Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 268-277

E-ISSN: 3047-2474

Naskah dikirim: 25/08/2026–Selesai revisi: 9/09/2026–Disetujui: 27/09/2026–Diterbitkan: 01/10/2026

268

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 CC BY-SA International

License.

Program Edukasi Civic Culture Sebagai Upaya Meningkatkan Civic

Knowledge Siswa

Theodorus Pangalila¹, Brain Fransisco Supit²

1,2

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

*Email: theopangalila@unima.ac.id

Abstrak

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam membentuk generasi muda yang

memiliki kesadaran kebangsaan, tanggung jawab sosial, dan pemahaman yang memadai

mengenai hak serta kewajiban sebagai warga negara. Salah satu konsep penting dalam

pendidikan kewarganegaraan adalah civic culture, yaitu budaya kewargaan yang berkaitan

dengan sikap, nilai, dan orientasi warga negara terhadap kehidupan sosial dan demokrasi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tompaso,

Kabupaten Minahasa, sebagai respons atas masih terbatasnya pemahaman siswa mengenai

nilai-nilai civic culture dan civic knowledge. Kegiatan melibatkan 35 siswa kelas XII dan

dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan,

dengan metode edukatif dan partisipatif berupa sosialisasi materi, diskusi kelompok, studi

kasus, simulasi, dan refleksi. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test pada empat

indikator, yaitu pemahaman konsep civic culture, pengetahuan kewarganegaraan, sikap

toleransi dan solidaritas sosial, serta kesadaran partisipasi dan tanggung jawab sosial. Hasil

evaluasi menunjukkan peningkatan skor rata-rata keseluruhan dari 60,85 (kategori cukup)

menjadi 87,58 (kategori sangat baik), atau meningkat sebesar 43,93%. Kegiatan ini terbukti

efektif mendorong transformasi orientasi siswa dari budaya politik pasif menuju budaya

politik partisipatif, sekaligus menumbuhkan sikap toleransi dan kepedulian sosial yang

berakar pada nilai kearifan lokal masyarakat Minahasa.

Kata Kunci: Civic Culture; Civic Knowledge; Pendidikan Kewarganegaraan; Pengabdian kepada

Masyarakat; Siswa SMA

Abstract

Civic education plays an important role in shaping the young generation to possess national

awareness, social responsibility, and an adequate understanding of citizens' rights and obligations.

One important concept in civic education is civic culture, referring to the attitudes, values, and

orientations of citizens toward social and democratic life. This community service program was

conducted at SMA Negeri 1 Tompaso, Minahasa Regency, in response to students' limited

understanding of civic culture and civic knowledge. The program involved 35 XII-grade students

and was carried out through four stages, namely preparation, implementation, evaluation, and

reporting, applying educational and participatory methods that included material socialization,

group discussion, case studies, simulation, and reflection. Evaluation used pre-test and post-test

measurements across four indicators, namely understanding of civic culture concepts, civic

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 268-277

E-ISSN: 3047-2474 (online) 269

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

knowledge, tolerance and social solidarity, and awareness of social participation and responsibility.

The results showed that the overall average score increased from 60.85 (fair category) to 87.58 (very

good category), an increase of 43.93%. The program proved effective in shifting students' orientation

from a passive political culture toward a participant political culture, while fostering tolerance and

social concern rooted in the local wisdom values of the Minahasa community.

Keywords: Civic Culture; Civic Knowledge; Civic Education; Community Service; High School

Students

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, pengetahuan,

serta kesadaran kewarganegaraan generasi muda (Kusumawati & Putri, 2025). Melalui

pendidikan, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga dibekali

dengan nilai-nilai yang membentuk sikap dan perilaku sebagai warga negara yang

bertanggung jawab (Pangalila & Supit, 2024). Dalam konteks kehidupan demokratis,

pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu sarana penting untuk menanamkan nilai-

nilai kebangsaan, demokrasi, serta kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga

negara (Sulistyarini et al., 2023).

