TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 74-80

E-ISSN: 3048-3093

Yescina Gabriela Tambunan et.al (Analisis Dampak Efisiensi Anggaran...)

Analisis Dampak Efisiensi Anggaran Terhadap

Kesejahteraan Tenaga Honorer di SMA 1 Remboken

Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara

Yescina Gabriela Tambunan

a,1*

, Apeles Lexi Lonto

b,2

, Julien Biringan

c,3

a,b,c

Universitas Negeri Manado, Jl. Kampus Unima, Kelurahan Tonsaru, Kecamatan Tondano Selatan

yescinat@gmail.com;

lexilontoh@unima.ac.id;

julienbiringan@unima.ac.id

yescinat@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Sejarah Artikel:

Diterima: 20 Oktober 2025

Direvisi: 10 November 2025

Disetujui: 21 Desember 2025

Tersedia Daring: 1 Januari 2026

Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh kebijakan efisiensi anggaran

terhadap kesejahteraan tenaga honorer di SMA Negeri 1 Remboken,

Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan efisiensi

anggaran bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan

dana publik, namun dapat berdampak pada pengelolaan tenaga non-

ASN di sektor pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami secara

mendalam pengalaman dan persepsi tenaga honorer serta kepala

sekolah terkait penerapan kebijakan tersebut. Subjek penelitian

terdiri dari guru honorer, staf administrasi, dan kepala sekolah yang

dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi,

sedangkan analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman,

dan Saldana (1994) yang mencakup reduksi, penyajian, dan

penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi distribusi dan pengelolaan

dana sekolah, berdampak pada honorarium terbatas, minimnya

tunjangan kesejahteraan, serta ketidakpastian status kerja tenaga

honorer. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan antara

kontribusi tenaga honorer dalam kegiatan pembelajaran dan

operasional sekolah dengan tingkat kesejahteraan yang diterima.

Temuan ini memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan

publik di bidang pendidikan, peningkatan pengelolaan anggaran

sekolah, serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga honorer.

Kata Kunci:

Efisiensi Anggaran

Kesejahteraan

Tenaga Honorer

ABSTRACT

Keywords:

Budget Efficiency

Welfare

Of Honorary Workers

This study explores the impact of budget efficiency policies on the welfare

of honorary staff at SMA Negeri 1 Remboken, Minahasa Regency, North

Sulawesi Province. Budget efficiency policies aim to increase the

effectiveness of public funds, but can impact the management of non-ASN

staff in the education sector. This study uses a qualitative approach with

descriptive-analytical methods to deeply understand the experiences and

perceptions of honorary staff and school principals regarding the

implementation of these policies. The research subjects consisted of

honorary teachers, administrative staff, and principals who were selected

purposively. Data collection was conducted through semi-structured

interviews, observation, and documentation studies, while data analysis

followed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana (1994)

which includes reduction, presentation, and drawing conclusions. The

results show that budget efficiency policies affect the distribution and

management of school funds, resulting in limited honorariums, minimal

welfare benefits, and uncertainty about the employment status of

honorary staff. This condition creates an imbalance between the

contribution of honorary staff to learning activities and school operations

and the level of welfare they receive. These findings provide input for the

development of public policies in the field of education, improving

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 74-80

E-ISSN: 3048-3093

Yescina Gabriela Tambunan et.al (Analisis Dampak Efisiensi Anggaran...)

school budget management, and protecting and improving the welfare

of honorary staff.

This is an open access article under CC BY-SA license

1. Pendahuluan

Kebijakan efisiensi anggaran merupakan salah satu langkah pemerintah dalam mengelola

keuangan negara secara lebih optimal, sehingga penggunaan dana menjadi lebih hemat

sekaligus memberikan hasil yang maksimal. Upaya efisiensi ini dilakukan untuk

mengendalikan pengeluaran agar tetap terarah, tepat sasaran, serta selaras dengan prioritas

pembangunan nasional (Rahmawati & Muhsyaf, 2022:23). Dalam ranah kebijakan publik,

efisiensi anggaran memiliki dampak yang cukup luas karena berpengaruh langsung terhadap

proses perencanaan hingga pelaksanaan berbagai program pemerintah di berbagai sektor,

termasuk sektor pendidikan (Herdiana, 2021:40). Di bidang pendidikan, kebijakan efisiensi

anggaran diwujudkan melalui pengaturan ulang alokasi dana operasional sekolah. Penyesuaian

ini mencakup pembiayaan kegiatan belajar mengajar, perawatan sarana dan prasarana, serta

pembayaran tenaga pendidik dan kependidikan. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan

Republik Indonesia (2024), kebijakan efisiensi di sektor pendidikan bertujuan untuk

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam penggunaan anggaran.

