TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam

Sentra Gakkumdu Perspektif Sosiologi Fungsionalis

Diyah Nur Widowati

a,1*

, Miranda Inko Sherly

b,2

Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta

mamdiah77@gmail.com;

mirandainkosherly@gmail.com

mamdiah77@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 10 Oktober 2024

Direvisi: 15 November 2024

Disetujui: 23 Desember 2024

Tersedia Daring: 1 Januari 2025

Terjadinya penegakan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh

Bawaslu adalah realita yang terjadi bahwa tidak selamanya pemilu

dapat berjalan dengan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Berdasarkan analisa kondisi yang utamanya dikaji melalui realitas yang

terjadi, kendala yang sering terjadi adalah perbedaan persepsi antar

anggota Sentra Gakkumdu, hilangnya bukti dugaan, waktu yang

terbatas, dan SDM Bawaslu yang terbatas. Melalui UU No. 22 Tahun

2007, keberadaan Bawaslu sudah tidak lagi subordinat dengan KPU.

Kondisi di atas yang kemudian menginisiasi lahirnya penelitian

pengembangan dalam rangka claiming novelty, mengurai peran

masing-masing lembaga dalam Sentra Gakkumdu melalui sudut

pandang baru, yaitu sosiologi fungsionalis. Fungsi Sentra Gakkumdu

adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap

pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola pidana pemilu itu

sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Oleh

karenanya perlu koordinasi dan kolaborasi yang saling membangun

antara anggota penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu.

Kata Kunci:

Bawaslu

Sentra Gakkumdu

Sosiologi Fungsionalis

ABSTRACT

Keywords:

Bawaslu

Sentra Gakkumdu

Sociology functionist

The enforcement of election crimes committed by Bawaslu is the reality

that occurs that not always elections can run directly, freely,

confidentially, honestly, and fairly. Based on the analysis of conditions

that are mainly studied through the reality that occurs, the obstacles that

often occur are differences in perception between members of the

Gakkumdu Center, loss of evidence of conjecture, limited time, and limited

Bawaslu human resources. Through Law No. 22 of 2007, the existence of

Bawaslu is no longer subordinate to the KPU. The above conditions then

initiated the birth of development research in the framework of claiming

novelty, parsing the role of each institution in the Gakkumdu Center

through a new point of view, namely functionalist sociology. The function

of Sentra Gakkumdu is as a coordination forum in the process of handling

every violation of election crimes, implementation of the election criminal

pattern itself, data centers, competency improvement, evaluation

monitoring. Therefore, it is necessary to coordinate and collaborate to

build between law enforcement members in the Gakkumdu Center.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Pemberian hak dan akses publik dalam mengawal dan mengontrol kebijakan negara

adalah salah satu dari karakteristik negara demokrasi. Secara instrumental, demokrasi adalah

menempatkan posisi publik (rakyat) dalam menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintah

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

dituntut untuk mengedapankan kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Dalam beberapa

literatur kenegaraan, menurut Lyphard, negara dapat diatribusikan demokrasi jika memenuhi

beberapa unsur-unsur, di antaranya adalah ‘adanya pemilihan yang bebas dan jujur’ dan

‘adanya hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara’. Unsur-unsur di atas

dimanifestasikan dalam teknis dan cara kerja kelembagaan yang memuat sejumlah cita dan

nilai demokrasi yang kemudian kerap disebut dengan demokrasi prosedural. Melalui teknis

dan cara kerja seperti itu, publik dihadapkan dalam sebuah wadah yang memiliki fungsi

penghubung peran aktif masyarakat dengan negara, begitu sebaliknya. Demikian juga

diungkapkan melalui penelitian yang dilakukan oleh Unesco pada tahun 1950-an yang

menyatakan bahwa tidak ada satu pun tanggapan yang menolak demokrasi sebagai landasan

dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern.

Abstraksi di atas yang kemudian dikonkritkan dalam wujud nyata melalui adanya

pemilihan umum. Pemilu merupakan cara untuk melaksanakan demokrasi. Pemilu, bagi

sejumlah negara yang mengadopsi teknis demokrasi, dianggap sebagai trademark sekaligus

tolak ukur utama demokrasi. Berdasar pada pernyataan Internasional Commision of Jurist,

Bangkok 1965 yang mengatakan bahwa ‘penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas

merupakan salah satu syarat dari enam syarat dasar bagi negara demokrasi perwakilan di

bawah rule of law’. Selanjutnya, pemilihan umum (pemilu) tidak bisa berjalan dengan

sendirinya tanpa ada kaki-tangan yang menfasilitasi. Jika ditelaah secara konteks normatif

melalui paradigma positivistik, pemilu dapat diselenggarakan setidaknya melalui lembaga

yang menaungi. Di Indonesia, lembaga itu terwujud melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU)

dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Secara konteks kelembagaan, lembaga penyelenggara

pemilihan umum merupakan lembaga yang didesain memiliki fungsi check and balances yang

paling efektif dibandingkan dengan lembaga negara lainnya.

Pemilu merupakan cermin suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Karena dalam

teknis tersebut, publik diberikan ruang partisipasi secara langsung dalam kehidupan bernegara.