Salah satu konsep penting dalam kajian kewarganegaraan adalah civic culture. Almond dan

Verba (1989) dalam karya klasiknya menjelaskan bahwa civic culture merupakan pola

orientasi politik warga negara yang memungkinkan sistem demokrasi berjalan secara stabil

karena adanya kesadaran politik, kepercayaan terhadap institusi sosial dan politik, serta

partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan publik. Budaya politik masyarakat

dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu parochial culture yang menunjukkan kesadaran politik

sangat rendah, subject culture yang menunjukkan masyarakat mengenal sistem politik

namun masih bersikap pasif, dan participant culture yang menggambarkan masyarakat

dengan kesadaran politik tinggi dan aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik. Civic

culture yang kuat menjadi fondasi penting bagi terbentuknya masyarakat demokratis dan

bertanggung jawab (Levada, 2018), dan tetap relevan sebagai kerangka analisis untuk

mendorong solidaritas intelektual serta keberdayaan komunitas dalam konteks pendidikan

kontemporer (Magill et al., 2024).

Dalam konteks pendidikan, penguatan civic culture berkaitan erat dengan civic knowledge,

yaitu pemahaman siswa mengenai nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, hak dan

kewajiban warga negara, serta sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemahaman

kognitif yang kuat terhadap nilai-nilai kewarganegaraan menjadi sarana utama agar siswa

mampu bertindak rasional, kritis, dan bijak ketika berhadapan dengan isu publik di

masyarakat (Sulistyarini et al., 2023). Selain itu, civic culture juga mencakup dimensi sosial

seperti partisipasi sosial, solidaritas, toleransi, dan kepedulian terhadap kepentingan

bersama, yang akan lebih berhasil ditanamkan apabila diintegrasikan dengan nilai-nilai

sosial budaya lokal yang dihidupi oleh masyarakat setempat (Masyitoh & Maesaroh, 2022).

Namun demikian, dalam praktik pendidikan di sekolah masih ditemukan berbagai

tantangan dalam penguatan civic culture dan civic knowledge siswa. Kondisi ini juga

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 268-277

E-ISSN: 3047-2474 (online) 270

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

ditemukan pada siswa di SMA Negeri 1 Tompaso, Kecamatan Tompaso, Kabupaten

Minahasa, yang menjadi mitra dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini.

Berdasarkan hasil observasi awal dan komunikasi dengan pihak sekolah, ditemukan dua

permasalahan prioritas. Pertama, sebagian siswa masih memiliki pemahaman yang terbatas

mengenai nilai-nilai kewarganegaraan yang berkaitan dengan sikap toleransi, tanggung

jawab sebagai warga negara, partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, serta kesadaran

terhadap nilai-nilai Pancasila. Kedua, meskipun pendidikan kewarganegaraan telah

menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional, kegiatan yang secara khusus bersifat

edukatif dan partisipatif untuk memperkuat civic culture dalam kehidupan sekolah masih

terbatas, sehingga penguatan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari

siswa belum sepenuhnya optimal.

Kondisi tersebut sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian sejenis di lingkungan

pendidikan tinggi yang menunjukkan bahwa penguatan literasi dan kesadaran

kewarganegaraan generasi muda melalui program pembekalan maupun pelatihan

partisipatif memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan karakter dan literasi

kewarganegaraan peserta (Anggawirya et al., 2023; Jati & Efendi, 2025). Model pendidikan

kewarganegaraan berbasis civic masyarakat juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara

lembaga pendidikan dan komunitas mampu memperkuat kompetensi kewarganegaraan

sekaligus memberdayakan masyarakat sasaran (Nanggala, 2025).

Kontribusi mendasar dari kegiatan PKM ini adalah memberikan penguatan civic culture

kepada siswa SMA sebagai generasi muda yang akan menjadi warga negara aktif dan

bertanggung jawab di masa depan. Dalam situasi sosial saat ini, munculnya berbagai

tantangan seperti meningkatnya sikap intoleransi, kurangnya kepedulian sosial, serta

rendahnya kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan menjadi tantangan yang perlu

diantisipasi melalui pendidikan kewarganegaraan yang lebih kuat. Melalui kegiatan

penguatan civic culture ini, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih baik

mengenai nilai-nilai kewarganegaraan, meningkatnya civic knowledge, serta mampu

mengembangkan sikap toleransi, tanggung jawab, dan partisipasi aktif dalam kehidupan

bermasyarakat, sehingga kegiatan ini turut membantu membentuk generasi muda yang

memiliki karakter kewarganegaraan kuat dan mampu menjaga persatuan serta kesatuan

bangsa.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan PKM ini dirancang dalam bentuk program edukasi

penguatan civic culture bagi siswa SMA Negeri 1 Tompaso dengan tujuan: (1) meningkatkan

pemahaman siswa mengenai nilai-nilai civic culture; (2) meningkatkan civic knowledge siswa

sebagai warga negara muda; dan (3) mendorong terbentuknya sikap kewargaan yang

partisipatif, toleran, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial, sehingga diharapkan

dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian Pendidikan Pancasila

dan Kewarganegaraan di tingkat sekolah menengah.