Namun demikian, kebijakan ini juga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan sumber

daya sekolah, khususnya yang berkaitan dengan tenaga kerja pendukung pendidikan.

Salah satu dampak yang muncul dari kebijakan efisiensi anggaran di sektor pendidikan

adalah pada pembiayaan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN), termasuk tenaga

honorer. Tenaga honorer meliputi guru honorer dan staf administrasi sekolah. Guru honorer

memiliki peran dalam proses pembelajaran di kelas, sedangkan tenaga administrasi honorer

bertugas mendukung layanan administrasi dan operasional sekolah. Keberadaan tenaga

honorer sangat penting dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, terutama

ketika jumlah tenaga ASN masih terbatas. Lestari dan Pratama (2022:148) menegaskan bahwa

tenaga honorer menjadi komponen penting dalam operasional sekolah, khususnya pada

kondisi keterbatasan sumber daya manusia berstatus ASN. Meskipun demikian, posisi tenaga

honorer umumnya masih tergolong rentan, terutama dari sisi kesejahteraan dan kepastian

kerja.

Kerentanan tersebut semakin meningkat seiring dengan perubahan kebijakan terkait

kepegawaian pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara, hanya terdapat dua kategori pegawai yang diakui, yaitu Pegawai Negeri

Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan demikian,

istilah dan mekanisme pengangkatan tenaga honorer tidak lagi digunakan dalam sistem

kepegawaian pemerintah. Kebijakan ini berdampak pada tenaga honorer di sekolah negeri

yang meskipun tetap menjalankan tugas pembelajaran dan administrasi, berada dalam kondisi

ketidakpastian terkait status kerja serta perlindungan kesejahteraan. Implementasi efisiensi

anggaran di sektor pendidikan umumnya dilakukan melalui pengurangan biaya operasional,

pembatasan belanja untuk tenaga non-ASN, serta penyesuaian besaran honorarium. Perubahan

kebijakan terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) melalui

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025 menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk

meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pendidikan. Salah satu

implikasi dari kebijakan ini adalah pembatasan penggunaan dana BOS untuk pembayaran

honor tenaga non-ASN apabila tidak memenuhi persyaratan administratif, sehingga

berpengaruh terhadap keseluruhan alokasi anggaran sekolah.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 74-80

E-ISSN: 3048-3093

Yescina Gabriela Tambunan et.al (Analisis Dampak Efisiensi Anggaran...)

Sari (2023:107) menyatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran sering kali berdampak

pada terbatasnya honor yang diterima tenaga honorer, tidak tersedianya tunjangan

kesejahteraan tambahan, serta ketidakpastian keberlanjutan pekerjaan. Kondisi ini

mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara kontribusi tenaga honorer dalam mendukung

kegiatan pendidikan dengan tingkat kesejahteraan yang mereka peroleh. Selain itu, Widodo

(2022:51) mengemukakan bahwa ketidakstabilan ekonomi yang dialami tenaga honorer akibat

kebijakan efisiensi anggaran dapat menurunkan motivasi kerja dan kinerja mereka, yang pada

akhirnya berdampak pada kualitas layanan pendidikan. Keterbatasan kesejahteraan yang

dialami tenaga honorer berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi, sehingga menghambat

optimalisasi peran mereka dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah.

Dalam konteks satuan pendidikan, dampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut juga

dirasakan di SMA Negeri 1 Remboken. Penerapan kebijakan ini memengaruhi pengelolaan

pembiayaan sekolah, khususnya terkait tenaga honorer. Honorarium yang diterima masih

tergolong terbatas dan belum didukung oleh tunjangan kesejahteraan yang memadai, meskipun

tenaga honorer memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran dan

operasional sekolah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peran strategis

tenaga honorer dengan tingkat kesejahteraan yang mereka terima, sehingga menimbulkan

permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan latar belakang tersebut,

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Efisiensi

Anggaran Terhadap Kesejahteraan Tenaga Honorer di SMA Negeri 1 Remboken Kabupaten

Minahasa Provinsi Sulawesi Utara”.

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-

analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memperoleh pemahaman

yang mendalam mengenai dampak penerapan kebijakan efisiensi anggaran terhadap

kesejahteraan tenaga honorer di SMA Negeri 1 Remboken. Sesuai dengan Bogdan et al.