Jimly Asshiddiqie dalam bukunya, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, menyebutkan tujuan

penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) ada empat, yaitu; pertama, untuk memungkinkan

terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; kedua, untuk

memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di

lembaga perwakilan; ketiga, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan; keempat, untuk

melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Dalam lingkup hukum normatif Indonesia,

dasar hukum penyelenggaraan pemilu disandarkan pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar

1945. Poin yang termuat dalam pasal tersebut tidak hanya selesai membicarakan pelaksanaan

pemilu setiap lima tahun sekali dalam rangka memilih wakilnya atau sebaliknya. Merupakan

sarana kompetesi yang adil bagi partai politik, untuk sejauh mana telah melaksanakan fungsi

dan peran serta tanggung jawab atas kinerjanya kepada rakyat yang memilihnya.

Sebagai trademark negara demokrasi, pemilu baiknya haruslah berjalan secara baik pula.

Penyelenggaraan pemilu yang demokratis tidak hanya berhenti tentang bagaimana lembaga

pelaksana pemilu –dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU)– dapat

mengupayakan berjalannya pemilu dengan lancar dan sukses sampai tahap akhir, namun

terdapat beberapa hal setelahnya yang tidak kalah penting untuk dikawal. Selain KPU, terdapat

lembaga pengawas yang independen dan otonom dalam mengawal dan menidak segala bentuk

potensi pelanggaran yang terjadi selama pemilu berlangsung. Di sinilah peran penting Badan

Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menindak tindak pidana pemilu. Sebagai lembaga yang

independen dan otonom, tentu Bawaslu memiliki karakter-karakter khusus, di antaranya

adalah; pertama, dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang; kedua, tidak

mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu; ketiga, bertanggungjawab kepada

parlemen; keempat, menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu; kelima, memiliki

integritas dan moralitas yang baik dan; keenam, memahami tata cara penyelenggaraan pemilu.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

Terjadinya penegakan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu adalah realita

yang terjadi bahwa tidak selamanya pemilu dapat berjalan dengan langsung, bebas, rahasia,

jujur, dan adil. Terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau ego sektoral yang menciderai

nilai luhur pemilu, justru demikian adalah wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilu

sebagai distribusi kekuasaan secara kebersamaan dalam bingkai demokrasi. Permasalahan

yang kerap muncul dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya

pemilu yang demokratis. Setidaknya, menurut Ratna Sholiha, beberapa permasalahan yang

kerap muncul tersebut antara lain, money politics dan black campaign, profesionalitas

penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai

politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik

horizontal. Selain persoalan tersebut, literatur lain menyebutkan adanya hambatan

penyelenggaraan pemilu yang demokratis disebabkan pada konteks demokrasi. Lembaga

penyelenggara pemilu kerap mendapat rintangan tidak hanya ketika proses pemilu, tetapi juga

perselisihan hasil pemilu. Belum lagi diperparah dengan adanya dua rezim pemilihan, yakni

pemilu dan pilkada yang diatur oleh undang-undang yang berbeda.

Batu sandungan yang sering dijumpai oleh lembaga penyelenggara pemilu (Bawaslu) kian

besar ketika sudah memasuki arena Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu). Peran

dan fungsi Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu sering mendapati kelemahan dan kesenjangan

ketika berhadapan dengan lembaga lainnya, yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Selain dissenting

opinion (perbedaan pendapat), temuan dan laporan Bawaslu dalam mengawasi dan mengawal

jalannya penyelenggaraan pemilu hanya ditempatkan sebagai catatan dalam keputusan, bukan

sebagai rekomendasi. Mudahnya, dari sini dapat ditegaskan bahwa keputusan masukan

Bawaslu dikesampingkan oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

Berpijak pada uraian komprehensif di atas, penulis mencoba menelanjangi kesenjangan

yang lumrah terjadi dalam proses perayaan demokrasi yang terwujud melalui pemilu. Dengan

menguliti akar permasalahan yang terjadi, setidaknya kita dapat dihadapkan dengan muara

problematika menahun yang sering berputar dalam lingkaran Sentra Gakkumdu. Agar

penelitian lebih mantap, penulis juga mencoba menguraikan peran masing-masing lembaga

penegak dan penyelenggara pemilu melalui kacamata sosiologi fungsionalisme. Dengan jujur,

penelitian ini hanya melengkapi dari penelitian sebelum-sebelumnya yang sudah dahulu dan

banyak mengkaji tentang penegakan hukum di pemilu. Hanya saja mungkin terdapat claiming

novelty (klaim pembaruan) perspektif sosiologi.

Permasalahan

Berdasarkan analisa kondisi di atas yang utamanya dikaji melalui realitas yang terjadi,

maka perlu dilakukan kajian secara komprehensif terkait sejauh mana problematika yang

sering ditemui oleh Bawaslu dalam lingkup Sentra Gakkumdu sehingga proses

penyelenggaraan pemilu terkesan mencederai nilai luhur demokratis. Di samping mengurai

permasalahan itu, tulisan ini mencoba menjabarkan peran masing-masing lembaga Sentra

Gakkumdu dan hubungan yang melingkupinya melalui sudut pandang sosiologi

fungsionalisme.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah pendekatan penelitian dan

pengembangan (research and development). Jenis metode ini adalah untuk menghasilkan

laporan tertentu serta menguji kredibel tidaknya laporan tersebut. Metode penelitian ini adalah

sebuah cara untuk mengembangkan dan menyempurnakan suatu laporan sebelumnya. Metode

penelitian juga dituliskan secara deskriptif terlebih dahulu pada tahap awal tulisan. Dalam

konteks tulisan ini hendak menyempurnakan laporan dan temuan tulisan sebelumnya yang

menguraikan pembatasan peran Bawaslu dalam arena Sentra Gakkumdu. Selanjutnya, untuk

menyempurnakan metode pertama, maka dibutuhkan ruang eksperimental dalam rangka

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

development. Dalam tulisan berikut, usai mengurai permasalahan Bawaslu dalam Sentra

Gakkumdu dilanjutkan dengan analisis peran masing-masing lembaga melalui sudut pandang

fungsionalisme sosiologi.

