Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 25-33

E-ISSN: 3047-2474

Naskah dikirim: 21/03/2026 – Selesai revisi: 18/05/2026 – Disetujui: 25/07/2026–Diterbitkan: 1/08/2026

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 CC BY-SA International License.

Kegiatan Sosialisasi “Generasi Sadar Hukum dan Berintergritas”

Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Surakarta

Yulio Iqbal Cahyo Arsetyo¹, Karmila Sari Sukarno²

1,2

Fakultas Hukum Universitas Surakartas, Indonesia

e-mail:

iyo210795@gmail.com,

karmila.fhunsa@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kesadaran

hukum dan integritas mahasiswa melalui penyuluhan bertema Generasi Sadar

Hukum dan Berintegritas kepada anggota Himpunan Mahasiswa Hukum

Universitas Surakarta. Penyuluhan dilatarbelakangi oleh masih dominannya

kepatuhan terhadap hukum yang didasarkan pada rasa takut, bukan pada kesadaran

akan nilai keadilan. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi

studi kasus, dan refleksi peserta dengan pendekatan teori Hukum Alam. Materi

mencakup konsep kesadaran hukum, prinsip lex iniusta non est lex, moralitas

internal hukum menurut Lon Fuller, serta legitimasi hukum. Hasil kegiatan

menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya kesadaran

hukum yang berlandaskan integritas moral, kemampuan berpikir kritis terhadap

kebijakan publik, serta penghormatan terhadap nilai keadilan dan hak asasi

manusia. Kegiatan ini diharapkan menjadi sarana pembentukan karakter calon

praktisi hukum yang berintegritas dan memiliki kesadaran hukum yang

berkelanjutan.

Kata Kunci: Integritas Hukum, Kesadaran Hukum, Pengabdian Masyarakat

Abstract

This community service program aimed to enhance students' legal awareness and integrity

through a legal outreach program entitled Building a Legally Aware and Ethical Generation

for members of the Law Students Association at Universitas Surakarta. The program was

motivated by the tendency of legal compliance to be driven by fear of sanctions rather than an

understanding of justice. The methods included interactive lectures, case discussions, and

participant reflection using the Natural Law approach. The materials covered legal awareness,

the principle of lex iniusta non est lex, Fuller's internal morality of law, and legal legitimacy.

The results indicated improved participants' understanding of legal awareness based on

moral integrity, critical thinking toward public policies, and respect for justice and human

rights. The program is expected to strengthen the character of future legal professionals with

integrity and sustainable legal awareness.

Keywords: Integrity, Legal Awareness, Community Service

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 25-33

E-ISSN: 3047-2474 (online) 26

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

Pendahuluan

Himpunan Mahasiswa Hukum (HIMAKUM) Fakultas Hukum Universitas Surakarta

dalam rangka Hari Ulang Tahun HIMAKUM pada tanggal 25 Juni 2026

membutuhkan sosialisasi bertema “Membangun Generasi Sadar Hukum dan

Berintegritas”. Sebagai organisasi kemahasiswaan, HIMAKUM secara rutin

menjalankan berbagai kegiatan yang secara langsung bersentuhan dengan persoalan

kesadaran hukum dan integritas, sehingga materi penyuluhan ini memiliki relevansi

kontekstual yang tinggi bagi keseharian organisasi. Pertama, dalam ranah akademik,

anggota HIMAKUM terbiasa terlibat dalam diskusi hukum, bedah kasus dan

putusan pengadilan, moot court, serta lomba karya tulis ilmiah yang menuntut

kemampuan menilai suatu produk hukum tidak hanya dari aspek legalitas formal,

tetapi juga dari legitimasi moralnya. Kedua, dalam ranah advokasi, HIMAKUM

kerap menjalankan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat, posko bantuan

hukum, maupun kajian dan sikap organisasi terhadap rancangan undang-undang

atau kebijakan publik yang dipandang kontroversial. Ketiga, dalam ranah kaderisasi

internal, budaya organisasi mahasiswa tidak jarang menuntut ketaatan yang kaku

dari anggota baru kepada struktur maupun senior, sehingga tema kesadaran hukum

versus ketundukan buta juga relevan sebagai bahan refleksi internal organisasi itu

sendiri, bukan semata-mata wacana yang berhenti pada hukum negara. Pada titik

inilah peran kami sebagai dosen untuk memberikan sosialisasi berupan penanaman

fondasi filosofis mengenai kesadaran hukum sejak masa studi bukan sekadar

pengayaan wawasan, melainkan bekal yang akan terus relevan sepanjang perjalanan

profesional mereka di kemudian hari.