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 268-277

E-ISSN: 3047-2474 (online) 271

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

Metode

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tompaso,

Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dengan sasaran

peserta sebanyak 35 orang siswa kelas XII. Mitra dalam kegiatan ini melibatkan kepala

sekolah, guru, dan siswa. Pihak sekolah berperan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

melalui penyediaan tempat, koordinasi peserta, dan dukungan pelaksanaan program,

sedangkan siswa berperan sebagai peserta sekaligus mitra utama yang mengikuti

rangkaian kegiatan edukasi dan pelatihan penguatan civic culture. Kegiatan ini

dilaksanakan dengan pendekatan edukatif serta partisipatif melalui empat tahapan berikut.

Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan kepala sekolah dan guru mengenai rencana

pelaksanaan kegiatan, penentuan peserta, penyusunan materi edukasi mengenai civic

culture dan civic knowledge, serta penyiapan sarana dan prasarana seperti media presentasi,

bahan pelatihan, instrumen evaluasi, dan alat dokumentasi kegiatan.

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui lima sesi yang berkesinambungan. Sesi pertama

adalah pelaksanaan pre-test untuk mengukur pengetahuan awal (baseline) peserta

mengenai konsep dasar kewarganegaraan, prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga

negara, serta orientasi mereka terhadap civic culture. Sesi kedua berupa penyampaian materi

civic knowledge yang difokuskan pada nilai-nilai Pancasila, konstitusi negara, mekanisme

demokrasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban warga negara, disampaikan melalui

presentasi visual, video edukatif, dan studi kasus yang relevan dengan kehidupan remaja

sehari-hari. Sesi ketiga berupa internalisasi nilai civic culture, dengan mengelaborasi konsep

transisi budaya politik pasif (subject/parochial) menuju budaya politik partisipatif (participant

culture) sebagaimana dikemukakan Almond dan Verba (1989), serta menekankan dimensi

sosial civic culture seperti gotong royong, toleransi, solidaritas sosial, dan tanggung jawab

menjaga ketertiban lingkungan sekolah dan masyarakat lokal Tompaso. Sesi keempat

berupa diskusi kelompok, simulasi, dan refleksi interaktif, dengan 35 siswa dibagi menjadi

lima kelompok yang masing-masing beranggotakan tujuh siswa. Setiap kelompok

diberikan studi kasus (case-based study) mengenai dilema kewargaan, seperti perundungan

di sekolah, rendahnya kesadaran menjaga fasilitas umum, perbedaan pendapat dalam

organisasi sekolah, dan partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, yang kemudian

didiskusikan dan dipresentasikan antarkelompok disertai sesi tanggapan dan refleksi

bersama. Sesi kelima adalah pelaksanaan post-test dengan indikator soal yang setara dengan

pre-test, bertujuan mengukur peningkatan capaian pengetahuan setelah menerima

perlakuan (treatment) berupa program edukasi dan pelatihan.

Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test pada empat

indikator, yaitu (A) pemahaman konsep civic culture dan budaya politik partisipatif; (B) civic

knowledge terkait hak, kewajiban, dan nilai demokrasi; (C) sikap toleransi, solidaritas, dan

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 268-277

E-ISSN: 3047-2474 (online) 272

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

penghargaan terhadap keragaman sosial; serta (D) kesadaran partisipasi dan tanggung

jawab sosial. Penilaian menggunakan skala 0-100 dan dianalisis secara kuantitatif deskriptif,

dilengkapi dengan diskusi dan refleksi bersama siswa mengenai manfaat kegiatan yang

telah dilaksanakan.

Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan meliputi penyusunan laporan kegiatan PKM, penyusunan artikel ilmiah

untuk publikasi pada jurnal, serta pengumpulan dokumentasi kegiatan sebagai bukti

pelaksanaan program.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Kegiatan

Kegiatan PKM dengan fokus penguatan civic culture dan civic knowledge telah dilaksanakan

di SMA Negeri 1 Tompaso dengan melibatkan 35 siswa sebagai peserta. Program berjalan

secara sistematis sesuai rancangan metode, dimulai dari sesi pembukaan dan pre-test, dua

sesi edukasi (civic knowledge dan civic culture), sesi diskusi kelompok dan simulasi berbasis

studi kasus, hingga sesi post-test sebagai evaluasi akhir.

Pada sesi pembukaan, tim pengabdi melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan

menyampaikan arahan singkat mengenai latar belakang serta tujuan kegiatan. Sebelum

materi edukatif diberikan, seluruh peserta diminta mengisi instrumen pre-test yang

dirancang untuk mengukur tingkat pengetahuan awal (baseline) mengenai konsep dasar

kewarganegaraan, prinsip demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pemahaman

dan orientasi mereka terhadap civic culture.

Pada sesi edukasi pertama, tim pengabdi menyampaikan materi mengenai civic knowledge

yang difokuskan pada penguatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila, konstitusi

negara, mekanisme demokrasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban warga negara.

Metode penyampaian materi menggunakan kombinasi presentasi visual, penayangan

video edukatif singkat, dan pemaparan studi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan

remaja sehari-hari. Pada sesi edukasi kedua, materi difokuskan pada penanaman konsep

civic culture, dengan mengelaborasi konsep budaya politik menurut Almond dan Verba

(1989), yakni pentingnya transisi dari budaya politik pasif (subject/parochial) menuju budaya

politik partisipatif (participant culture), disertai penekanan pada dimensi sosial civic culture

seperti semangat gotong royong, toleransi antarwarga, solidaritas sosial, serta tanggung

jawab menjaga ketertiban lingkungan sekolah dan masyarakat lokal Tompaso.

Untuk memindahkan pengetahuan dari ranah teoretis ke ranah aplikatif, 35 siswa dibagi

menjadi lima kelompok kecil yang masing-masing beranggotakan tujuh siswa. Setiap

kelompok diberikan studi kasus (case-based study) terkait dilema kewargaan, seperti tindak

perundungan (bullying) di sekolah, rendahnya kesadaran menjaga fasilitas umum,

perbedaan pendapat dalam organisasi sekolah, serta partisipasi dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan. Para siswa diminta mendiskusikan solusi berbasis nilai civic culture,

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 268-277

E-ISSN: 3047-2474 (online) 273

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

kemudian mempresentasikan hasilnya di depan kelompok lain yang dilanjutkan dengan

sesi tanggapan dan refleksi bersama. Sebagai tahap penutup evaluasi kuantitatif, seluruh

peserta kembali mengisi instrumen post-test dengan indikator soal yang setara dengan pre-

test, guna mengukur peningkatan capaian pengetahuan dan pergeseran pemahaman siswa

setelah menerima perlakuan (treatment) berupa program edukasi dan pelatihan. Data hasil

pre-test dan post-test dari 35 siswa dianalisis secara kuantitatif deskriptif pada empat

indikator penilaian. Hasil rekapitulasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Pre-test dan Post-test Siswa SMA Negeri 1 Tompaso (N = 35)

Indikator Penilaian

Rata-Rata

Pre-test

Rata-Rata

Post-test

Selisih

Peningkatan

(%)

Kategori

Akhir

Pemahaman Konsep

Civic Culture & Budaya

Politik Partisipatif

56,8

85,2

+28,4

50,0%

Sangat

Baik

Pengetahuan

Kewarganegaraan (Civic

Knowledge)

61,4

88,6

+27,2

44,3%

Sangat

Baik

Sikap Toleransi dan

Solidaritas Sosial

65,2

90,1

+24,9

38,2%

Sangat

Baik

Kesadaran Partisipasi &

Tanggung Jawab Sosial

60,0

86,4

+26,4

44,0%

Sangat

Baik

Rata-Rata Keseluruhan

60,85

87,58

+26,73

43,93%

Sangat

Baik

Sumber: data diolah oleh penulis, 2026.