Data primer sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan kajian

kepustakaan. Studi kepustakaan ini adalah mencari bahan hukum atau data dengan mengkaji

dokumen hukum, berupa konsep-konsep, teori, pendapat atau penemuan-penemuan yang

berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam berbagai literatur buku-buku hukum,

jurnal hukum dan ketentuan perundang-undangan. Bahan data primer berasal dari penelitian-

penelitian sebelumnya yang sama membahas tentang pembatasan peran Bawaslu melalui

Sentra Gakkumdu dalam menangani tindak pidana pemilu.

3. Kerangka Teori

Melalui UU No. 22 Tahun 2007, keberadaan Bawaslu sudah tidak lagi subordinat dengan

KPU. Itu artinya, posisi Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu sudah sejajar dengan

KPU. Hal ini dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa untuk mewujudkan pengawasan yang

efektif dan sarat nilai demokratis, lembaga pengawasan harus dipisahkan dari lembaga yang

diawasinya. Kesetaraan posisi antara KPU dan Bawaslu ditujukan untuk terciptanya check and

balances. Dengan demikian Bawaslu dapat dikatakan sebagai lembaga yang independen.

Selain pertimbangan tersebut, Bawaslu juga diberikan porsi dan wewenang untuk turut andil

dalam penegakan tindak pidana pemilu yang terbentuk melalui Sentra Gakkumdu (Penegakan

Hukum Terpadu) bersama dua lembaga independen dan otonom lainnya, yaitu Kejaksanaan

dan Kepolisian. Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses

penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu

itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Selain itu, Sentra

Gakkumdu menjelma sebagai ruang sidang penindakan dan penyelesaian laporan dan temuan

tindak pidana yang terjadi selama dan setelah penyelenggaraan pemilu. Meski demikian, kerap

kali Bawaslu mengalami kendala dalam penanganan tindak pidana pemilu. Penelitian Michael

Richard Siahaan, Isnaini, dan Mirza Nasution menyebutkan, kendala itu di antaranya adalah:

perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu, barang bukti hilang, tersangka tidak kooperatif,

dan petugas Bawaslu yang terbatas.

Kondisi di atas yang kemudian menginisiasi lahirnya penelitian pengembangan dalam

rangka claiming novelty, mengurai peran masing-masing lembaga dalam Sentra Gakkumdu

melalui sudut pandang baru, yaitu sosiologi fungsionalisme. Secara harfiah, fungsionalisme

berakar dari kata ‘fungsi’, yang memiliki definisi sederhana adalah peran, kegunaan, atau

jabatan (pekerjaan) yang dilakukan. Analogi mudahnya adalah organ tubuh yang memiliki

peran dan fungsi masing-masing dan berjalan tidak bisa tergantikan. Apabila salah satu organ

gagal berfungsi, maka manusia dapat berpotensi mengalami sakit. Jika analogi itu

diaplikasikan dalam sebuah lembaga, sesuai dengan contoh kasus dalam Sentra Gakkumdu,

maka akan mengalami kesenjangan juga kecacatan yang saling berlawanan. Bagi fungsionalis,

kegagalan suatu institusi atau lembaga dalam berfungsi disebut dengan malfungsi. Seperti

analogi organ tubuh di atas yang saling mengisi peran, antara Bawaslu, Kejaksaan, dan

Kepolisian seyogyanya harus saling memiliki persamaan perspektif dan cita luhur dalam

menuntaskan tindak pidana pemilu untuk menegakkan nilai demokrasi.

4. Hasil dan Pembahasan

Bawaslu sebagai lembaga yang independen dan otonom, tidak subordinat dan sejajar

dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Perbuatan Bawaslu dalam menangani tindak pidana

pemilu disandarkan pada Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan

dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu N0. 31 Tahun 2018

tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 26 PerBawaslu

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

No. 7 Tahun 2018 mengatur definisi dari laporan. Laporan dalam pandangan Bawaslu adalah

laporan langsung dari Warga Ngara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu, atau

pemantau pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,

Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan

penyelenggaraan pemilu. Dan beberapa peraturan lainnya yang mengungkap sensitivitas

Bawaslu dalam melakukan tindak pidana pemilu, termasuk Perbawaslu No. 31 Tahun 2018

Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan

hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau

Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau

Kejaksaan Negeri. Melalui Sentra Gakkumdu, institusi yang disebut berkedudukan sama

sebagai tempat untuk menyamakan pandangan antar institusi yang terlibat dalam menangani

tindak pidana pemilu.