Mahasiswa diberikan gambaran gambaran besar kepatuhan terhadap hukum yang

mana dapat lahir dari dua sumber yang secara filosofis sangat berbeda. Sumber

pertama adalah kesadaran hukum sejati, yaitu ketaatan yang muncul karena

individu meyakini bahwa aturan tersebut adil, rasional, dan diperlukan untuk

melindungi martabat kemanusiaan. Sumber kedua adalah ketundukan buta, yaitu

kepatuhan yang semata-mata didorong oleh ketakutan terhadap sanksi atau insting

bertahan hidup, tanpa disertai penilaian moral terhadap isi aturan itu sendiri. Dalam

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 25-33

E-ISSN: 3047-2474 (online) 27

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

praktik kehidupan berbangsa, kedua bentuk kepatuhan ini sering kali tampak

serupa di permukaan, sebab keduanya sama-sama menghasilkan ketertiban perilaku.

Namun keduanya berbeda secara fundamental dalam hal keberlanjutan, kualitas

moral, dan kontribusinya terhadap terbentuknya budaya hukum yang sehat.

Berbagai fenomena sosial menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap

hukum masih banyak didominasi oleh rasa takut terhadap aparat dan sanksi, bukan

oleh penghayatan terhadap nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Ketaatan

yang bersifat transaksional semacam ini rentan runtuh ketika pengawasan melemah,

dan berpotensi melahirkan sikap apatis maupun resistensi tersembunyi terhadap

hukum. Di sisi lain, minimnya pemahaman masyarakat mengenai landasan filosofis

hukum menyebabkan sulit dibedakannya antara hukum yang secara substansi

berkeadilan dengan hukum yang sekadar berbentuk formal namun bertentangan

dengan nilai kemanusiaan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, kegiatan penyuluhan hukum ini mengangkat

kerangka teori Hukum Alam (Natural Law) sebagai basis membangun kesadaran

hukum yang kritis dan berintegritas. Mazhab Hukum Alam meyakini adanya

hukum universal yang bersumber dari rasio dan moralitas dasar manusia, yang

kedudukannya lebih tinggi daripada sekadar perintah kekuasaan. Dalam kerangka

ini, kesadaran hukum dipahami bukan sebagai ketaatan tanpa syarat pada apa pun

yang tertulis dalam peraturan, melainkan sebagai keselarasan tindakan manusia

dengan prinsip keadilan yang bersifat abadi. Melalui penyuluhan ini, masyarakat

diajak untuk memahami bahwa hukum yang layak ditaati adalah hukum yang

menghormati akal budi dan martabat manusia, sementara hukum yang menistakan

nilai kemanusiaan kehilangan otoritas moralnya untuk dipatuhi.

Kegiatan pengabdian ini juga dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menumbuhkan

budaya hukum yang partisipatif, di mana warga negara tidak diposisikan sebagai

objek pasif dari kekuasaan, melainkan sebagai subjek rasional yang mampu menilai

secara kritis apakah suatu kebijakan atau produk hukum sejalan dengan prinsip

keadilan. Dengan demikian, penyuluhan ini tidak hanya bersifat transfer

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 25-33

E-ISSN: 3047-2474 (online) 28

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

pengetahuan hukum secara normatif, tetapi juga mendorong internalisasi nilai moral

yang menjadi fondasi ketaatan hukum yang otentik dan berkelanjutan.

Metode

1. Tahap Persiapan: pada tahap ini, tim pelaksana menyusun materi penyuluhan

berbasis teori Hukum Alam, merancang media presentasi visual yang

komunikatif, menentukan sasaran peserta, serta menyiapkan instrumen evaluasi

berupa lembar refleksi dan panduan diskusi studi kasus.

2. Tahap Pelaksanaan: penyuluhan dilaksanakan melalui metode ceramah interaktif

yang memaparkan konsep sadar hukum versus ketundukan buta, akar filosofis

Hukum Alam, prinsip lex iniusta non est lex, delapan syarat moralitas internal

hukum menurut Lon Fuller, serta konsep legitimasi versus paksaan. Materi ini

diperkaya dengan pembahasan studi kasus historis mengenai pembangkangan

sipil, mencakup teladan Socrates yang menerima hukuman demi integritas

kebenaran nalar, Antigone yang menguburkan saudaranya meski bertentangan

dengan titah raja, Mahatma Gandhi yang melawan hukum monopoli garam

kolonial melalui aksi tanpa kekerasan (Satyagraha), serta Martin Luther King Jr.

dengan pernyataannya yang menegaskan bahwa ketidakadilan di mana pun

merupakan ancaman terhadap keadilan di mana-mana. Sesi ini dilanjutkan

dengan diskusi kelompok untuk mengaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan

konteks kehidupan berhukum masyarakat saat ini.