Berdasarkan data pada Tabel 1, secara umum terjadi peningkatan rata-rata capaian

pemahaman siswa dari 60,85 pada saat pre-test (kategori cukup) menjadi 87,58 pada saat

post-test (kategori sangat baik), atau meningkat sebesar 43,93% dengan kenaikan skor

absolut sebesar 26,73 poin. Peningkatan tertinggi terjadi pada indikator pemahaman konsep

civic culture dan budaya politik partisipatif, yaitu sebesar 50,0%, sedangkan peningkatan

terendah terjadi pada indikator sikap toleransi dan solidaritas sosial, yaitu sebesar 38,2%.

Meskipun demikian, keempat indikator tetap berada pada kategori sangat baik pada saat

post-test.

Pembahasan

Peningkatan Civic Knowledge sebagai Dasar Pembentukan Karakter Warga Negara

Pada pengukuran awal, rata-rata skor civic knowledge siswa berada pada angka 61,4, yang

menunjukkan bahwa pengetahuan kewarganegaraan siswa masih terbatas pada hafalan

materi tekstual kurikuler. Siswa umumnya mengetahui bentuk hak dan kewajiban secara

umum, namun belum memahami secara mendalam implikasi praktis dari nilai-nilai

Pancasila, prinsip demokrasi, dan kedaulatan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Setelah

mengikuti sesi edukasi interaktif, terjadi peningkatan sebesar 44,3% dengan skor akhir

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 268-277

E-ISSN: 3047-2474 (online) 274

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

mencapai 88,6. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyampaian materi yang dikemas secara

kontekstual dan komunikatif efektif meningkatkan daya serap siswa. Hal ini sejalan dengan

pandangan Sulistyarini et al. (2023) bahwa pemahaman kognitif yang kuat terhadap nilai-

nilai kewarganegaraan menjadi sarana utama agar siswa mampu bertindak rasional, kritis,

dan bijak dalam menghadapi isu publik, sebab tanpa civic knowledge yang memadai, sikap

kewargaan (civic disposition) dan keterampilan kewargaan (civic skills) tidak akan terbangun

secara optimal.

Transformasi Orientasi Civic Culture: dari Budaya Pasif menuju Participant Culture

Salah satu temuan penting dalam kegiatan ini adalah pergeseran orientasi budaya politik

dan kesadaran sosial siswa. Merujuk pada Almond dan Verba (1989), sebelum kegiatan

dilaksanakan sebagian besar siswa cenderung berada pada tipe budaya subject atau bahkan

parochial, yaitu menyadari keberadaan aturan dan struktur pemerintahan atau sekolah,

namun menganggap bahwa urusan publik dan partisipasi sosial merupakan kewajiban

pihak dewasa atau pemerintah semata. Intervensi pelatihan yang mengintegrasikan

simulasi studi kasus berhasil mendorong pemahaman konsep civic culture meningkat

sebesar 50,0%, dari skor rata-rata 56,8 menjadi 85,2. Melalui diskusi kelompok, siswa mulai

menyadari pentingnya participant culture, di mana generasi muda tidak lagi berposisi

sebagai penonton pasif, melainkan sebagai aktor aktif yang berani menyampaikan aspirasi

secara santun, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan bersama, dan bertanggung

jawab atas kemajuan lingkungan sekitar. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa civic

culture berperan sebagai fondasi solidaritas intelektual dan keberdayaan komunitas dalam

konteks pendidikan kontemporer (Magill et al., 2024).

Penanaman Nilai Toleransi, Solidaritas, dan Kepedulian Sosial Berbasis Kearifan Lokal

Penguatan civic culture tidak hanya bertumpu pada ranah politik formal, tetapi juga

mencakup dimensi budaya sosial. Pada indikator sikap toleransi dan solidaritas sosial,

terjadi peningkatan skor dari 65,2 menjadi 90,1. Peningkatan ini relevan mengingat

masyarakat Tompaso dan Sulawesi Utara pada umumnya memiliki modal sosial berbasis

kearifan lokal yang kuat, seperti semangat gotong royong dan kekeluargaan yang dikenal

luas dalam tradisi Mapalus (Rumbay et al., 2022). Dalam sesi refleksi, siswa diajak