(1992), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik tertulis

maupun lisan, serta observasi terhadap perilaku subjek penelitian. Pendekatan ini digunakan

untuk mengeksplorasi pengalaman tenaga honorer dan kepala sekolah terkait implementasi

kebijakan efisiensi anggaran.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara

rinci sekaligus menganalisisnya berdasarkan landasan teori yang relevan. Pendekatan ini

bertujuan untuk menyajikan fakta secara sistematis dan memberikan pemahaman tentang

hubungan antara penerapan kebijakan efisiensi anggaran, pengaruhnya terhadap tenaga

honorer, serta kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Hasil dan Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dan pembacaan, hasil dan pembahasan tidak dipisah

dalam penulisannya. Hasil dan pembahasan harus menjawab permasalahan dan tujuan

penelitian. Subjudul hasil dan pembahasan disajikan terpisah. Pembahasan merupakan bagian

yang memiliki porsi paling banyak dalam badan artikel, minimum 60% dari keseluruhan

artikel. Berdasarkan temuan penelitian dari hasil wawancara dengan Kepala Sekolah dan

tenaga honorer, peneliti akan membahas hasil penelitian dengan fokus pada empat indikator

utama, yaitu: (1) Penggunaan Sumber Daya, (2) Perencanaan, (3) Pendapatan, dan (4) Jaminan

Sosial. Berikut pembahasannya:

A. Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai

implementasi kebijakan efisiensi anggaran di sekolah. Sumber daya mencakup tenaga

manusia, sarana prasarana, dan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan operasional.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 74-80

E-ISSN: 3048-3093

Yescina Gabriela Tambunan et.al (Analisis Dampak Efisiensi Anggaran...)

Efisiensi tidak hanya diukur dari ketersediaan, tetapi juga dari pengelolaan yang optimal agar

tidak menimbulkan pemborosan. Menurut Nugroho (2022), efisiensi penggunaan sumber daya

dapat diartikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk memaksimalkan fungsi sumber

daya yang ada demi mencapai tujuan dengan keterbatasan anggaran. Dengan demikian,

pemanfaatan sumber daya secara efisien di sekolah diharapkan mampu menunjang proses

belajar mengajar sekaligus mempertimbangkan kesejahteraan tenaga honorer.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala Sekolah menilai pemanfaatan sumber daya

sekolah sudah cukup efisien. Sumber daya sekolah tidak hanya mencakup tenaga manusia,

tetapi juga sarana prasarana seperti laboratorium sains dan laboratorium komputer yang

digunakan secara optimal. Sekolah menerapkan pengawasan untuk menjaga pemanfaatan

sarana dan prasarana, serta memastikan kerusakan dapat segera diperbaiki (Nugroho,

2022:29). Namun, penggunaan sumber daya manusia, khususnya tenaga honorer, meskipun

sudah berjalan baik, masih perlu pengoptimalan. Efisiensi anggaran tidak selalu sejalan

dengan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer, terutama terkait honorarium. Kepala

Sekolah menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran berdampak langsung pada besaran

honorarium tenaga honorer, yang turun dari kisaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 3,2 juta

menjadi 2,6 juta.

Pandangan tenaga honorer mendukung temuan tersebut. Mereka menyatakan fasilitas

kerja cukup memadai, tetapi gaji yang diterima belum mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, keterlambatan pencairan dana BOS mempengaruhi waktu pembayaran honorarium,

menunjukkan bahwa efisiensi dan ketepatan pengelolaan anggaran berpengaruh langsung

terhadap kesejahteraan tenaga honorer.

Kesimpulan: Penggunaan sumber daya di SMA Negeri 1 Remboken efisien dalam hal

pemanfaatan sarana prasarana, tetapi efisiensi ini belum sepenuhnya berimbas pada

kesejahteraan tenaga honorer, khususnya dalam aspek honorarium dan ketepatan pembayaran

gaji.

B. Perencanaan

Perencanaan anggaran menjadi tahap awal yang sangat menentukan dalam penerapan

kebijakan efisiensi. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan efisiensi, kebutuhan

operasional, dan kesejahteraan tenaga kerja. Dalam konteks kebijakan publik, perencanaan

anggaran berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya secara rasional dan

prioritas. Rahmawati dan Muhsyaf (2022) menyatakan bahwa perencanaan anggaran

merupakan proses menentukan prioritas penggunaan anggaran sesuai kebutuhan riil organisasi

agar keterbatasan dana tidak menimbulkan ketimpangan pemenuhan hak-hak tenaga kerja.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam perencanaan anggaran adalah

keterbatasan dana dan ketidakpastian kebutuhan di lapangan, misalnya fluktuasi harga dan

perubahan volume kegiatan. Kepala Sekolah menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga honorer

sudah dianggarkan secara khusus, sehingga perubahan honor hanya dapat dilakukan melalui

evaluasi.