3. Tahap Evaluasi: evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab interaktif serta

refleksi tertulis peserta untuk mengukur perubahan pemahaman sebelum dan

sesudah penyuluhan, sekaligus menjaring masukan mengenai efektivitas

penyampaian materi.

Hasil dan Pembahasan

Materi penyuluhan diawali dengan menegaskan perbedaan mendasar antara dua

bentuk kepatuhan hukum. Kesadaran hukum (integritas) merupakan kondisi

internal di mana individu memahami nilai moral di balik suatu aturan, sehingga

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 25-33

E-ISSN: 3047-2474 (online) 29

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

kepatuhan muncul dari pengakuan bahwa hukum tersebut adil dan diperlukan

untuk menjaga harkat manusia. Bentuk kepatuhan ini merupakan ekspresi moral

individu. Sebaliknya, ketundukan buta (subordinasi) umumnya didorong oleh

insting bertahan hidup atau ketakutan terhadap sanksi, di mana hukum dipandang

sebagai perintah sepihak dari penguasa yang harus diikuti tanpa

mempertimbangkan apakah aturan tersebut adil atau justru merusak nilai

kemanusiaan. Hukum merupakan ekspresi dari kehendak sosial masyarakat, ia akan

selalu berubah berdasarkan nilai, norma, dan perilaku sosial masyarakat. Hasil

kegiatan menunjukkan bahwa pembedaan ini berhasil dipahami secara baik oleh

peserta: sebelum penyuluhan, sebagian besar peserta memandang kepatuhan hukum

sebagai kewajiban formal semata yang harus dijalankan untuk menghindari sanksi,

sedangkan setelah mengikuti penyuluhan, peserta mampu mengidentifikasi bahwa

ketaatan yang sehat semestinya bersumber dari penghayatan terhadap nilai

keadilan, bukan sekadar rasa takut. Hukum merupakan ekspresi dari kehendak

sosial masyarakat, ia akan selalu berubah berdasarkan nilai, norma, dan perilaku

sosial masyarakat (Fadlail, 2023).

Landasan filosofis pembedaan tersebut dijelaskan melalui Mazhab Hukum Alam

(Natural Law), yang mengajarkan bahwa terdapat hukum universal yang

kedudukannya lebih tinggi daripada perintah negara, bersumber dari rasio manusia

dan moralitas dasar. Aristoteles sebagai filsuf, memberikan pandangannya tentang

hukum dengan mengaitkan perasaan sosial, etis, dimana beliau beranggapan bahwa

hukum harus menjadi pengarah manusia pada nilai nilai moral yang rasional,

sehingga hukum itu harus adil (Husen & Qamar, 2022). Dalam kerangka berpikir ini,

kesadaran hukum berarti menyelaraskan tindakan manusia dengan prinsip keadilan

yang bersifat abadi, bukan sekadar mengikuti teks tertulis yang mungkin disusun

oleh kekuasaan yang tidak adil.

Prinsip inti lain yang disampaikan dalam penyuluhan adalah adagium St. Thomas

Aquinas, “lex iniusta non est lex”, yang berarti hukum yang tidak adil bukanlah

hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa ketika suatu peraturan negara bertentangan

dengan nilai keadilan fundamental, peraturan tersebut kehilangan otoritas moralnya

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 25-33

E-ISSN: 3047-2474 (online) 30

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

untuk dituntut ditaati oleh manusia yang sadar hukum, dan menjadi dasar penting

untuk membedakan antara keabsahan formal suatu peraturan dengan keabsahan

moralnya (Furlong, 2015). Untuk memberikan kerangka yang lebih operasional

dalam menilai kualitas moral suatu hukum, penyuluhan turut mengangkat gagasan

Lon Fuller tentang “moralitas internal hukum”, yang mensyaratkan delapan unsur

agar suatu hukum layak disebut sah secara moral, yaitu bersifat umum dan tidak

menyasar kelompok tertentu secara diskriminatif (generality), diumumkan secara

terbuka sehingga warga mengetahui aturan yang berlaku (promulgation), tidak

berlaku surut terhadap perbuatan yang telah lampau (non-retroactivity), dirumuskan