mengaitkan nilai civic culture nasional dengan nilai kearifan lokal tersebut, dan mampu

mengartikulasikan pentingnya menghargai perbedaan pendapat, mencegah perilaku

diskriminatif, serta menumbuhkan solidaritas antarsesama tanpa membeda-bedakan latar

belakang. Temuan ini memperkuat pandangan Masyitoh dan Maesaroh (2022) bahwa

penguatan civic culture pada siswa akan lebih berhasil apabila diintegrasikan dengan nilai

sosial budaya lokal yang dihidupi masyarakat setempat, sebagaimana juga ditegaskan

dalam kajian mengenai peran nilai budaya lokal Sulawesi Utara dalam pendidikan toleransi

(Pangalila & Mantiri, 2020).

Implikasi Praktis dan Strategi Keberlanjutan

Ketercapaian target luaran kegiatan memberikan dampak positif bagi mitra. Permasalahan

utama mitra, yaitu terbatasnya ruang edukasi partisipatif dan belum optimalnya

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 268-277

E-ISSN: 3047-2474 (online) 275

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

pemahaman siswa mengenai civic culture, dapat diatasi melalui penyelenggaraan program

ini. Antusiasme dan keaktifan siswa selama pembelajaran interaktif menunjukkan bahwa

metode partisipatif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan refleksi jauh lebih efektif

dibandingkan metode ceramah satu arah, sejalan dengan temuan pada berbagai kegiatan

pengabdian sejenis yang menunjukkan bahwa pembekalan berbasis pelatihan partisipatif

efektif memperkuat karakter dan literasi kewarganegaraan generasi muda (Anggawirya et

al., 2023; Jati & Efendi, 2025). Model kolaborasi antara perguruan tinggi dan komunitas

sekolah dalam bentuk kegiatan PKM semacam ini juga sejalan dengan gagasan model

pendidikan kewarganegaraan berbasis civic masyarakat yang memadukan penguatan

kompetensi kewarganegaraan dengan pemberdayaan komunitas sasaran (Nanggala, 2025).

Secara khusus, antusiasme 35 siswa selama proses pembelajaran interaktif juga

menunjukkan bahwa keterlibatan aktif generasi muda dalam kegiatan pengabdian kepada

masyarakat dapat menjadi wahana pembentukan karakter kewargaan yang berkelanjutan,

bukan sekadar kegiatan seremonial satu kali. Implikasi jangka panjang dari kegiatan ini

adalah terbentuknya karakter kewargaan siswa yang lebih toleran, bertanggung jawab, dan

siap berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan kesiswaan, seperti OSIS, pramuka,

maupun kegiatan bakti sosial kemasyarakatan di lingkungan sekolah dan masyarakat

Tompaso.

Sebagai bentuk keberlanjutan, tim pengabdi merekomendasikan kepada pihak sekolah dan

guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA Negeri 1

Tompaso untuk terus mengintegrasikan metode pembelajaran berbasis masalah (problem-

based learning) dan studi kasus nyata dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, sehingga

penguatan civic culture dan civic knowledge tidak berhenti saat program PKM berakhir,

melainkan dapat melembaga menjadi budaya sekolah (school culture) yang positif secara

berkelanjutan.

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan PKM mengenai penguatan civic

culture dan civic knowledge bagi 35 siswa di SMA Negeri 1 Tompaso, dapat disimpulkan

beberapa hal berikut. Pertama, pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi

materi, diskusi kelompok, dan simulasi terbukti efektif meningkatkan pemahaman

kewarganegaraan siswa, ditunjukkan oleh peningkatan rata-rata nilai keseluruhan sebesar

43,93%, dari skor rata-rata pre-test 60,85 (kategori cukup) menjadi 87,58 (kategori sangat

baik) pada post-test. Kedua, program ini berhasil mendorong pergeseran orientasi siswa dari

budaya kewargaan yang pasif (subject culture) menuju budaya politik dan sosial yang

partisipatif (participant culture), ditandai dengan tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab

sosial, nilai toleransi, dan semangat keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan

lingkungan sekolah. Ketiga, metode pembelajaran interaktif yang memadukan sosialisasi

materi dengan studi kasus berbasis dilema kewargaan lokal terbukti lebih menumbuhkan

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 268-277

E-ISSN: 3047-2474 (online) 276

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

antusiasme siswa dibandingkan metode ceramah satu arah, sekaligus mempermudah

pemahaman konsep kewarganegaraan yang sebelumnya dianggap abstrak.

