (2025) ‘The Role of TikTok ’ s Algorithm in Political Polarization and

Disinformation in Indonesia’, CAKRA COMMUNICO: Journal of Communication

Science, 2(2), pp. 67–75.

Basuki, U. and Setyawan, H. (2022) ‘LANGKAH STRATEGIS MENANGKAL HOAX:

SUATU PENDEKATAN KEBIJAKAN DAN HUKUM’, Jurnal Hukum Caraka Justitia,

2(1), pp. 1–22.

Chan, M. and Yi, J. (2024) ‘Social Media Use and Political Engagement in Polarized Times .

Examining the Contextual Roles of Issue and Affective Polarization in Developed

Democracies Social Media Use and Political Engagement in Polarized Times .

Examining the Contextual Roles of Issue and Affective Polarization in Developed

Democracies’, Political Communication, 41(5), pp. 743–762. Available at:

https://doi.org/10.1080/10584609.2024.2325423.

Faizin, B. et al. (2025) ‘Polarization of Religious Issues in Indonesia ’ s Social Media Society

and Its Impact on Social Conflict’, Journal of Applied Data Sciences, 6(1), pp. 426–442.

Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.47738/jads.v6i1.447.

Fajarini, S.D., Yuliani, F. and Kurniawati, J. (2025) ‘PERAN ALGORITMA MEDIA SOSIAL

DALAM MEMBENTUK FILTER BUBBLE DAN ECHO CHAMBER DI

KALANGAN MILENIAL DAN GEN Z KOTA’, Jurnal Sarjana Ilmu Komunikasi (J-

SIKOM), 6(1). Available at: https://doi.org/DOI. 10.36085/jsikom.v6i1.8456.

Hidayat, N. (2025) ‘Narasi Kebangsaan di Era Media Sosial : Relevansi Pancasila dalam

Ekosistem Digital Pancasila diakui sebagai nilai dasar yang tidak tergantikan , tetapi

proses aktualisasinya’, PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan),

5(1), pp. 105–118.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

156

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

Komara, D.A. and Widjaya, S.N. (2024) ‘Memahami Perilaku Informasi Gen-Z dan Strategi

Melawan Disinformasi: Sebuah Tinjauan Literatur Penggunaan Media Sosial’, Jurnal

Pustaka Ilmiah, 10(2), p. 155. Available at: https://doi.org/10.20961/jpi.v10i2.85775.

Komdigi (2025) Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024,

Kementerian Komunikasi dan Digital.

Murdianto, R.B., Alamsyah, M.N. and Srisnardi (2025) ‘Demokrasi deliberatif dalam

musyawarah rencana pembangunan desa di desa kayu agung kecamatan mepanga

kabupaten parigi moutong’, JSIP: Jurnal Studi Inovasi Pemerintahan, 1(04), pp. 204–216.

Nadzir, I. (2022) ‘PERFORMATIVE POLITICS AND DIGITAL POPULISM IN

INDONESIA’, Jurnal Penelitian Politik, 19(2), pp. 73–92.

Naila, T. et al. (2024) ‘Mengoptimalisasikan Dampak Perbedaan Pendapat Masyarakat Akibat

Kesalahpahaman Dari Bahasa Daerah’, KONSENSUS : Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum

dan Ilmu Komunikasi, 1(4). Available at:

https://doi.org/https://journal.appisi.or.id/index.php/konsensus.

Najib, M., Maftuh, B. and Malihah, E. (2015) ‘PERANAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

UNTUK MEMINIMALISASI KONFLIK ISU SARA DI INDONESIA’, Jurnal

Kolaborasi Resolusi Konflik, 5(2), pp. 127–136.

Nasoha, A.M.M. et al. (2025) ‘Digital Pancasila : Strategi Komunikasi dalam Mempromosikan

Nilai-Nilai Kebangsaan di Era Media Sosial’, Jurnal Hukum, Administrasi Publik Dan

Negara, 2(3), pp. 137–152. Available at:

https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hukum.v2i3.274.

Nurlaila, C. et al. (2024) ‘Dinamika Perilaku Gen Z Sebagai Generasi Internet’, Konsensus:

Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(6), pp. 95–102. Available at:

https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.433.