secara jelas agar tidak menjadi pasal “karet” yang multitafsir (clarity), konsisten

sehingga tidak saling bertabrakan antaraturan (consistency), memungkinkan untuk

dipatuhi tanpa menuntut hal yang mustahil, relatif stabil dari waktu ke waktu, serta

selaras antara aturan yang diumumkan dengan penerapannya di lapangan oleh

aparat penegak hukum (Al’anam, 2025). Apabila syarat-syarat ini gagal dipenuhi,

suatu produk hukum bukan lagi hukum dalam arti moral, melainkan bentuk

kezaliman yang berselubung legalitas. Pemahaman peserta terhadap kedua prinsip

ini, yakni lex iniusta non est lex dan moralitas internal hukum menurut Fuller,

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan berdasarkan hasil diskusi dan

refleksi yang disampaikan peserta.

Materi selanjutnya menegaskan perbedaan antara otoritas moral dan kekuatan

paksaan. Penguasa dapat saja memiliki kekuatan fisik penuh berupa aparat, militer,

maupun sistem pemasyarakatan untuk memaksa warga tunduk, namun kekuatan

memaksa tersebut tidak dengan sendirinya memberi penguasa otoritas moral untuk

menuntut kesadaran hukum dari rakyatnya apabila hukum yang diberlakukan tidak

berkeadilan. Kesadaran hukum dipahami sebagai hubungan timbal balik: negara

berkewajiban menyediakan keadilan, sementara warga negara memberikan

kesadaran untuk taat; ketika salah satu sisi relasi ini timpang, legitimasi moral

hukum turut melemah meskipun kepatuhan tampak terjaga secara fisik. Pemahaman

peserta terhadap pentingnya legitimasi hukum yang berkeadilan ini turut

menunjukkan peningkatan yang signifikan, sejalan dengan teori legitimasi sosial

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 25-33

E-ISSN: 3047-2474 (online) 31

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

yang disampaikan dalam penyuluhan bahwa tingkat ketaatan sukarela warga

berbanding lurus dengan tingkat keadilan hukum yang dirasakan. Pada kondisi

hukum yang sangat adil, ketaatan sukarela masyarakat cenderung tinggi karena

warga meyakini kesesuaian antara aturan dan nilai keadilan; pada kondisi hukum

yang bersifat transaksional, ketaatan cenderung bersifat kalkulatif dan bergantung

pada pengawasan; sementara pada kondisi hukum yang zalim atau otoriter, ketaatan

sukarela menurun tajam dan hanya bertahan selama ada tekanan kekuasaan.

Pembahasan ini menegaskan bahwa kekuatan fisik semata hanya mampu

menghasilkan ketaatan di permukaan, sedangkan kesadaran hukum yang tumbuh

dari keadilan substantiflah yang menghasilkan stabilitas sosial dalam jangka

panjang.

Salah satu pembahasan penting dalam sesi diskusi adalah mengenai dampak negatif

dari kepatuhan yang semata-mata berbasis ketakutan. Peserta diajak memahami

empat pola risiko dari ketundukan buta, yaitu: kepatuhan transaksional, di mana

warga taat hanya untuk menghindari rasa sakit atau hukuman dan bukan karena

menghargai aturan itu sendiri; erosi integritas, yakni ketika warga dipaksa

melakukan tindakan yang bertentangan dengan hati nuraninya; keteraturan semu, di

mana masyarakat tampak tertib di permukaan namun menyimpan kemarahan dan

apatisme karena memandang hukum sebagai musuh; serta subordinasi total, yaitu

hilangnya nalar kritis warga negara sehingga berubah menjadi subjek pasif di

hadapan kekuasaan yang absolut. Diskusi mengenai keempat pola ini membantu

peserta menyadari bahwa ketertiban yang tampak stabil belum tentu mencerminkan

kesehatan budaya hukum suatu masyarakat.

Penyuluhan turut menegaskan bahwa dalam perspektif Hukum Alam, kesadaran

hukum tidak selalu berarti kepatuhan mutlak terhadap hukum positif. Ketika

hukum berubah menjadi alat penindasan, sadar hukum dapat bermakna keberanian

untuk melakukan pembangkangan sipil (civil disobedience), yang bukanlah tindakan

anarkis, melainkan pelanggaran terhadap hukum positif yang tidak adil demi

menjunjung tinggi hukum moral yang lebih tinggi, disertai kesiapan untuk

menerima konsekuensi hukumnya. Prinsip ini diperkuat melalui pembahasan

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 25-33

E-ISSN: 3047-2474 (online) 32

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

teladan historis, seperti Socrates yang memilih menerima hukuman demi integritas

kebenaran nalar, Antigone yang tetap menguburkan saudaranya meski bertentangan

dengan perintah penguasa, Mahatma Gandhi yang melawan monopoli garam

kolonial melalui aksi Satyagraha, serta Martin Luther King Jr. yang menegaskan

keterkaitan antara ketidakadilan di satu tempat dengan ancaman terhadap keadilan

secara keseluruhan.