Sebagai tindak lanjut, disarankan kepada pihak sekolah untuk terus menerapkan metode

pembelajaran berbasis masalah dan diskusi studi kasus dalam pembelajaran Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan, serta menyediakan wadah kegiatan kesiswaan yang

berorientasi pada penguatan nilai civic culture. Bagi tim pengabdi atau peneliti selanjutnya,

kegiatan serupa dapat direplikasi pada sekolah lain di wilayah Kabupaten Minahasa

dengan cakupan sasaran yang lebih luas, disertai evaluasi berkala (follow-up) untuk

mengukur retensi pemahaman dan penerapan nilai civic culture dalam perilaku kewargaan

siswa secara nyata.

Penghargaan

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Manado atas dukungan pendanaan melalui skema

Dana PNBP UNIMA Tahun Anggaran 2026, serta kepada kepala sekolah, guru, dan siswa

SMA Negeri 1 Tompaso atas kerja sama dan partisipasi aktif selama pelaksanaan kegiatan

Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

Almond, G. A., & Verba, S. (1989). The civic culture: Political attitudes and democracy in five

nations. Sage Publications.

Anggawirya, A. M., Floriani, R., Sijabat, S., Istiqomah, N., Giovani, E., & Hanip, R. (2023).

Peningkatan literasi kewarganegaraan dan kesadaran multikulturalisme pada

masyarakat Papua Selatan. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan (JERKIN),

2(2). https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i2.207

Jati, D. H. P., & Efendi, M. (2025). Pembekalan civic with society sebagai penguatan karakter

dan literasi kewarganegaraan bagi mahasiswa. Magistrorum et Scholarium: Jurnal

Pengabdian Masyarakat, 5(3), 237–246. https://doi.org/10.24246/jms.v5i32025p237-246

Kusumawati, I., & Putri, P. O. (2025). Pelatihan Peningkatan KeterampilanMatematika dan

Etika Kewarganegaraan dalamMempersiapkan Lulusan Sarjana. Kurnia Mengabdi:

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1), 35-45.

Levada, Y. A. (2018). Civic culture. Dalam Russian culture at the crossroads (hlm. 299–312).

Routledge.

Magill, K. R., Scholten, N., Blevins, B., & Smith, V. D. (2024). The importance of civic culture:

Toward intellectual solidarity and community agency. Education, Citizenship and Social

Justice, 19(1), 139–161. https://doi.org/10.1177/17461979221126612

Masyitoh, I. S., & Maesaroh, S. (2022). Transforming the local wisdom values of the

Cireundeu indigenous peoples in enhancing civic culture. Proceedings of the Annual

Civic Education Conference (ACEC), 548–553.

Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

Vol. 3, No. 2, Agustus 2026, page: 268-277

E-ISSN: 3047-2474 (online) 277

https://kurniajurnal.com/index.php/kurnia-mengabdi

Nanggala, A. (2025). A community civic-based civic education model to strengthen

students' civic competence and empower communities. Tekmulogi: Jurnal Pengabdian

Masyarakat, 5(2), 195–204. https://doi.org/10.17509/tmg.v5i2.90419

Pangalila, T., & Mantiri, J. (2020). Nilai budaya masyarakat Sulawesi Utara sebagai model

pendidikan toleransi. Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi, 20(1), 1–10.

https://doi.org/10.21009/jimd.v20i01.15924

Pangalila, T., & Supit, B. F. (2024). Penguatan Profil Pelajar Pancasila pada Siswa di SMP

Negeri 4 Tomohon. Kurnia Mengabdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 74-82.

Rumbay, C. A., Lumapow, H., Tuerah, P. E. A., Usoh, E. J., Rotty, V. N. J., & Lengkong, J. S.

J. (2022). Embracing Mapalus traditional management values for Christian religious

education. HTS Teologiese Studies/Theological Studies, 78(1), 1–9.

Sulistyarini, S., Dewantara, J. A., & Adha, M. M. (2023). Civic education and citizenship

studies in culture, identity, and art. Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan

Kewarganegaraan), 4(1), 1–5.