Idealnya, cara kerja dalam Sentra Gakkumdu seperti uraian di atas. Namun, jika ditelusuri

secara teknis dan praktiknya, Gakkumdu justru hanya ditempatkan sebagai institusi yang

bertugas menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu secara terpadu. Pada saat yang

sama, juga memberi penilaian terhadap apakah bukti-bukti, laporan, dan temuan dugaan tindak

yang diserahkan oleh Bawaslu beserta jajarannya sudah terpenuhi atau tidak. Bahkan, dalam

konteks ini dan dalam keadaan tertentu, pihak penyidik kepolisian justru hanya memosisikan

diri sebagai pihak yang menerima laporan secara bersih, tanpa melakukan tindak lanjut

penyedikan lagi. Padahal, sesuai amanat UU Pemilu, penyidik kepolisian yang semestinya

melakukan penyidikan atas telah terjadinya dugaan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu,

dalam proses penegakan penanganan tindak pidana pemilu banyak mengalami hambatan yang

menyebabkan proses hukum menjadi lebih panjang dan tidak kunjung usai.

Pembatasan Peran Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan

setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola pidana pemilu itu sendiri, pusat

data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara itu, PerBawaslu No. 31 Tahun

2018 juga mengatur mengenai pola penanganan tindak pidana pemilu dalam Standar

Operasional dan Prosedur (SOP). Berikut akan diuraikan sistem penanganan tindak pidana

pemilu yang jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa yang hanya melibatkan polisi,

jaksa dan pengadilan. Sementara tindak pidana pemilu juga melibatkan pengawasan pemilu.

Sehingga, dalam kondisi bagaimanapun dinilai lumrah sebagai salah satu alasan kenapa

penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif.

Menurut SOP Sentra Gakkumdu, penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui

3 (tiga) tahap yaitu: 1) Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan

tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang

menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur

tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir

Pengaduan. Setelah menerima laporan atau temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu,

Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu dan menyampaikan laporan

atau temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak

diterimanya laporan atau temuan. 2) Tindak lanjut Sentra Gakkumdu terhadap laporan atau

temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini dilakukan pembahasan oleh Sentra

Gakkumdu dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsure

Pengawas Pemilu. 3) Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra

Gakkumdu, Dalam tahap ini disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu, yang menentukan

apakah suatu laporan atau temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, atau

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

apakah laporan atau temuan tersebut perlu dilengkapi dengan syarat formil atau syarat

materiil.

Sebagai bagian dari hukum pidana, tentu peradilan pidana pemilu juga mengikuti sistem

peradilan pidana secara umum. Dalam kerangka itu, semua unsur dan elemen penegakan

hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatakan

terlibat dalam satu jaringan kerja yang saling berkaitan satu sama lain. Dalam tindak pidana

pemilu, cara kerja seperti itu juga digunakan. Hanya saja terdapat karakter khusus yang

terdapat dalam hukum pidana pemilu. Selain dari segi formil yang berbeda, segi materiil pun

juga banyak terdapat perbedaan yang tidak jarang mengakibatkan adanya penanganan tindak

pidana pemilu yang tidak sempurna. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, terdapat banyak

hal yang menjadi kendala dalam penanganan perkara pidana pemilu, seperti kuatnya

perbedaan persepsi antara penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu,

kurangnya komitmen unsur-unsur penegak hukum, jumlah petugas Bawaslu yang terbatas dan

lain sebagainya.

Dissenting Opinion (Perbedaan Persepsi dalam Sentra Gakkumdu)

Sentra Gakkumdi diatribusikan sebagai institusi penegakan hukum terpadu dalam

penanganan tindak pidana pemilu dengan komposisi Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Meski demikian, secara realita tujuan itu belum mencapai taraf sempurna atau diselesaikan

dengan cepat dan tepat karena perbedaan persepsi atau pendapat antara ketiga unsur penegak

hukum. Perbedaan persepsi justru menjadi penghambat penanganan tindak pemilu, karena

pada dasarnya ketiga unsur dalam Gakkumdu mempunyai keterlibatan dalam kelanjutan

penanganan pidana yang dilaporkan, sehingga tidak ada dari satu unsur pun dengan begitu

mudah dapat diabaikan. Dalam prosesnya, jika Bawaslu mengabaikan persepsi Kepolisian

maka besar kemungkinan laporan Bawaslu sulit untuk menindaklanjuti di Kepolisian. Itu

artinya, terdapat kemungkinan Kepolisian terpaksa hanya mengabaikan rekomendasi tersebut.

Belum lagi, perbedaan persepsi itu diperparah dengan lemahnya koordinasi antara ketiga unsur

penegak hukum. Untuk mengatasi demikian, ketiga unsur penagak hukum yang tergabung

dalam Sentra Gakkumdu seyogyanya melakukan koordinasi yang aktif dan efektif, sehingga

permasalahan tindak pidana pemilu bisa dihadapi dengan satu pendapat dan ditindaklanjuti

secara bersama.

Sejajarnya Posisi Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu

Peran dan kewenangan Bawaslu yang harusnya mempunyai posisi sentral menjadi sejajar

dengan lembaga lain (Kepolisian dan Kejaksaan) yang secara harkat harusnya nyata

independensi secara kelembagaan. Acapkali Bawaslu yang sebagai pihak eksekutif sendiri

merupakan kontestan dalam pelaksanaan pemilihan umum dari sumber partai politik.

Pemandangan itu yang kemudian berujung pada sulitnya penanganan tindak pidana pemilu

dalam ruang Sentra Gakkumdu. Pada saat yang sama, hal ini menjadi pertanyaan besar akan

integritas pelaksanaan pemilu secara demokratis yang sesuai asas, juga berpengaruh pada

pemilu selanjutnya. Idealnya, Sentra Gakkumdu adalah institusi bersih dari kepentingan

sektoral yang diatribusikan sebagai penegak hukum terpadu menangani tindak pidana pemilu.