Purboyo, M.G. et al. (2025) ‘Ambivalensi Politik Digital : Algoritma , Gamifikasi , dan

Polarisasi Generasi Z di TikTok’, JSA (Jurnal Sosiologi Andalas), 11(2), pp. 172–190.

Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.25077/jsa.11.2.172-190.2025.

Ramadhani, S. (2025) ‘PUBLISTIK : Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media Analisis

Penyebaran Informasi Palsu dan Ujaran Kebencian di Media Sosial Indonesia : Studi

Kasus Berita Hoax Dan Hate Speech’, Publistik: Riset Jurnalistik dan Komunikasi

Media, 2(1), pp. 28–34.

Rastati, R. (2022) ‘INTERNALIZING PANCASILA THROUGH POP CULTURE AND

YOUTH COMMUNITY’, Jurnal Masyarakat dan Budaya, 24(2). Available at:

https://doi.org/10.55981/jmb.1601.

Ruslan, I. and Hakiki, K.M. (2022) ‘ANTAR AGAMA DI INDONESIA’, Al-Adyan: Jurnal

Studi Lintas Agama, 17(2), pp. 201–222.

Ruyadi, Y. et al. (2023) ‘Challenges and strengthening the role of Pancasila ideology in the

reform era through increasing literacy’, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan,

20(2), pp. 312–321. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.63991.

Saidi, M.R., Supriyono and Atok, R. (2022) ‘THE EFFECT OF DIGITAL LITERACY AND

CIVIC LITERACY ON THE PERSONAL ’’, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan, 7(1), pp. 119–128.

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan dan Politik (JPKP)

Vol. 3, No. 2, Desember 2025, page: 146-157

E-ISSN: 3025-9843

157

Alfonsa Ema Welan et.al (Tantangan Ideologi Pancasila Di Era...)

Sajidin, M., Farhanuddin and Saputra, I. (2025) ‘Revitalization of Pancasila Ideological Values

to Strengthen the Role of Youth in National Resilience’, Integralistik, 36(2), pp. 155–

167. Available at: https://doi.org/https://doi.org/10.15294/v7600e28 Submitted:

Suhendra and Pratiwi, F.S. (2024) ‘Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini

Publik : Studi Kasus Media Sosial’, IAPA | Universitas Sriwijaya Prosiding: Resiliensi

Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global, 2(6), pp. 293–315.

Sukidin, Hudha, C. and Basrowi (2025) ‘Shaping democracy in Indonesia : The influence of

multicultural attitudes and social media activity on participation in public discourse and

attitudes toward democracy’, Social Sciences & Humanities Open, 11(March), p.

101440. Available at: https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2025.101440.

The Global Statistics (2024) Pengguna Media Sosial di Indonesia Sepanjang 2024, Info

Ketapang.

Tjasmadi, M.P. and Christianto (2025) ‘Jurnal shanan’, Jurnal Shanan: Kajian Pendidikan

Agama Kristen, 9(1), pp. 130–146. Available at:

https://doi.org/10.33541/shanan.v9i2.7302.

Vasist, P.N., Chatterjee, D. and Krishnan, S. (2024) ‘The Polarizing Impact of Political

Disinformation and Hate Speech: A Cross-country Configural Narrative’, Information

Systems Frontiers, 26(2), pp. 663–688. Available at: https://doi.org/10.1007/s10796-023-

10390-w.

Wardani, M. (2025) ‘The Impact of Political Polarization on Social Cohesion in a Multicultural

Society’, Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory, 3(1),

pp. 713–722.

Wulan, N. et al. (2025) ‘Konsep dan Praktik Metode Kualitatif untuk Penelitian Sosial’,

RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan, 3(4). Available at:

https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i4.860.

Wulandari, V., Rullyana, G. and Ardiansah (2021) ‘Pengaruh algoritma’, Berkala Ilmu

Perpustakaan dan Informasi, 17(1). Available at:

https://doi.org/https://doi.org/10.22146/bip.v17i1.423.

Yashila, P. and Athifahputih, R. (2022) ‘Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax di

lihat dari tinjauan hukum’, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, 10(1), pp. 64–77.