Sesi ini turut mengaitkan kerangka teoritis dengan konteks kekinian, dengan

menekankan tiga sikap yang perlu dikembangkan masyarakat: berpikir kritis, yaitu

kemampuan menganalisis setiap kebijakan publik melalui kacamata hak asasi

manusia dan nalar sehat; partisipasi aktif, yaitu keberanian menyuarakan penolakan

terhadap rancangan produk hukum yang dianggap mencederai kepentingan publik;

serta integritas etis, yaitu mematuhi hukum bukan karena takut pada aparat,

melainkan karena penghargaan terhadap hak sesama manusia. Ketiga sikap ini

menjadi kompetensi kunci yang diharapkan tumbuh pada diri peserta

pascakegiatan.

Terdapat sejumlah faktor yang mendukung kelancaran kegiatan, antara lain materi

yang disusun secara sistematis dan mudah dipahami, media presentasi visual yang

menarik dan komunikatif, serta partisipasi peserta yang aktif selama sesi diskusi dan

tanya jawab berlangsung. Di sisi lain, kegiatan juga menghadapi beberapa hambatan,

yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan yang menyebabkan sejumlah topik filosofis

tidak dapat dibahas secara mendalam, serta keberagaman latar belakang pendidikan

dan pengetahuan hukum peserta yang menuntut penyesuaian penyampaian materi

agar tetap dapat dipahami oleh seluruh kalangan peserta.

Simpulan dan Rekomendasi

Kegiatan penyuluhan ini menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman

yang lebih baik mengenai pentingnya kesadaran hukum sebagai bentuk kepatuhan

yang bersumber dari integritas moral dan penghormatan terhadap hak asasi

manusia, bukan semata-mata ketundukan karena adanya kekuasaan atau ancaman

sanksi. Melalui pengenalan konsep Hukum Alam, prinsip lex iniusta non est lex,

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 25-33

E-ISSN: 3047-2474 (online) 33

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

moralitas internal hukum menurut Lon Fuller, serta berbagai contoh

pembangkangan sipil dalam sejarah, peserta didorong untuk memahami bahwa

legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh keabsahan formal, tetapi juga oleh

nilai-nilai keadilan yang dikandungnya. Dengan demikian, kegiatan ini menegaskan

bahwa hukum yang sejati harus tetap menjunjung martabat manusia dan nilai-nilai

kemanusiaan sebagai landasan utama dalam mewujudkan kepatuhan hukum yang

berkeadaban.

Untuk memperkuat keberlanjutan dampak kegiatan, penyuluhan serupa perlu

dilaksanakan secara berkelanjutan dengan pengembangan materi yang lebih

mendalam dan penyajian yang lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Selain

itu, kolaborasi dengan lembaga pendidikan maupun komunitas masyarakat perlu

terus diperluas agar nilai-nilai kesadaran hukum berbasis integritas dapat

menjangkau lebih banyak peserta. Pendampingan serta evaluasi lanjutan juga

penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana pemahaman yang diperoleh

mampu mendorong perubahan sikap dan perilaku hukum dalam kehidupan sehari-

hari.

Daftar Pustaka

Ach. Fadlail, Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Dan Pengak Hukum

Agar Tercipta Penegakan Hukum Yang Berkeadilan, Jurnal Hukum Hukmy,

Vol.3, No.1, 2023.

La Ode Husen & Nurul Qamar, Teori Hukum Relasi Teori & Realita, (Makassar:

Humanities Genius, 2022).

Peter Furlong, “The effects of accepting lex iniusta non est lex: A reply to Hart." Lex

Naturalis.

https://www.academia.edu/10536981/_The_effects_of_accepting_lex_iniusta_

non_est_lex_A_reply_to_Hart_Lex_Naturalis

Muklis Al’anam, MORALITAS HUKUM DALAM PEMIKIRAN LON FULLER,

H.L.A. HART, DAN HANS KELSEN, Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, Vol.

V, No.1, 2025