Oleh karenanya dalih pembentukan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan

tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Sulitnya Pembuktian Tindak Pidana Pemilu

Kehilangan barang bukti menjadi faktor yang sering terjadi dalam tindak pidana pemilu.

Hal ini terjadi karena terdapat kesempatan dan unsur kesengajaan dari pihak terkait untuk

menghilangkan barang bukti atau jejak setelah adanya laporan pihak yang dirugikan ke

Bawaslu. Secara normatif hukum, setiap perkara tidak dapat dilanjutkan ke pemeriksaan jika

barang bukti tidak ada. Artinya, bahwa terdakwa pelanggaran pidana pemilu jarang ditahan

oleh Kepolisian –karena tidak adanya barang bukti yang bisa menjadi rekam otentik– yang

bisa berujung kepada terganggunya penanganan tindak pidana pemilu. Jika ditelusuri secara

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

formil, Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus ikhwal pembuktian

dalam perkara tindak pidana pemilu. Dalam arti, tidak terdapat ketentuan yang memberikan

karakter tersendiri dalam pembuktian tindak pidana pemilu. Ketiadaan pengaturan pembuktian

tindak pidana pemilu melahirkan konsekuensi harus tunduknya cara kerja pembuktian pidana

pemilu pada sistem pembuktian dalam KUHAP. Hal ini jauh berbeda misalnya dengan

penanganan tindak pidana korupsi yang memiliki kondisi dan ruang lebih luas dari apa yang

termuat dalam KUHAP. Untuk proses pembuktian tindak pidana pemilu, ketentuan

sepenuhnya tunduk mengikuti apa yang diatur dalam KUHAP.

Tidak Ada Upaya Paksa

Merujuk pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2018 tentang

Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, tidak memberikan

kewenangan kepada lembaga pengawas yaitu Bawaslu sebagai lembaga yang independen dan

otonom dalam menjalankan peran dan tugasnya untuk mengawasi serta menindaklanjuti

adanya dugaan pelanggaran maupun laporan pelanggaran untuk melakukan ‘upaya paksa.’

Pun, bukti yang dibawa Bawaslu kepada pihak Kepolisian untuk dibahas dan ditindaklanjuti

tidak berikan wewenang upaya paksa semakin menyulitkan Bawaslu dalam menyelesaikan

pelanggaran tindak pidana pemilu. Pada saat yang sama, dalam konteks ini, tidak adanya

upaya paksa yang dapat diajukan untuk dengan segera menyelesaikan penanganan tindak

pidana pemilu semakin disulitkan dengan keterbatasan waktu yang diberikan kepada Bawaslu

atau pengawas yaitu 3 (tiga) hari ditambah dengan 2 (dua) hari serta pihak yang diduga

sebagai pelaku pelanggaran tidak bersedia atau mangkir untuk memberikan klarifikasi.

Uraian kendala yang disebut di atas adalah selalu berputar setiap pelaksanaan penanganan

tindak pidana pemilu. Selama proses pemilihan umum berlangsung, tidak menutup

kemungkinan banyak laporan yang masuk ke Bawaslu dari masyarakat atau pihak yang merasa

dirugikan, namun karena berbagai alasan dan kendala di atas akhirnya tidak dapat diproses

hingga tuntas. Bagaimana pun dan dalam kondisi dan situasi apapun, sistem penanganan

tindak pidana pemilu masih membutuhkan pembenahan agar dapat diterapkan dengan baik dan

efektif untuk menjadi instrumen penegakan hukum yang demokratis dan perwujudan pemilu

yang jujur dan adil.

Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu Perspektif Sosiologi Fungsionalis

Pembahasan sebelumnya, dituliskan idealnya cara kerja dan wewenang yang ada dalam

tubuh unsur penegak hukum, dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian yang tergabung dalam

Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Namun ternyata, dalam teknis dan praktiknya banyak

mengalami kendala. Dalam beberapa literatur penelitian sebelumnya, Bawaslu sebagai

lembaga independen dan otonom yang menangani tindak pidana pemilu mendapati kendala itu

berasal internal dan eksternal. Kendala internal seperti halnya petugas Bawaslu yang terbatas,

minimnya integritas petugas Bawaslu yang harusnya lembaga penyelenggara justru turut serta

menjadi kontestan. Sedangkan kendala eksternal Bawaslu di antaranya adalah dissenting

opinion (perbedaan pendapat) antara penegak hukum yang ada dalam Sentra Gakkumdu,

sulitnya pembuktian tindak pidana pemilu atau bukti yang kerap dihilangkan secara sengaja,

dan tidak ada kewenangan ‘upaya paksa’ dari Bawaslu untuk segera mentutaskan penanganan

tindak pidana pemilu.

Kendala yang terjadi itu bukan semata muncul secara tiba-tiba, atau dibiarkan dengan

sengaja sehingga menjadi fenomena wajar di kancah pesta politik dan demokrasi Indonesia,

justru menjadi cerminan untuk digali bagaimana jalan keluarnya. Berikut ini akan ditampilkan

salah satu format yang bisa dibuat dalam melihat problematika yang terjadi antara penegak

hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Format cara pandang ini ditinjau melalui

‘Sosiologi Fungsionalisme.’ Dalam istilah lengkapnya, dikaitkan dengan pembahasan

struktural-fungsionalisme. Merupakan salah satu cara untuk menyisir pengalaman publik

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

melalui pengajian terhadap pola-pola dan hubungan yang berfungsi antara organ atau individu

dalam institusi sosial masyarakat, pada suatu kurun masa tertentu.