Kepala Sekolah juga menekankan bahwa seluruh tenaga honorer memiliki peran penting

dan dihargai jasanya, menunjukkan komitmen sekolah dalam memperhatikan kesejahteraan

mereka. Tenaga honorer mengungkapkan bahwa besaran honorarium sangat dipengaruhi oleh

perencanaan anggaran. Jika dana BOS dikurangi, gaji mereka turut berkurang.

Kesimpulan: Perencanaan anggaran di SMA Negeri 1 Remboken telah memperhitungkan

kesejahteraan tenaga honorer, namun keterbatasan dana, fluktuasi harga, dan ketergantungan

pada dana pusat menjadi tantangan utama dalam mewujudkanperencanaan yang efisien dan

berkeadilan.

C. Pendapatan

Pendapatan menjadi indikator utama kesejahteraan tenaga honorer karena menentukan

kemampuan mereka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk keluarga, kesehatan,

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 74-80

E-ISSN: 3048-3093

Yescina Gabriela Tambunan et.al (Analisis Dampak Efisiensi Anggaran...)

dan pendidikan anak. Dalam kebijakan efisiensi anggaran, pendapatan sering terdampak

karena alokasi dana terbatas bagi pegawai non-ASN. Todaro dan Smith (2015) menyatakan

bahwa pendapatan berkaitan langsung dengan kesejahteraan individu dan kemampuan

memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala

Sekolah menyalurkan honorarium sesuai SOP dan kemampuan anggaran, namun kecukupan

pendapatan bersifat relatif tergantung kondisi masing-masing tenaga honorer, misalnya jarak

tempat tinggal ke sekolah yang memengaruhi biaya transportasi. Tenaga honorer menilai

honorarium masih di bawah standar UMP/UMK sehingga perlu pengaturan pengeluaran ketat.

Mereka juga sering menjalankan beberapa tugas sekaligus, tetapi pendapatan yang diterima

belum sebanding dengan beban kerja.

Kesimpulan: Pendapatan tenaga honorer di SMA Negeri 1 Remboken sudah diberikan

sesuai aturan dan kemampuan anggaran, tetapi belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup

layak dan belum sebanding dengan beban kerja, menunjukkan dampak langsung kebijakan

efisiensi anggaran terhadap kesejahtraan mereka.

D. Jaminan Sosial

Jaminan sosial mencakup perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja, dan bentuk

perlindungan sosial lainnya. Jaminan sosial memberikan rasa aman dan kepastian bagi tenaga

kerja, sehingga mendukung produktivitas dan kualitas kerja (Suyanto, 2020). Hasil wawancara

menunjukkan bahwa tenaga honorer memperoleh perlakuan berbeda dibanding ASN. Kepala

Sekolah menjelaskan bahwa jaminan sosial formal hanya berlaku bagi ASN, sedangkan tenaga

honorer hanya menerima honor dari dana BOS. Kepala Sekolah berharap tenaga honorer bisa

diangkat menjadi PPPK/PNS agar memperoleh jaminan sosial. Tenaga honorer menegaskan

mereka tidak menerima jaminan kesehatan atau tunjangan lain, sehingga perbedaan

kesejahteraan dengan ASN sangat terasa. Tidak adanya jaminan sosial membuat mereka harus

menanggung sendiri risiko kesehatan dan biaya yang muncl.

Kesimpulan: Jaminan sosial belum menjadi bagian dari kesejahteraan tenaga honorer di SMA

Negeri 1 Remboken. Keterbatasan anggaran dan perbedaan status kepegawaian menjadi faktor

utama yang membatasi perlindungan sosial, sehingga kesejahteraan tenaga honorer masih

belum optimal.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kebijakan efisiensi

anggaran terhadap kesejahteraan tenaga honorer di SMA Negeri 1 Remboken, dapat ditarik

beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan kebijakan efisiensi anggaran di SMA Negeri 1 Remboken dilakukan dengan

menyesuaikan dan mengendalikan alokasi dana sesuai kemampuan keuangan sekolah. Upaya

efisiensi dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan operasional yang utama serta

membatasi beberapa pos pengeluaran, termasuk terkait pengeluaran untuk tenaga honorer.