Asumsi dasar teori struktural-fungsionalis terletak pada konsep tatanan sosial. Teori ini

mengungkapkan bahwa keadaan masyarakat itu dasarnya adalah statis atau seimbang, dengan

masing-masing elemen dari masyarakat saling menjaga stabilitas. Secara konteks makro, teori

tersebut membicarakan perilaku manusia dalam konteks organisasi dan bagaimana perilaku

tersebut saling berkelindan untuk saling menjaga keseimbangan organisasi atau masyarakat.

Dalam pembahasan penelitian di sini, maka struktural-fungsional secara gari besar

mengupayakan peran dan wewenang masing-masing unsur penegak hukum untuk menjaga

keharmonisan sikap dan persepsi dalam sebuah institusi.

Meskipun eksplanasi lebih panjang dan komprehensif telah terlihat dalam karya Spencer

dan Comte, namun oleh Emile Durkheim yang menjadi peletak dasar secara tegas dan jelas.

Emiel Durkheim adalah pelopor terpenting dalam pengembangan teori fungsional ini. Menurut

Durkheim, fenomena sosial dalam organisasi atau masyarakat dapat dijelaskan dalam dua

pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan historis dan pendekatan fungsional. Analisa

fungsional berusaha menjawab pertanyaan mengapa suatu sistem sosial tertentu memiliki

tanggungjawab dan konsekuensi terhadap operasi keseluruhan sistem sosial. Sementara itu

analisa historis berusaha menjawab mengapa item sosial tersebut, bukan item-item sosial yang

lain, yang secara historis mempunyai fungsi tersebut.

Dalam studi sains, teori ini banyak membantu dalam menganalisa serangkain fakta dan

hubungannya dengan sesuatu yang lain. Teori utama sosiologi ini juga akan membantu untuk

lebih mudah memahami fenomena sosial yang terjadi di masyarakat atau organisasi (dalam

skala makro) dan antar individu (dalam skala mikro) dan hubungannya dengan hal-hal lain.

Dalam konteks sosiologi, perspektif ini digunakan sebagai dasar evaluasi serangkaian asumsi

dan gagasan yang muncul dalam proses sosial. Dalam realitanya, Durkheim mencontohkan

dengan kondisi masyarakat modern yang dapat dilihat dengan segala kebutuhannya dalam

berbagai aspek, termasuk aspek teknologi informasi dan komunikasi.

Durkheim dalam teori struktural-fungsionalisnya menuliskan bahwa masyarakat adalah

suatu kesatuan yang berupa sistem-sistem yang di dalamnya terdapat bagian dan fungsi yang

berbeda. Untuk menuju keseimbangan dan kestabilan dalam sebuah masyarakat, dapat

dibangun dan dipelihara dengan setiap bagian menjalankan fungsinya masing-masing. Masing-

masing bagian saling berhubungan dan bergantung, sehingga jika salah satu bagian tidak

berfungsi maka akan lahir patologis di mana keseimbangan sistem terganggu. Seperti yang

dijelaskan di pembahasan di atas, keseimbangan itu diibaratkan dengan organ tubuh. Jika salah

satu bagian tubuh tidak berjalan sesuai fungsinya, maka akan muncul penyakit. Begitu juga

dengan institusi atau masyarakat yang akan menyebabkan malfungsi.

Selain Durkheim, kontributor terbesar dalam teori struktur-fungsionalis adalah Max

Weber. Menurutnya, teori tersebut kaitannya dengan keberadaan visi substansial tindakan

sosial, serta analisis strategis sosial. Sehingga, pernyataan ini diadopsi dan dikembangkan oleh

Talcott Parsons yang membuahkan empat komponen dasar dalam teori struktural fungsional

yang dapat digunakan untuk membantu menjelaskan tindakan aktor dalam intrepretasi situasi.

Empat komponen tersebut adalah; pertama, adaption: sistem sosial atau masyarakat selalu

mengalami perubahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang

terjadi, secara internal maupun eksternal; kedua, goal attainmen: setiap sistem sosial atau

masyarakat akan senantiasa terdapat berbaga tujuan yang hendak dicapai sisstem sosial

tersebut; ketiga, integration: setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta

cendeung bertahan pada equilibrium (keseimbangan) dan; keempat, latency: sistem sosial

senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis,

sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan

yang terus menerus diperbaharui.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

Selanjutnya, menyoal instituasi yang lahir dan berkembang dalam tatanan masyarakat

yang tidak menutup kemungkinan diliputi dengan ragam kendala dan fenomena, dapat dijawab

melalui model birokrasi yang dijelaskan oleh Robert K. Merton. Melalui Merton, paradigma

analisa fungsional dalam melihat birokrasi modern dirangkum dalam tiga hipotesis. Hipotesis

pertama, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang menunjukkan bahwa kesatuan

fungsional masyarakat memiliki bagian-bagian yang saling bekerja sama dalam tingkat

konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan tidak teratasi.

Hipotesis kedua adalah fungsioalisme universal, beranggapan bahwa seluruh bentuk sosial dan

kebudayaan yang telah baku memiliki fungsi-fungsinya sendiri yang positif, yang pada

akhirnya dapat menetapkan keseimbangan dalam sistem sosial. Hipotesis ketiga melengkapi

hipotesis fungsionalisme, berupa hipotesis indispensability, yakni dalam setiap tipe peradaban,

setiap kebiasaan, ide, obyek materil, dan kepercayaan, seluruhnya memenuhi beberapa fungsi

serta tugas penting yang harus dijalankan, sehingga tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan

sistem sebagai keseluruhan.

Layaknya mata uang, karakter produk filsafat atau ilmu pengetahuan selalu memiliki dua

wajah yang saling memberi nilai positif dan negatif. Meski teori ini banyak menerima kritikan

dan dianggap memiliki kelemahan –seperti mengabaikan aspek konflik yang merupakan

keniscayaan dalam masyarakat atau terlalu kaku terhadap perubahan terutama yang berasal

dari luar– namun tetap saja sah secara akademik untuk dijadikan kerangka teori dalam

menganalisis fenomena sosial, salah satunya peran dan kedudukan Bawaslu dalam Sentra

Gakkumdu karena memiliki kata kunci yang sama, yaitu pola dan hubungan antara item-item

yang terkait. Teori struktur-fungsionalis dari perspektif Durkheim, Talcott Parsons dan Robert

K. Merton yang banyak membicarakan pola hubungan antara individu atau organisasi dalam

fenomena sosial, dalam konteks pembahasan ini akan digunakan sebagai medium analisis

dalam melihat peran dan wewenang masing-masing penegak hukum yang ada dalam Sentra

Gakkumudu. Jika di atas dijelaskan hanya sekedar idealnya cara kerja dan teknisnya, dalam

kacamata struktur-fungsional peran itu dituliskan secara ketat dan disiplin dan demikian

harusnya.

Melihat kendala yang banyak menghambat proses penanganan tindak pidana pemilu,

maka upaya penguatan Sentra Gakkumdu tentunya tidak dapat dielakkan. Selama ini, evaluasi

Sentra Gakkumdu tentunya harus dilihat secara objektif dan menyeluruh dalam kerangka

menerapkan sistem penyelenggaraan pemilu yang bermartabat. Aspek terpenting yang harus

diperbaiki tidak hanya mengantar pada pembentukan sistem penegakan hukum yang jelas dan

memiliki filosofis, akan tetapi sistem penegakan hukum terkait pidana pemilu yang sifatnya

harus khusus sebagaimana kekhususan peraturan perundang-undangannya. Sebelum masuk

peran masing-masing unsur penegak hukum, hal ini yang menjadi tantangan adalah

mengingat faktor perundang-undangan yang kontradiktif antara UU Pemilihan (Les Specialist)

dengan aturan limitasi waktu dan KUHP (Lex Generalis) yang dibatasi KUHAP.

Untuk melakukan evaluasi menyeluruh pada pelaksanaan pemilihan umum, maka

Ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9

Tahun 2018 Tentang Sentra Gakkumdu tentunya sangat perlu untuk diseleraskan terlebih pada

pola koordinasi. Hal ini menjadi bagian utama dalam menjamin kepastian regulasi. Pada saat

yang sama, dalam menjamin kualitas dan integritas pemilu, Sentra Gakkumdu harus diarahkan

mewujudkan filosofis kewenangan Bawaslu secara sentral, dengan begitu lembaga lainnya

(Kejaksaan dan Kepolisian) turut serta tentunya mengarah pada koordinasi utama yang

dilakukan kepada Bawaslu, bukan malah setiap lembaga punya kewanangan sendiri-sendiri.

Termasuk kewenangan dalam menyelesaikan sengketa melalui peradilan yang proses

penyelesaian perkara pemilu salah satunya memang hingga saat ini masih diselesaikan di

Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaan Sentra Gakkumdu memang diperlukan sebuah

kesepakatan dan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan dan hakikat penindakan tindak

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

pidana pemilu. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang saling membangun

antara ketiga lembaga penegak hukum yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu untuk

mewujudkan kerjasama yang baik. Namun, karena Bawaslu sebagai eksekutif sekaligus

lembaga yang menerima laporan dan dugaan tindak pidana pemilu, maka tetap dalam hal ini

koordinat keputusan harusnya berada pada kuasa Bawaslu. Dalam upaya untuk memusatkan

posisi Bawaslu, Lembaga Bawaslu digunakan sebagai penentu proses pengeditan awal

(penyidikan), dimulai dengan pengumpulan laporan atau temuan, penjelasan, alat bukti, dan

banyak lagi.

Model alternatif demikian tentunya bertujuan untuk menghadirkan sistem

penyelenggaraan pemilu yang sesuai harkat dan martabat dengan mengedepankan aspek

kepastian hukum atas pelanggaran pemilu yang terjadi. Dalam konteks ini, pada saat yang

sama, sinergi kelembagaan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatasi masalah itu

semua. Selain upaya administratif dalam masalah pembuktian yang masih terlebit

perundangan-udangan yang seharusnya dikeluarkan dari koridor KUHAP, kolaborasi dan

koordinasi yang saling membangun adalah fokus utama yang dapat dijalankan untuk

menyelenggarakan penanganan tindak pidana pemilu yang tegas. Sehingga dalam pelaksanaan

tugas di Sentra Gakkumdu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi baik

dalam pelaksaan tugas yang bersifat internal dan eksternal, sesuai dengan asas Integrated

Criminal Justice System.