Kebijakan ini dirancang untuk memastikan pengelolaan keuangan sekolah tetap stabil,

berkelanjutan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dampak dari kebijakan efisiensi

anggaran terhadap kesejahteraan tenaga honorer terlihat pada beberapa aspek, meliputi

pendapatan, tunjangan, dan perlindungan kerja. Hasil penelitian menunjukkan adanya

penurunan honorarium tenaga honorer dari Rp3.277.890 menjadi Rp2.691.859 sebagai bentuk

penyesuaian anggaran. Keterbatasan dana juga mempengaruhi belum optimalnya pemberian

tunjangan dan jaminan sosial, serta menimbulkan ketidakseimbangan antara beban kerja dan

kompensasi yang diterima. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran

memberikan dampak langsung terhadap tingkat kesejahteraan tenaga honorer.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 74-80

E-ISSN: 3048-3093

Yescina Gabriela Tambunan et.al (Analisis Dampak Efisiensi Anggaran...)

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan adalah:

a. Bagi Sekolah: Sekolah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan dan

pengelolaan anggaran, sehingga kesejahteraan tenaga honorer—terutama terkait

pendapatan dan perlindungan kerja—dapat lebih diperhatikan sesuai kemampuan dana

yang tersedia.

b. Bagi Pemerintah: Pemerintah diharapkan merumuskan kebijakan yang lebih

mendukung tenaga honorer, khususnya dalam hal jaminan sosial dan peningkatan

kesejahteraan, sehingga mereka memperoleh perlindungan dan hak yang layak.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian berikutnya dianjurkan untuk menelaah dampak

kebijakan efisiensi anggaran terhadap kesejahteraan tenaga honorer secara lebih

mendalam, dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan menggunakan indikator yang

lebih variatif.

5. Daftar Pustaka

Amiruddin. (2023). Pengaruh ketidakpastian ekonomi terhadap kinerja tenaga honorer di

sektor pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan, 20(1), 55–67.

Biringan, J., Keintjem, M. V., & Budiman, A. (2023). Peran negara dalam menjamin

kesejahteraan warga negara dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal

PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 3(1), 45–56.

Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1992). Introduction to qualitative research methods: A

phenomenological approach in the social sciences. John Wiley & Sons.

De Witte, H., Pienaar, J., & De Cuyper, N. (2022). Review of 30 years of longitudinal studies

on the association between job insecurity and health and well-being. Journal of

Occupational Health Psychology, 27(1), 1–15.

Giwe, A., Pangalila, T., & Rattu, J. A. (2022). Dampak perilaku menyimpang anak remaja

laki-laki. Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 2(1), 49–59

Herdiana, D. (2021). Kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Jurnal Ilmu

Administrasi Negara, 9(2), 87–99.

Kalleberg, A. L. (2020). Precarious lives: Job insecurity and well-being in rich democracies.

Polity Press.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Kebijakan efisiensi anggaran dan

pengelolaan keuangan negara. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Lestari, R., Putra, A., & Wibowo, S. (2023). Job insecurity and psychological well-being

among non-permanent workers in the public sector. Journal of Public Administration

Studies, 8(2), 101–114.

Luthans, F., Youssef-Morgan, C. M., & Avolio, B. J. (2023). Psychological capital and

beyond. Oxford University Press.

Meyer, J. P., & Allen, N. J. (2020). Commitment in the workplace: Theory, research, and

application. Sage Publications.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook

(2nd ed.). Sage Publications.

Perry, J. L., & Christensen, R. K. (2020). Handbook of public administration (3rd ed.). Wiley.

TUMOUTOU SOCIAL SCIENCE JOURNAL (TSSJ)

Vol. 3, No. 1, Januari 2026, page: 74-80

E-ISSN: 3048-3093

Yescina Gabriela Tambunan et.al (Analisis Dampak Efisiensi Anggaran...)

Putri, A. D., & Setiawan, B. (2021). Perlindungan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja

sektor publik. Jurnal Kebijakan Publik, 12(1), 23–37.

Rahman, F., & Putri, L. (2022). Dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap stabilitas kerja

tenaga kontrak pemerintah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 9(2), 77–90.

Rugulies, R., Aust, B., & Madsen, I. E. H. (2021). Effort–reward imbalance at work and risk

of depressive disorders: A systematic review and meta-analysis. Scandinavian Journal

of Work, Environment & Health, 47(1), 3–17.

Santoso, S., Bogar, W., & Mokat, J. E. H. (2024). Penyerapan anggaran pada Dinas

Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Administrasi Publik Daerah, 12(1), 1–15.

Suryani, E. (2020). Kesejahteraan tenaga kerja dan standar kebutuhan hidup layak. Jurnal

Ketenagakerjaan Indonesia, 4(1), 12–25.

Widodo, T., & Nugroho, A. (2021). Pengelolaan tenaga non-ASN dalam sistem pendidikan

publik. Jurnal Manajemen Sektor Publik, 9(1), 40–54