Adanya upaya administratif melalui perundang-undangan dan koordinasi yang

membangun antara penegak hukum Sentra Gakkumdu, sifat rekomendasi yang harus

ditindaklanjuti Bawaslu kepada penyidik polisi dan kejaksaan adalah semata setara hanya

sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing lembaga kepada Bawaslu

dengan mempertimbangkan Bawaslu sebagai lembaga dengan kemampuan yang lebih

independen dari institusi lain. Dengan demikian, hal tersebut tidak menutup Bawaslu juga

untuk melakukan terobosan hukum salah satunya adalah dengan penemuan hukum

menggunakan metode interpretasi teologis-sosiologis, tujuan utamanya adalah untuk

mewujudkan keadilan pemilu serta tercapainya kesejahteraan rakyat sebagaimana tujuan

Negara, untuk mendapatkan progresivitas keadilan.

Dengan demikian, peran setiap unsur penegak hukum dalam Sentra Gakkumdu bisa

melaksanakan sesuai fungsinya. Seperti halnya organ tubuh, masing-masing memiliki fungsi

untuk menjaga kestabilan dan keseimbangan organisasi atau masyarakat dalam fenomena

sosial. Jika salah satu dari ketiga unsur penegak hukum yang terdapat dalam Sentra Gakkumdu

tidak bisa menjalankan sesuai peran dan wewenangnya, maka kendala dan hambatan seperti

yang sudah diurai di atas akan terus menyelimuti penanganan tindak pidana pemilu.

5. Kesimpulan

Bawaslu memiliki kewenangan yang besar dalam menindak pelanggaran pemilu sehingga

disebut sebagai lembaga quasi peradilan, sehingga Bawaslu harus mempersiapkan SDM yang

berkualitas dan berkompeten untuk menunjang kewenangan yang sangat penting dalam

pengawasan kepemiluan. Unsur penegak hukum yang ada dalam Sentra Gakkumdu harus bisa

bersinergi dalam menciptakan koordinasi dan kolaborasi yang seimbang dan membangun

untuk mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana pemilu dan

menghadirkan sistem demokrasi yang berintegritas dan berkualitas. Dalam konteks ini,

sosiologi fungsionalis memiliki peran besar dalam menyelusuri posisi Bawaslu, Kejaksaan dan

Kepolisian dalam peran dan fungsinya secara ideal. Layaknya organ tubuh yang saling

melengkapi secara fungsi, dalam fenomena sosial institusi harus membangun koordinasi yang

saling membangun untuk mewujudkan tatanan sosial yang bermartabat juga menghindari

malfungsi dalam sebuah instrumen institusi.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

6. Daftar Pustaka

Budiono, Budiono. “Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem

Demokrasi Indonesia.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2017.

Fajjari, Sahida Ayu. “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan

Pengawasan Terhadap Pemilihan Umum.” Medan: Fakultas Sosial Sains, Program Studi

Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, 2020.

Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetio. “Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam

Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu.” Perspektif Hukum,

2021.

Hisyam, Ciek Julyati. Sistem Sosial Budaya Indonesia. Makassar: Bumi Aksara, n.d.

Huda, Ni’matul. Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Isnaini, Nikmah. “Kedudukan, Tugas Dan Kewenangan Bawaslu Menurut Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Yogyakarta: Universitas Islam

Indonesia, 2018.

Jimly Asshiddiqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Jones, Pip. Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme.

Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Junaidi, Muhammad. “Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum

Terpadu.” Jurnal Ius Constituendum, 2020.

Marzali, Amri. “Struktural-Fungsionalisme.” Antropologi Indonesia, 2014.

Nugroho, Ari Cahyo. “Teori Utama Sosiologi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik,

Interaksi Simbolik).” Portal-Ilmu.Com, 2021.

Saputra, Heru. “Peran Penegak Hukum Terpadu Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

‘Money Politics’ Terhadap Sistem Pemilu Kepala Daerah.” Ponorogo: Universitas

Muhammadiyah Ponorogo, 2021.

Saragih, Andre Dosdy Ananta. “Tinjauan Yuridis Pentingnya Pembentukan Peradilan Khusus

Dalam Pemilu Serentak Menurut Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.” Lex Et

Societatis, 2017.

Sarah Bambang, Sri Setyadji, and Aref Darmawan. “Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam

Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi,

2021.

Siahaan, Michael Richard, Isnaini Isnaini, and Mirza Nasution. “Peran Badan Pengawas

Pemilu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Kabupaten Simalungun.” Journal

of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2021.

Solihah, Ratnia, and Siti Witianti. “Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu

Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi.” Jurnal Bawaslu, 2017.

Sulistyoningsih, Dewi Permatasari. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana

Pemilu (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia).” Mimbar Keadilan, 2015.

Supriono, Didik. “Menggagas Sistem Pemilu Di Indonesia.” Jurnal Konstitusi II, no. I (2019).

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 2, No. 1, January 2025, page: 42-53

E-ISSN: 3048-3093

Diyah Nur Widowati et.al (Analisis Pembatasan Kewenangan Bawaslu dalam...)

Sutarno, Litya Surisdani Anggraeniko dan. “Rekomendasi Bawaslu Sebagai Bentuk

Progresivitas Dalam Mewujudkan Keadilan Pemilu.” Komunikasi Yustisia 5, no. 1

(2022).

Wahyu, Risa Nur Sa’adah dan. Metode Penelitian R&D (Research and Development) Kajian

Teoretis Dan Aplikatif. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021.

Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetio, and Fradhana Putra Disantara. “Relasi Kekuasaan

Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.”

Pandecta Research Law Journal, 2020.